Senin, 11 April 2011

GLOBALISASI DAN PELANGGARAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA (Analisis Eksistensi IMF, World Bank dan WTO)

... M. Syafi' ie

 Abstract

Globalization become discourse very popular after cold war. It become sign to international economics evocation of century 20-an, after crisis that happened in Europe East. Core of globalization idea is  reinforcement of global  market which strenghtened  by actor companys of woke up transnasional in all state. Company of transnasional ( MNC/TNC) push  at  highest attainment of total freedom  and  power of  market mikanisme.  International body which become especial contributor  this market regime is World Bank, IMF and  WTO. Third this body very active braid contractual inter states, beside depressing nations in the world to develop regime of neoliberalisme. Globalization in its face which will give expectation, in the reality grind, impoverishing and  impinge human right systematically. Economic Rights guarantee, culture and social which arranged in ICESCR impinged in such a manner by economic bodys in the  global world.

Pengantar
Globalisasi merupakan tranformasi sejarah dan  proses perubahan sosial. Tranformasi sejarah menandakan pemindahan kekuasaan dan kekuatan, sedangkan proses perubahan sosial terlihat dari berubahnya wajah dunia yang sebelumnya didominasi oleh pertikaian ideologi, militer dan industri antara blok barat yang liberal dan blok timur yang sosialis berubah menjadi dunia yang tunggal yaitu pembangunan ekonomi pasar yang disokong oleh kekuatan teknologi.[1] Globalisasi menjadi tanda kemenangan blok barat dalam pertarungan perang dingin yang terjadi antara tahun 1947-1991.
Kemenangan blok barat melahirkan tesis Francis Fukuyama tentang The End Of History And The Last Man yang menyatakan bahwa kemenangan AS dari blok barat atas Uni Soviet dari blok timur yang komunis menegaskan pesan penting bahwa demokrasi liberal dan pasar bebas merupakan sistem yang paling teruji dan sebagai puncak peradaban manusia. Seluruh pemerintahan yang ada, termasuk yang otoriter dipastikan akan mengubah ideologinya menjadi liberal dan akan berpijak pada pasar bebas. Tesis ini mencontohkan negara seperti China dan Rusia yang menjadi pewaris Uni Soviet yang berideologi komunis tetapi saat ini telah meliberalisasikan perekonomiannya demi menciptakan kesejahteraan rakyat mereka.[2]
Tesis Fukuyama menegaskan betapa pasca perang dingin, dunia akan menghadapi masalah besar yaitu hadirnya hegemoni kekuatan global. Negara-negara dunia, cepat atau lambat akan berintegrasi pada sistem liberalisme dan pasar bebas. Padahal, globalisasi secara historis merupakan lanjutan sejarah kekuasaan kapitalisme yang telah terbukti melahirkan ketimpangan, penindasan dan pelanggaran-pelanggaran HAM. Tulisan ini hendak menguraikan globalisasi, badan –badannya dan berbagai dampak pelanggaran HAM, utamanya hak ekonomi, sosial dan budaya kontemporer.

Globalisasi dan Tranformasi Sejarah Kolonial
Globalisasi menurut Scholte ialah internasionalisasi yang menunjukkan proses meningkatnya hubungan internasional. Kedua, liberalisasi yang bermakna semakin menurunnya batas-batas antar negara, seperti hambatan tarif ekspor impor, lalu lintas devisa, migrasi dan lain sebagainya. Ketiga, universalisasi yang menjadi gambaran semakin tersebarnya material maupun imaterial ke seluruh dunia. Keempat, westernisasi yang berarti semakin menyebarnya pikiran dan budaya dari barat sehingga mengglobal. Kelima, hubungan transplanetari dan suprateritorialitas yang menyatakan bahwa dunia global memiliki status ontologinya sendiri, bukan sekadar gabungan negara-negara.[3]
Beberapa pengamat mengatakan bahwa globalisasi merupakan pertanda dari kebangkitan ekonomi internasional abad 20-an sebagai pengganti dari runtuhnya ekonomi sosialis di Eropa timur. Gagasan globalisasi pada waktu itu bermuara pada satu hal, yakni penguatan pasar global dengan aktor-aktor pentingnya yaitu perusahaan transnasional yang akan dibangun di seluruh negara. Keberadaan perusahaan transnasional inilah yang akan mendorong pada pencapaian tertinggi dari kebebasan yang total dan superioritas dari mikanisme pasar.[4]
Mansour Fakih menyebut globalisasi sebagai proses dominasi dan eksploitasi manusia yang berlangsung sangat lama. Mansour merincinya dalam  beberapa fase historis, yakni,[5] pertama, periode kolonialisme. Fase ini merupakan perkembangan kapitalisme di Eropa yang mengharuskan ekspansi secara fisik untuk memastikan perolehan bahan baku mentah. Melalui fase kolonialisme inilah proses dominasi manusia dengan segenap teori perubahan sosial yang mendukungnya telah terjadi dalam bentuk penjajahan secara langsung selama ratusan tahun. Meskipun banyak negara di Afrika baru merdeka tahun 70-an, namun yang umumnya dianggap sebagai zaman berakhimya kolonialisme adalah pada saat terjadinya revolusi di banyak negara jajahan, segera setelah berakhimya Perang Dunia II, sekitar lima puluh tahun yang lalu.
Kedua, era neokolonialisme. Modus dominasi dan penjajahan di era ini tidak lagi fisik dan secara langsung melainkan melalui penjajahan teori dan ideologi. Fase kedua ini dikenal sebagai era developmentalisme. Periode ini ditandai dengan masa kemerdekaan negara-negara dunia ketiga secara fisik. Namun, pada era ini dominasi negara-negara bekas penjajah terhadap bekas koloni mereka tetap dilanggengkan melalui kontrol terhadap teori dan proses perubahan sosial. Fase kedua ini kolonialisasi tidak terjadi secara fisik, melainkan melalui hegemoni melalui dominasi cara pandang dan ideologi serta discourse yang dominan melalui produksi.
Ketiga, era neo-liberalisme. Ideologi neoliberal tidak bergeser dari liberalisme yang dipikirkan Adam Smith dalam the Wealth of Nations (1776), tetapi krisis yang berkepanjangan menimpa kapitalisme di awal abad XIX, yang berdampak pada depresi ekonomi tahun 30-an. Akibatnya, tenggelamlah liberalisme dan pendulumnya yang kemudian beralih pada perbesaran peran pemerintah sejak Roosevelt dengan New Deal-nya pada tahun 1935. Perjalanan kapitalisme selanjutnya sampai di akhir abad XX, dimana pertumbuhan dan akumulasi kapital dari golongan kapitalis melambat. Salah satu sebabnya adalah proteksi, paham keadilan sosial, kesejahteraan bagi rakyat, berbagai tradisi adat pengelolaan sumber daya alam berbasis rakyat, dan dimensi sosial lainnya.
Problem di atas mendasari para penguasa dan pengusaha rezim kapitalisme untuk menyusun strategi baru guna mempercepat pertumbuhan demi akumulasi kapital yang lebih besar. Merekapun memilih strategi menyingkirkan segenap rintangan dan penghambat investasi dengan pasar bebas, perlindungan hak milik intelektual, good governance, penghapusan subsidi dan program proteksi pada rakyat, deregulasi, dan penguatan civil society dan anti korupsi, dan lain sebagainya. Untuk itu, diperlukan satu tatanan perdagangan global, di saat itulah gagasan globalisasi dimunculkan.
Neoliberalisme secara konsepsional merupakan kelanjutan pemikiran liberalisme klasik yang mendorong pada, satu, pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar. Kedua, diakuinya kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi. Ketiga, pembentukan harga barang-barang melalui mekanisme pasar yang sepenuhnya bebas. Sedangkan konsepsi sistem neoliberal bermuatan serupa, yaitu mendorong pada liberalisasi sektor keuangan, liberalisasi perdagangan, pengetatan anggaran belanja negara, dan privatisasi terhadap BUMN. Konsepsi neoliberal tercantum cukup tegas dalam konsensus Washington yang berlangsung pada dekade 1980-an dan 1990-an.[6]  Perbedaan keduanya ialah,  liberalisme klasik menghendaki adanya aturan-aturan demi menjamin ideologi pasar. Sedangkan neoliberalisme menghendaki pada penghapusan-penghapusan aturan-aturan (deregulasi) yang menghambat investasi dan perdagangan bebas.
Upaya kelompok neoliberalisme berhasil. Dunia kinipun telah bertranformasi yang dikenal dengan globalisme ekonomi yaitu keyakinan yang menunjukkan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian meniscayakan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Batas-batas negara menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak membuka peluang pasar produk dari dalam  negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sekaligus membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik.[7] Globalisasi adalah pasar yang meng-global. Pasar bukanlah konsep netral, tetapi nama lain dari kapitalisme. Dulu bernama kapitalisme internasional, sekarang berubah menjadi kapitalisme global.[8]
Penentang globalisasi menilai bahwa perjanjian dagang global yang digerakkan oleh WTO ataupun sistem keuangan yang dibangun oleh IMF dan World Bank akan melahirkan diskriminasi, pemiskinan dan dehumanisasi di negara-negara berkembang. Mereka menuntut reformasi dalam globalisasi. Keberadaan lembaga-lembaga itu, terutama IMF bukannya menyembuhkan terhadap akses hak ekonomi, sosial dan budaya di banyak negara, tetapi semakin memperparah dan menenggelamkan banyak negara pada krisis.[9]

Badan-Badan Globalisasi
Badan-badan internasional yang bergerak untuk menopang globalisasi cukup banyak. Dalam hukum internasional, diantara badan-badan itu dikenal sebagai badan-badan khusus PBB yang meliputi Keluarga PBB, Organisasi Buruh (ILO) di Jenewa, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya (UNESCO) di Paris, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Jenewa, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) di Roma, Bank Dunia dan IMF di Washington dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Jenewa.[10] Selain kelembagaan ini masih banyak badan dan organisasi-organisasi internasional dan regional lainnya seperti World Food Programme (WFP), Global Environment Facility (GEF), United Nation Conference on Trade and Development (UNTAD),  Asean Free Trade Area (AFTA) dan lainnya yang kesemuanya bergerak dalam isu-isu yang sangat beragam.
Beragamnya badan dan organisasi internasional menunjukkan bahwa begitu banyak wacana dan  isu yang menjadi kepentingan bersama di tingkatan global. Badan dan organisasi tersebut tidak semuanya merugikan dan dikritik oleh masyarakat internasional, ada beberapa yang diapresiasi karena komitmennya pada kemanusiaan dan kelompok rentan. Badan-badan yang mendapatkan kritik keras masyarakat internasional ialah badan yang bergerak di bidang ekonomi dan perdagangan yaitu IMF, World Bank dan WTO , yaitu badan-badan khusus yang dilahirkan dalam satu konferensi Bretton Wood yang membahas krisis keuangan pasca perang dunia II pada tahun 1944.
Konferensi Bretton Wood juga dikenal dengan dengan The United Nations Monetary and Financial Conference, dimana salah satu tamunya adalah John Maynard Keynes. Konferensi ini merupakan bagian dari upaya terorganisir untuk mendanai restrukturisasi Eropa pasca Perang Dunia II untuk menyelamatkan dunia dari depresi seperti The Great Depression pada 1930-an. Untuk menyelesaikan krisis itu kemudian dibentuk badan International Monetary Fund (IMF), International Bank for Reconstructions and Development (IBRD), dan International Trade Organization (ITO). ITO tidak berhasil dibentuk, karena Kongres Amerika Serikat tidak meratifikasi rancangannya karena dipandang dapat menggerogoti kedaulatan bangsa. Kemudian didirikan General Agreement on Tariff and Trade (GATT), sebuah format kerjasama yang lebih longgar pada tahun 1947. Kemudian berubah lagi menjadi World Trade Organization (WTO) formalnya pada tanggal 1 Januari 1997. Fungsi dari IMF dan World Bank ialah untuk menciptakan stabilisasi global dan mendanai pembangunan dunia, sedangkan WTO menjadi lembaga internasional yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas perdagangan dan berfungsi sebagai wasit dalam perdagangan internasional.[11]
IMF, World Bank dan WTO hari ini dianggap masyarakat internasional sebagai biang masalah kemiskinan dan pembodohan. Ketiganya telah menciptakan tatanan ekonomi yang tidak manusiawi, bahkan ketiganya dituding sebagai alat kolonialisasi modern yang bergerak menunggangi globalisasi. Fakta-fakta itu diantaranya ialah pemaksaan halus IMF dan World Bank. Tidak ada yang lebih mencengangkan bagi Indonesia selain krisis yang dimulai Oktober 1997, Stiglitz mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara terparah akibat terkena dampak krisis moneter global. Krisis itu dimulai dari nilai tukar rupiah yang terus merosot akibat capital outflow dan sentimen negatif yang berlebihan, kondisi ini tentu menyeret perekonomian menuju krisis moneter.[12]
Krisis moneter yang sangat parah dan mengalami kekurangan dana devisa serta  gelombang reformasi yang sangat besar, dalam situasi yang genting itu akhirnya rezim Orba  meminta bantuan jalan keluar kepada IMF. Sebagai partner rezim Soeharto IMF datang dan memberikan solusinya sebagaimana tercantum dalam Structural Adjustment Program atau dikenal dengan Letter of Intent (LoI), materinya mendorong secara penuh pada perwujudan liberalisasi dan deregulasi dalam sektor keuangan dan badan-badan usaha negara. Perjanjian IMF sangat gamblang menekan Indonesia untuk melakukan reformasi perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kepentingan ekonomi mereka.
Kolonialisasi negara-negara maju selanjutnya terjadi pada World Bank. Tahun 1996, Operations Evaluation Department (OED) mengungkapkan kegagalan World Bank dalam pelaksanaan kebijakan masalah penanggulangan kemiskinan atau yang biasa disebut dengan Poverty Assessments (PAs). Kebijakan ini berupa bantuan bagi negara-negara miskin di berbagai negara yang dikenal dengan Country Assistance Strategies (CAS). Pada intinya, OED menyatakan kegagalan ini disebabkan kesalahan dalam prioritas dan rancangan proyek. PAs hanya berkutat kepada masalah-masalah besar seperti kondisi makro dan pembaruan struktural tanpa pernah menyinggung masalah-masalah yang lebih esensi seperti kemiskinan dan ketimpangan yang ril terjadi.
Di Indonesia, World Bank dianggap sebagai biang yang mendorong pada penjebakan Indonesia pada mikanisme hutang dan semakin menguatkan praktek korupsi negara.  Tahun 1997, Jeffery Winters mengungkapkan bahwa bobroknya manajemen World Bank mengakibatkan 30% bantuan dari mereka mudah untuk dikorupsi pejabat Indonesia selama 30 tahun. Jumlahnya pun sangat fantastis, 8 milyar dolar.  Masalahnya lagi ialah temuan praktek koruptif pejabat Indonesia tidak pernah dievaluasi World Bank. Tragisnya, World Bank kembali memberikan janji pinjaman lebih dari 1,3 milyar kepada Indonesia. [13] 
Fakta kolonialisme juga terjadi pada WTO. Badan ini menjadi alat Amerika dan negara-negara Eropa membangun sistem akumulasi produksi dan modalnya. Dari awal pun posisi tawar menawar antara negara maju dan negara berkembang pun tidak seimbang. Rapat-rapat WTO hanya diikuti oleh 30-an negara, yang berarti ada 100-an negara yang tidak ikut dalam mengambil keputusan rapat. Ini menunjukan bahwa negara-negara selain negara maju tidak mendapat peran yang lebih dalam mengambil kebijakan-kebijakan WTO. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh WTO sendiri banyak menuai kontroversi bagi negara-negara berkembang. Kebijakan-kebijakan tersebut utamanya antara lain ialah TRIPs, Sanitation and Phytosanitation Standards (SAPS), Agreement on Agriculture (AoA), General Agreement on Trade Services (GATS).[14]
TRIPs adalah kebijakan dari WTO yang mengatur pematenan hak kekayaan intelektual. Hal yang mendasari ini adalah dorongan keuntungan ekonomi dan penguasaan pasar oleh negara-negara industri maju. Melalui TRIPs, negara-negara maju berupaya untuk mengendalikan penguasaan perdagangan internasional melalui pematenan produk-produk mereka. Hal ini ternyata dapat berdampak buruk bagi negara-negara berkembang. Kebijakan-kebijakan seperti ini akan mengakibatkan tidak adanya transfer teknologi karena apa yang mau ditransfer sudah menjadi hak negara maju yang mematenkan. Situasi ini menjadi bumerang bagi negara berkembang karena pematenan hanya pada skala industri, tidak pada skala pertanian. Proses-proses bioteknologi yang sekarang berhasil menghasilkan bibit-bibit unggul tidak dapat dipatenkan. Situasi ini dimanfaatkan oleh negara-negara maju untuk melakukan transfer teknologi dan pengetahuan untuk pertaniannya, dimana negara-negara berkembang susah mengakses transfer teknologi pada skala industri.[15]
SAPS adalah perjanjian yang membatasi kebijakan pemerintah dalam hal keamanan makanan (kontaminasi bakteri, pestisida, pemeriksaan dan pelabelan) dan kesehatan binatang dan tanaman (impor wabah dan penyakit). Perjanjian ini merugikan karena dapat melemahkan Precautionary Principle (Prinsip Pencegahan) pada negara-negara yang belum melakukan penelitian ilmiah untuk menunjukkan bukti tuduhan. Kebijakan ini sebenarnya baik tujuannya tapi dapat menimbulkan terlambatnya negara yang diimpor untuk mencegah wabah atau penyakit dari binatang ataupun tanaman yang masuk ke negara mereka.[16]
Agreement on Agriculture (AoA) ialah perjanjian yang dihasilkan dari putaran Uruguay  yang mengatur perdagangan pangan secara internasional dan dalam negeri. Aturan ini memacu laju konsentrasi pertanian ke agribisnis dan dapat melemahkan kemampuan negara-negara miskin untuk mencukupi kebutuhan swadaya pangan dengan cara bertani subsistens (bahan pokok penyambung hidup). Hal ini menyebabkan rendahnya harga komoditas mereka atas jumlah ekspor mereka yang juga terbatas.[17]
GATS adalah perjanjian yang dimaksudkan untuk menjadi tata perdagangan bebas dalam bidang jasa. Perjanjian ini bertujuan untuk meliberalisasi perdagangan jasa dengan menghilangkan hambatan, kontrol dan regulasi atas penyediaan jasa. Aturan GATS menakutkan karena didasarkan pada prinsip yang memprioraritaskan nilai ekonomis dibandingkan nilai sosial dari penyediaan jasa. Situasi ini mengarah pada komersialisasi jasa yang berjalan bersamaan dengan liberalisasi ekonomi yang membatasi peran negara dan badan publik. Aturan GATS berimplikasi pada privatisasi pada sektor-sektor penting seperti air, komunikasi, kesehatan, pendidikan dan kepentingan publik lainnya.[18]
Selain itu, WTO juga memberlakukan standar ganda dalam perdagangan internasional, negara-negara industri maju  melibatkan kepentingan mereka dalam WTO. Standar ganda ialah ketika negara-negara maju menggunakan posisi tawar mereka termasuk di arena WTO dan memaksakannya pada negara-negara lainnya. Contoh kentara standar ganda perdagangan internasional sebagaimana kasus Common Agricultural Policy yang diberlakukan ole Uni Eropa. CAP adalah kebijakan pertanian yang dirancang oleh Eropa pada tahun 1950-an. Kondisi Eropa pada tahun itu berbeda sama sekali dengan kondisi sekarang. CAP muncul dari trauma dan kelaparan akibat perang sehingga CAP mempunyai tujuan menjadikan Eropa dapat mencukupi kebutuhan pangannya sendiri, menjamin kelayakan hidup petani dan menentukan harga yang layak bagi konsumen. Tetapi lama-lama peningkatan maupun penurunan pertanian bukanlah masalah bagi orang Eropa karena mereka sudah mempunyai industri yang sangat maju dan segala bentuk proteksi sosial di internal mereka. Padahal pertanian hanya sebesar 4% di Uni Eropa dan sebesar 1% di Inggris. [19]
Kondisi Eropa yang industri tentu berbeda dengan dunia berkembang di era global saat ini. Salah satunya Indonesia yang 60% penduduknya menggantungkan hidupanya dari pertanian. Pertanian menjadi indikator eratnya pertumbuhan pertanian dengan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya pasti akan dirugikan dengan murahnya produk-produk pertanian dari Uni Eropa. CAP telah melukai para petani di negara-negara berkembang dengan dua hal, pertama, mereka menghancurkan produsen-produsen di negara berkembang dengan dumping dengan menyubsidi barang-barang di pasar lokal mereka. Kedua, mereka mengurangi potensi ekspor pertanian ke negara-negara berkembang baik ke negara-negara Eropa maupun pasar-pasar pada negara ketiga. Dampak dari subsidi tersebut menjadikan 75% keuntungan produsen ekspor di Eropa berasal dari sistem CAP. Beberapa program di atas adalah beberapa fakta  perampasan, pemiskinan, dan praktek perdagangan yang unfair.[20]

Dampak IMF, World Bank dan WTO
Badan-badan ekonomi global IMF, World Bank dan WTO telah menjerembabkan negara-negara berkembang kepada krisis yan akut dan sangat tergantung pada hutang. Problemnya hutang tidaklah cuma-cuma, dibalik pemberian itu ada syarat-syarat, kompensasi dan bunga hutang yang sangat tinggi.[21] Stiglitz mengatakan, kritik terhadap globalisasi meledak dengan skala penuh pada tahun 1999 sebagai dampak ketidakberesan yang muncul pertama kali di luar Amerika, yakni Asia, Korea, Indonesia dan Thailand.[22] Bahkan menurut Stiglitz, di tengah meningkatnya rata-rata pendapatan masyarakat dunia dari tahun 1990-2000 sebesar 2,5% justru terjadi penambahan orang miskin sebanyak 100 juta jiwa. Hal lain yang sangat tragis adalah pinjaman sebesar 1000 milyar dolar yang diberikan oleh IMF dan World Bank sejak tahun 1960-an telah terbukti gagal dalam mencapai tujuan awalnya. Belum  lagi masalah kebijakan perdagangan yang dilakukan secara kontroversial  oleh Amerika, WTO sebagai penjamin perdagangan yang adil, tidak mampu berbuat apa-apa atas kehendak negara adikuasa tersebut.[23]
Kasus di Indonesia tidak jauh berbeda. Pasca pemberian hutang yang tidak rasional sampai sekarang hutang Indonesia (pemerintah dan swasta) sudah mencapai sebesar dua ribu lima ratus trilyun rupiah (2.500.000.000.000) diantaranya dibuat selama 5 tahun pemerintahan SBY sebesar 300-an triliun. Bunga dan cicilan pokok 450 trilyun. Pertumbuhan ekonomi 4-6% per tahun hanya untuk biaya bunga dan cicilan pokok hutang LN. Kekuatan ekonomi Indonesia telah terjebak dalam hutang berkepanjangan (dabt trap) hingga tak ada jalan kelauar. Indonesia dipastikan akan selalu bergantung pada hutang apalagi ada dugaan kuat  bahwa ada mafia dalam permainan hutang. Makin banyak pinjaman, makin menguntungkan mafia ini.[24]
Salah satu syarat pemberian hutang kepada Indonesia ialah proyek liberalisasi perundang-undangan di Indonesia. Pasca tanda tangan Soeharto kepada IMF begitu banyak Undang-Undang yang didekte IMF dan World Bank untuk disesuaikan dengan kepentingan mereka, diantaranya UU Ketenagakerjaan, UU Kepailitan, UU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha, UU Perlindungan Konsumen, UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[25] Selain itu ada UU tentang Sumber Daya Air, UU Migas, UU Minerba, UU BHP, UU Penanaman Modal, UU Bank Indonesia, UU BUMN, UU Perkebunan, UU Kehutanan, UU Perlindungan Varietas, UU Ketanagalistrikan, UU Panas Bumi, UU Perikanan, dan banyak lagi lainnya.[26]
Kapitalisasi perundang-undangan berdimensi ekonomi dan sosial di atas ialah sebagai proyek legitimasi penindasan dan pengerukan oleh corporasi asing (MNC/TNC) yang sudah lama berkembang dan mendapatkan kelonggaran-kelonggaran di era Soeharto. Di masa Hindia-Belanda (1870) pihak swasta boleh menguasai lahan maksimal selama 75 tahun. Di era SBY saat ini berdasarkan UU No. 25 tahun 2007, pemilik modal diperbolehkan menguasai lahan selama  95 tahun. Teritorial Indonesia (tanah dan laut) telah dibagi dalam bentuk KK migas, KK Pertambangan, HGU Perkebunan, dan HPH Hutan. Total 175 juta hektar (93% luas daratan Indonesai) milik pemodal swasta/asing. Sebanyak 85% kekayaan migas, 75% kekayaan batubara, 50% lebih kekayaan perkebunan dan hutan dikuasai modal asing. Hasilnya 90% dikirim dan dinikmati oleh negara-negara maju persisi di era kolonial.[27]
Ketika proses penggodokan Undang-Undang Migas, World Bank membuat iming-iming pinjaman US$ 400 dengan syarat UU Migas memuat ayat bahwa Indonesia hanya boleh menggunakan maksimal 25% hasil produksi gas-nya. Padahal Indonesia ialah eksportir gas terbesar di Asia, tapi penggunaan gas-nya diatur sedemikian rupa oleh kekuatan corporasi internasional. Kondisi ini salah satunya berdampak pada PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Asean Aceh Fertilizer tutup karena kekurangan pasokan gas. Situasi kolonialisme global ini berakibat pada kemiskinan yang meningkat. Orang miskin di Indonesia tahun 2006 saja telah berjumlah 39 juta (dengan pendapatan per hari 5.095). Tetapi kalau memakai standar bank dunia/ standar internasional, yaitu US$ 2 per hari, maka orang miskin di Indonesia kurang lebih 144 juta orang (65%).[28] Tahun 2010 orang-orang miskin membengkak dari 32,5 juta jiwa pada 2009 membesar menjadi 32,7 juta jiwa pada 2010.
Akibat aturan WTO di level internasional dan AFTA di level regional telah melahirkan ketimpangan dan menguntungkan kelompok corporasi besar (MNC/TNC). Saat ini diperkirakan sekitar 63 hypermarket, 16 supermarket di 22 kota (termasuk 29 hypermarket Alfa dan jaringannya di seluruh Indonesia), Carefour Indonesia (yang komisarisnya jendral-jendral), dan jumlah mall dengan konsep one stop shopping di Jakarta sekitar 80a-n dan diperkiran akan terus bertambah.[29] Kondisi ini menyebabkan semakin  tergusurnya pasar tradisional, pedagang-pedagang kecil dan semakin mengukuhkan kekuatan industri.
Indonesia ialah contoh telanjang bagaimana badan-badan khusus IMF, World Bank dan WTO  dan berbagai jejaringnya di Asea memainkan perannya secara tidak manusiawi.  Persaingan bebas, privatisasi dan pencabutan subsidi publik yang dibangun dalam sistem negara.[30] Masyarakat di negara-negara berkembang didesain menjadi buruh industri, penghamba konsumsi dan didiskriminasi dengan berbagai kebijakan yang tidak menguntungkan sumber pendapatan mereka.[31] Masyarakat di negara-negara berkembang dirampas hak-hak publiknya (bumi, tanah dan air) karena hak-hak itu telah diambil alih kekuatan industri yang berkongsi dengan negara.[32]

Pelanggaran Hak Ekosob
Wacana HAM dalam konteks ironisme globalisasi telah menjadi sentrum bahasan yang sangat mengemuka, walaupun dalam banyak hal, penegakannya masih menyimpan standar-standar ganda,[33] khususnya terkait aksesibilitas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sri Palupi mengatakan,  hak ekosob saat ini masih cenderung dipandang sebagai hak yang tidak justiciable. Masih ada kesesatan cara pandang, dimana hanya hak-hak sipil politik yang dapat dilanggar dan terdapat penyelesaiannya menurut hukum, sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya tidak.[34]
Hari ini, HAM telah menjadi diskursus  internasional, sehingga setiap praktek kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM lainnya akan menjadi musuh bersama internasional. Lalu, bagaimana dengan badan-badan khusus PBB sendiri seperti IMF, World Bank dan WTO?,[35] bukankah badan-badan itu telah mengingkari kemanusian?. Eksistensi badan-badan itu tentu satu ironi, satu sisi PBB menjanjikan pembelaan kemanusiaan tetapi di sisi yang lain, PBB dengan beberapa badan khusus di bawahnya malah melangsungkan praktek tidak manusiawi dengan menekan secara kontraktual terhadap negara-negara yang rata-rata tidak berdaya.
Dalam piagam  PBB, pada pasal 2 (7) telah ditekankan tentang prinsip non intervensi terhadap masalah-masalah dalam negeri, bahkan dalam piagam PBB pasal  2 (1) ditegaskan soal kesetaraan kedaulatan negara sebagai prinsip dasar hukum internasional. Memang dalam kepustakaan  hukum  internasional  juga dikenal perjanjian internasional, baik bilateral ataupun kesepakatan multirateral yang dibuat dalam kerangka kerja organisasi-organisasi internasional. Tindakan IMF, World Bank dan WTO dengan menggunakan LOI dalam konteks ini hakekatnya dibenarkan secara kontraktual karena masuk dalam kategori perjanjian. Tekanan ketiga badan khusus PBB itu memang diawali oleh pendekatan-pendekatan sebelumnya, seperti pemberian  hutang dan materi kontraktual yang merugikan salah satu pihak. Menurut hukum internasional, proses itu legal karena menjadi perjanjian bersama antara negara berkembang seperti Indonesia dengan badan-badan internasional seperti IMF, World Bank dan WTO.  Namun, legitimasi perjanjian itu bermasalah karena dampak yang timbul akibat muatan kontraktual tersebut, seperti privatisasi, liberalisasi perdangangan dan keuangan serta pencabutan subsidi publik yang berdampak pada pelanggaran HAM berupa pemiskinan masyarakat di negara-negara berkembang.
Secara substansi tindakan IMF, World Bank dan WTO tersebut jelas bertentangan dengan aturan dalam Kovenan ICESCR (UU No. 11/2005). Pada pasal 1 (1) disebutkan bahwa semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri dan bebas menentukan status politik mereka dan bebas berupaya mencapai pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya. Pada pasal yang sama ayat 2 juga disebutkan bahwa semua bangsa, demi tujuan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban apapun yang muncul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.
Pada pasal 12 ayat 1 dan 2 juga ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. Sehingga negara-negara harus mengambil langkah-langkah pemenuhan hak-hak masyarakat. Akar penyebab terjadinya “setiap orang tidak sehat fisik dan mental karena hak-haknya dirampas dalam persaingan pasar yang tidak sehat” maka rangkaian sistem dan struktur yang eksploitatif tersebut harus diperbaiki bahkan dicabut dengan alasan HAM.
Dalam konvensi ini juga menjamin akses pemenuhan hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan yang layak meliputi kondisi kerja baik dan adil, upah yang adil tanpa diskriminasi, kebebasan pembentukan serikat buruh dan lainnya, termasuk konvensi ini menjamin atas kehidupan yang layak bagi setiap orang dan keluarganya meliputi pemenuhan  papan, sandang, pangan, perbaikan hidup yang terus menerus serta jaminan ekonomi, sosial dan budaya lainnya yang harus dibangun tanpa diskriminasi.
Tindakan IMF, World Bank dan WTO yang agresif membangun kontrak dengan negara-negara berkembang dan mendorong pemberlakuan sistem neoliberal juga tidak dibenarkan menurut kovenan ICESCR. Pada pasal 5 (2) dinyatakan bahwa tidak satupun pembatasan dan pengurangan atas hak asasi manusia yang mendasar yang diakui atau berada di negara manapun berdasarkan kekuatan hukum konvensi, peraturan, atau kebiasaan, akan dapat diterima, dengan alasan bahwa kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya tapi tidak sepenuhnya.
 Karena itu, keresahan dan kemiskinan masyarakat di negara berkembang harus direspon serius oleh PBB, khususnya Dewan Ekonomi Sosial dan Budaya. Komisi ini semestinya bergerak lebih maksimal untuk membuat studi, laporan dan rekomendasi terkait ketidakadilan dan diskriminasi perjanjian yang dibuat IMF, World Bank, WTO di negara-negara berkembang.  Apalagi dalam resolusi 1235 dan 1503 yang dikeluarkan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sendiri juga sudah memberikan otoritas kepada Komisi HAM PBB untuk menerima pengaduan-pengaduan dari perorangan dan LSM, bilamana terjadi pelanggaran HAM berat dan sistematik, selanjutnya Komisi ini menyelidiki situasi –situasi tersebut dalam persidangan publik  dan rahasia serta mengambil berbagai keputusan yang diperlukan tanpa memandang apakah negara-negara yang terlibat telah meratifikasi konvensi HAM.[36]

Penutup
 Globalisasi merupakan proses menghilangnya batas-batas negara dan mengkerucut pada satu kepentingan kekuatan dan kekuasaan global. Globalisasi merupakan kata lain dari internasionaliasi, westernasisasi, universalisasi dan liberalisasi ekonomi. Globalisasi juga merupakan tranformasi sejarah peradaban modern yang menunjukkan kebangkitan ekonomi internasional abad 20-an. Globalisasi merupakan fase ketiga dari kolonialisme fisik, neo kolonialisme dengan developmentalismenya dan neoliberalisme. Sebagai satu fase sejarah kolonial, globalisasi telah melahirkan ketimpangan, kemiskinan dan pelanggaran HAM.
Badan-badan globalisasi cukup banyak tetapi yang menjadi sorotan masyarakat internasional  ialah badan-badan khusus PBB yakni IMF, World Bank dan WTO. Ketiga badan ini dianggap telah gagal menciptakan tata kelola keuangan dan membangun sistem perdagangan yang adil pada tataran internasional. Ketiganya menjadi sumber malapetaka, biang lahirnya krisis multi dimensi dan gurita pelanggaran HAM di negara-negara berkembang, sehingga keberadaannya perlu dievaluasi secara total. Secara substansi tindakan IMF, World Bank dan WTO bertentangan dengan tujuan pembentukan PBB, dan melanggar terhadap pasal-pasal yang ada dalam kovenan ICESCR.

Daftar Pustaka :

Buku:

Abdul Hakim G. Nusantara (Png), Atas Nama Pembangunan : Bank Dunia dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta :, Elsam, 1995)
Artidjo Alkostar, Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban, (Yogyakarta : Pusham UII, 2004)
Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, Neoliberalisme Mencengkram Indonesia, (Jakarta : E Publishing Company, 2008)
Dianto Bachriadi, Merana Di Tengah Kelimpahan, (Jakarta:  Elsam, 1998)
Eep Saefullah Fatah, Catatan atas Gagalnya Politik Orde Baru, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998)
Eddie Sius Riyadi dan Wahyu W. Basjir, Terjajah di Negeri Sendiri : IMF dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta : Elsam, 2003)
Henry J. Steiner and Philp Alston, International Human Rights In Context (Law, Politics, Morals), (New York, Oxford University Press Book, 2000)
James Petras dan Henry Veltmayer, , Kedok Globalisasi : Imprealisme Abad 21, (Tanpa Tempat, Caraka Nusantara, 2001)
Jamil Salmi, Violence and Democratic Society : Hooliganisme dan Masyarakat Demokrasi, (Yogyakarta : Pilar Humania, 2005)
Joseph E. Stiglitz, Dekade Keserekahan : Era ’90-an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia, (Serpong : Marjin Kiri, 2006)
Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Ed), Hukum Hak Asasi Manusia, (,Yogyakarta : Pusham UII, 2008)
Manfred  Nowak, Pengantar Pada Rezim HAM Internasional, (Tanpa Tempat : Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, 2003)
Martin Khor, Globalisasi Perangkap Negara-Negara Selatan, (Yogyakarta : CPRC,  2000)
Prasetyohadi & Savitri Wisnuwardhani, Penegakan Hak Asasi Manusia dalam 10 Tahun Reformasi, (Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2008)
Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, (Bandung :  Mandar Maju, 2001)
Revrisond Baswir, Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006)
Walden Bello, De-Globalisasi (Gagasan Ekonomi Dunia Baru), (Yogyakarta : Pondok Edukasi, 2004)

Website :

http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi#Pengertian_Globalisasi
http;//www.scribd.com/.../Konstitusi-Dalam-Intaian-Neoliberalisme
httpwww.globaljust.orgfile-globalGLOBALISASI lengkap.pdf.pdf,

Jurnal dan Makalah :

Mansour Fakih, Neoliberalisme dan Globalisasi, dalam Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manär Edisi I/2004
Mubyarto, Ekonomika Pasar Populis, UNISIA No. 54/XXVII/IV/2004
Edy Suandi Hamid, Globalisasi, Persaingan Bebas, dan Ekonomi Etnik, UNISIA No. 54/XXVII/IV/2004
Arief Ramelan Karseno, Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Pasar Terbuka, UNISIA No. 31/XVI/III/1996
Endang Sih Prapti, Sektor Luar Negeri Indonesia Abad 21 : Globalisasi dan Hubungan Ekono-Politik, UNISIA, No. 31/XVI/III/1996
M. Syafi’ie, Gerakan Intelektual Sebagai Perlawanan Terhadap Neoliberalisme, makalah dalam I’tikaf Ramadhan Ponpes Budi Mulya, 2007 
Osman Bakar, Pengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban,  Jurnal Peradaban : Jurnal Resmi Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya, Jilid 1, 2008


[1] Osman Bakar, Pengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban, dalam Jurnal Peradaban : Jurnal Resmi Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya (Malaysia, Jilid 1, 2008),  hlm 7
[3] Jan Aart Scholte, Globalization: A Critical Introduction (London: Macmillan Press Ltd., 2000), hlm 15-17.

[4] Walden Bello, De-Globalisasi : Gagasan Ekonomi Dunia Baru, (Yogyakarta : Pondok Edukasi, 2004), hlm 2
[5] Mansour Fakih, Neoliberalisme dan Globalisasi, dalam Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manär Edisi I/2004, lihat di http al-manar.web.idbahan8.EKONOMI POLITIK3. Neoliberalisme dan Globalisasi.pdf.pdf, diakses pada 30/01/2011
[6] Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, Neoliberalisme Mencengkram Indonesia, (Jakarta : E Publishing Company, 2008), hal 230-238
[7] Lihat di http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi, diakses pada jam 19. 30 WIB, pada tanggal 15/10/2010
[8] Bonny Setiawan, At The End Of Globalisation, We Are All Dead, hlm 2, lihat di httpwww.globaljust.orgfile-globalGLOBALISASI lengkap.pdf.pdf, diakses pada 29/01/2011, jam 09. 00
[9] Ifdhal Kasim, Melawan Impunitas yang Dinikmati oleh Aktor Bukan Negara, dalam Eddy Sius Riyadi dan Wahyu W. Basjir (Ed), Terjajah di Negeri Sendiri : IMF dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta, Elsam,  2003), hlm x
[10] Manfred Nowak, Pengantar Pada Rezim HAM Internasional, (Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, 2003), hlm 148-155
[11]  Alvin Adisasmita dan Aulia Rachman Alfahmy,  Mengkritisi Lembaga-lembaga Bretton Wood : Menuju Globalisasi yang Manusiawi, lihat http://adisasmita.wordpress.com/2009/08/19/globalisasi-manusiawi/, diakses jam 10. 00 WIB, pada 19/10/2010
[12] Ibid
[13] Ibid
[14] Ibid
[15] Ibid
[16] Ibid
[17] Ibid
[18] Ibid
[19] Ibid
[20] Ibid
[21] Revrisond Baswir, Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm 113
[22] Joseph E. Stiglitz, Dekade Keserakahan : Era ’90-an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia, (Serpong, Marjin Kiri,  2006), hlm 5
[23] Alvin Adisasmita dan Aulia Rachman Alfahmy, Mengkritisi Lembaga-lembaga Bretton Wood…op.cit. di http://adisasmita.wordpress.com/2009/08/19/globalisasi-manusiawi/,
[25] Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, (Bandung : Mandar Maju, 2001), hlm 24-21
[26] Lihat di http;//www.scribd.com/.../Konstitusi-Dalam-Intaian-Neoliberalisme. Dalam konteks Undang-Undang Perburuhan, Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN) Sofyan Wanandi saat hiruk pikut  tuntutan rakyat buruh menyatakan bahwa kesepakatan yang telah diparaf bersama tersebut hendaknya tidak diubah sepihak oleh Menakertrans secara mendadak. Apalagi  kesepakatan tripartit telah mengadopsi kepentingan pasar global, karena masalah ketenagakerjaan menjadi pertimbangan investasi, baik pengusaha nasional ataupun asing. Yusril Ihza Mahendra ketika menjabat Menteri Kehakiman dan HAM juga mengatakan ketika Judicial Review UU Ketenagakerjaan, “Dalam Letter Of Intent disepakati tanggal-tanggal berapa saja, UU apa saja yang harus disepakati. Hal ini karena pemerintah meminjam uang atau berhutang”. Lihat Kompas Cyber Media, 22 Pebruari 2003
[28] Ibid
[29]Ibid
[30] Baca Revrisond Baswir, Mafia Berkeley … op.cit, hlm 47-67. Baca juga M. Syafi’ie, Gerakan Intelektual Sebagai Perlawanan Terhadap Neoliberalisme, makalah dalam I’tikap Ramadhan Ponpes Budi Mulya, 2007
[31] Eddy Sius Riyadi dan Wahyu W. Basjir (Ed), Terjajah di Negeri Sendiri : IMF dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta, Elsam,  2003), hlm 17-62
[32] Dianto Bachriadi, Merana Di Tengah Kelimpahan, (Jakarta, Elsam,  1998), hlm 28-41
[33] Jamil Salmi, Violence and Democratic Society : Hooliganisme dan Masyarakat Demokrasi, (Yogyakarta : Pilar Humania, 2005), hlm 20-25
[34] Sri Palupi, Problem dan Tantangan dalam Akses Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dalam Prasetyohadi & Savitri Wisnuwardhani (Ed), Penegakan Hak Asasi Manusia dalam 10 Tahun  Reformasi, (Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2008), hlm 102,
[35] Manfred Nowak, Pengantar Pada Rezim HAMop. cit, hlm 153- 155
[36] Ibid

Tidak ada komentar: