Senin, 11 April 2011

Dependensi Kekuasaan Kehakiman di Era Orba dan Hak Keadilan Perspektif Islam

... M. Syafi' ie

A. Pengantar
Secara historis, setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959, kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami awal krisis. Dengan UU No. 19 tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman, atas kepentingan nasional dan revolusi yang terancam, Presiden diperbolehkan intervensi kekuasaan atas putusan peradilan. Instrumen hukum UU No. 19 tahun 1964 tidak sepi dari kepentingan-kepentingan politik demokrasi terpimpin pada waktu, Seokarno menghendaki mobilisasi dukungan penuh dari para ahli hukum, advokat dan para penegak hukum. Undang-Undang ini lahir sebagai dampak dari kecamuk pembubaran Masyumi yang tidak mempunyai dasar hukum.[1]
Dependensi peradilan semakin merajalela ketika rezim Orde Baru. Dengan UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman terjadi dualisme dalam kekuasaan kehakiman, tekhnis peradilan berada di bawah Mahkamah Agung  sedangkan administrasinya berada di bawah Departemen Kehakiman. Dualisme kekuasaan kehakiman inilah yang kemudian melahirkan perselingkuhan peradilan dan hakim tunduk kepada  kekuasaan Seoharto dan menjadi petanda kekalahan kaum reformis saat itu.[2]  Situasi kekuasaan yang menempel pada kekusaan kehakiman berdampak pada tidak independennya putusan para hakim. Kalaupun ada hakim yang menjaga nurani dan keadilan, sesungguhnya nasib hakim tersebut dipertaruhkan masa depan karir dan kehidupannya. Ketundukan pada titah kekuasaan menjadi prasyarat kemudahan kenaikan pangkat dan masa depan karir mereka. Di era Orde Baru, putusan hukum terutama yang terkait dengan kekuasaan telah tersetting sedemikan rupa mulai dari Kepolisian, Kejaksaan sampai pada putusan akhir di instistusi Kehakiman. Diantara putusan hukum bermasalah itu ialah peradilan Komando Jihad, peradilan A.M Fatwa, Muchtar Pakpahan, kasus gugatan pembatalan SIUPP majalah Tempo, Kedung Ombo, dan banyak lagi lainnya.
Setelah kejatuhan Seoharto dengan berbagai refresifitasnya, saat ini Undang-Undang Kekuasaan kehakiman telah diamandemen. Instrumen terbaru ialah UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, instrumen ini menggantikan UU No. 14 tahun 2004 yang lahir juga pasca reformasi. Proses amandemen Undang-Undang kekuasaan kehakiman pasca reformasi ini menandakan satu era pembelajaran dimana peradilan haruslah independen dan lepas dari intervensi kekuasaan. Namun demikian, peradilan adalah berbicara sistem yang berantai, mulai dari tes seleksi, syarat pendaftaran hakim, seleksi hakim Agung di DPR, ditambah lagi dengan kerja-kerja dunia peradilan yang tidak lepas dari institusi Kepolisian dan Kejaksaan yang secara struktural berada dibawah kekuasaan eksekutif.  Dalam konteks ini, eksistensi peradilan di era reformasi ini berarti belumlah selesai dan masih sangat rentan dengan pengaruh dan intervensi kekuasaan.
Mengingat panjangnya bahasan historis dependensi peradilan di Indonesia, tulisan ini akan memfokuskan untuk  menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah dependensi kekuasaan kehakiman yang terjadi di era Orde Baru?, Kedua, bagaimanakah dampak dependensi kekuasaan kehakiman terhadap putusan hakim?, ketiga, bagaimanakah tinjauan Islam sebenarnya terhadap hak keadilan?.

B. Definisi Kekuasaan Kehakiman
Dalam UU No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tidak ada definisi yang jelas tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang ini cuma menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum sebagai alat revolusi berdasarkan pancasila menuju masyarakat sosialis Indonesia. Semua peradilan di seluruh wilayah republik indonesia adalah peradilan negara yang menjalankan dan melaksanakan hukum yang mempunyai fungsi pengayoman.
UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 1 mendefinisikan Kekuasaan Kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pada Pasal 2 berbunyi “Penyelenggaraan kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
Demikian juga dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Dari berbagai definisi di atas cukup terang bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan yang sifatnya merdeka dan independen yang diserahi tugas untuk mengadili dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perundang-undangan di atas cukup jelas mendefinisikan kekuasaan kehakiman kecuali UU No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan sebagaimana UU No. 19 tahun 1964 hanyalah sebagai alat revolusi yang berdasarkan pancasila menuju masyarakat sosialis Indonesia. Pasal 19 dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa “Demi Kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal Pengadilan”.

C. Dependensi Peradilan di Era Orde Baru
Krisis Peradilan yang berlangsung ketika Orde Lama berlanjut ketika rezim Orde Baru. Daniel S. Lev mencatat perdebatan di sekitar gagasan untuk melepaskan para hakim dari Departemen Kehakiman yang dikehendaki oleh para hakim sendiri, sedangkan di sisi yang lain Menteri Kehakiman Seno Adjie yang mewakili rezim Orde Baru tidak menghendaki pelepasan kekuasaan kehakiman dari Departemen Kekuasaan Kehakiman. IKAHI berpendapat bahwa pengaturan keuangan dan pengawasan oleh Dapartemen Kehakiman akan menciptakan sarana pihak pemerintah untuk menyusupkan paksaan halus terhadap para hakim. Namun demikian, gagasan IKAHI dianggap kalangan pemerintah sebagai tuntutan yang salah, permusuhan dan penuh dengan nuansa penghianatan.[3]
Belajar dari krisis kekuasaan di era Orde Lama, sebenarnya Seoharto ketika berbicara dihadapan peserta musyawarah nasional IKAHI di Yogyakarta tahun 1968 berjanji untuk mengembalikan supremasi hukum dengan menjamin pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bebas. Demikian juga ketika musyawarah nasional IKAHI di Medan pada tahun 1971, Seoharto juga berjanji untuk mengembalikan supremasi kehakiman yang lepas dari  campur tangan kekuasaan di luar lembaga yudikatif. Keinginan mengembalikan supremasi kekuasaan kehakiman menjadi komitmen para sarjana pada waktu itu.[4]
Seiring perjalanan waktu, keinginan untuk mengembalikan supremasi kekuasaan kehakiman menemui jalan buntu. Menjelang dekade 1970-an intervensi kekuasaan eksekutif mulai gamblang terlihat sebagai bagian dari kekuasaan rezim yang otoritarian pada waktu itu. Soeharto yang memimpin kekuasaan berhasil mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan kehakiman melalui pola pembuatan peraturan perundang-undangan yang memberi posisi strategis kepada kekuasaan eksekutif. Seoharto bahkan berhasil mengkoptasi organisasi IKAHI melalui Operasi Khusus (Opsus) yang dipimpin oleh Ali Murtopo[5] sehingga organisasi IKAHI yang awalnya berkeras menolak intervensi kekuasaan akhirnya secara kompromistis menerima pengaturan administrasi hakim di bawah Departemen Kehakiman sebagaimana dalam Pasal 11 UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.[6]
Rezim Orde Baru yang otoritarian melakukan upaya-upaya pemusatan strategi politik-birokratik dengan dukungan kuat dari kalangan militer.[7] Lembaga peradilan menjadi satu dari segian target pemusatan birokrasi di era Orde Baru. Penjinakan dunia peradilan dengan memberlakukan dualisme kekuasaan kehakiman merupakan salah satu strategi kekuasaan Orde Baru. Di tengah upaya-upaya licik kekuasaan Orde Baru, kalangan hakim yang diwakili IKAHI awalnya memberikan perlawanan yang gigih terhadap strategi pemusatan dan pengebirian kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh rezim. Para hakim berjuang tidak hanya melalui sarana dengar pendapat di DPR-GR, tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan seminar hukum.[8]
Setelah mendapatkan tekanan dan upaya penyusupan dari Operasi Khusus (Opsus) yang dikoordinasi oleh Ali Murtopo akhirnya pada seminar hukum di Yogyakarta pada 1968, ketua IKAHI yang diduga memiliki hubungan dekat dengan Ali Murtopo dipecat. Namun demikian, IKAHI pada waktu itu terlihat sudah menyerah dan mengambil jalan kompromis berkenaan dengan keinginan untuk secara penuh mengatur lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung.[9] IKAHI juga merekomendasikan agar Mahkamah Agung mengusahakan penempatan seorang hakim senior sebagai Dirjen Urusan Peradilan di Departemen Kehakiman yang secara administratif masih berada di lingkungan Departemen Kehakiman yang bertugas mengurusi segala urusan dan kebutuhan badan-badan Peradilan.[10]
Rekomendasi IKAHI untuk menempatkan hakim senior pada jabatan tersebut telah dianggap sebagai langkah kompromis  dan mengakhiri perdebatan panas selama 27 bulan antara pihak IKAHI dan pemerintah dalam merampungkan Rancangan Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang setelah disahkannya UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu UU No. 14 tentang 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum juga tidak memberi ruang gerak sama sekali bagi hadirnya kekuasaan kehakiman yang lepas dari pengaruh kekuasaan di luar kehakiman.[11]
UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jelas memberikan ruang intervensi bagi kekuasaan eksekutif terhadap lembaga Peradilan. UU No. 14 tentang 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur tentang kedudukan, susunan dan kekuasaan serta hukum acara Mahkamah Agung. Undang-Undang memiliki kelemahan karena Mahkamah Agung hanya diberikan menguji materi dibawah Undang-Undang. UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum mengatur tentang kedudukan susunan organisasi, kekuasaan, tata kerja dan administrasi pengadilan di lingkungan Peradilan Umum yang asasnya diatur diatur UU NO. 14 tahun 1970. Undang-Undang ini mempertegas terhadap dualisme kekuasaan kehakiman dengan tetap mempertahankan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan oleh Departemen Kehakiman, sedangkan Mahkamah Agung  mengurusi pembinaan teknis  peradilan.[12] Di samping itu, terlihat dominasi eksekutif terhadap pemangku kekuasaan yang lain sehingga bisa dipastikan kelembagaan di bawah subordinasi kekuasaan eksekutif.[13]
Dualisme kekuasaan di tubuh lembaga kehakiman dan dominannya kekusaan eksekutif mendorong pada tidak independennya putusan hukum para hakim. Putusan hakim akhirnya menjadi tangan kanan putusan penguasa. Tidak satupun hakim  di Indonesia yang memutus perkara berdasarkan kehendak-kehendak otonomi moral personalnya, karena hakim terikat dengan derajat resistensi politik yang sangat ketat dari rezim politik. Undang-Undang tidak lagi menjadi pijakan utama bagi hakim untuk memutuskan perkara, akan tetapi akan sangat tergantung pada kehendak politik penguasa.[14]

D. Dampak Dependensi Kekuasaan Kehakiman
Menurut Muhammad Asrun, dependensi kekuasaan kehakiman adalah dampak dari sistem kekuasaan rezim Orde Baru yang warna politiknya bercorak militer.[15] Sistem politik yang otoritarianisme itulah yang kemudian menampakkan wajah rezim Orde Baru menjadi negara yang state terorisme, state corporatisme, state clientisme dan state discourus.[16] Sistem seperti itu akhirnya berdampak pada masyarakat yang termobilisasi, terkontrol, tertib dan politik yang menunggal baik dalam kerangka hubungan masyarakat dengan masyarakat (society-cociety) dan ataupun dalam hubungan masyarakat dengan negara (society-state).[17]
Pada tingkat negara dan masyarakat yang telah terkontrol dan ditertibkan oleh kekuasaan berdampak pada tidak berjalannya pengawasan kecuali bergerak atas nama kepentingan kekuasaan, termasuk terhadap penyalahgunaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan rezim Seoharto dalam konteks peradilan berkepentingan untuk menghukum terhadap perseorangan dan kelompok masyarakat yang kritis dan dianggap membahayakan terhadap eksistensi kekuasaan orde baru.
Pasca kooptasi kekuasaan kehakiman oleh rezim Orde Baru, banyak aktifis dan kelompok masyarakat yang kritis dan dianggap membahayakan kekuasaan kemudian ditangkapi secara sewenang-wenang, disiksa dan dipenjarakan tanpa proses hukum yang berkeadilan. Setelah peristiwa Malari 1974, aktor utama aktifis pada waktu seperti Hariman Siregar, Sjahrir dan Aini Chalid diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuduhan merongrong kekuasaan negara dan pemerintahan yang sah. Ketiganya diperiksa dan ditahan Kopkamtib sebelum dihadapkan ke Pengadilan. Institusi pengadilan dan tentara selalu bekerjasama untuk menumpas kelompok oposisi dan bersuara kritis terhadap negara.[18]
Demikian juga kasus Komando Jihad, satu dari dari sekian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di era Orde Baru. Pelaku Komando Jihad dituding negara sebagai bagian kelompok yang aktor-aktornya harus dibumi hanguskan. Penangkapan itu persis sebulan sebelum pemilu 1977, Laksamana Soedomo mengatakan bahwa sekitar 700 orang yang dinamakan Komando Jihad telah ditangkap di Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatar selatan, Lampung, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka dituduh sebagai bekas pendukung DI TII dan sebagian mereka telah bekerja sebagai  intelejen negara.
Penangkapan dan pemenjaraan aktifis Islam yang dinamakan Komando Jihad pada saat itu berlangsung sangat sistemik dan meluas. Ketakutan dan kecemasan hinggap luar biasa terhadap mereka yang berjejaring dengan aktifis Islam. Kait mengait antara pelaku yang dituduh Komando Jihad dengan berbagai relasinya menjadi salah satu motif penangkapan dan pemenjaraan aparat. dampak sistemik pelanggaran HAM yang terjadi pasca ultimatum kasus Komando Jihad, pertama, terjadi penangkapan dan penahanan tanpa surat. Kedua, pemeriksaan yang disertai rekayasa, penghinaan, intimidasi dan kekerasan untuk membuat BAP. Ketiga, penyiksaan (the torture) dengan berbagai alat dan bahasa yang tidak manusiawi. Keempat, persidangan yang direkayasa dan tiak independen. Kelima, terjadi pemenjaraan tanpa persidangan. Keenam, terjadi stigmatisasi.[19]
Pada tahun 1978, Komkaptib melalui Laksusda Jaya menangkap dan menahan politisi, wartawan, akademisi dan tokoh-tokoh mahasiswa di Jakarta dan sejumlah kota besar di Indonesia atas tuduhan merongrong kekuasaan pemerintahan yang sah. Ada sebagian yang ditahan kemudian diadili seperti Lukman Hakim, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia dan sejumlah tokoh dan akademisi ditahan di rumah tahanan militer tanpa prores peradilan dan proses hukum yang sah, diantara tokoh-tokoh itu ialah Ismail Sunny seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.[20]
Pada tahun 1984, pemerintahan Soeharto kembali memenjarakan dan menghukum lawan-lawan politiknya dengan menggunakan momentum peristiwa Tanjung Priok setelah terjadi bentrok massa dengan aparat keamanan di muka Markas Polisi Resor Jakarta Utara yang menewaskan beberapa orang. Tokoh-tokoh yang kritis pada waktu seperti A.M Fatwa dan H.R Darsono diajukan ke Pengadilan dengan tuduhan merongrong kekuasaan negara dan pemerintahan yang sah melalui penerbitan buku putih Tanjung Priok. Termasuk juga, H.M Sanusi yang diajuka ke muka Pengadilan dengan tuduhan menyebarkan rasa permusuhan terhadap pemerintahan.[21]
Demikian juga pengambilalihan Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI pada 27 Juli 1996 yang kemudian menyulut hura-hara besar di Jakarta. Pengambilalihan kantor secara paksa itu jelas adalah aparat keamanan di belakangnya, tetapi justru anggota PDI yang bertahan di tempat itu kemudian ditahan dan diadili dengan tuduhan melawan petugas keamanan.[22] Rekayasa hukum peradilan atas nama kekuasaan di era Orde Baru berlangsung cukup sistematik dan meluas. Peristiwa-peristiwa di atas ialah sebagian kecil kasus yang muncul ke permukaan, masih banyak kasus-kasus lainnya yang menegaskan betapa hak atas keadilan, persamaan di depan hukum dan kepastian hukum tidak berjalan sama sekali di era Orde Baru. Kekuasaan otoriter Orde Baru telah melanggar hak-hak mendasar  para pencari keadilan dan para pejuang HAM di Indonesia.

E. Tinjauan Islam Terhadap Hak Keadilan
Pengadilan dalam tinjauan Islam mempunyai kewenangan yang secara langsung berasal dari syariat Islam dan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Para hakim dalam Islam memang ditunjuk oleh pemerintah tetapi ketika para hakim itu duduk di meja hijaunya maka para hakim itu tidak boleh dipengaruhi apalagi sekedar menjadi corong dan peniup terompet dari pemerintah. Para hakim itu harus memberikan keadilan di tengah-tengah masyarakat.[23] Keputusan hukumnya tidak hanya dipertanggungjawabkan secara administratif kekuasaan tetapi juga dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Inilah letak perbedaan peradilan tinjauan Islam dan peradilan tinjauan moden. Peradilan modern seakan terlepas dari nilai-nilai agama (sekular) sedangkan peradilan dalam Islam mempunyai pertanggungjawaban yang tidak tergantikan yaitu kepada Allah dengan sanksi yang tegas bagi pribadi yang melanggarnya.
Ajaran Islam dalam Al-Qur’an berkali-kali memerintahkan setiap hamba-hambanya untuk menegakkan keadilan dan persamaan hukum bagi siapapun manusianya. Tidak melihat agamanya, keturunannya, kebangsaannya, statusnya, suku, ras dan lain sebagainya. Semua manusia harus diperlakukan setara dan diberikan keadilan hukum yang sepadan. Allah berfirman, yaitu :

“….Dan (Allah menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu..”(Qs. Al-Nisa’ : 58)

“ ..aku perintahkan supaya berlaku adil diantara kamu.” (Qs. Al-Syuro : 15)

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan…” (Qs. Al-Hadid : 25)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.”(Qs.Al-Nisa’ : 135)

 Ajaran Islam juga menegaskan tidak ada kekebalan hukum bagi siapapun yang bersalah dan melakukan pelanggaran. Rasulullah sendiri tidak menyatakan dirinya kebal dari hukum[24] bahkan beliau menegaskan dirinya akan menghukum siapapun termasuk Fatimah anaknya sendiri jika melakukan pelanggaran, Rasulullah bersabda :

“Berilah hukuman yang baik bagi keluarga yang jauh maupun yang dekat, dan janganlah takut akan celaan orang dalam menegakkan batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah”[25]

 Ajaran Islam juga menegaskan bahwa tidak perbedaan hukum antara pemerintah dengan rakyat biasa. Keduanya didepan hukum adalah sejajar dan tunduk pada aturan dan mikanisme hukum yang sama. Agama Islam meletakkan manusia semua manusia sama dan merupakan anak keturunan dari nenek moyang yang sama. Nabi Muhammad dalam konteks ini telah mendeklarasikannya ketika khutbah haji Wada’, Rasulullah berkata :[26]

“Orang Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang non Arab, begitu juga orang non Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang Arab. Demikian juga orang kulit putih tidak memiliki keunggulan atas orang kulit hitam atau orang kulit hitam tidak tidak memiliki keunggulan atas orang kulit putih. Semua adalah keturunan Adam dan Adam diciptakan dari tanah liat”

Ajaran Islam telah menghancurkan sistem diskriminatif atas nama kasta, kepercayaan, perbedaan warna kulit dan perbedaan agama. Rasulullah menegaskan keagungan perintah Allah ini tidak hanya lewat kata-kata tetapi telah menjadi komitmen dan kepribadian Rasulullah semasa hidup. Pernah ada seseorang wanita dari keluarga bangsawan ditangkap karena keterlibatannya dalam pencurian. Kasus tersebut dihadapkan kepada Rasulullah dan diminta agar dimungkinkan wanita itu dimaafkan, akan tetapi Rasulullah menolak, seraya berkata :

“Bangsa-bangsa yang hidup sebelum telah dibinasakan oleh Allah karena mereka menghukum orang-orang biasa dan rakyat jelata atas pencurian yang mereka lakukan, akan tetapi mereka membiarkan bangsawan terkemuka dan berkedudukan tanpa dihukum atas pencurian yang mereka lakukan. Demi Allah yang jiwaku ditangan-Nya, andaikata Fatimah putriku sendiri mencuri, maka aku akan memotong tangannya”.[27]


Begitu pentingnya hak keadilan dan persamaan di depan hukum dalam ajran Islam, para khalifah dalam Islam betul-betul menjaga dan melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum yang adil. Dalam konteks kekuasaan hukum biar tidak terjadi persekutuan dalam tubuh kekuasaan dan putusan hukum dilakukan pembenahan sistem pemerintahan. Pada masa awal kehalifahan tidak ada pemisahan antara badan eksekutif dengan yudikatif, tetapi ketika kekhalifahan Umar, badan Pengadilan dipisahkan dari keseluruhan institusi-institusi negara lainnya dan membentuk dewan Pengadilannya di setiap wilayah. Pengadilan yang bebas biaya tersedia bagi setiap orang karena dalam Islam keadilan tidak  untuk dijual.[28]
Pada masa kekhalifahan keadilan dan persamaan hukum betul-betul ditegakkan. Berbagai kisah keadilan pada masa itu memberikan pelajaran betapa hukum tidak untuk diperjualbelikan karena pertanggungjawabannya sangatlah berat. Jual beli keadilan taruhannya adalah keberimanan dan keberislaman sesorang. Dalam pemerintahan Islam tidak ada doktrin Inggris “king can do no wrong” (raja tidak dapat berbuat salah) karena seorang khalifah dalam Islam juga merupakan salah seorang hamba Allah.  Khalifah Umar pernah berkirim surat kepada Abu Musa Asy’ari seorang Gubernur Kufah, Umar menulis :

“Keadilan adalah suatu kebajikan yang besar setelah beribadah kepada Allah. berlakulah secara adil dengan memberikan tempat duduk bagi orang-orang di dalam majelis dan dewan pengadilanmu sehingga orang yang lemah tidak akan kehilangan harapan untuk mendapatkan keadilan dan orang yang kuat tidak akan mengharapkan keuntungan dari ketidakadilanmu”[29]

Masih banyak kisah-kisah lainnya bagaimana pemerintahan Islam di masa khalifah rasyidin telah menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Hak-hak keadilan dan persamaan di depan hukum ditegakkan. Kekuasaan kehakiman diperbaiki dan dipisahkan dari eksekutif ketika masa khalifah Umar sehingga seorang hakim (Qodi) pada masa itu betul-betul merdeka walaupun selalu dikontrol oleh para pemimipin saat itu untuk selalu menegakkan keadilan dan persamaan di depan hukum. Sehingga ajaran Islam dalam konteks ini tidak memandang sama sekali bahwa peradilan hanya sumber pendapatan materi dan ajang permainan hukum.

F. Kesimpulan
Dari uraian dapat disimpulkan bahwa dependensi peradilan di era Orde Baru berlangsung cukup gamblang. Menjelang dekade 1970-an intervensi kekuasaan eksekutif semakin nyata. Soeharto sebagai penguasa Orde Baru berhasil mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan kehakiman melalui pola pembuatan peraturan perundang-undangan yang memberi posisi strategis kepada kekuasaan eksekutif. Soeharto bahkan berhasil mengkoptasi organisasi IKAHI melalui Operasi Khusus (Opsus) yang dipimpin oleh Ali Murtopo sehingga organisasi IKAHI yang awalnya berkeras menolak intervensi kekuasaan akhirnya secara kompromistis menerima pengaturan administrasi hakim di bawah Departemen Kehakiman sebagaimana dalam Pasal 11 UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Terjadi dualisme kekuasaan kehakiman antara pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan yang diurusi oleh Departemen Kehakiman sedangkan Mahkamah Agung  mengurusi pembinaan teknis  peradilan.
Rezim Orde Baru dengan strategi dan taktiknya berhasil menciptakan kekuasaan kehakiman tunduk dibawah kekuasaannya. Dualisme kekuasaan dan kuatnya intervensi kekuasaan berdampak pada putusan hakim yang tidak berkeadilan. Putusan-putusan hakim penuh dengan intervensi dan dikte dari kekuasaan eksekutif. Diantara kasus-kasus itu ialah pemenjaraan aktifis Malari diantaranya Hariman Siregar, Sjahrir dan Aini Chalid. Ketiganya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuduhan merongrong kekuasaan negara dan pemerintahan yang sah. Kasus Komando Jihad yang berdampak pada penangkapan dan penahanan tanpa surat, pemeriksaan yang disertai rekayasa, penghinaan, intimidasi dan kekerasan untuk membuat BAP, persidangan yang direkayasa dan tidak independen dan pemenjaraan tanpa proses persidangan, dan banyak kasus-kasus lainnya yang menegaskan terjadi berbagai pelanggaran HAM atas keadilan dan persamaan hukum.
Dalam tinjauan Islam tindakan rezim Orde Baru bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hak keadilan dan persamaan di depan hukum dijamin sangat serius dalam ajaran Islam. Al-Qur’an, Hadist, Sunnah dan kebijakan pemerintahan selama khulafa’ rasyidin menegaskan betapa hak-hak tersebut harus dijamin. Islam menentang terhadap kelaliman dan kesewenang-wenangan hukum. Dalam pemerintahan Islam, diawali ketika masa Khalifah Umar badan peradilan dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Peradilan dimerdekakan dan dijauhkan dari kemungkinan intervensi kekuasaan.

 DAFTAR PUSTAKA :

Asrun, A. Muhammad, 2004, Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, Elsam, Jakarta
Dalizar, 1987, Konsepsi Al-Qur`an Tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Pustaka Al-Husna, Jakarta
Hamka, 1976, Tafsir Al-Azhar, Juz IV, Yayasan Nurul Islam, Jakarta
Hussain, Syekh Syaukat, 1996, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Gema Insani Press
Ilyas, Karni, 1996, Catatan Hukum, Yayasan Karyawan Forum, Jakarta
Jurdi, Fajlurrahman, 2007, Komisi Yudisial, Kreasi Wacana bekerjasama dengan Pusat Kajian Politik, Demokrasi dan Perubahan Sosial, Yogyakarta
Kosasih, Ahmad, 2003, HAM dalam Perspektif Islam (Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat), Salemba Diniyah
Lay, Cornelis dan Pratikno, 2002, Komnas HAM1998-2001 : Pergulatan dalam Transisi Politik, Fisipol UGM, Yogyakarta
Lev, Daniel S., 1990, Hukum dan Politik di Indonesia : Kesinambungan dan perubahan, LP3ES, Jakarta
Mas’oed, Mochtar, 1989, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971, LP3ES, Jakarta
Marzuki, Suparman dan Busyro Muqaddas, 2007, Pelanggaran HAM di Zaman Orde Baru : Studi Kasus Komando Jihad, Laporan Hasil Penelitian Unggulan DPPM UII, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
Mahmassani, Subhi, 1993, Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia (Studi Perbandingan Syariah Islam dan Perundang-Undangan Modern), PT. Tintamas Indonesia, Jakarta
Muqaddas, Muhammad Busyro, 2010, Kasus Komando Jihad Ditinjau Dari Perspektif Independensi dan Transpransi Kekuasaan Kehakiman, Ringkasan Disertasi Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
Pangribuan, Luhut dan Paul S. Baut (Ed), 1989, Loekman Wiriadinata, Keindipendenan Kekuasaan Kehakiman, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta
Pompe, S., 1996, The Indonesian Supreme Court : Fifty Years of Yudicial Development, Van Vollenhoven Institute for Law and Administration in Non Western Countries, Faculty of Law, Leiden University
Rahman J., Hamoodur., 1979, Islamic Consept of State, The Jounal Moslem World League, Oktober
Subono, Nur Iman, 1985, Orde Baru sebagai Model Negara Organisasi Statis dengan Strategi Korporatisme, Majalah Bulanan Ilmu dan Budaya No. 7/April/1985
Tim Pusham UII, 2009, Memangnya Ada HAM dalam Islam?, Pusham UII, Yogyakarta
Wardaya, Baskara T. dkk, 2007, Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia, Elsam, Jakarta
Wood, Julie South dan Patrick Flanangan, 1983, Indonesia, Law, Propaganda and Terror, Zed Press, London



[1] Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia : Kesinambungan dan perubahan, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm 392
[2] Daniel S. Lev dalam Karni Ilyas, Catatan Hukum, Yayasan Karyawan Forum, Jakarta, 1996, hlm xv
[3] Daniel S. Lev, op. cit, hlm 397
[4] S. Pompe, The Indonesian Supreme Court : Fifty Years of Yudicial Development, Van Vollenhoven Institute for Law and Administration in Non Western Countries, Faculty of Law, Leiden University, 1996, hlm 60
[5] Julie South Wood dan Patrick Flanangan, Indonesia, Law, Propaganda and Terror, Zed Press, London, 1983, hlm 81
[6] Baskara T. Wardaya, dkk, Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia, Elsam, Jakarta, 2007, hlm 111
[7] Nur Iman Subono, Orde Baru sebagai Model Negara Organisasi Statis dengan Strategi Korporatisme, Majalah Bulanan Ilmu dan Budaya No. 7/April 1985, hlm 518
[8] A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, Elsam, Jakarta, 2004, hlm 9
[9] Luhut Pangribuan dan Paul S. Baut (Ed), Loekman Wiriadinata, Keindipendenan Kekuasaan Kehakiman, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, hlm 70
[10] Ibid, hlm 71
[11] A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan ….. op.cit, hlm 13
[12] Ibid, hlm 13-14
[13] Muhammad Busyro Muqaddas, Kasus Komando Jihad Ditinjau Dari Perspektif Independensi dan Transpransi Kekuasaan Kehakiman, Ringkasan Disertasi Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2010, hlm 67
[14] Fajlurrahman Jurdi, Komisi Yudisial, Kreasi Wacana bekerjasama dengan Pusat Kajian Politik, Demokrasi dan Perubahan Sosial, Yogyakarta, 2007,  hlm 97
[15] Muhammad Asrun, Krisis Peradilan ….. op.cit, hlm 8
[16] Cornelis Lay dan Pratikno, Komnas HAM1998-2001 : Pergulatan dalam Transisi Politik, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2002, hlm 32-35
[17] Mochtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm 13
[18] Muhammad Asrun, Krisis Peradilan ….. op.cit, hlm 68
[19] Suparman Marzuki dan Busyro Muqaddas, Pelanggaran HAM di Zaman Orde Baru : Studi Kasus Komando Jihad, Laporan Hasil Penelitian Unggulan DPPM UII, Fakultas Hukum UII, 2007, hlm 86, baca juga Muhammad Busyro Muqaddas, Kasus Komando Jihad … op.cit, hlm 72
[20] Muhammad Asrun, Krisis Peradilan ….. op.cit, hlm 69
[21] Ibid
[22] Ibid
[23] Syekh Syaukat Hussain, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm 20
[24] Hamoodur Rahman J., Islamic Consept of State, The Jounal Moslem World League, Oktober 1979, hlm 42 dalam Syekh Syaukat Hussain, ibid
[25] Misykat, Kitabul Hudud dalam Syekh Syaukat, Ibid
[26] HR Muslim, Kitabul Hajj dalam Syekh Syaukat, Ibid
[27] Misykat, op. cit
[28] Syekh Syaukat Hussain, Hak Asasi… op.cit, hlm 91
[29] Athar Husain, The Glorious Caliphate, hlm 222 dalam Syekh Syaukat Hussain, Ibid

Tidak ada komentar: