Senin, 11 April 2011

Catatan Pemilu 2009

... M. Syafi'ie

Pengetahuan Sejarah Dapat Membimbing Anggota Masyarakat
Agar Terhindar Dari Jebakan Pidato Normatif
Atau Propaganda Ideologis Yang Disampaikan Para Penguasa
(Asvi Warman Adam)

Deklarasi para capres sudah usai dilaksanakan. Jusuf Kalla-Wiranto deklarasi Ahad, 10 Mei bertempat di Tugu Proklamasi Jakarta. SBY-Boediono deklarasi, Jumat, 15 Mei bertempat di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Jawa Barat. Dan yang paling telat deklarasi ialah Megawati-Prabowo, pada Ahad 24 Mei bertempat yang orang menyebutnya paling jorok yaitu lokasi Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. JK-Win mewacanakan membangun kemandirian ekonomi serta akan menjalankan pemerintahan yang efektif dan bersih. SBY-Berbudi mengajak koalisinya membangun pemerintahan presidensial yang amanah dan bersih. Dan Mega-Pro mengkhutbahkan soal pemberdayaan ekonomi berbasis pedesaan; nelayan dan petani.
Sosok para capres yang telah deklarasi bukanlah wajah baru dalam pentas perpolitikan nasional. Mereka semua telah pernah duduk di posisi teratas pucuk pimpinan di era orde baru dan di era reformasi. Jusuf Kalla saat ini sebagai ketua Partai Golkar dan Wakil Presiden SBY. Wiranto adalah mantan Panglima Kostrad, mantan Panglima ABRI di era BJ. Habibie dan ketua Partai Hanura. SBY adalah Presiden RI, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, pernah sekolah pendidikan militer di Georgia, AS, dan mantan Komandan Peleton II Kompi A Batalyon Linud 305/Tengkorak yang ditugasi berperang di Timur-Timur. Boediono adalah Menteri yang bertanggungjawab atas miskin tidaknya masyarakat. Ia adalah Koordinator bidang Perekonomian era SBY-JK, Gubernur BI, mengenyam pendidikan S1 di University of Western Australia (1967), S2 di Monash University, Melbourne, Australia (1972) dan Doktornya di Wharton School University of Pennsylvania, Amerika Serikat (1979). Megawati adalah anak kandung Soekarno, Ketua PDI-P dan mantan presiden IndonesiaI 2001-2003. Sedangkan Prabowo adalah mantan Komandan Jenderal Kopassus 1996-1998 dan Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra.

Pasangan capres-cawapres secara mayoritas masih keluarga besar dari orde baru. Partai-partainya juga merupakan metamorfosa dari partai penguasa orde baru Golkar ; ada Hanura dan Gerindra. Orang-orangnya juga adalah tokoh penyangga orde baru; ada Wiranto, SBY dan Prabowo. Dan ekonom neolib yang menjadi partner rezim orde baru ; cawapres Boediono. Kecuali Megawati yang dimasa orde baru sering dipermainkan oleh otoriterianisme kekuasaan. Walau Megawati saat ini didakwa pengamat ekonomi Indonesia Bangkit sebagai bagian otak yang memastikan legalisasi sistem neoliberalisme di Indonesia.

Secara historis ada dua hal yang terlupakan publik sama sekali sehingga para capres-cawapres tersebut masuk dengan mudah dan akan memimpin Indonesia kedepan. Pertama, dosa pelanggaran sipil dan politik di era orde baru dan transisi reformasi. Wiranto masih belum jelas status hukumnya sebagai Panglima Kostrad dan Panglima ABRI yang bertanggungjawab dalam peristiwa Trisakti, Semanggi dan Tim-Tim. Prabowo belum jelas status hukumnya sewaktu menjadi Komandan Kopassus yang harus bertanggungjawab terhadap penghilangan aktifis kritis menjelang kejatuhan Soeharto tahun 1998. SBY juga kuat keterlibatannya dalam pelanggaran HAM di Tim-Tim. Tiga Jenderal ini tidak bisa disangkal sebagai pilar kekuatan rezim orde baru sampai kejatuhannya pada 21 Mei 1998.

Dosa kedua yang dilupakan publik dari para capres-cawapres ini adalah pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya. Melalui kekuasaannya mereka telah melakukan korupsi politik dengan menerapkan peraturan dan kebijakan yang bertentangan dengan logika konstitusi UUD 1945. Megawati ketika menjadi Presiden 2001-2003 terbukti menerapkan dan mengesahkan Undang-Undang yang sangat pro pasar. Kebijakan pro pasar terlihat dari penjualan LNG Uggul ke Cina dengan sangat murah, menjual Indosat kepada perusahan Yahudi dan menaikkan harga BBM. Produk Undang-Undang yang disahkannya adalah UU Migas 22 tahun 2001. Produk ini yang menjadi alas atas semaraknya privatisasi, liberalisasi dan semakin hilangnya tanggungjawab pemerintah terhadap rakyatnya. UU Migas pernah diungkap Jimly Assiddiqie telah bertentangan dengan konstitusi. SBY yang menjadi presiden sekarang jelas bertanggungjawab terhadap ketidakjelasan nasib korban Lumpur Lapindo, hilangnya blok Cepu, dan pengesahan peraturan pro pasar mulai UU Penanaman Modal, UU BHP dan semakin meningkatkatnya kemiskinan yang menurut Indef tahun 2009 ini akan mencapai ,5% dan 16,3%. Telah terjadi Unwilling pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Sama halnya dengan Jusuf Kalla dan Boediono yang menjadi tangan kanan Presiden SBY. Keduanya terilibat dalam dosa-dosa pemiskinan terhadap rakyat.

Uraian sejarah singkat ini menegaskan bahwa para calon capres-cawapres yang telah deklarasi terbukti mempunyai latar belakang yang bermasalah. Sama-sama mempunyai dosa besar karena mendzalimi rakyatnya. Janji-janji yang dilontarkan di media oleh para capres-cawapres itu bagi mereka yang mengerti sejarah pasti akan menjadi noda hitam yang tidak mungkin bisa dihilangkan. Pasti ada kritik dan cemooh bagi kesewenang-wenangan dan kegagalan yang pernah mereka lakukan ketika memimpin. Masih segar ingatan kita ketika puluhan mahasiswa dari BEM se-Jabotabek menolak kembalinya Megawati memimpin karena dinilai telah menghianati reformasi. Masih hangat aksi-aksi para korban pelanggaran HAM yang ramai-ramai menolak pencapresan Wiranto dan Prabowo yang menjadi otak terbunuhnya beberapa aktifis pro reformasi. Dan masih terdengar jelas suara aksi mahasiswa yang menolak Boediono sebagai cawapres karena dinilai menjadi teknokrat mafia berkeley yang pikirannya sangat menghamba modal asing.

Ditengah teriakan penolakan yang belum lama mengapa kemudian mereka yang dinilai bermasalah menjadi pasangan yang serasi?. Gemeriak penolakan dari partai Islampun hilang. Gemeriak dari kaum muda dari BEM se-Jabotabek tidak terdengar lagi. Suara publik yang terdengar saat ini malah mendewakan mereka yang bersalah. Mengelu-elukan dan membesar-besarkannya. Termasuk tidak sedikit kaum intelektual yang telah masuk dalam arena permainan ini. Tidak sedikit dari mereka yang telah melupakan sama sekali sejarah kelam perjuangan yang pernah mereka lalui. Kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh Wiranto, SBY, Prabowo dan Megawati menghilang dari urat-urat nadi dan pikiran mereka. Penghargaan terhadap sejarah lenyap dan lepas dari ingatan.

Dari dua catatan pelanggaran yang terjadi. Saat ini yang menghegemoni hanyalah persoalan ekonomi. Persoalan sipil dan politik seakan-akan dilupakan sama sekali. Padahal kita tahu bahwa dari para kandidat capres-cawapres persoalan yang paling dominan adalah mereka yang masa lalunya telah melakukan pelanggaran hak sipil dan politik. Kekerasan dan penculikan telah mereka lakukan dengan terang-terangan. Termasuk saat inipun kalau dilihat lagi kekerasan yang bernuansa sipil dan politik masih sering terlihat. Kebebasan sipil dan politik masih dibatasi oleh kekuasaan. Kasus yang paling baru adalah kesewenang-wenangan polisi terhadap Sri Bintang Pamungkas yang mengadakan kongres golput di Yogyakarta.

Penunggalan isu ekonomi politik di tengah dominasi problem kandidat capres-cawapres yang terindikasi kuat pelanggar sipil dan politik pasti akan memunculkan kembali masalah-masalah di masa depan. Kebijakan otoriter sangat mungkin terjadi karena sosok-sosok yang dominan adalah militer. Apalagi partainya yang didominasi kelompok orba. Masa depan Indonesia di tangan para capres-cawapres terlihat akan berlabuh dalam tempat yang tidak menyenangkan. Kebijakan pro pasar akan semakin kuat, tangan besi penguasa sangat mungkin ada dan keberadaan hukum yang pasti tidak akan tegak dan pasti tebang pilih. Dan yang paling akurat dari konstelasi pemilu tahun ini bahwa 90% sejarah pelanggaran masa lalu sudah pasti akan terlupakan.

Tidak ada komentar: