Senin, 11 April 2011

Dinamika dan Positioning HMI (MPO) di Era Transisional

M. Syafi’ie [1]


Radikalisasi gerakan HMI (MPO) terbangun dari empat faktor.
Pertama, persentuhan aktifis HMI  dengan perkembagan
dunia Islam,  khususnya revolusi Iran 1979. 
Kedua, kebijakan rezim orde baru yang refresif utamanya terkait asas tunggal.
Ketiga, faktor reformasi 1998 yang gagal.
Keempat, faktor pengader HMI dan alumni
(Ubedillah Badrun)


Gerakan HMI mempunyai dinamikanya sendiri dalam setiap periode dan zamannya. Rezim kekuasaan yang terbangun dalam struktur kekuasaan politik selalu terimbangi oleh positioning sikap kritis gerakan mahasiswa, termasuk di dalamnya adalah HMI. Struktur kekuasaan yang berjalan, sudah biasa terusik oleh lantangnya suara gerakan mahasiswa. Rezim berkuasa dalam lintasan sejarah, selalu  terganggu oleh gerakan mahasiswa, karena itu penguasa telah terbiasa dengan mempolitisasi, melakukan  infilterasi dan mengorganisasikan tekanan-tekanan terhadap gerakan mahasiswa sehingga tidak padu dan berkonflik secara internal. Perpecahan gerakan HMI yang kemudian menjadi organisasi HMI (Dipo) dan HMI (MPO) tidak lepas dari intrik dan politisasi kekuasaan itu.
Pasca jatuhnya rezim Orde Baru termasuk pada periode 2004-2005, tekanan politik terhadap gerakan mahasiswa terasa minimalis. Pada periode ini, gerakan mahasiswa bahkan mengalami masa-masa kebebasannya untuk menyuarakan sikap dan membangun platform perjuangannya, baik pada level sipil-politik, ekonomi, sosial dan budaya. Periode 2004-2005, gerakan HMI (MPO) dan gerakan mahasiswa pada umumnya masih terlingkupi dalam era transisi demokrasi pasca jatuhnya rezimnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Di era transisional, semua unsur yang berseberangan membaur dan bertarung walaupun dalam banyak indikator, sudah tertebak pemenangnya.
Pada tahun 2004, dalam pemilu eksekutif dan legislatif, kekuatan-kekuatan yang dituduh sebagai  kelompok status quo dan tidak reformis bahkan kembali memenangkan pemilu, baik eksekutif dan ataupun legislatif. Konfigurasi politik pada waktu itu kembali dikuasai oleh Golkar (128 kursi), PDI-P ( 109 kursi), PPP (58 kursi), Demokrat (55 kursi), PAN (53 kursi) dan PKB (52 kursi).[2]  Sedangkan dalam pemilihan Presiden, SBY-JK yang nota bene sebagai bagian kelompok status quo juga memenangkan pemilu. SBY-JK menang telak dengan 60,62% mengalahkan Megawati-Hasyim yang hanya mendapatkan suara 39,38%.
 Transisional yang masih muda itu bahkan mengubur tokoh reformasi Amien Rais yang juga mencalonkan sebagai presiden. Amien Rais bahkan telah dikalahkan oleh kandidat lainnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahap pertama. Transisi reformasi yang sudah melewati fase-fase penting mulai masa transisi, instalisasi regulasi, eksiprimentasi sampai pada fase konsolidasi sistem sampai pada tahun 2004-2005 memperterang dari telah kembalinya rezim Orde Baru  jilid II, yang tentu akan mempersuram penegakan hukum dan HAM yang menjadi beban berat dari rezim otoritarian Orde Baru.

Dinamika dan Positioning
Positioning gerakan HMI (MPO) di era transisi, seirama dengan gagasan yang terkonstruksi sebelum jatuhnya Soeharto, yaitu mendorong sistem revolusioner dan menolak segenap anasir yang berbau orbaisme. Gerakan HMI (MPO) merupakan lokomotif dari gerakan Islam yang konsisten semenjak perpecahan HMI yang menggugat otoritarianisme sekaligus mendorong mundurnya Presiden Soeharto. HMI (MPO) yang keberadaannya telah diharamkan karena menolak asas tunggal bergerak di bawah tanah dan aktif melakukan konsolidasi serta membangun jejaring lintas elemen dengan menggunakan lembaga-lembaga kantong seperti LMMY (Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta), FKMIJ (Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta), FKMIM  (Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Makasar) dan beberapa lainnya.
 Bangunan aliansi dan konsolidasi lintas gerakan itu kemudian menggumpal dan terlibat protes jalanan menuntut Soeharto untuk mundur. Di internal gerakan Islam yang tercatat sebagai ikon perlawanan terhadap rezim Orde Baru dan juga sebagai ikon reformasi ialah HMI (MPO), PII, LDK, dan didukung oleh DDII dan FUI. Keterlibatan PII, DDII dan FUI dalam mendorong pergantian kepempimpinan tidak terlepas dari konteks semakin membesarnya tuntutan untuk melakukan reformasi dan urgensi untuk melakukan pergantian kepemimpinan nasional. Secara kronologis pada tahun 1993, Amien Rais secara pribadi mengawali kampanye suksesi kepemimpinan nasional. Keberanian Amien Rais mendorong bangkitnya semangat perlawanan perseorangan dan kelompok yang selama rezim Orde Baru menjadi korban.
Menurut Mashudi Muqarrabin, pada bulan Juli tahun 1997 merupakan awal  terjadinya krisis moneter dan pada bulan November 1997 berlangsung referendum di kampus UGM-UNHAS yang pendukung utamanya ialah HMI (MPO), LDK dan AMM yang kemudian berdampak pada demo besar-besaran secara sporadis di berbagai kampus pada bulan Pebruari-Maret 1998 di seluruh Indonesia. Demonstrasi yang cukup massif itu menyebabkan banyak korban berjatuhan baik di internal gerakan mahasiswa, para aktifis maupun dari pihak masyarakat sendiri. Beberapa mahasiswa meninggal dan luka-luka. Beberapa aktifis yang vokal dihilangkan secara paksa. Dan masyarakat tidak dapat dikendalikan sehingga terjadi penjarahan disana-sini, perkosaan dan pembakaran-pembakaran. Situasi dan kondisi sosial terlihat kacau-balau dan  pemerintah tidak mampu menghentikan arus massa yang selama beberapa dasawarsa menjadi korban rezim otoritarian.
Demonstrasi sosial yang menuntut Soeharto mundur dan krisis moneter yang berlangsung bersamaan  meniscayakan Soeharto mundur. Tidak ada pilihan bertahan bagi Soeharto di tengah suasana sosial dan ekonomi yang tidak kondusif. Apalagi, posisi Soeharto di level relasi internasinal terkucilkan akibat tertuduh sebagai aktor yang wajib bertanggungjwab terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi di beberapa tempat, utamanya yang terjadi di Timor-Timur, DOM Aceh, dan Papua.  Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada Wakil Presiden BJ. Habibie. Pergantian kekuasaan kepada BJ Habibie melahirkan polemik yang tidak kalah seru.  Sosok BJ Habibie yang dikenal pintar dan sholeh memecahkan banyak kekuatan yang sebelumnya tersentrum menurunkan Soeharto.
Dalam catatan majalah Gatra, Ummat, Tabloid Tekad dan Saksi menulis setidaknya terdapat dua belas kelompok mahasiswa yang termasuk kelompok radikal revolusioner, meliputi Forkot (Forum Kota), HMI (MPO), Famred (Front Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi), Komrad (Komando Rakyat Bersatu),  Forbes (Forum Rakyat Bersatu), Gempar (Gerakan Mahasiswa Penegak Reformasi), FKSMJ (Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta), KB UI (Keluarga Besar UI), Front Nasional, Front Jakarta, KPP PRD (Komite Pengurus Pusat Partai Rakyat Demokratik), dan Kobar (Komando Barisan Rakyat). Organisasi-organisasi di atas menolak BJ Habibie sebagai Presiden menggantikan Soeharto yang sekaligus menolak keputusan SI MPR.
 Dari sekian organisasi revolusioner radikal di atas, HMI (MPO) merupakan satu-satunya gerakan Islam yang menolak terhadap kepemimpinan BJ Habibie. Pilihan politik HMI (MPO) bertolak belakang dari mayoritas gerakan Islam yang mendukung BJ Habibie sebagai diputuskan dalam Kongres Umat Islam (KUI) pada tanggal 3-7 November 1998. Bagi gerakan HMI (MPO), kehadiran BJ Habibie tidak akan membawa bangsa Indonesia ke arah yang sesuai dengan tujuan reformasi. BJ Habibie tidak lebih merupakan kelanjutan rezim otoritarian Soeharto. Eksistensi BJ Habibie juga akan menjadi jalan lapang dari bangkitnya anasir-anasir kekuaatan rezim Orde Baru jilid II.
Menjadi catatan penting saat itu ialah, sebagian umat Islam yang sepakat dengan kepemimpinan BJ Habibie sebagaimana dalam forum kongres, mereka tidak segan-segan memukuli dan menghalau kelompok radikal revolusioner yang gigih melakukan penolakan terhadap peralihan kekuasaan kepada BJ Habibie. Lawan dari  kelompok reformasi pada saat itu kemudian tidak hanya aparat militer dan polisi. Melainkan dari kelompok-kelompok Islam yang terbentuk  dan menjadi pendukung total BJ Habibie sebagai Presiden. Mereka terkenal dengan Pamswakarsa dan terbentuk salah satunya atas dasar  inisiasi Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Jenderal ABRI.  
Terkait positioning HMI (MPO) yang berbeda dengan kelompok Islam mayoritas, Ubedilah Badrun  mengatakan, platform politik gerakan HMI (MPO) setelah jatuhnya Soeharto berbeda secara total dengan gerakan Islam umumnya. Gerakan HMI (MPO) menuntut dibentuknya model Pemerintahan Presidium Nasional (DPN) yang bertugas untuk mengawal era transisional dan sebagai alternatif menyelematkan bangsa setelah peralihan kepemimpinan dari Soeharto kepada BJ. Habibie dan  terlihat semakin kuatnya anasir-anasir Orde Baru di elit politik. Karena itu, gerakan HMI (MPO) menuntut  Gus Dur, Megawati, Amien Rais dan Akbar Tanjung yang telah  hidup di area  kekuasaan untuk mundur dari jabatannya. Keempatnya bagi gerakan HMI (MPO) dinilai telah menghianati reformasi.
Gus Dur yang  telah menjadi Presiden dianggap tidak mampu  membawa bangsa ke arah situasi yang lebih baik. Megawati dinilai lemah dan lebih banyak diam dan tidak memperhatikan partisipasi kerja yang efektif. Amien Rais yang menjadi lokomotif reformasi dinilai telah menghapus citra besar reformasi dengan tingkah polanya yang vulgar dan lebih banyak bermanuver secara politik. Sedangkan Akbar Tanjung dinilai HMI (MPO) mempunyai andil besar dalam menciptakan chaos pasca reformasi. Keempat tokoh itu dituntut HMI (MPO) mundur untuk menyelamatkan transisional reformasi sambil membantu pembentukan Dewan Presidium Nasional.
 Menurut gerakan HMI (MPO), Dewan Presidium Nasional merupakan representasi rakyat, mereka terdiri dari tokoh-tokoh daerah yang kredibilitasnya diakui. Mereka diharapkan berasal dari kaukus geoetnik, geokultural dan geopolitik, yang mewakili dari berbagai daerah. Tokoh-tokoh bisa saja merupakan tokoh daerah, pemimpin adat, bahkan pemimpin politik. Mereka diseleksi sesuai dengan track recordnya masing-masing oleh kaum muda. Tugas utama dari DPN ialah mengadili Soeharto dan para penjahat politik maupun ekonomi di era Orde Baru, membubarkan Golkar dan mempercepat pemilihan umum untuk membentuk pemerintahan baru yang lebih representatif, bersih dari Orde Baru dan demokratis.
Pembentukan DPN merupakan salah satu upaya radikal HMI (MPO) untuk membalikkan terminologi reformasi menjadi revolusi. Revolusi diharapkan mendorong perubahan yang sistemik, dan tidak hanya menata ulang sistem atau reformasi yang terasa telah gagal. Kesempatan untuk menata ulang sistem atau reformasi sebenarnya telah diberikan tetapi proses itu telah mengalami kegagalan karena kuatnya dominasi elit politik sisa-sisa kekuatan Orde Baru. Revolusi  sebagaimana maknanya yang  radikal diharapakn dapat membawa perubahan yang berlangsung secara cepat dan diikuti oleh terbentuknya pemerintahan yang populis, terciptanya kesadaran sosial pada massa rakyat dan terjadinya perubahan relasi kelas dalam struktur sosial.
Kebijakan Tematik Nasional HMI (MPO)
Tuntutan  revolusioner-radikal gerakan HMI (MPO) di atas, sesuai dengan pilihan tematik PB HMI tahun 1995-1997 yang menggariskan “Membangun Jaringan Keummatan Menuju Masyarakat Berkeadilan”. Pada saat Soeharto jatuh kebijakan tematik PB HMI menggariskan “Meletakkan Dasar-Dasar Perubahan yang Humanis-Transenden Menuju Masyarakat Madani”. Pada tahun 1999-2001 tema besar PB HMI mengarahkan pada “Peran Profetis Kader HMI”. Setelah melewati sedikit fase transisional setelah kejatuhan Soeharto dan tidak jelasnya arah reformasi, PB HMI mengarahkan pilihan platform radikalnya pada tahun 2001-2003 yaitu “Revolusi Sistemik : Suatu Ikhtiar Menegakkan Hak-hak dan Partisipasi Kaum Mustadh’afien Menuju Baldatun Toyyibatun Wa Robbun Wafur”.  Garis kebijakan revolusi sistemik ini merupakan ikhtiar radikal mengembalikan transisional reformasi yang seakan telah mencapai titik nadir kebuntuan setelah tuntutan dan arah reformasi tidak menentu.
Revolusi sistemik yang menurut Gramsci mengharuskan  adanya perubahan paradigma, karakter dan  sistem pada masyarakat politik mengantarkan pada garis tematik perjuangan gerakan HMI (MPO) tahun 2003-2005 yang bertema “Perubahan Sistem Ke Indonesiaan untuk Kaum Lemah dan Terpinggirkan”. Gagasan periode 2003-2005 ini hendak mendesakkan era transisional agar lepas secara total terhadap pola dan sistem yang lama yang otoritarian dan penuh KKN, mempertegas struktur kemerdekaan negara Indonesia, tidak tunduk terhadap kekuataan neoliberalisme dan mengarahkan  semua kebijakan ke Indonesiaan untuk membela kaum lemah dan terpinggirkan.
Salah satu turunan tuntutan strategis pada 2003-2005 ialah menolak terhadap pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2004. Seluruh struktur HMI (MPO) di seluruh Indonesia diinstruksikan oleh PB HMI untuk menjadi golongan putih (golput). Gerakan HMI (MPO) bersama gerakan sosial yang lain seperti Forum Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi (LS-ADI), Gerakan Mahasiswa Sosialis (GMS) dan beberapa aktifis seperti Syafieq Alieha, Fadjrul Rahman dan Masinton Pasaribu mendeklarasikan golput di kantor YLBHI (3/7/2004).  
Golput bagi gerakan HMI (MPO) pada pemilu 2004 merupakan  protes atas cacatnya sistem pemilu 2004 dan protes keras atas calon-calon Presiden dan Wakil Presiden yang  pada waktu itu yang dianggap mengecewakan, sekedar mengobral janji palsu dan memutarbalikkan fakta-fakta sosial. Capres-cawapres yang mempunyai latar belakang pernah memegang kekuasaan dianggap tidak pernah menggunakan jabatannya untuk kepentingan rakyat. Mereka bahkan dinilai telah memanipulasi keterbelakangan rakyat untuk melegitimasi upaya kepentingan politik aktor-aktor itu.
Pada tahun 2004,  seluruh struktur HMI (MPO) dari PB HMI sampai ke tingkat HMI Komisariat, termasuk HMI FH UII sangat disibukkan untuk merasionalisasi dan  mengilmukan  pentingnya menjadi golongan putih sebagai protes atas buruknya sistem pemilihan umum. Dari diskusi ke diskusi sampai ke demonstrasi, wacana  mengenai golongan putih selalu menarik perhatian. Apalagi di tingkat komisariat, golongan putih menjadi debat  yang tidak pernah habis-habis didiskusikan.  Mayoritas mahasiswa pada waktu itu mengataan bahwa  memilih menjadi golongan putih sama halnya membiarkan pemimipin buruk menjadi pemimpin. Memilih hukumnya wajib kata mereka. Konsolidasi untuk menggerakkan massifitas tuntutan untuk menjadi golongan putih  dan menjadi mosi ketidakpercayaan struktural tidak berhasil. Banyak  kader yang masih tetap memilih. Tapi, sebagaimana prediksi sejak awal : kerusakan sistem pemilu dan masih lemahnya kesadaran sosial masyarakat pasti melapangkan  kekuasaan bagi mereka yang selama itu rame-rame oleh aktifis digugat sebagai status quo.


[1]  Ketua HMI Fakultas Hukum UII Periode 2004-2005 dan Ketua HMI Cabang Yogyakarta periode 2006-2007
[2] Secara umum konfigurasi politik sebelum tahun 2004 ialah, era BJ Habibie konfigurasi politik dikuasai oleh Golkar, Fraksi TNI/Polri, Utusan Daerah dan Utusan Hasil Pemilu tahun 1997, sedangkan di era Gus Dur dan Megawati konfigurasi politik dikuasai oleh PDI-P, PPP, PAN, PKB, PBB dan Golkar.

Tidak ada komentar: