Senin, 11 April 2011

Diskursus Term HAM Kontemporer : Universalisme versus Relatifisme Kultural

... M. Syafi' ie

A.    Pengantar
Berbagai peristiwa kejahatan kemanusiaan, genosida, terutama kejahatan dalam perang menjadi  faktor pendorong terhadap lahirnya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada tahun 1948. Semua perwakilan negara-negara di dunia menyepakati perlu adanya kesepakatan internasional, instrumen dan badan yang mengatur dan mengawasi secara universal perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi bagi setiap manusia tanpa diskriminasi. Dalam momentum besar tersebut, tidak ada satu negarapun yang menolak terhadap substansi deklarasi walaupun terdapat catatan dari beberapa negara untuk memperbaikinya.
Momentum deklarasi UDHR yang diikuti oleh negara-negara di dunia disebut beberapa pengamat sebagai sejarah besar peradaban dunia modern, dimana pada waktu itu negara-negara yang sebelumnya terlibat dalam pertikaian dengan berbagai aliansi, ideologi dan politiknya bersatu padu dan berkomitmen bersama untuk menghentikan setiap kesewenang-wenangan, diskriminasi dan berbagai tindakan negara yang melanggar hak asasi manusia. UDHR ialah komitmen bersama bahwa hak asasi manusia ialah universal tanpa sekat-sekat kekuasaan dan setiap negara  mempunyai tanggungjawab menghormati, melindungi dan memenuhinya.
Di tengah kesepakatan deklaratif yang sangat monumental tersebut, beberapa negara yang garis ideologinya menggunakan sosialisme dan negara-negara yang mayoritas berideologi Islam memberikan catatan walapun hakekatnya mereka bersepakat. Negara-negara sosialis mencatatkan bahwa konsepsi UDHR cenderung pada pemujaan hak-hak individualisme sedangkan negara-negara Islam mencatatkan bahwa konsepsi UDHR cenderung liberalistik dan individualistis. Dalam perjalanannya kegelisahan negara-negara sosialis terhadap UDHR diperbaiki dengan lahirnya instrumen internasional hak ekonomi, sosial dan budaya (ICESCR) sedangkan negara-negara Islam yang terlibat dalam OKI memperbaiki UDHR lewat deklarasi HAM dalam Islam HAM yang dikenal dengan Deklarasi Kairo tahun 1993.
Walaupun disana-sini sudah ada perbaikan terhadap instrumen internasional yang “dituduh” individualistik dan liberal tetapi perdebatan bahwa HAM yang saat ini menjadi rezim internasional masih terus berlangsung. Pemimpin dan beberapa intelektual dari negara-negara dunia seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Iran, Venezuela, Cina dan lainya mengatakan bahwa HAM yang ada pada pentas  internasional saat ini banyak tidak bersesuaian dengan HAM di bebarapa negara. Mereka mengatakan bahwa konsepsi HAM internasional tidak universal karena substansi HAM itu sebenarnya sangat relatif tergantung pada kondisi dan situasi politik, sosial, budaya dan sistem ekonominya.
Berangkat dari pemikiran di atas paper ini, pertama hendak menguraikan diskursus HAM kontemporer, antara universalisme HAM dan relatif kulturalnya. Kedua, ingin melihat fakta-fakta di balik penolakan para pemimpin terhadap konsepsi HAM internasional serta ingin mengkaji ironisme universalisme HAM yang dikendarai oleh negara-negara adikuasa Eropa. Ketiga, ingin menguraikan transformasi universalisme HAM yang saat ini hidup dalam ironi-ironi. Beberapa rumusan masalah di atas penting untuk dijawab sebagai kegelisahan dari banyak orang dengan adanya standar ganda di balik rumusan HAM internasional yang terihat ideal.

B.     Diskursus Universalisme dan Relatifisme Kultural HAM
Dalam diskurusus kontemporer terdapat beberapan pandangan melihat eksistensi hak asasi manusia yang sekarang menjadi pijakan dunia internasional. Dari beberapa pandangan yang melihat hak asasi manusia, terdapat dunia pandangan yang terus berbenturan dan bergerak dalam dimensi sejarahnya masing-masing. Dua pandangan itu ialah pertama kelompok yang melihat HAM sebagai instrumen yang universal sedangkan yang kedua ialah kelompok yang melihat HAM sebagai instrumen yang partikular-kultural.
Kelompok pertama mengatakan dengan cukup tegas bahwa HAM itu universal tidak ada perdebatan. Hak asasi manusia kontemporer menurut mereka, baik secara de jure dan atau de facto tidak bisa dipungkiri keberadaannya merupakan konsensus negara-negara internasional yang multi ideologi pada tahun 1948. Sebagai satu konsensus yang telah dideklarasikan dunia internasional maka keberadaan hak asasi manusia berarti bersifat universal dan berlaku di semua ruang dan waktu selama manusia itu ada. Eksistensi penghormatan HAM tidak boleh dihilangkan dalam situasi dan kondisi apapaun.
Universalitas HAM kontemporer dapat dilacak dari asal muasal dan perkembangan hak asasi manusia sebelumnya dimana keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan universalisme nilai moral dari berbagai ajaran dunia. Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikias secara rasional. Nilai moral tersebut menjadi pijakan penilaian antara kepercayaan dan prinsip yang “benar”  dan yang konvensional. Dimana prasyarat perlindungan HAM dalam berbagai nilai moral tersebut ditemukan konsep bahwa individu disebut sebagai pemangku hak alamiah tertentu dan pandangan umum mengenai nilai moral yang melekat dan adil bagi setiap individu secara rasional.[1]
Asal muasal universalisme moral di Eropa ialah terkait dengan berbagai karya Aristoteles. Secara detail Aristoteles menguraikan suatu argumentasi yang mendukung ketertiban moral yang bersifat alamiah. Ketertiban alam ini harus menjadi dasar bagi seluruh sistem  keadilan rasional. Ketertiban alam kemudian diturunkan  dalam serangkaian kriteria universal yang komprehensif untuk menguji terhadap legitimasi dari sistem hukum yang sebenarnya buatan manusia.[2] Indikator-indikator hak alamiah yang melekat pada setiap manusia akan menjadi penguji dari keabasahan hukum para penguasa yang berwenang.
Dasar dari doktrin hukum alam yang kemukakan Aristoteles ialah kepercayaan eksistensi suatu kode moral alami yang didasarkan pada identifikasi kepentingan kemanusiaan tertentu yang bersifat fundamental. Penikmatan manusia atas kepentingan mendasar tersebut dijamin oleh hak-hak alamiah yang melekat pada martabat manusia itu sendiri. Karena hak alamiah keberadaannya ialah pasti tanpa perlu pengakuan dari pejabat politis atau dewan manapun.
Pendapat Aristoteles diatas didukung oleh John Lock, filosof abad 17 yang mengatakan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang alamiah yang terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara. Bahkan tujuan keberadaan pejabat negara tidak lain semata untuk melindungi hak-hak alamiah mendasar setiap individu. Hak alamiah untuk hidup, kebebasan dan hak milik menegaskan adanya batasan bagi kewenengan jurisdiksi negara. Negara hadir melayani dan melindungi hak-hak alamiah masyarakatnya, bukan untuk melayani Monarkhi atau sistem yang berlangsung di negara tersebut.[3]
Pandangan Aristoteles dan John Lock di atas menjadi kunci bahwa keberadaan HAM adalah universal dan berlaku bagi negara manapun dan kapanpun. Hak-hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia tidak bisa dihilangkan oleh siapapun termasuk oleh negara karena keberadaannya adalah alamiah yang melekat pada martabat dan kedirian setiap manusia. Dalam pandangan ini juga ditegaskan bahwa individu ialah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dipungkiri dan diarahkan pemenuhan kepentingan hak alamiahnya.   
Kelompok kedua ialah mereka yang mengatakan bahwa HAM itu keberadaannya sangat relatif kultural. Kelompok penentang universalistas HAM ini mengemuka menjelang berakhirnya perang dingin yang rata-rata disuarakan oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI. Substansi gugatan ialah teletak pada relatifisme budaya yang otomatis menjadi sumber penilaian eksistensi keabasahan suatu hak dan kaidah moral yang selayaknya ada dalam satu negara.[4]  
Dalam kontek itu kemudian HAM tidak mungkin berlaku universal tetapi keberadaannya pasti terikat oleh budaya yang berlangsung di satu wilayah. Kebudayaan yang berbeda-beda itu mempunyai standar dan prinsip-prinsip haknya masing-masing sehingga tidak mungkin terjadi proses universalisasi terhadap HAM satu negara terhadap negara-negara lainnya. Apalagi dalam konteks HAM internasional, kulturalisme HAM yang dibangun dalam instrumen internasional ialah berasal dari negara-negara Eropa dan Amerika Latin.
Di kawasan Lembah Pasifik Barat mengemuka pandangan HAM yang disebut sebagai “Asian Values”, nilai-nilai HAM Asia lebih pantas untuk dikembangkan dalam kawasan Asea ketimbang nilai-nilai moral HAM yang berkembang di Eropa. Konsepsi HAM dan demokrasi dianggap tidak urgen untuk diberlakukan di kawasan Asia. Aktor-aktor kepala negara yang terkenal dalam mengusung ide Asia ini diantaranya Lee Kwan Yew (Menteri Senior Singapura) dan Mahathir Mohammad (Mantan Perdana Menteri Malaysia).[5]
Lee Kwan Yew mengatakan bahwa di kawasan Asia yang dicari itu tidak begitu berkaitan dengan demokrasi, melainkan dengan pemerintahan yang bertanggungjawab yaitu suatu pemerintahan yang transparan dan tidak korup. Bahkan yang mendesak dibutuhkan negara-negara di kawasan Asia ialah pembangunan ekonomi yang harus ditopang oleh pemerintahan yang kuat bukan malah memberikan kebebasan dan hak asasi manusia.[6] Lee Kwan Yew secara tidak langsung mengatakan bahwa keberadaan hak asasi manusia dan demokrasi akan menghambat terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Pernyataan senada diungkapkan oleh Mahathir Mohammad yang mengatakan bahwa di saat kemiskinan dan tidak tersedianya pangan yang memadai masih merajalela, dan kebutuhan dasar rakyat tidak terjamin maka prioritas mesti diberikan kepada pembangunan ekonomi. Mahathir bahkan menegaskan penentangannya terhadap internasionalisasi HAM dengan mengatakan “Asia tampaknya tidak memiliki hak apapun untuk menerapkan nilai-nilainya sendiri tentang hak asasi manusia”.[7]
Termasuk di Indonesia, konsepsi HAM internasional pada masa pemerintahan Soeharto dianggap sebagai sekumpulan ide yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Pemikiran para elit di era rezim orde baru pada waktu itu menganggap HAM internasional ialah rumusan-rumusan HAM yang berasal dari pemikiran barat dan bersifat individualistik. Penguasa orde baru menuduh keberadaan hak asasi manusia akan mendorong pada destabilitas publik dan akan mendorong pada kegagalan pembangunan ekonomi di Indonesia.[8] Pemerintahan Indonesia secara tidak langsung menjadi bagian penganut relatifisme kultural yang menjadikan alasan pancasila sebagai penokan HAM universal.
Selain itu, penolakan HAM universal juga berlangsung di negara-negara Islam. Dalam rangka penolakan itu negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI (Organisasi Komferensi Islam) melangsungkan Cairo Declaration (CD) pada 5 Agustus 1990. Deklarasi ini memang tidak merombak total rumusan UDHR tetapi mengkoreksi dan manambahkan aturan-aturannya. Rumusan-rumusan UDHR yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip Islam dikasih penjelasan sebagaimana Al-Qur’an dan Al-Hadist mengaturnya sedangkan rumusan UDHR yang dianggap bertentangan dengan Islam dihilangkan seperti pasal 16 (1) tentang perkawinan yang tidak harus dibatasi oleh agama, dan pasal 18 yang dianggap bertentangan dengan prinsip akidah Islam yaitu tentang kebolehan berpindah agama (murtad).[9]
Penolakan yang dilakukan oleh negara-negara berkembang di Asia Tenggara karena alasan kultural yang relatif dan koreksi rumusan UDHR oleh negara-negara Arab yang tergabung dalam OKI menegaskan bahwa memang ada benturan budaya, sipil dan politik yang berlangsung di lintas negara. Konsep HAM barat yang menjadikan individu sebagai unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dipungkiri dan diarahkan pemenuhan kepentingan hak alamiahnya,  berbeda dengan kelompok relatifisme kultural yang menjadikan komunitas sebagai unit sosial dan cenderung meniadakan hak-hak alamiah yang sifatnya individual. 
Dalam bahasa yang lebih kongkrit, dunia barat mengakui hak asasi manusia secara alamiah yang dimiliki oleh setiap individu tanpa melihat ada atau tidaknya.satu negara. Keberadaan negara hanya semata-mata dibangun untuk melayani dan melindungi secara penuh hak asasi manusia secara universal. Berbeda dengan negara-negara Timur dan non liberal yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dianggap ada hanya ada dalam satu masyarakat dan ada dalam satu negara sehingga keberadaan HAM di negara-neggara timur dan non liberal dianggap sebagai pemberian negara dan boleh dibatasi oleh kekuasaan negara tersebut. 

C. Fakta Di Balik Diskursus HAM
Fenomena penolakan terhadap universalisme HAM oleh beberapa pemimpin negara berkembang dan negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI setelah empat dasawarsa UDHR disepakati dunia internasional, tentu fenomena itu menarik untuk ditelaah baik dalam perspektif situasi dan kondisi negara-negara yang menolak dan diskursus instrumentasi HAM dan badan-badannya yang nota bene cenderung menguntungkan negara-negara adikuasa di Eropa. Berikut uraian beberapa fakta dibalik diskursus yang seakan tidak terlesesaikan itu, yaitu :

C. 1. Kondisi Negara Penolak Universalisme HAM
Alasan negara-negara berkembang dan negara-negara Arab kalau ditelaan ternyata tidaklah semata-mata murni alasan relatifisme kultural dan nuansa individualisme dalam konsepsi HAM internasional. Tetapi di balik penolakan negara-negara itu tersimpan masalah-masalah internal yang tidak mudah untuk disebandingkan dengan alasan relatifisme kultural dan individualisme dalam konsepsi HAM internasional. Negara-negara penolak HAM rata-rata mempunyai problem pelanggaran HAM yang serius terhadap warga negaranya masing-masing.
Indonesia di era rezim orde baru sebagai salah satu penentang HAM universal merupakan contoh serius dalam konteks pelanggaran HAM di Indonesia, baik konteksnya kebijakan yang diskriminatif sampai pada tindakan kesewenang-wenangan pembunuhan massal. Tercatat dalam rezim ini ribuan kasus pelanggaran berat terjadi mulai pembunuhan massal DOM di Aceh, pembunuhan umat Islam dalam kasus Komando Jihad dan Tanjung Priok, penembakan misterius (Petrus), peristiwa Talangsari, Tim-Tirm, penghilangan aktifis secara paksa, dan lain sebagainya.
Rezim orde baru ialah potret negara di Asia yang berlindung atas nama HAM pancasila untuk membenarkan terhadap kesewenang-wenangannya. Atas nama pancasila rezim Orde Baru menerbitkan kebijakan UU No. 8 tahun 1985 tentang Asas Tunggal, Undang-Undang Subversi, Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, Kep. Presidium No. 127/U/Kep/12/1966 mengenai Peraturan Ganti Nama Bagi WNI Memakai Nama Cina, UU No. 11/PNPS/1963 tentang menentang pemerintah dan dasar negara pancasila, Kepmen No. 645/Men/1985 tentang Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP), dan banyak lainnya yang substansinya mengekang dan menghilangkan hak asasi manusia.
Hal serupa juga terjadi di Malaysia. Mahathir Mohammad Mantan Perdana Mentri Malaysia yang merupakan teman dekat Soeharto juga membangun sistem otoritarianisme di Malaysia. Di era Mahathir, kebebasan berpendapat dibungkam, pers dikuasai, diskriminasi pemerintahan yang mengutamakan suku melayu, parlementer yang tidak berfungsi dan lembaga yudikatif yang dikendalikan eksekutif.[10] Refresifitas dan pembungkaman suara kritis masyarakat berlangsung cukup sistemik di Era Mahathir karena orientasi pemerintahannya ialah pembangunan ekonomi.
Dalam konteks pelanggaran HAM di Asia seperti Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Indonesia, India, Malaysia, Nepal, Pakistan, Singapura, Sri Lanka, dan Thailand bahkan mengalami peningkatan pelanggaran HAM yang signifikan. Sebagian besar korban pelanggaran HAM tersebut adalah masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, aktifis HAM baik dalam bentuknya penggusuran, konflik bersenjata internal, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, penghilangan orang secara paksa dan lain-lain.[11]
Selain di negara-negara Asia, problem pelanggaran HAM juga banyak terjadi negara-negara Arab. Salah satunya di Mesir, negara ini terkenal dengan hukuman yang tidak manusiawi terhadap orang-orang yang dipenjara karena memberlakukan para tahanan seperti domba yang diikat di dekat perapian yang menyala, dicambuk, disiksa, diserang dan kemudian dilepaskan di jalanan. Metode-metode penyiksaan diantaranya dengan memukul dengan tongkat atau kabel didaerah berbeda pada tubuh tahanan,  memasang ban karet pada tubuh tahanan hingga tidak bisa bergerak ketika disiksa, pemakaian kejutan listrik, penyiksaan memakai kursi yang sering menyebabkan kelumpuhan permanen, penyiksaan dengan sudutan rokok dan memakai air. [12]
Selain itu pemerintahan Mesir sangat anti terhadap kritik sehingga negara ini sudah terbiasa menangkap secara sewenang-wenang terhadap kelompok oposisi secara besar-besaran dan menahan mereka bertahun-tahun. Selain itu, negara-negara Arab terkenal masalah dengan diskriminasi terhadap posisi kaum wanita, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan negara-negara Arab tercatat sebagai negara yang dominan dengan berbagai pelanggarannya terhadap buruh migran khususnya kaum perempuan yang bekerja sebaga pembantu rumah tangga (PRT). Seringkali eksploitasi, kekerasan seksual dan perlakuan tidak manusiawi seringkali menimpa terhadap para buruh migran.
Secara umum negara-negara yang lantang menolak terhadap gagasan universalisme HAM menyimpan satu ironi dari berbagai kebohongan yang diciptakannya untuk menutupi berbagai pelanggaran HAM yang dilakukannya terhadap warga negaranya. Negara-negara itu berlindung di balik tameng kebengisan dan kekuasaan otoritarianismenya.[13] Negara-negara penolak HAM universal tidak semata menutupi berbagai praktek pelanggaran HAM tetapi juga menutup secara rapat sistemiknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang mereka bangun dari sistem yang tertutup dari kritik sosial warganegaranya.

C. 2. HAM Universal Dalam Hegemoni Negara Adikuasa
Satu hal yang tidak bisa dipungkiri juga ialah kehadiran HAM universal ialah teori dan praktek sejarah barat. Sebagaimana dikemukakan di awal, konsepsi HAM bertolak dari dua konsepsi yang saling terkait yaitu teori hukum alam dan liberalisme. Teori hukum alam berbicara tentang prinsip bahwa segala sesuatu ada karena begitulah adanya. Tema sentral teori ini ialah adanya hak alamiah yang diberikan kepada setiap manusia oleh Tuhan. Teori ini dilontarkan awalnya oleh Aristoteles, dikembangkan oleh Thomas Aquinas, para pemikir teori Kontrak Sosial seperti Hobbes, Locke, dan Rousseau.
Dari para pemikir itu pulalah muncul gagasan liberalisme yang menjadikan kebebasan sebagai nilai politik yang paling utama. Liberalisme berakar di Eropa Barat pada masa Pertengahan yang puncak di era renaisance. Seperti dikatakan Lord Acton, kebebasan bukanlah sarana untuk mencapai tujuan politik yang lebih tinggi, karena justru kebebasan itulah yang menjadi tujuan politik tertinggi. Karena itu, agar manusia bisa memperlihatkan sifat aslinya yang baik, maka manusia harus diberikan kebebasan.[14] Kebebasan dalam konteks ini seakan ditegaskan sebagai kebebasan yang total tanpa batas-batas.
Kehadiran HAM menjadi fondasi dari lahirnya Revolusi borjuis di Amerika (1776), Revolusi Perancis (1789) serta sebagai alat perjuangan Mahatma Gandhi melawan Inggris, perjuangan para aktivis HAM melawan diskriminasi ras di Amerika, dan menginspirasi banyak negara berkembang seperti Indonesia untuk melepaskan dari kolonialisme fisik  dan menjadikan kemerdekaan sebagai salah satu hak fundamental masyarakat. Konsepsi HAM eropa menjadi universal pasca UDHR 1948, instrumentasi ICCPR 1961 dan ICESCR 1966 sampai pada Deklarasi Wina tahun 1993 yang memandukan dimensi HAM yang bersifat sipil dan politik dengan dimensi HAM yang bersifat ekonomi, sosial dan budaya.
Sehingga dibalik universalitas HAM dan historisnya ada beberapa kunci dalam memahami konsepsi HAM internasional yaitu perlindungan manusia yang diwujudkan melalui, pertama, pemberian hak kebebasan (liberte). Kebebasan manusia tidak boleh diintervensi oleh pihak-pihak luar demi menjaga kedaulatan individu dalam hak-hak sipil dan politiknya. Kedua,  pemenuhan hak-hak persamaan (egalite). Konteks ini menegaskan bahwa negara harus aktif memenuhi HAM setiap manusia dalam dimensinya yang bersifat ekonomi, sosial dan budaya. Ketiga, pemenuhan hak persaudaraan (fraternite). Hak dalam generasi ketiga ini merupakan cerminan munculnya semangat nasionalisme negara-negara berkembang dan tuntutan distribusi kekuasaan dan kekayaan global yang lebih adil.[15]
Secara umum HAM universal telah melewati sejarahnya yang panjang. Namun demikian ada satu kegelisahan yang masih memuncak di negara-negara berkembang terkait dengan diperalatnya “HAM universal” oleh negara-negara adikuasa Eropa dan badan-badan neo liberal di dunia internasional sehingga menyebabkan diskriminasi ekonomi dan sosial masyarakat global. Sebagaimana diketahui pengawas penegakan dan pemajuan HAM internasional saat ini dilakukan oleh PBB, yaitu satu organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara internasional.
Tujuan pembentukan utama PBB ialah untuk memfasilitasi penegakan hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.[16] Termasuk substansi tujuan didalamnya ialah untuk memajukan dan mendorong penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama (pasal 1 ayat 3 Piagam PBB) di dunia internasional.
Sebagai organisasi internasional yang bertujuan penegakan HAM internasional tetapi organisasi ini penuh dengan kritik karena selalu tidak adil dalam penegakan pelanggaran HAM di dunia internasional. PBB selalu tidak berkutik ketika berhadapan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel, Amerika dan sekutu-sekutunya. Berbagai pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya di Palestina, Irak, Afganistan, dan negara lainnya tidak dihukum oleh PBB. Berbeda perlakuannya terhadap berbagai negara-negara kecil yang dituduh melakukan pelanggaran HAM, PBB dengan aliansi strategisnya tidak segan-segan untuk menindaknya secara cepat.
Kewenangan khusus PBB yang meliputi sanksi ekonomi (embargo), memerangi negara bersangkutan, ataupun mendirikan pengadilan internasional sudah biasa diterapkan kepada negara-negara kecil yang secara politis dan hukum dianggap menggangu stabilias dunia. PBB bahkan sudah biasa menggempur negara-negara tidak berdaya yang dianggap otoritarian dan tidak menghormati hak asasi manusia.
Krisis penegakan HAM internasional sampai saat ini berlangsung berlarut-larut karena setiap kali penegakan HAM dilakukan selalu berakhir dengan suara sakti “hak veto” yang dimiliki oleh negara-negara adidaya (Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia dan Cina). Berbagai pelanggaran HAM berat terutama dalam kejahatan perang yang dilakukan oleh negara-negara adidaya khususnya Amerika dan sekutunya belum tersentuh oleh hukum HAM internasional sampai hari ini. PBB jelas bertindak tebang pilih hukum dan sangat politis.
Kegelisahan yang kedua ialah diperalatnya HAM universal sebagai legimitimasi kolonialisme neo liberal oleh negara-negara  kaya internasional terhadap negara-negara berkembang yang rata-rata baru merdeka. Sebagaimana kita ketahui salah satu badan-badan khusus PBB ialah IMF, World Bank dan WTO. Ketiga badan ini saat ini mendapat kritik tajam dari masyarakat internasional karena keberadaannya melahirkan sistem yang mendorong pada ketimpangan, diskriminasi, pemiskinan, ketergantungan kepada hutang dan berbagai pelanggaran HAM secara ekonomi.
Ketiga badan ini merupakan wajah kolonialisasi di era globalisisasi menggantikan kolonialisasi fisik yang dilakukan sebelumnya oleh negara-negara adidaya terhadap negara berkembang. Badan-badan ini secara sistematik bergerak di bawah PBB mendorong pada globalisasi ideologi neo liberal yang berintikan pada, pertama, penciptaan liberalisasi sektor keuangan. Kedua, pembangunan liberalisasi perdagangan. Ketiga, mendorong pada pengetatan dan efisiensi anggaran belanja negara sehingga subsidi publik harus dibatasi bahkan harus dicabut. Keempat, mendorong privatisasi terhadap BUMN-BUMN.[17]
Dalam prakteknya ditengah kondisi krisis dan atau mengalami ketergantungan hutang, negara-negara berkembang meminta bantuan IMF dan World Bank untuk memberbaiki krisis yang ada. Dalam konteks itu seperti biasa World Bank mempersiapkan program penyesuaian struktural (structural adjustment) dan menyediakan pinjaman khusus untuk proyek-proyek privatisasi lewat asistensi teknis dan finansial. Sedangkan IMF menerapkan Instumental Letter Of Intent (LoI) untuk membangun  reformasi struktural yang liberalistik baik dalam sipil dan politik dan liberalisasi  ekonomi, sosial dan budaya.
Liberalisasi sipil dan politik dengan sistem demokrasinya melahirkan harapan-harapan baru masyarakat negara berkembang akan hadirnya tetanan yang berkeadilan dan mensejahterakan. Tetapi disisi yang lain ternyata liberalisasi juga terjadi pada dimensi ekonomi yang menyebabkan pada integrasi negara-negara berkembang pada tatanan ekonomi kapitalistik. BUMN dan sumber daya alam yang melimpah di negara berkembang dengan sistem neo liberal yang ada tidak mencukupi terhadap kebutuhan dan akses ekonomi dan sosial masyarakat negara berkembang. Karena aliran penghasilan BUMN dan SDA tidak lagi dinikmati negara dan rakyatnya tetapi dominan dikuasai oleh MNC/TNC yang rata-rata ada di negara-negara adidaya.
Fakta kolonialisme lainnya terjadi pada badan khusus PBB yang bergerak di bidang perdagangan yaitu WTO. Badan ini menjadi alat Amerika dan negara-negara Eropa membangun sistem akumulasi produksi dan modalnya. Dari awal pun posisi tawar menawar antara negara maju dan negara berkembang pun tidak seimbang. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh WTO sendiri banyak menuai gugatan oleh negara-negara berkembang. Di antara kebijakan itu ialah TRIPs, Sanitation and Phytosanitation Standards (SAPS), Agreement on Agriculture (AoA) dan General Agreement on Trade Services (GATS), [18]
Pasca proyek IMF, World Bank dan WTO, situasi dan kondisi negara-negara berkembang biasanya mengalami euforia kebebasan sipil dan politik dengan segudang harapan kesejahteraan, keadilan, dan terpenuhinya hak-hak yang mendasar. Tetapi biasanya yang didapatkan masyarakat di negara berkembang cuma kebebasan dan hak-hak yang semu karena kondisi kesejahteraan dan kemiskinan yang semakin memprihatinkan.
Kehadiran hak-hak sipil dan politik di negara-negara berkembang ternyata tidak berbarengan dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya juga. Problem besarnya adalah ternyata otak di balik tercerabutnya pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya adalah akibat dari badan-badan khusus khusus PBB sendiri yang menciptakan sistem yang mendorong pada liberalisme ekonomi sehingga berdampak pada komersialisasi sosial dan budaya masyarakat. Akibat dari sistem neoliberal ini sebagaimana data LIPI tahun 2010 bahwa kemiskinan dipastikan akan terus bertambah.
Kondisi ini tentu adalah satu ironi dari universalitas HAM yang telah mengalami perkembangan arus sejarahnya yang panjang. Kondisi-kondisi obyektif yang dilakukan oleh PBB sebagai pengawal penegakan hukum HAM internasional telah menciderai nilai-nilai unversal HAM. Kondisi-kondisi ketidakadilan di atas tentu menjadi alansan yang lebih rasional ketimbang alasan-alasan relafisme kultural HAM yang diwacanakan pemimpin negara-negara berkembang yangr mayoritas telah berkomplot dengan penguasa modal internasional.

D.    Transformasi Diskursus HAM Menuju Universalisme HAM Independen  
Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa perdebatan universalisme dan relatifisme kultural HAM kontemporer sebenarnya tidak sebesar substansi HAM-nya sendiri. Kelompok universalisme HAM berpandangan bahwa HAM ialah hak alamiah yang melekat pada fitrah manusia dan keberadaannya tidak dapat dicabut oleh siapapun. Sedangkan kelompok relatifisme kultural berpandangan bahwa HAM tidak bisa diuniversalisasi karena posisinya pasti relatif dan tergantung pada budaya di tempat tertentu.
Dua pendapat di atas sebenarnya ialah satu pandangan bahwa HAM itu universal, berlaku secara internasional dan terikat pemenuhannya pada tanggungjawab negara. Persoalannya terletak pada politisasi dan pengaburan substansi HAM itu sendiri. Negara-negara yang menolak universalisme HAM, mayoritas berlindung atas nama HAM kulturalnya untuk menutupi dosa-dosa kekejaman, kekerasan dan kesewenang-wenangan terhadap warga negaranya. HAM universal dianggap sebagai jalan penggugatan liberal warga negara yang selama ini ditutup dengan sistem hukum yang otoriter.
Sedangkan di sisi yang lain, masyarakat tertindas di negara-negara otoriterian berharap keadilan dengan hadirnya rumusan-rumusan ideal HAM universal ternyata harus menangis kembali. Harapan kesejahteraan itu tidak juga hadir karena HAM universal ternyata tidak universal karena muatan ideologi neo liberal yang digerakkan oleh badan-badan khusus PBB (IMF, WTO dan World Bank) dan secara sistematik badan-badan ini mengintegrasikan sistem negara-negara berkembang sesuai dengan mikanisme pasar. HAM universal dengan rumusannya yang ideal ternyata berubah menjadi alat kolonialisasi neoliberal pasca kolonialisme fisik.
Di tengah ironisme otoriterianisme negara yang menolak HAM universal dan kolonialisme neoliberal yang mengendari HAM internasional saat ini, materi apa yang kita bisa jadikan alat perjuangan keadilan?, bisakah HAM dengan unversalitasnya menjadi alat kontrol ketidakadilan otoritarian dan kesewenang-wenangan rezim neo liberal?. Penulis masih berkeyakinan bahwa konsepsi HAM bagaimanapun bisa menjadi alat melawan ketidakadilan dan berbagai pelanggaran yang saat ini sudah mengglobal.
Betapapun buruknya HAM universal yang diselewengkan saat ini, kita mesti membaca kembali historisitas tujuan dari eksistensi pengakuan HAM. Sebelum menjadi konsepsi bahwa HAM ialah berbicara relasi antara manusia dengan negara yang dikemukakan para ilmuan kontemporer, sebelum itu penghormatan dan pengakuan HAM telah diambil dari intisari seluruh ajaran agama, sistem moral, dan falsafah. Dimana intisari berbagai ajaran tersebut ialah pengakuan bahwa setiap manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, suku, bangsa dan agama semuanya mempunyai martabat yang melekat.
Seorang Bertrand Rahcharan, profesor hukum di Columbia bahkan mengemukakan pertanyaan mendasar soal universalisme HAM, apakah manusia berkehendak hidup atau mati?, apakah manusia mau disiksa?, apakah manusia mau hidup bebas ataukah mau dipenjara?, apakah manusia mau diperbudak?, apakah manusia mau menyatakan pendapat khususnya mengenai bagaimana warga negara diatur dalam suatu pemerintahan?. Menurut Bertrand, tidak dibutuh proses pemikiran yang rumit bagi seorang individu untuk menentukan pilihan  untuk hidup atau mati,  bebas atau terpenjara dan lainnya.[19]
Dalam konteks ini maka dapat dikatakan bahwa sistem otoriterianisme negara dan penghisapan oleh sistem neo liberal jelas merongrong terhadap martabat manusia. Keduanya tidak bersesuaian dengan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Karena itu keduanya harus diperbaiki sehingga menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak yang melekat pada fitrah manusia. Kesewenang-wenangan atas nama kekuasaan politik dan perbudakan atas nama kekuasan pemilik modal harus dihapuskan. HAM harus superior di atas kekuasaan negara (state) dan harus superior di atas persaingan pasar dan pemilik modal.
Berangkat dari gagasan di atas maka konsepsi HAM harus dibangun secara independen, murni dan dilepaskan dari anasir-anasir permainan dan kekuasaan politik nasional dan global. Politisasi HAM di negara-negara berkembang dan penyalahgunaan HAM oleh PBB dan badan-badannya seperti  IMF, World Bank dan WTO harus segera dihentikan. Penegakan HAM universal harus dilakukan oleh badan yang merdeka, independen dan berintegritas.

F. Penutup
Dari berbagai ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi diskursus HAM kontemporer menguat dalam dua pandangan, pertama, kelompok yang melihat HAM sebagai gagasan yang universal dengan mendasarkan pada teori hukum alam dan universalisme moral. Teori hukum menegaskan bahwa HAM melekat secara alamiah terhadap hakekat dan keberadaan manusia. Hak-hak itu tidak boleh dicabut oleh siapapun termasuk oleh negara. Bahkan keberadaan negara adalah semata-mata untuk mendorong pada penghormatan, perlidungan dan pemenuhan HAM.
Kelompok kedua ialah kelompok yang melihat HAM sebagai gagasan relatifisme kultural. Pengusung gagasan relatifisme kultural HAM ini didominasi oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Arab yang  penentangannya menguat pada tahun 1990-an menjelang berakhirnya perang dingin. Substansi penolakannya terletak pada gagasan UDHR yang secara konsepsi lahir dari negara barat dan muatannya  yang cenderung pada nilai-nilai individualisme dan liberalisme.
Namun dibalik pro kontra yang tidak berkesudahan tersebut, ternyata terdapat ironisme gagasan HAM yang melatar belakanginya. Negara-negara penolak HAM universal ternyata menyimpan problem terkait dengan berbagai aktifitas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya. Keberadaan instrumen HAM universal secara tidak langsung mendorong pada nasib pemerintahan pemimpin di negara-negara berkembang dan sistem otoritarianisme yang harus diganti. Pemerintahan negara-negara penolak HAM universal secara tidak langsung berlindung di balik wacana relatifisme kultural HAM atas otoriterianisme yang dilakukan mereka.
Ironisme gagasan HAM juga terjadi dalam wacana universal HAM. Di balik UDHR 1948, pengesahan ICCPR 1961, ICESCR 1966, Deklarasi Wina tahun 1993 serta berbagai instrumen perlindungan HAM global ternyata juga menyimpan ironi. PBB yang menjadi pengawas dan penegak politik hukum HAM internasional melakukan standar ganda dalam berbagai kebijakannya. PBB diam ketika terjadi pelanggaran pada Israel, AS dan sekutunya. Tetapi PBB aktif menggunakan kewenangan khususnya seperti penyerangan negara pelanggar HAM dan atau memberikan sanksi ekonomi  jika itu terjadi pada negara-negara bukan koalisi Amerika.
Ironisme penjaga HAM universal PBB juga terjadi pada badan-badan khususnya seperti IMF, World Bank dan WTO. Ketiga lembaga ini digugat oleh banyak masyarakat di negara berkembang sebagai karena menggerakkan sistem neo liberal yang mendorong pada ketidakadilan produksi dan distribusi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Ketiga lembaga ini digugat karen selalu membangun sistem yang mendorong pada ketimpangan, pemiskinan dan ketidakadilan ekonomi dan sosial.
Di tengah ironisme otoriterianisme negara yang berlindung di balik relatifisme kultural HAM, serta ketidakadilan PBB dan kesewenang-wenangan IMF, World Bank dan IMF yang mengendarai HAM universal maka transformasi yang harus dilakukan ialah memperbaiki terhadap semua tatanan yang ada sehingga betul-betul menjadikan HAM sebagai basis pengaturannya. Karena pada hakekatnya, tindakan negara-negara otoriter, ketidakadilan PBB dan kesewenang-wenangan IMF, World Bank dan WTO telah melanggar HAM yang melekat pada martabat manusia.
Karena itu, HAM yang harus dibangun kedepan ialah HAM yang independen. Dimana eksistensi HAM harus  superior atas struktur negara, superior di atas badan-badan politik internasional dan harus superior di atas badan-badan yang mengatur akses produksi dan distribusi ekonomi dan sosial internasional. Superioritas HAM di atas struktur negara dan badan-badan internasional akan menghasilkan universalisme HAM independen yang akan selalu tegak untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia tanpa diskriminasi.

                                             Daftar Pustaka : 

Buku-Buku :

1.      Rhona K.M Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008
2.      Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornel University Press, Ithaca and London, 2003
3.      Lee Kwan Yew, Democracy and Human Rights for the World, Asahi Forum, Tokyo, 20 November 1992
4.      Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusi, Demokrasi dan Supremasi Hukum, Bandung, 2001
5.      Ahmad Kosasih, HAM dalam Perspektif Islam (Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat), Salemba Diniyah, 2003
6.      John Kelsay dan Summer B. Twiss, Agama dan Hak Asasi Manusia, Institute DIAN/Interfidei, Yogyakarta, 1997
7.      Eko Prasetyo, dkk, Buku Ajar Hak Asasi Manusia, Pusham UII, Yogyakarta, 2008
8.      Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, Neoliberalisme Mencengkram Indonesia, Jakarta, E Publishing Company, 2008
9.      Tony Evans, Introduction : Power dan the Universalization of Human Rights, In  Human Rights Fifty Years On : A Reappraisal, Manchester University Press, 1998
10.  Refrisond Baswir, Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
11.  A. Habibullah, Kebijakan Privatisasi BUMN (Relasi State, Market dan Civil Society), Averroes Press, Malang, 2009
12.  Manfred Nowak, 2003, Pengantar Pada Rezim HAM Internasional (Terjemahan), Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, tanpa tempat
13.  Rhona K.M. Smith, Text Book On International Human Rights, Oxford University Press book, New York, 2005
14.  Henry J. Steiner and Philp Alston, International Human Rights In Context (Law, Politics, Morals), Oxford University Press Book, New York, 2000

Makalah :
-    Mahathir Mohammad, Keynote Address dalam laporan International Conference Rethingking Human Rights yang diselenggarakan oleh JUST, Kuala Lumpur, 1994
-    Mansour Fakih, Neoliberalisme dan Globalisasi, dalam Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manär Edisi I/2004
 
Internet :
-    http://adisasmita.wordpress.com/2009/08/19/globalisasi-manusiawi/


[1] Rhona K.M Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm 19
[2] Ibid                                                                                                                              
[3] Ibid
[4] Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornel University Press, Ithaca and London, 2003, hlm 89-93
[5] Rhona K.M Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, op. cit, hlm 21
[6] Lee Kwan Yew, Democracy and Human Rights for the World, Asahi Forum, Tokyo, 20 November 1992
[7] Mahathir Mohammad, Keynote Address dalam laporan International Conference Rethingking Human Rights yang diselenggarakan oleh JUST, Kuala Lumpur, 1994
[8] Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusi, Demokrasi dan Supremasi Hukum, Bandung, 2001, hlm 41
[9] Ahmad Kosasih, HAM dalam Perspektif Islam (Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat), Salemba Diniyah, 2003, hlm 9
[10] Lihat di http://wapedia.mobi/id/Malaysia?t=3.
[11] Lihat di http://www.suaramerdeka.com/harian/0412/11/nas03.htm
[12] Lihat di http://indonesian.irib.ir/index.php/berita/lintas-warta/22654-pelanggaran-ham-di-mesir.html
[13] John Kelsay dan Summer B. Twiss, Agama dan Hak Asasi Manusia,  Institute DIAN/Interfidei, Yogyakarta, 1997,  hlm 63-70
[14] Lihat di http://mradhi.com/sosial-politik/ham-alat-penjajahan-barat.html
[15] Eko Prasetyo, dkk, Buku Ajar Hak Asasi Manusia, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, hlm 10-12
[16] Lihat di http://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa
[17] Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, Neoliberalisme Mencengkram Indonesia, Jakarta, E Publishing Company, 2008, Hal 230-238
[18] Alvin Adisasmita dan Aulia Rachman Alfahmy, Mengkritisi Lembaga-lembaga Bretton Wood : Menuju Globalisasi yang Manusiawi,  lihat di http://adisasmita.wordpress.com/2009/08/19/globalisasi-manusiawi/
[19]Bertrand Rahcharan, Discussion on the Introductory Report, dalam Tony Evans, Introduction : Power dan the Universalization of Human Rights, In  Human Rights Fifty Years On : A Reappraisal, Manchester University Press, 1998,  hlm 26

Tidak ada komentar: