Senin, 11 April 2011

Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris : Komprasi KHI dan CLD-KHI

... M. Syafi' ie


A. Pendahuluan
Hukum tentang kewarisan menjadi satu bahasan yang sangat penting dalam hukum Islam. Ulama’ klasik dan para pemikir Islam kontemporer selalu memberikan perhatian serius terhadap pembahasan kewarisan. Intensi mereka terhadap persoalan waris disebabkan Al-Qur’an dan Al-Hadist yang menjadi rujukan pertama hukum Islam menerangkan pengaturannya dengan sangat terperinci dan ketentuan-ketentuan yang lugas. Pengaturan yang terang benderang tersebut dalam konteks pemikiran dan  implementatif perlu selalu dibahas. Ulama’-Ulama’ klasik kalau kita membaca kitab-kitab mereka maka selalu kita akan menemukan bab dan bahasan tersendiri tentang persoalan kewarisan.
 Seiring dengan perkembangan zaman dan situasi kondisi yang terus menerus berubah, pengaturan kewarisan yang telah diatur cukup tegas itu sedikit banyak mengalami problem bahkan benturan-benturan sosial yang tidak dapat dihindarkan. Situasi-situasi dan perubahan zaman yang berlangsung sangat cepat itu, mendorong banyak pemikir Islam kontemporer untuk kembali melakukan ijtihad dengan menggali nilai-nilai universal dan abadi yang ada dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist.
Salah satu yang menjadi perdebatan pemikir mutaakhir perihal kewarisan ialah terkait dengan hak non muslim terhadap hak waris. Kita tahu dalam khazanah fiqh klasik disebutkan bahwa salah satu penyebab terputusnya hak waris seseorang ialah ketika orang tersebut dalam kondisi non muslim (kafir) dan atau dalam kondisi murtad. Perbedaan agama antara muwarris dan ahli waris ialah satu syarat terputusnya hak waris seseorang. Hukum ini, mendapatkan gugatan dari para pemikir kontemporer karena dianggap bertentangan dengan nilai universal Islam, keadilan dan hak asasi manusia.
Karena itu, pemikiran tentang kewarisan sampai sekarang masih belum berhenti, walaupun kita sudah tahu betapa agama Islam telah mengaturnya dalam tempo yang sangat lampau. Dalam konteks ini para ulama’ telah sepakat untuk menjadikan ilmu tentang kewarisan yang kemudian disebut faraidl sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri.[1] Bahkan dalam ajaran Islam, mempelajari ilmu tentang kewarisan yang juga dikenal sebagai ilmu faraidl mendapatkan seruan yang istimewa.
Nabi Muhammad misalkan dalam riwayat Ibnu Majah dan Addaruqutni mengatakan : “Pelajarilah faraidl dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena faraidl adalah separoh ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari ummatku.” Dalam hadist riwayat Ahmad bin Hambal, Nabi juga mengatakan : “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang banyak; pelajari pula faraidl dan ajarkanlah kepada orang banyak; karena aku adalah manusia yang pada suatu ketika mati dan ilmupun akan hilang; hampir-hampir dua orang bersengketa dalam faraidl dan masalahnya, maka mereka tidak menjumpai orang yang memberi tahu bagaimana penyelesaiannya”.
Berangkat dari pemikiran di atas, menjadi sangat jelas betapa hukum kewarisan sangatlah vital untuk diketahui dan dipelajari oleh orang yang mengaku Islam. Hukum di dalamnya pantas untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam. Tulisan ini hendak menguraikan konsep kewarisan secara umum, dan secara khusus akan membahas tentang konsep Islam tentang non muslim, pandangan para ulama’ klasik dan pemikir kontemporer tentang hak non muslim terhadap hak waris, sampai pada ulasan pengaturan tentang hak waris non muslim di Indonesia.

B. Konsepsi Kewarisan Secara Umum
Untuk mengetahui posisi pemikiran tentang hak non muslim terhadap kewarisan terlebih dahulu akan diuraikan soal konsep kewarisan secara umum. Bahasan ini penting untuk menjadi basis pengetahuan tentang konsepsi umumnya yang ada dalam hukum Islam. Dalam ini akan dibahas meliputi, pengertian kewarisan, sebab-sebab mewarisi, rukun, syarat dan sebab-sebab penghalang dari proses kewarisan dalam Islam.


B. 1. Pengertian Kewarisan
Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu “warasa-yarisu” yang berarti berpindah harta seorang fulan kepada seseorang setelah meninggal.[2] Sedangkan dalam Al-Qur’an ditemukan banyak kata “warasa” yang berarti menggantikan kedudukan,[3] memberi atau menganugerahkan,[4] dan menerima warisan[5]. Sedangkan al-miras menurut istilah para ulama’ ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.[6]
Sedangkan kewarisan (al-miras) yang disebut juga sebagai faraidl berarti bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana telah diatur dalam Nash Al-Qur’an dan Al-Hadist.[7] Sehingga dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam nash-nash baik Al-Qur’an dan Al-Hadist.

B. 2. Sebab Mewarisi, Rukun dan Syarat-Syarat
Hak waris seseorang tidaklah muncul tiba-tiba tetapi keberadaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan daripada hak-hak yang telah meninggal dunia. Ahli waris merupakan perseorangan yang keberadaannya telah ditentukan nash-nash baik Al-Qur’an dan Al-Hadist. Sebab-sebab kewarisan itu meliputi,
Petama,  adanya hubungan kekerabatan atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah, seibu dan sebagainya. Kedua, adanya hubungan perkawinan yaitu suami istri, meskipun belum pernah berkumpul, atau telah bercerai, tetapi dalam masa iddah talak raj’i. Ketiga, adanya hubungan wala’ yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya, apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan. Keempat, tujuan Islam, yaitu baitul mall yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab-sebab tersebut sebelumnya. [8]
Sedangkan rukun-rukun waris mewarisi meliputi, Maurus (harta yang diwarisi), Muwarris (orang yang meninggal dunia baik mati secara hakiki ataupun mati secara hukmi), Waris (orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mati lantaran sebab-sebab untuk mewarisi). Sedangkan syarat-syaratnya ialah, pertama, pewaris harus bisa dipastikan bahwa ia telah benar-benar meninggal. Kedua, hidupnya ahli waris di saat kematian muwaris, baik mati hakiki ataupun mati hukmi, sedangkan syarat ketiga ialah dipastikan tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.
Dalam konteks meninggalnya muwarris, para Ulama’ membaginya ke dalam tiga macam, pertama, mati secara hakiki yang berarti hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu telah berujud kepadanya. Kematiannya dapat disaksikan melalui panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.[9] Kedua, mati hukmi yang berarti suatu kematian yang disebabkan vonis hakim, baik pada hakekatnya seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam kemungkinan hidup dan mati. Ketiga, mati takdiri yang berarti suatu kematian yang bukan hakiki dan bukan hukmi, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan saja.[10]
Sedangkan penghalang mewarisi yang berarti tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mewarisi. Penghalang-penghalang kewarisan tersebut meliputi,[11] pertama, perbudakan. Para Ulama’ klasik sepakat bahwa budah tidak berhak waris karena dianggap tidak cakap mengurusi harta miliknya. Segala sesuatu yang dimilik budak secara langsung menjadi milik tuannya, hal didasarkan pada nash Qur’an dalam Qs. An-Nahl (16) : 75.
Kedua, pembunuhan. Para fuqaha’ klasik sepakat bahwa pembunuhan menjadi penghalang mewarisi bagi si pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi yang mengatakan : “Tidak sesutupun bagi pembunuh hak dari warisan”.[12] Ketiga, perbedaan agama. Ketetuan penghalang ketiga ini didasarkan pada hadist Nabi yang mengatakan : “Tidak mewarisi seorang muslim terhadap orang kafir, dan tidak mewarisi orang kafir terhadap seorang muslim”.[13]
Ulama’ klasik mengatakan bahwa jika seseorang masuk Islam sebelum dibagikan warisan maka ia tidak mendapatkan warisan. Riwayat lain yang berasal dari Mu’az dikatakan : seorang muslim menerima warisan dari orang kafir, tetapi tidak sebaliknya. Hal ini didasarkan pada satu argumen bahwasanya Ia pernah mendengar Rasulullah bersabda : “Al-Islaamu Yazidu Wa Laa Yankus”.[14] Diceritakan juga, bahwa ada seorang Yahudi yang mati dan meninggalkan dua orang anak yang satu muslim dan lainnya Yahudi. Kepada yang muslim Mu’az telah membagikan warisan padanya.[15] Dalam riwayat lain dikatakan : “Laa Yatawaa rasu Ahlu Millataini Syattaa”, dalam konteks ini Jumhur ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud “millataini” ialah yang satu agama Islam dan yang lainnya bukan.[16]

C. Konsepsi Tentang Non Muslim
Menurut Fazlur Rahman, Al-Qur’an merupakan dokumen yang diperuntukkan umat manusia, bahkan di dalamnya beberapa kali menegaskan bahwa kitab ini merupakan petunjuk bagi umat manusia.[17] Semenjak keturunannya, Rasulullah merupakan pemegang otoritas sebagai penafsir terhadap Al-Qur’an. Kelebihannya beliau adalah Rasul dan penerima langsung wahyu dari Allah sehingga kebenaran tafsirnya tidak diragukan. Tapi sayangnya beliau telah meninggal sehingga pada abad-abad sesudahnya, para Ulama’ bersepakat bahwa setiap orang berhak menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an selama mereka memilik syarat-syarat tertentu seperti pengetahuan tentang nahwu, sharraf, balagah, ilmu usuluddin, ilmu qira’ah, asbabun Nuzul, nasikh mansukh, dan lain sebagainya.[18]
Konsepsi tentang non muslim umumnya selalu “dikaitkan” dengan term kafir. Sedangkan kalau kita membaca Al-Qur’an, maka di dalamnya kita akan banyak menjumpai kata kafir atau kufr. Al-Qur’an menempatkan kafir sebagai sentral dari segala kejahatan dan menjadikannya sebagai lawan daripada kata-kata “iman” yang menjadi sumber dari segala kebaikan. Karena pasisinya yang cukup sentral dalam Al-Qur’an, pemikiran tentang terminologi kafir sampai sekarang masih terus berkembang, bahkan keberadaannya penting untuk dikaji secara sistematis  dan mendalam guna memperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif.[19]
Penafsiran tentang terminoloig kafir/kufr dari beberapa intelektual sangat beragam sekali. Buya Hamka misalkan dalam tafsir Al-Azhar menafsirkan kafir dengan mengutip surat Qs. Al-Baqarah : 254, beliau mengatakan :[20]

“Kafir itu ada yang kafir ingkar kepada Tuhan sama sekali, kafir kepada akhirat. Tetapi ada lagi kafir dalam pengakuan iman. Dia sembahyang juga, puasa juga tetapi dia menolak ajakan membelanjakan harta pada jalan Allah. Dia bakhil, saku-saku dijahitnya, peti uangnya ditutup, diajak korban pada Allah dia pun malas, bahkan diapun takut. Akhirnya agamanya mundur, sabilillah tidak berdiri, umat menjadi bodoh hakekat agama tidak tegak lagi. Yang selesai menjadi kusut dan yang jernih menjadi keruh. Siapa yang aniaya jadinya? Ialah si bakhil tadi karena dia menolak (kufr) pada ketentuan kebenaran”

Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadist tentang iman, ia juga menerangkan perihal tentang kufr. An-Nawawi mengatakan bahwa kufr itu ada tiga macam, pertama, meyakini sesuatu yang dengannya ia menjadi kafir, atau mengingkari dengan hatinya sesuatu yang telah diketahui dari agamanya. Kedua, berkata dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Ketiga, kufr karena perbuatannya seperti melakukan penyembahan berhala.[21] Tafsir kafir An-Nawawi menyandarkan pada surat Qs. Al-Baqarah : 6.
Abdullah Ahmad An-Na’im seorang sarjana asal Sudah mengatakan secara implisit bahwa jika ada beberapa ajaran Islam (nash) bertentangan dengan nash lain yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, maka yang bersifat praksis mesti dinasakh oleh nash lain yang mengandung nilai kemanusiaan (yang berupa keadilan, persamaan derajat, kebebasan beragama, tolong menolong dan lainnya).[22] Sebab ayat-ayat tersebut merupakan universal dan Masdar Farid Mas’udi menyebutnya sebagai nash mahkamat yang berarti Qat’iyyu ad-dalalah.[23]
Secara implist Abdullah Ahmed An-Na’im dan Masdar Farid Mas’udi mengatakan bahwa konsepsi konsepsi kafir/kufr untuk saat ini tidak relevan diterapkan jikalau didalamnya mengandung dampak diskriminatif, ketidakadilan, dan menciderai hak asasi manusia. Konsepsi kafir ataupun murtad dalam fiqh Islam yang disebutkan sebagai penyebab terhalangnya adanya hak-hak waris semestinya dicabut karena “penghalang atas nama kafir ataupun murtad” jelas diskriminasi terhadap ahli waris yang berbeda agama. Kafir dalam bahasa mereka tidak seperti terminologi para ulama’ klasik yang terjebak pada terminologi yang tidak adil.
Demikian juga pendapat Asgar Ali Engeiner, menurutnya kafir tidak selalu dan tidak identik dengan non muslim, tapi yang disebut kafir adalah orang-orang yang menyembunyikan kebenaran siapapun orangnya atau komunitasnya. Asgar juga mengatakan bahwa yang termasuk kafir adalah orang yang tidak berjuang menegakkan keadilan, melawan kedzaliman dan penindasan meskipun ia percaya pada Tuhan. Termasuk orang kafir ialah orang yang menumpuk kekayaan, melakukan kedzaliman serta membiarkan kedzaliman. [24] Konsepsi kafir dalam pemikiran Ali Asgar Engineer tidaklah semata transedental spekulatif tetapi juga juga bernuansa sosial dan reflektif kemanusiaan kontemporer.

D. Pendapat Para Pemikir Islam Tentang Hak Non Muslim Terhadap Hak Waris

Dalam pembahasan hukum kewarisan sebelumnya telah disebutkan bahwa salah satu penghalang dari hak-hak kewarisan ialah adanya perbedaan agama antara muwarris dengan ahli warisnya, seperti agama muwaris beragama non Islam sedangkan ahli waris beragama Islam, atau sebaliknya. Posisi perbedaan agama keduanya menjadi penghalang serius dari keberadaan hak-hak waris, sebagaimana hadist riwayat bukhari sebutkan : “Tidak mewariskan seorang muslim terhadap orang kafir, dan tidak mewariskan orang kafir terhadap orang muslim”. Demikian juga hadist yang mengatakan : “Laa Yatawaa rasu Ahlu Millataini Syattaa”.
Dalam konteks hukum hak waris kafir (non muslim) para ulama’ klasik dan kontemporer berbeda-beda pendapat. Para ulama’ imamiyah berpendapat bahwa seorang muslim berhak mewarisi non muslim. Kalau salah seorang di antara anak-anak pewaris ada yang non muslim kemudian masuk Islam sesudah orang yang diwarisi itu meninggal dan harta peninggalannya sudah dibagikan kepada pemiliknya maka menurut kesepakatan para Ulama’ madzhab, orang tersebut tidak berhak atas waris.
Tetapi para ulama’ klasik dalam konteks di atas, berbeda pendapat ketika anak yang non muslim tadi masuk Islam sesudah orang yang diwarisi  tersebut meninggal akan tetapi hartanya belum dibagikan. Ulama’ Imamiyah dan Hambali mengatakan bahwa “orang itu berhak atas waris”. Sedangkan Imam Hanafi, Maliki dan Syafi’ie mengatakan berbeda : “orang itu tidak berhak atas waris”.
Tetapi secara umum Imam Hambali, Hanafi, Maliki dan Hambali bersepakat bahwa : “orang Islam tidak dapat saling mewarisi dengan non muslim, mereka berpegang pada dzahir. Tetapi Imamiyah juga mengatakan bahwa ; “apabila pewaris muslim itu hanya satu, maka hanya dialah yang menerima waris. Keislaman seseorang kemudian tidak berpengaruh sama sekali bagi hak untuk mewarisi.[25]
Dalam konteks penghalang kewarisan karena perbedaan agama juga termasuk yang dalam ajaran Islam dikatagorikan sebagai orang murtad. Murtad secara umum didefinisikan oleh para ulama’ klasik sebagai keluarnya seseorang yang semula memeluk  agama Islam kemudian mengingkarinya.[26] Keluarnya seseorang baik karena berpindah agama ataupun tidak memeluk agama yang secara umum oleh ajaran Islam orang tersebut dianggap telah ingkar (kufr).
Terkait dengan kewarisan, status orang murtad disamakan dengan orang kafir yang berarti mempunyai kedudukan yang sama dengan orang kafir asli. Karena orang murtad tidak dapat menjadi muwarris bagi ahli warisnya yang muslim ataupun sebaliknya. Dasar hukum dalam hal ini ialah mengambil pada rujukan keumuman hadist yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid.[27]
Rabi’ah Ibnu Abdul Aziz dan Ibnu Abi Al-Lail mengatakan bahwa “jika seseorang muslim telah murtad maka hartanya tidak bisa diwariskan oleh ahli warisnya orang muslim, oleh karena itu hartanya menjadi hak umat Islam  yang ditempatkan di baitul maal.[28] Bahkan Al-Zarqani mengatakan bahwa hadist Usamah bin Zaid telah menjadi kesepakatan Ulama’ terdahulu dan diikuti oleh Ulama’-Ulama’ yang datang kemudian. Tidak ada perselisihan di antara mereka.[29]
Imam Asy-Syafi’I juga mengomentari hadist riwayat Usamah bin Zaid dengan pertanyaan : “lebih dekat manakah orang yang telah murtad kepada kekufuran atau kepada Islam, yang jelas menurutnya bahwa orang murtad itu telah kufur sehingga Ia masuk dalam kategori hadist di atas dan sama status hukumnya.[30]
Ibnu Hazm juga mengatakan bahwa orang murtad dengan orang kafir sama, hal itu berdampak juga pada persamaan pewarisan keduanya. Semua harta yang telah diperoleh setelah murtad otomatis menjadi hak umat Islam dan diserahkan kepada Baitul Mal baik Ia meninggal dalam keadaan murtad, dibunuh atau bergabung di negara musuh. Kecuali orang itubertaubat dan  kembali masuk Islam maka hartanya kembali menjadi haknya dan menjadi hak ahli warisnya yang muslim.[31]
Ibnu Qudamah juga menyebutkan beberapa riwayat dari Ahmad Ibn Hambal tentang kewarisan orang murtad. Satu pendapat mengatakan bahwa harta orang murtad menjadi fai’ yang diserahkan kepada baitul mal untuk kepentingan umat Islam. Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa harta orang murtad menjadi hak ahli warisnya yang muslim dan ada juga yang mengatakan harta orang kafir menjadi hak ahli warisnya yang seagama. Namun, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa pendapat pertamalah yang menjadi anutan madzhabnya.[32]
Sedangkan Al-Qurtubi dan Al-Kiya Al-Harrasi berpendapat tidak berbeda dengan pendapat umumnya para Ulama’ di atas, menurutnya status orang murtad dengan orang kafir dalam masalah kewarisan yaitu bahwa mereka terhalang untuk saling mewarisi dengan ahli warisnya yang muslim.  Mereka melandaskan pendapatnya pada hadist Usamah ibn Zaid Ibnu Kahab yang menerangkan tentang cakupan hadistnya bersifat orang kafir secara umum, baik karena kafir karena sebab murtad dan ataupun bukan karena murtad.[33]
Pendapat Ulama’ klasik di atas yang secara umum mengatakan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang pewarisan ditentang oleh beberapa pemikir kontemporer. Abdullah Ahmad An-Na’im mengatakan bahwa salah satu diskriminasi hukum keluarga dan hukum perdata syariah ialah berkaitan dengan perbedaan agama. Perbedaan agama adalah penghalang dari seluruh pewarisan, sehingga seorang Muslim tidak akan dapat mewarisi dari maupun wariskan non muslim.[34] Menurut An-Na’im, pengabaian berbagai perbedaan tentang pembenaran-pembenaran historis, berbagai masalah diskriminasi terhadap perempuan dan non muslim di bawah syariah tidak lagi dapat dibenarkan.[35]
Abdullah Ahmed An-Na’im juga mengatakan bahwa diskriminasi atas nama agama dan gender di bawah Syari’ah juga telah melanggar penegakan hak asasi manusia. Diskriminasi atas dasar agama telah dibangun dengan berbagai sebab besar dari konflik dan perang internasional karena negara-negara tersebut setuju dengan minoritas non muslim yang tersiksa mungkin didorong untuk bertindak mendukung korban-korban diskriminasi agama, sehingga dengan demikian menciptakan suata situasi konflik internasional dan mungkin perang. Diskriminasi yang mendasarkan baik gender maupun agama secara moral bertolak dan secara politik tidak dapat diterima sekarang.[36] An-Na’im menegaskan bahwa ketentuan syariah yang mengajarkan diskriminasi tersebut haruslah di mansukh oleh ketentuan syariah yang lebih universal.[37]
Senada dengan pendapat An-Na’im ialah Asgar Ali Engineer. Menurut Asgar, sebuah masyarakat Islami (jami’I at-tauhid) tidak akan mengakui adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, apakah berdasar ras, suku, agama, dan kelas.[38] Menurut Asgar, tauhid tidak sebatas monoteisme murni  tetapi meluas mencakup dimensi sosiologis. Harus diingat, kesatuan manusia tidak boleh direduksi hanya untuk kesatuan antar iman saja. Karena pada dasarnya kesatuan manusia yang sesungguhnya melintasi garis-garis keyakinan.[39]
Asgar mengatakan, semangat Al-Qur’an merupakan satu hal yang lebih penting dari pada pendapat-pendapat para ahli hukum abad pertengahan dan karenanya dalam hal ini seluruh kitab-kitab hukum syari’ah sebagaimana yang diformulasikan oleh para fuqaha’ awal haruslah ditinjau kembali secara mendalam. Sentralitas keadilan harus lebih ditekankan.[40]
Pembentukan hukum Islam mesti dikaitkan dengan konteks yang ada, situasi dan kondisi dimana hukum tersebut dilahirkan yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia. Konteks maslahah di zaman modern mesti perumusannya identik dengan kebebasan, persamaan hak dan derajat.[41] Dalam konteks pewarisan beda agama, Asgar Ali Engineer melihatnya tidak maslahah dalam situasi kekinian. Konsepsi kafir (non muslim) sebagaimana dirumuskan para Ulama’ klasik dianggapnya tidak relevan diterapkan dalam kondisi kekinian.
Dalam kajian hukum Islam, hukum dibagi menjadi dua bidang besar, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan aturan yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, seperti sholat, puasa, haji dan lainnya. Sedangkan muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, perceraian, perkawinan, pewarisan, jinayah dan lain-lain.[42] Menurut Asgar, ayat-ayat yang menyinggun soal ibadah, dapat dipahami dalam hadist shahih dan tidak diperlukan reinterpretasi dan rethingking dalam memahami ayat-ayat yang terkait. Berbeda dengan ibadah mua’malah yang termasuk di dalamnya mengenai kewarisan.[43] Dengan penjelasan yang lebih tegas, Asgar menolak penghalang pewarisan akibat perbedaan agama karena itu terkait dengan ibadah muamalah yang keberadaannya bisa dikontekstualisasi.

E. Hak Waris Non Muslim Dalam KHI dan CLD-KHI
Hukum waris di Indonesia secara umum masih menggunakan tiga landasan hukum, pertama, hukum waris berdasarkan hukum Islam, kedua, hukum waris berdasarkan hukum adat, dan ketiga menggunakan hukum waris yang berdasarkan hukum barat (BW).[44] Tidak adanya hukum nasional yang mengikat secara nasional mengakibatkan pelaksanaan hukum waris sangat tergantung pada pilihan warga negaranya. Meski bersifat fakultatif (tidak imperatif), tetapi kenyataan di lapangan KHI-Inpres hampir 100% digunakan para hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, juga dijadikan rujukan para pejabat Kantor Urusan Agama dan sebagian anggota masyarakat. [45]
Dalam konteks hukum waris Islam, pembaruan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beberapa tahun kemudian, disusun Kompilasi Hukum Islam  (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang secara material aturannya kemudian digunakan oleh Peradilan Agama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum perkawinan, pewarisan dan pewakafan.
Terkait dengan hak waris non muslim, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para Ulama’ klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara muwarris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Hal ini bisa dibaca dalam pasal 171 point b menyatakan “Pewaris adalah orang yang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.
Dalam pasal yang sama 171 point c menyatakan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untukk menjadi ahli waris”. Ketentuan keberagamaan seseorang dapat ditentukan lewat identitasnya, hal ini jelas dalam pasal 172 yang berbunyi “Ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.
Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat tegas bahwa hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama. Aturan dalam KHI mendasarkan seutuhnya pada pendapat Ulama’ klasik khususnya Imam Syafi’i. Bahkan dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama Tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum materil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum Kompilasi Hukum Islam adalah bersumber pada 13 (tiga belas) buah kitab yang kesemuanya merupakan madzhab Syafi’i.[46]
Dominasi pendapat Ulama’ klasik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mendorong beberapa pemikir Islam di Indonesia untuk mengubah materi di dalamnya karena dianggap sudah tidak relevan dengan situasi dan perkembangan zaman kontemporer. Para pemikir itu mengajukan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Naskah ini menurut tim penyusun CLD-KHI menawarkan sejumlah pemikiran pembaruan hukum keluarga Islam yang disusun dalam RUU Hukum Perkawinan Islam, RUU Hukum Kewarisan Islam, dan RUU Hukum Perwakafan Islam.[47]
Gagasan CLD-KHI muncul setalah tahun 2003, Departemen Agama RI mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU HTPA) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU HTPA ini menyempurnakan materi KHI-Inpres dan meningkatkan statusnya dari Inpres menjadi Undang-Undang. Sebagai respon atas RUU HTPA, pada 4 Oktober 2004 Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI (Pokja PUG Depag) meluncurkan naskah rumusan hukum Islam yang disebut CLD-KHI.[48]
Tawaran-tawaran tersebut tampaknya berbeda dengan ketentuan hukum Islam dalam KHI-Inpres, RUU HTPA, dan pemahaman fikih yang berkembang di Indonesia. Sebagai hukum Islam, rumusan CLD-KHI didasarkan pada sumber utama Islam, yakni al-Qur’an dan al-Hadits dengan penalaran tersendiri. CLD-KHI, bahkan juga, didasarkan pada teks-teks kitab kuning yang lazim dijadikan rujukan oleh kalangan pesantren.[49]
CLD-KHI disusun oleh Tim Kerja Pembaruan Hukum Keluarga Islam dengan latarbelakang pendidikan Islamic studies, mulai dari Pesantren hingga ke jenjang pendidikan tinggi IAIN/UIN. Seluruhnya bekerja sebagai dosen atau peneliti. Aktivitas keorganisasiannya berbedabeda. Sebagian dari mereka aktif di LSM, sebagian yang lain aktif di organisasi Islam, seperti NU, Muhammadiyah, atau MUI. Hanya dua orang saja berasal dari staf atau birokrat Depag. Demikian juga kontributor gagasan dan pemikiran CLD-KHI, mereka berasal dari komunitas Islamic studies, baik di Pesantren, UIN/IAIN/STAIN, maupun LSM keislaman.[50]
Selama hampir dua tahun bekerja, 2003-2004, tim berhasil menyusun naskah CLD-KHI. Dalam buku setebal 125 halaman, CLD-KHI tidak saja memuat pasal-pasal yang menjadi tawaran pokok pemikirannya, melainkan juga menyertakan latar belakang, agenda dan cita-cita, serta mekanisme dan metode penyusunan hukum Islam. Secara keseluruhan, naskah CLD-KHI dimaksudkan sebagai ”seperangkat rumusan hukum Islam yang dapat menjadi referensi dasar bagi terciptanya masyarakat berkeadilan, yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.[51]
Sesuai dengan pemikiran di atas, konsepsi yang terumuskan dalam Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) mengubah total nuansa ketidakadilan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Rumusan Kompilasi Hukum Islam yang memposisikan perbedaan agama menjadi penghalang hak kewarisan, dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), perbedaan agama antara muwarris dan ahli waris tidak dijadikan alasan penghalang dari adanya hak waris. Perumus CLD-KHI beranggapan bahwa pemposisian “perbedaan agama” sebagai penghalang hak waris telah menciderai terhadap nilai keadilan, kemanusiaan dan diskriminatif.
Berikut adalah tabel rumusan tim CLD-KHI dibanding dengan rumusan KHI Inpres terkait dengan persoalan hak kewarisan, yaitu :[52]

No
Materi
KHI
CLD-KHI
1
Waris beda agama
Beda agama menjadi
penghalang (mâni’) proses
waris-mewarisi (Pasal 171
dan 172)
Beda agama bukan penghalang
(mâni’) proses waris-mewarisi
(Pasal 2)
2
Anak di luar perkawinan
Hanya memiliki hubungan
waris dari ibunya,
sekalipun ayah biologisnya
sudah diketahui (Pasal
186)
Jika diketahui ayah biologisnya,
anak tetap memiliki hak waris
dari ayah biologisnya (Pasal 16)
3
‘Awl dan radd
Dipakai (Pasal 192 dan
193)
Dihapus.
4
Pembagian waris bagi
anak laki-laki dan
perempuan
Bagian anak laki-laki dan
perempuan adalah 2:1
Proporsinya sama, 1:1 atau 2:2
(Pasal 8 [3]).

 Tabel di atas cukup tegas dimana letak perbedaan antara konsepsi KHI dan konsepsi CLD-KHI. Perbedaan prinsipil antara nalar CLD-KHI dengan KHI-Inpres terletak pada perspektif dan pendekatan yang digunakan serta lanskap yuridis pembentukan hukum yang dijadikan pijakan. Tim CLD-KHI secara terang-terangan menyebutkan bahwa perspektif yang digunakan dalam merumuskan hukum keluarga Islam adalah keadilan gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi. Menurutnya, “Pendekatan ini selain akan mengantarkan Syari’at Islam menjadi hukum publik yang dapat diterima oleh semua kalangan, juga akan kompatibel dengan kehidupan demokrasi modern.
Nalar pembentukan hukum ini bekerja di bawah payung visi hukum Islam yang dicitacitakan CLD-KHI. Tim CLD-KHI menyatakan ada enam visi hukum Islam yang dicita-citakan, yakni ”pluralisme (ta’addudiyyah), nasionalitas (muwâthanah), penegakan HAM (iqâmat al-huqûq alinsâniyyah), demokratis (dîmûqrathiyyah), kemaslahatan (mashlahat), dan kesetaraan gender (almusâwah al-jinsiyyah). Keenam prinsip dasar ini merupakan kerangka yang menjiwai seluruh ketentuan hukum Islam versi CLD-KHI.
Sesuai dengan perspektif yang dipakai, visi yang dicita-citakan dan pendekatan yang digunakan, CLD-KHI tidak saja menawarkan pokok-pokok ketentuan hukum Islam yang berbeda dengan KHI-Inpres, tetapi juga mengubah paradigma banyak hal, relasi laki-laki dan perempuan,  Islam non Islam, suami dan istri, orang tua dan anak, dan lainnya. Selain itu, dalam konteks politik hukum, CLD-KHI memposisikan hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional dan perubahan relasi gender pada masyarakat Indonesia paska Orde Baru. Perubahan relasi gender, baik dalam skala nasional maupun global, membutuhkan adanya rumusan hukum Islam yang sesuai dengan perubahan tersebut [53]
Konsepsi  pemikiran dalam KHI yang saat ini masih diberlakukan sangat tegas menyandarkan pendapatnya pada para Ulama’ klasik terutama pendapat tunggal Imam Syafi’ie. Sedangkan konsepsi CLD-KHI sangat tegas menyandarkan pemikirannya pada ijtihad para pemikir Islam kontemporer seperti Abdullah Ahmad An-Na’im, Asgar Ali Engineer, dan lainnya. Dari dua pandangan ini, pengusung CLD KHI semestinya diapresiasi oleh pemerintah Indonesia karena gagasan mereka adalah tawaran ijtihadi fiqh kontemporer. Ijtihad fiqh masih terbuka sampai hari ini.  Imam Syafiie saja dalam zamannya mampu melahirkan qoul qodim dan qoul jadid, ditengah situasi dan kondisi Indonesia yang jelas berbeda dan perkembangan zaman yang telah berubah, mengapa fiqh kontekstual tidak kunjung dilahirkan?. Tentu situasi ini adalah problem serius bagi umat Islam saat ini.
 
F. Penutup
Berangkat dari pemikiran di atas dapat disimpulkan bahwa hak kewarisan non muslim dalam khazanah pemikiran Islam, terpecah menjadi tiga pendapat. Pertama, Ulama’ klasik yang tergabung dalam kelompok Imamiyah mengatakan bahwa seorang muslim berhak mewarisi non muslim, tetapi tidak sebaliknya. Kedua, pendapat jumhur Ulama’ yang diwakili empat madzhab Imam Hambali, Hanafi, Maliki dan Hambali bersepakat bahwa orang Islam tidak dapat saling mewarisi dengan non muslim. Ketiga, status non muslim tidak menjadi penghalang kewarisan karena ketentuan tersebut bertentangan nilai unversal Al-Qur’an yagn menjunjung tinggi keadilan, hak asasi manusia dan non diskriminasi. Pendapat ketiga ini diwakili diantaranya oleh Abdullah Ahmed An-Na’im dan Asgar Ali Engineer.
Perbedaan pendapat tentang hak waris tersebut diawali oleh perbedaan pendapat tentang terminologi kafir dan ataupun murtad. Menurut Ulama’ klasik, yang dikatakan kafir/kufr adalah tindakan yang berkaitan dengan penyekutuan terhadap Allah seperti menyembah berhala, murtad dan ataupun tidak beragama. Sedangkan pemikir kontemporer seperti An-Na’im dan Asgar Ali Engineer mengatakan bahwa konsepsi kafir haruslah dikontekstualisasikan. Abdullah Ahmed An-Na’im mengatakan, jika ada muatan syariah yang diskriminatif, tidak adil dan tidak manusiawi maka keberadaannya harus di mansukh dengan ketentuan syari’ah yang lebih universal. Demikian juga Engineer, menurutnya kafir tidak selalu dan tidak identik dengan non muslim, tapi yang disebut kafir adalah orang-orang yang menyembunyikan kebenaran siapapun orangnya atau komunitasnya.
Perbedaan pendapat  Ulama’ klasik dan pemikir Islam kontemporer di atas ternyata berpengaruh instrumentasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendapat fiqh yang diungkap oleh para ulama’ klasik terutama Imam Syafi’i menjadi landasan hukum keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Menurut aturan KHI Pasal 171 (b, c), perbedaan agama antara muwarris dan ahli waris menjadi penghalang hak warisan. Sedangkan pendapat pemikir Islam kontemporer seperti Abdullah Ahmed An-Na’im dan Asgar Ali Engineer, ijtihadnya menjadi inspirasi pembahasan CLD-KHI. Dalam  pasal 2 CLD-KHI disebutkan bahwa persoalan beda agama bukanlah sebab penghalang dari proses waris-mewarisi. Tim perumus CLD-KHI berpendapat, pembedaan agama dalam hak waris adalah bagian dari bentuk diskriminasi, ketidakadilan dan melanggar HAM sehingga harus diganti dengan yang lebih kontekstual

                                                   DAFTAR PUSTAKA :

Ahmed An-Na’im, Abdullah, 1990, Dekonstruksi Syari’ah : Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam, LkiS, Yogyakarta
Ahmed An-Na’im, Abdullah, 1993, Al-Qur’an, Syari’ah dan HAM : Kini dan Masa Depan”, Islamika No. 2
Azhar Basyir, Ahmad, 1999, Hukum Waris Islam, Ekonosia Ekonomi UII, Yogyakarta
Ali Engineer , Asgar, 1993, Islam dan Pembebasan, LkiS dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Al-Jaziri, 1996, Kitab Al-Fiqhi ‘Ala Mazhab Al-Arba’ah, Dar Al-Kutub, Bairut
Al-Jassas, 1993, Ahkam Al-Qur’an, Dar Fikr, Bairut
Al-Zarqani, Tanpa Tahun, Syarh az-Zarqani ‘Ala Syarh Muwatta Al-Imam Malik, Darul Fikr, Bairut
Asy-Syafi’I, 1933, Al-Umm, Al-Azhar, Mesir
Al-Qurtubi,  Al-Jami’ Lil Ahkam Al-Qur’an, III
Al-Kaya Al-Harasi, 1985, Ahkam Al-Qur’an, Dar Al-Kutub Al-Imamiyah, Bairut
Ali as-Sabuni, M., 1995, Pembagian Warisan Menurut Islam, (penerjemah A.M Basamalah), Gema Insani Press, Jakarta
An-Nawawi, Al-Imam, tanpa tahun, Faid al-Bari Mukhtasyar Syarh Sahih al-Bukhary, al-Maktabah at-Tijariah
Audah, At-Tasyri’ Al-Jina’I Al-Islam, 1 : 534
Abu Zahrah, Muhammad, Tanpa Tahun,  Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Alfiqh Al-Islami, Darul Fikr, Bairut
Az-Zuhaili, Wahbah, 1989, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Dar al-Fikri al-Mu’sir, Bairut,
Al-Bukhori,  Al-Imam, Matn al-Bukhori, IV : 165
Ahmad bin Hanbal,  Tanpa Tahun, Al-Imam, al-Musnad Ahmad, Darul Hadist, Beirut
Cawidu, Harifuddin, 1991, Konsep Kufr dalam Al-Qur’an, Bulan Bintang, Jakarta
Engineer, Asgar Ali, 1999, Islam dan Teologi Pembebasan (penerjemah Agung Prihantoro), Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Jawad Mugniyah, Muhammad, 1996, Fiqh Lima Madzhab (Penerjemah Masykur A.B), Lentera, Jakarta,
Hazm, Ibnu, 1970, Al-Muhalla, Dar Al-Fikr, Bairut
Hamka,  Buya, 1983, Tafsir Al-Azhar, Pustaka Panjimas, Jakarta
Ibn Ali Hajar al-Asqalani, Ahmad, tanpa tahun, Fathul Bari, al-Maktabah as-Salafiah, XII,
Ma’luf,  Louis, 1986, al-Munjid fi al-Lugah wa Al-A’lam, Beirut, Al-Kasulukiyah
Mas’ud, M. Khalid, 1995, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Al-Ikhlas, Surabaya
Mas’udi, Masdar Farid, 1993, Agama Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam, Pustaka Firdaus, Jakarta
Nuryanto, M. Agus, 2001, Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender, Studi atas Pemikiran Asgar Ali Engineer, UII Press, Yogyakarta
Qudamah, Ibnu, Tanpa Tahun , Al-Muqni, Matba’ah Jumhuriyah Islamiyah, Mesir
Rahman,  Fathur, tanpa tahun , Ilmu Waris, Al-Ma’arif, Bandung
Shihab, M. Quraish, 1994, Membumikan Al-Qur’an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Mizan, Bandung
Soesilo dan Pramudji (Penerjemah), Tanpa Tahun, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Rhedbook Publisher
Wahid, Marzuki, 2008, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Dalam Perspektif Politik Hukum Di Indonesia, makalah The 4th Annual Islamic Studies Postgraduate Conference, The University of Melbourne
Zuhdi, Masjfuk, 1996, Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam), PT. Gunung Agung, Jakarta


[1] Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, Ekonosia Ekonomi UII, Yogyakarta, 1999,  hlm 7
[2] Louis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lugah wa Al-A’lam, Beirut, Al-Kasulukiyah, 1986, hlm 895
[3] Lihat Qs. An-Naml (27) : 16
[4] Lihat Qs. Az-Zumar (19) : 74
[5] Lihat Qs. Maryam (19) : 6
[6] M. Ali as-Sabuni, Pembagian Warisan Menurut Islam, (penerjemah A.M Basamalah), Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm 33
[7] Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris ….. op.cit, hlm 8
[8] Ibid, hlm 15
[9] Dampak kematian seseorang bahwa seluruh harta yang ditinggalkan setelah dikurangi untuk memenuhi hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalannya, beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang masih hidup di saat kematian muwaris dengan syarat tidak terdapat salah satu dari halangan-halangan mempusakai.
[10] Fathur Rahman, Ilmu Waris, Al-Ma’arif, Bandung, tanpa tahun, 122
[11] Ibid, hlm 83
[12] Al-Imam al-Bukhori, Matn al-Bukhori, IV : 165, hadist riwayat an-Nasa’I dan ad-Daruqutni dari Amir bin Syu’aib
[13] Ibid, hadist riwayat al-Bukhori dari Usamah bin Zaid
[14] Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad Ahmad, Darul Hadist, Beirut, Tanpa Tahun, hadist riwayat Ahmad dari Mu’az
[15] M. Ali as-Sabuni, Pembagian Warisan….. op.cit, hlm 43
[16] Ahmad Ibn Ali Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, al-Maktabah as-Salafiah, tanpa tahun, hlm 50-51
[17] Fazlur Rahman, Tema Pokok Al-Qur’an, (Penerjemah Anas Wahyudin), Penerbit Pustaka, Bandung, 1999, hlm 1
[18] M.Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Mizan, Bandung, 1994, hlm 46
[19] Harifuddin Cawidu, Konsep Kufr dalam Al-Qur’an, Bulan Bintang, Jakarta, 1991, hlm 18
[20] Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983, III : 15
[21] Al-Imam An-Nawawi, Faid al-Bari Mukhtasyar Syarh Sahih al-Bukhary, al-Maktabah at-Tijariah, tanpa tahun, hlm 46
[22] Abdullah Ahmed An-Na’im, Al-Qur’an, Syari’ah dan HAM : Kini dan Masa Depan”, Islamika No. 2, 1993, hlm 112
[23] Masdar Farid Mas’udi, Agama Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1993, hlm 21
[24] Asgar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan,  (penerjemah Agung Prihantoro), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm 179-180
[25] Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqh Lima Madzhab, (Penerjemah Masykur A.B), Lentera, Jakarta, 1996, hlm 542
[26] Abdul Kadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jina’I Al-Islam, 1 : 534, Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Alfiqh Al-Islami, Darul Fikr, Bairut, Tanpa Tahun, hlm 188
[27] Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqhi ‘Ala Mazhab Al-Arba’ah, Dar Al-Kutub, Bairut, 1996, hlm 436-437
[28] Al-Jassas, Ahkam Al-Qur’an, Dar Fikr, Bairut, 1993, III : 134
[29] Al-Zarqani, Syarh az-Zarqani ‘Ala Syarh Muwatta Al-Imam Malik, Darul Fikr, Bairut, Tanpa Tahun, III : 155
[30] Asy-Syafi’I, Al-Umm, Al-Azhar, Mesir, 1933, IV : 115-117
[31] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, Dar Al-Fikr, Bairut, 1970, IX : 304
[32] Ibnu Qudamah, Al-Muqni, Matba’ah Jumhuriyah Islamiyah, Mesir, Tanpa Tahun, VI : 1300-301
[33] Al-Qurtubi, Al-Jami’ Lil Ahkam Al-Qur’an, III : 34, dan Al-Kaya Al-Harasi, Ahkam Al-Qur’an, Dar Al-Kutub Al-Imamiyah, Bairut, 1985, II : 150
[34] Abdullah Ahmed An-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah : Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam, LkiS, 1990, hlm 337
[35] Ibid, hlm 338
[36] Ibid, hlm 339-340
[37] Al-Qur’an mengajarkan tentang penghormatan HAM luar biasa, hal ini bisa dilihat dalam Qs. Al-Baqarah : 225, Qs. Ali Imron : 64, Qs. Yunus : 99, Qs. Al-Kahfi : 29 yang membahas tentang kebebasan beragama, Qs. Al-Nisa’ : 1, Qs. Al-Isra’ : 70 yang membahas tentang Persamaan Martabat Manusia Tanpa menghiraukan agama atau jenis kelamin
[38] Asgar Ali Engineer, Islam dan Pembebasan, LkiS dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1993, hlm 94
[39] M. Agus Nuryanto, Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender, Studi atas Pemikiran Asgar Ali Engineer, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm 42
[40] Asgar Ali Engineer, Rekostruksi Pemikiran Al-Qur’an, dalam Apa Kabar Islam, Alih Bahasa Forstudia, Belum diterbitkan, Yogyakarta, hlm 43
[41] M. Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Al-Ikhlas, Surabaya, 1995, hlm 181
[42] Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Dar al-Fikri al-Mu’sir, Bairut, 1989, II : 19-20
[43] Asgar Ali Engineer, Metodologi Memahami Al-Qur’an, dalam Apa Kabar Islam?, hlm 20
[44] Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam), PT. Gunung Agung, Jakarta, 1996, hlm 195
[45] Marzuki Wahid, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Dalam Perspektif Politik Hukum Di Indonesia, makalah dalam The 4th Annual Islamic Studies Postgraduate Conference, The University of Melbourne, 17-18 November 2008, hlm 51
[46] Soesilo dan Pramudji (Penerjemah), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Rhedbook Publisher, Tanpa Tahun, hlm 552
[47] Marzuki Wahid, Counter Legal …. op. cit, hlm 48
[48] Ibid
[49] Ibid, hlm 51
[50] Ibid, hlm 52
[51] Ibid, hlm 53
[52] Ibid, hlm 50
[53] Ibid, hlm 56-57

(Tulisan dimuat di Jurnal Al-Mawarid : Vol. XI No. 2 September-Januari 2011)

Tidak ada komentar: