Senin, 11 April 2011

Historisitas Konflik Dan Pelanggaran Hukum Pendudukan Israel Terhadap Palestina

... M. Syafi' ie


A.   Pengantar
Konflik bersenjata internasional yang tidak pernah berhenti dan selalu menyedot perhatian perhatian masyarakat internasional ialah konflik Israel dan Palestina.  Mayoritas pemimpin negara-negara dunia telah berpartisipasi untuk mendorong perdamaian antar keduanya, termasuk tidak sedikit aktifis HAM internasional yang bersuara keras menentang diskriminasi dan pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap warga negara Palestina, di antara beberapa aktifis HAM dari berbagai negara itu telah meninggal dunia karena kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara Israel.
Israel dan Palestina adalah dua negara yang berdaulat. Israel ialah negara di Timur Tengah yang dikelilingi Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir dan gurun pasir Sinai. Israel juga dikelilingi dua daerah yang menjadi otoritas nasional Palestina, yaitu Jalur Gaza dan Tepi Barat. Dengan populasi 7,5 juta jiwa, Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia.[1] Sedangkan Palestina merupakan negara Timur Tengah yang terletak antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Sebagian besar negara dunia termasuk negara negara anggota OKI, ASEAN, dan Gerakan Non-Blok mengakui kedaulatan negara Palestina.[2]
Geografis yang berdekatan antara negara Israel dan negara Palestina, menjadikan keduanya selalu berkonflik dan tidak terselesaikan dengan tuntas. Perjanjian-perjanjian antar keduanya telah disepakati tetapi tidak pernah berakhir dengan komitmen dan kejujuran, bahkan untuk menyudahi konflik keduanya PBB telah mengeluarkan sekitar 66 resolusi yang mendorong perdamaian, penghentian kekerasan dan pelanggaran HAM dan meminta negara Israel untuk menghentikan tindakan agresi dan penjajahannya terhadap negara Palestina. Namun, resolusi PBB selalu berujung pada ketidakpastian karena resolusi-resolusi tersebut selalu “batal” karena hak veto negara Amerika Serikat yang mendukung Israel.[3]
Salah satu muatan resolusi PBB yang berakhir dengan hak veto Amerika Serikat ialah penentangan PBB terhadap tindakan pendudukan negara Israel terhadap wilayah yang menjadi otoritas dan hak negara Palestina. Pendudukan negara Israel terhadap negara negara Palestina menjadi satu wacana yang sangat serius, pendudukan negara Israel berdampak pada berbagai pelanggaran lainnya seperti pembangunan pemukiman di wilayah negara Palestina, penghancuran tempat-tempat sah warganegara Palestina, pengambilan tanah secara paksa, pengusiran penduduk Palestina, dan serangkaian pelanggaran HAM lainnya yang menyertai kolonialisasi negara Israel terhadap negara berdaulat Palestina.
Dalam hukum internasional konflik bersenjata yang berdasarkan pendudukan suatu negara tertentu atas negara yang berdaulat lainnya merupakan satu bentuk pelanggaran konvensi Jenewa, sebagaimana Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan 1 tahun 1977 yang mengatur perihal pendudukan asing (alien occupation) serta melanggar hukum HAM internasional secara umum. Berangkat dari pemikiran ini, tulisan ini hendak menjawab, pertama, bagaimanakah historisitas konflik negara Israel dan negara Palestina?, Kedua, bagaimanakah pendudukan negara Israel terhadap wilayah Palestina dan konstruksi pelanggaran hukum humaniter dan hukum HAM internasionalnya?. Pertanyaan-pertanyaan di atas, penting untuk dijawab sebagai bagian penting dari berbagai praktek pelanggaran HAM yang dilakukan negara Israel terhadap rakyat Palestina sampai saat ini.

B.   Historisitas Konflik Negara Israel dan Negara Palestina
Negara Israel dan negara Palestina, merupakan dua negara yang terletak di kawasan timur tengah, kawasan ini sejarah historis tidak bisa dilepaskan sama sekali dari eksistensi agama-agama mayoritas di dunia. Di kawasan ini, dilahirkan tiga agama samawi dunia, yaitu Yahudi, Kristen dan Islam yang menjadi tempat suci agama masing. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya perang salib yang terjadi ratusan tahun, termasuk konflik-konflik modern seperti perang Iran-Irak, Irak-Kuwait, Invatsi AS ke Irak dan lainnya.[4] Di kawasan ini pula, tersimpan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. [5] Negara-negara di kawasan timur tengah, menjadi magnet dan tumpuan negara-negara global terkait supply minyak, gas dan energi alam lainnya sehingga konflik bersenjata, perang dan agresi yang terjadi tidak bisa dilepaskan juga dari motif ekonomi dan kepentingan bisnis.
Strategisnya wilayah timur tengah, secara historis dan kekinian berdampak pada berbagai kepentingan negara dan berbagai varian ideologi dan agama masyarakat internasional saat ini. Tidak selesainya kesepahaman perdamaian dan penegakan kemanusiaan antara negara Israel dan Palestina salah salah satu penyebabnya ialah ambivalensi posisi politik negara-negara dunia untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan antara keduanya. Konflik antara negara Israel dan Palestina merupakan konflik terpanjang yang terjadi di kawasan timur tengah, bahkan salah satu agenda pertama dalam Sidang Majelis Umum PBB setelah terbentuk ialah penyelesaian konflik negara Israel dan Palestina.[6]
Setidaknya, konflik antara Israel dan Palestina telah terjadi selama enam dekade semenjak terbentuknya negara Israel, berikut ialah historisitas eksistensi Israel dan konflik yang berlangsung meliputi,[7] pertama, periode pra 1920. Semenjak kehancuran Kerajaan Israel dan penjajahan oleh Romawi, Israel mengalami diaspora, dan tidak pernah memiliki pemerintahan sendiri yang berdaulat. Diaspora telah menghasilkan penyebaran umat Yahudi di seluruh dunia, khususnya di Eropa. Mereka berasimilasi dengan masyarakat di sekitarnya, namun tetap mempraktikkan ajaran-ajaran Yahudi.
Pada awalnya, tidak ada gerakan nasionalisme Yahudi yang mempunyai tujuan untuk kembali ke tanah Israel, karena pada umumnya warga Yahudi diterima di wilayah dimana mereka berasimilasi. Tetapi, setelah munculnya pogram di Rusia, paham anti-semit di kawasan Eropa Timur dan Tengah, dan juga kematian Alfred Dreyfus (seorang Kapten Tentara Prancis beragama Yahudi) karena tuduhan menjadi mata-mata musuh, gerakan nasionalisme Yahudi muncul di kalangan Yahudi Eropa.[8] Gerakan ini lazim disebut dengan Zionisme. Ketika gerakan Zionisme mulai marak di kawasan Eropa, wilayah Palestina/Israel yang kita kenal pada saat ini masih berada dibawah kekuasaan Imperium Ottoman.
Imperium Ottoman di kawasan Timur Tengah berakhir ketika kekalahan mereka pada Perang Dunia I. Kekalahan Ottoman bukan saja disebabkan oleh Inggris dan Prancis, namun juga oleh bangsa Arab yang berada di wilayah Ottoman. Bangsa Arab memberontak kepada Imperium Ottoman atas bantuan Inggris, yang telah menjanjikan untuk membantuk terbentuknya sebuah pemerintahan Arab yang independen apabila bangsa Arab mau melawan Ottoman.[9] Namun janji Inggris terhadap Arab untuk membantuk pembentukan pemerintahan Arab tidak segera diwujudkan. Inggris dan Prancis justru membuat perjanjian bilateral yang membagi bekas wilayah Imperium Ottoman untuk negara-negara Eropa, yang dikenal dengan Sykes-Picot Agreement.[10] Ketika dibuatnya Sykes-Picot Agreement, wilayah Palestina belum diserahkan kepada negara manapun, sehingga dijadikan sebagai sebuah wilayah internasional yang dikelola secara bersama-sama diantara negara-negara pemenang perang.
Pada waktu yang hampir bersamaan dengan dengan pembuatan Sykes-Picot Agreement, Inggris kembali mengumbar janji kepada bangsa Yahudi dengan mendukung pendirian negara Yahudi di tanah Palestina. Dokumen ini dikenal dengan nama Balfour Declaration, yang menjadi landasan bagi gerakan Zionisme untuk mewujudkan visi terbentuknya negara Yahudi yang eksklusif dengan kembali ke tanah Palestina. Lahirnya janji-janji dari Inggris kepada Yahudi dan Arab telah melatarbelakangi konflik antara Arab dan Yahudi, yang merasa berhak dan didukung Oleh Inggris. Sykes-Picot Agreement yang dibuat antara Inggris dan Prancis ternyata tidak menyelesaikan permasalahan yang ada di kawasan Timur Tengah, akhirnya Dewan Sekutu memutuskan dalam Konferensi San Remo yang menghasilkan keputusan memberikan wilayah Palestina dan Irak kepada Inggris, sedangkan Prancis mendapatkan Suriah dan Lebanon.
Kedua, periode 1920-1948. Pada periode ini, Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada Inggris untuk mengelola wilayah Palestina sampai Palestina bisa memerintah secara otonom. Karena dualisme janji yang diberikan Inggris kepada bangsa Arab dan Kaum Yahudi, untuk bisa membentuk pemerintahan berdaulat yang berdiri sendiri berdampak pada kuatnya gesekan terutama klaim mengenai siapa yang paling berhak untuk berada di wilayah Palestina. Dalam kurun waktu hampir 30 tahun selama pemerintahan Mandat Inggris, telah terjadi beberapa bentrokan diantara bangsa Arab dan Yahudi yang berada di wilayah Palestina, antara lain Palestine Riots 1920, Palestine Riots 1929, Arab Revolt 1936-1939, Jerusalem Riots 1947. Kondisi itu berbarengan dengan Perang Dunia II di wilayah Eropa yang melahirkan tragedi holocaust, sehingga semakin menguatkan niat bangsa Yahudi di Eropa untuk kembali ke tanah Palestina.
Pasca Perang Dunia II lahirlah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kelahiran PBB melahirkan inisiatif untuk membuat sebuah proposal perdamaian untuk Arab dan Yahudi di Palestina, yaitu dengan membuat pembagian wilayah di wilayah  Palestina, sehingga terbentuk negara Arab dan Yahudi secara terpisah. Dalam proposal ini, Jerusalem tidak ditempatkan dibawah penguasaan Arab ataupun Yahudi, tetapi dijadikan sebagai sebuah wilayah internasional yang diurus secara internasional oleh PBB. Proposal itu akhrinya berujung pada pembuatan Resolusi 181 Majelis Umum PBB, atau lebih dikenal dengan UN Partition Plan, yang memberikan 55% wilayah Palestina untuk dijadikan negara Yahudi, dan 45% sisanya untuk negara Arab. Secara demografis, komunitas Yahudi hanya ada sekitar 7% dari seluruh penduduk Palestina, dan 93% sisanya merupakan Arab.
Keputusan PBB yang dianggap tidak adil melahirkan penolakan dari bangsa Arab yang merasa diperlakukan tidak adil melalui UN Partition Plan mendorong terjadinya konflik di Yerusalem antara Arab dengan Yahudi diantaranya melalui pasukan paramiliter Haganah. Ditambah dengan sikap Bangsa Arab  yang menganggap proposal perdamaian yang kemudian diwujudkan dalam resolusi tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena sekedar resolusi Majelis Umum PBB yang sifatnya tidak mengikat secara hukum (non-legally binding) sebagaimana dalam ketentuan United Nation Charter.[11] Ditengah suasana yang belum pasti itu, bersamaan dengan berakhirnya Mandat Inggris, David Ben-Gurion yang mewakili Yahudi, memproklamirkan berdirinya Negara Israel pada 14 Mei 1948, pendirian negara Israel didukung oleh, Uni Sovyet dan Amerika Serikat.[12]
Ketiga, periode 1948. Pasca didirikannya negara Israel di wilayah Palestina berdampak sangat serius terhadap berbagai konflik bersenjata antara Bangsa Arab dan negara Yahudi di wilayah tersebut, diantara konflik bersenjata itu ialah perang Al Nakba yang kemudian mendorong perjanjian perdamaian antara Israel dengan negara-negara Arab disekitarnya pada bulan Juli 1949. Momentum perdamaian itu juga menegaskan Israel diterima sebagai anggota PBB. Perang saat itu berdampak sekitar 750.000 warga Palestina terpaksa menjadi pengungsi dan mencari perlindungan di negara-negara Arab.
Konflik bersenjata Arab dan Israel tidak berhenti di tahun 1949. Selama 17 tahun, ketegangan antara negara-negara Arab dan Israel masih terus terjadi, khususnya dari Presiden Mesir pada saat itu, yaitu Gamal Abdul Nasser. Dirinya seringkali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang berisikan tentang keinginannya untuk menghancurkan Israel. Pada tahun 1967, terjadi konflik berikutnya antara Arab dan Israel. Tepatnya pada tanggal 5 Juni 1957, Israel melancarkan serangan pertamanya ke Mesir. Dalam perang yang dikenal juga dengan Six-Days War Israel berhasil merebut wilayah Gaza dan Semenanjung Sinai dari Mesir, Jerusalem Timur dan Tepi Barat dari Yordania, dan Dataran Tinggi Golan dari Suriah. Selain itu, Israel juga berhasil mengubah peta geopolitik di kawasan Timur Tengah. Dampak Perang 1967 sekitar 250.000 penduduk wilayah Palestina menjadi bagian dari gelombang kedua pengungsi Palestina, dan bergabung bersama penduduk Palestina lain yang telah berada di pengungsian.
Konflik antara bangsa Arab dan negara Israel belum selesai, tahun 1973 terjadi konflik bersenjata yang dikenal dengan Yom Kippur War. Dalam perang ini, Bangsa Arab berhasil membalas kekalahannya dari Israel. Serbuan negara-negara Arab berhasil melumpuhkan Israel, meski Israel tidak dikalahkan secara telak. Perang ini berhasil memaksa Israel untuk mengembalikan Semenanjung Sinai dan Gaza kepada Mesir melalui sebuah perjanjian perdamaian pada tahun 1979. Konflik masih terus terjadi, sampai menguatnya solidaritas masyarakat Palestina yang tergabung dalam Palestine Liberation Organization (PLO). Eksistensi PLO sebagai representasi resmi bagi rakyat Palestina membuat perjuangan rakyat Palestina semakin terkontrol, dan memudahkan Palestina untuk ikut serta dalam konferensi-konferensi internasional, karena status PLO sebagai gerakan pembebasan nasional yang diakui sebagai salah satu subyek hukum internasional. Walaup telah memiliki organisasi yang resmi, masyarakat Palestina di tataran akar rumput tetap melakukan perlawanan terhadap represifitas negara Israel.
Perlawanan rakyat Palestina salah satunya dikenal dengan “Intifada”. Perlawanan ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan rakyat Palestina terhadap bangsa Arab yang tidak lagi berjuang bersama-sama mereka, PLO yang belum bisa menunjukkan posisinya sebagai representasi dari rakyat Palestina, dan juga tindakan represif dari Israel melalui pembunuhan-pembunuhan terhadap tokoh Palestina, penghancuran properti milik warga Palestina, dan juga pemindahan penduduk secara paksa mendorong totalitas perjuangan mereka.
Eksistensi Intifada di Palestina, dan kematian salah satu tokoh Abu Jihad,  menginspirasi beberapa pemimpin Palestina untuk memproklamasikan berdirinya negara Palestina pada tahun 1988. Semenjak tahun 1988, istilah Palestina untuk menggambarkan sebuah negara mulai dikenal. Eksistensi PLO dan deklarasi negara Palestina, sejumlah konferensi perdamaian antara Palestina dan Israel mulai marak dilakukan oleh negara-negara besar, seperti AS dan Rusia. Konferensi perdamaian paling awal adalah Madrid Conference yang dilaksanakan pada tahun 1991, yang kemudian dilanjutkan dengan Oslo Accords pada tahun 1993. Oslo Accords menjadi salah satu tahapan penting dalam kronik perdamaian Palestina-Israel, karena memuat rencana-rencana perdamaian dan pembentukan negara Palestina.
Keberadaan Oslo Accords mendamaikan beberapa saat konflik negara Israel dan negara Palestina. Tetapi seiring terbunuhnya Yitzhak Rabin yang berperan penting dalam Oslo Accords, kesepatakan tersebut kembali mentah dan tidak dapat diimplementasikan. Kegalan Oslo Accords berdampak hidupnya kembali konflik negara Israel dan negara Palestina. Kesepakatan perdamaian terus dilakukan tetapi selalu berujung pada tidak adanya komitmen dan keseriusan negara Israel. Kesepakatan-kesepakatan yang telah mempertemuka kedua belah pihak itu antara lain Hebron Agreement,Wye River Memorandum, Beirut Summit yang diprakarsai oleh Arab Peace Initiative, atau Road Map for Peace yang diusulkan oleh Quartet on Middle East yang terdiri dari AS, Rusia, PBB, dan Uni Eropa (UE), kesepakatan Annapolis Conference, dan lainnya.
Dari sekian kesepakatan-kesepakatan itu, selalu berujung tragis. Tidak ditepati, tidak menjadi komitmen dan selalu terjadi pelanggaran kesepakatan. Negara Israel yang telah mempunyai kekuatan militer yang sangat besar, penguasaan modal yang hegemonik di dunia dan didukung secara total oleh aliansi strategisnya Amerika Serikat, semakin memposisikan negara Israel bertindak sewenang-wenang, tidak patuh pada kesepakatan dan selalu menggunakan jalan kekerasan dan pembunuhan terhadap rakyat Palestina, dan para aktifis HAM. Pelanggaran-pelanggaran HAM sangat sistemik telah dilakukan negara Israel sampai saat ini, namun demikian aktor-aktor pelanggarnya bebas dan tidak tersentuh dari sanksi hukum internasional.

C. Pendudukan Negara Israel Terhadap Negara Palestina, Serta Konstruksi Pelanggaran Hukum Humaniter dan Hukum HAM Internasional

Pendudukan negara Israel terhadap wilayah Palestina terjadi sangat sistemik di antara tahun 1947 s/d 1954, dan antara tahun 1967 s/d sekarang.[13] Arlina Permanasari menuturkan, sekitar tahun 1948 terjadi perolehan tanah secara melawan hukum yang dilakukan dengan kekerasan bersenjata. Israel menambahkan wilayah yang diperolehnya dari pendudukan militer ke dalam wilayah nasionalnya. Pada tahap periode kedua antara 1967 sampai sekarang terjadi juga perolehan tanah secara melawan hukum. Negara Israel melakukan annexation (penggabungan) wilayah Jerusalem bagian Timur dan Dataran Tinggi Golan. Wilayah Palestina dihancurkan sedikit demi sedikit dengan penggunaan senjata  dan senjata oleh negara Israel, sampai tersisa sangat sedikit yang ditempati sedikit rakyat Palestina saat ini.
Negara Palestina sebagaimana kita ketahui telah menjadi negara yang berdaulat setelah dideklarasikan pada tahun 1988 dan telah mendapatkan pengakuan dari negara-negara di dunia internasional. Bahkan sebelum itu, wilayah Palestina sebagaimana Resolusi No. 181 Majelis Umum PBB (UN Partition Plan), 45% wilayah Palestina telah menjadi wilayah bangsa Arab, sedangkan sisanya menjadi wilayah Israel. Dalam konteks ini sangat jelas otoritas kewilayahan dari negara Palestina. Pendudukan atas wilayah Palestina dengan penggunaan senjata jelas bertentangan dengan hukum humaniter, tindakan pedudukan negara Israel terhadap Palestina dikatagorikan sebagai pendudukan asing (alien occupation).
Pada Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I 1977 dikatakan “Situasi dimaksud dalam paragraf sebelumnya termasuk konflik bersenjata di mana masyarakat berjuang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing  (allien occupation) dan terhadap rezim rasis (racist regimes) dalam menjalankan hak penentuan nasib sendiri…”. Pada Pasal 1 Protokol Tambahan I  ditegaskan bahwa para pihak harus berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap segala situasi dan kondisi demi melindungi warga sipil dan kombatan sesuai prinsip-prinsip hukum internasional, prinsip kemanusiaan dan hati nurani publik. Dalam protokol ini juga ditegaskan, bahwa materi Protokol Tambahan I ini melengkapi terhadap Konvensi Jenewa bagi perlindungan korban perang.
Menurut Arlina, tindakan-tindakan militer dan pendudukan militer hanya akan dianggap sah jika dilakukan berdasarkan konsep mempertahankan diri-sendiri (self-defense), atau memang dilakukan demi kepentingan dari masyarakat asli dari wilayah yang diduduki, dan normalnya pendudukan militer dilakukan dalam waktu yang terbatas (tidak lama). Tetapi tindakan negara Israel sampai saat ini merupakan pelanggaran Hukum Humaniter, karena pendudukan militer tersebut diikuti dengan berbagai pelanggaran Hukum Humaniter lainnya seperti adanya perubahan hukum setempat secara ekstensif, adanya eksploitasi ekonomi demi kepentingan penguasa, pendudukan, pembuatan dinding pemisah, perubahan administrasi, tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil dan beberapa lainnya.[14]
Tindakan pendudukan negara Israel terhada Palestina setidaknya telah melanggar beberapa ketentuan hukum humaniter, meliputi, pertama, pelanggaran pada Pasal 43 dan 44 Konvensi Den Haaq ke-IV tahun 1907. Pasal 43 berbunyi “Kewenangan dari penguasa yang sah secara nyata telah beralih ke tangan Penguasa Pendudukan, yang kemudian akan mengambil semua langkah dalam kewenangannya untuk mengembalikan dan menjamin ketertiban dan keamanan umum bila memungkinkan, kecuali benar-benar untuk pencegahan, dengan menghormati hukum yang berlaku di negara tersebut”.
Pasal 44 Konvensi Den Haaq ke-IV tahun 1907 berbunyi “Penguasa Pendudukan harus  hanya dianggap sebagai administrator dan pengelola bangunan-bangunan publik, pemukiman masyarakat, hutan, dan lahan pertanian yang menjadi milik Negara Musuh, dan yang terletak di dalam wilayah negara yang diduduki. Penguasa Pendudukan harus melindungi modal dari barang-barang tersebut dan mengelolanya sesuai dengan hukum lokal setempat”.
Kedua, pendudukan negara Israel telah melanggar Pasal 47 dan 54 Konvensi Jenewa IV tahun 1949, Pasal 47 berbunyi “Orang-orang yang dilindungi yang ada di wilayah yang diduduki,  bagaimanapun dan dalam keadaan apapun tidak akan kehilangan manfaat dari Konvensi ini karena perubahan yang diadakan dalam lembaga-lembaga atau pemerintahan suatu wilayah sebagai akibat dari pendudukan wilyah itu. Mereka juga tidak akan kehilangan manfaat Konvensi ini karena persetujuan apapun yang diadakan antara penguasa-penguasa dari wilayah yang diduduki dan negara pendudukan, atau karena aneksasi seluruh atau sebagian dari wilayah oleh Penguasa Pendudukan”.
Pasal 54 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 berbunyi “Penguasa Pendudukan tidak boleh merubah kedudukan pegawai-pegawai negeri atau hakim di wilayah yang diduduki, atau dengan cara bagaimanapun menggunakan sanksi atau mengambil tindakan paksaan atau diskriminasi apapun terhadap mereka, apabila mereka tidak melakukan tugas-tugas mereka karena alasan-alasan hati nurani mereka…”
Ketiga, pendudukan negara Israel telah melanggar Protokol Tambahan I tahun 1977. Perluasan pendudukan negara Israel dengan mengambil secara paksa tanah-tanah yang secara sah dimiliki rakyat Palestina jelas dapat dikatogorikan sebagai merupakan pelanggaran terhadap hak menentukan nasib sendiri yang dimiliki oleh rakyat Palestina. Selain hukum humaniter, hukum hak asasi mankusia internasional juga sangat menjamin terhadap hak menentukan nasib sendiri (self-determination).
Hukum HAM internasional sangat menjamin terhadap hak-hak menentukan nasib sendiri. Pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 55 Piagam PBB (Charter Of The United Nations) menegaskan prinsip tentang hak yang sama dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa. Pasal 1 ICCPR (International Convention on Civil dan Political Rights) dan Pasal 1 ICESCR (International Convention on Economic, Social and Cultural Rights) juga menegaskan bahwa semua bangsa mempunyai hak menentukan nasib sendiri, mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas berupaya mencapai pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) tahun 1960 tentang Declaration on the Granting Independence to Colonial Contries and Peoples, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) tahun 1970 tentang Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of The United Nations.
Ketentuan-ketentuan di atas jelas menegaskan perihal pelanggaran hukum humaniter dan pelanggaran hukum HAM internasional atas tindakan pendudukan yang dilakukan negara Israel. Berikut ialah beberapa gambaran praktek pelanggaran hukum humaniter dan hukum HAM internasional negara Israel sebagaimana diungkap dalam Israel Law Resource Center,[15] meliputi, pertama, negar Israel telah mengganti semua lembaga-lembaga pemerintah setempat dengan komite militer Israel. Negara Israel juga mendirikan sistem pemerintahan yang bersifat opresif dan eksploitatif terhadap kehidupan perekonomian rakyat Palestina. Sistem ini berdampak pada tingkat pengangguran yang sangat tinggi dan menurunnya pendapatan ekonomi rakyat Palestina, sebaliknya keuntungan menumpuk pada negara Israel.
Kedua, negara Israel dengan sewenang-wenang mengambil tanah rakyat Palestina dan merubah status hukum tanah tersebut serta mengisi wilayah tersebut dengan infra struktur milik negara Israel yang berdampak pada terisolirnya masyarakat Palestina dari dunia luar. Insfra struktur Israel meliputi tempat pemukiman penduduk sipil dari Israel, tempat perkemahan pasukan Israel, zona-zona penyangga, tempat-tempat penampungan orang asing, jalan raya yang hanya dapat digunakan oleh orang Israel, dan dinding pemisah yang dibangun ditengah-tengah komunitas rakyat Palestina. Tragisnya lagi, akses daerah tersebut diawasi oleh pasukan negara Israel. Situasi dan kondisi ini berdampak pada banyaknya pelecehan dan pelanggaran HAM terhadap rakyat Palestina. Kondisi ini juga berdampak terjadinya kelaparan di semua wilayah, malnutrisi dan berbagai penyakit yang diderita terutama oleh anak-anak rakyat Palestina.
Ketiga, Negara Israel menerapkan hukum yang dimodifikasi dari Defense (Emergency) Regulation 1945 yang pertama kali dibuat oleh Pemerintah Inggris untuk memadamkan kekerasan yang dilakukan oleh bangsa Palestina pada waktu itu. Aturan tersebut pada waktu itu ditentang keras oleh komunitas Zionis, saat ini justru mereka praktekkan terhadap penduduk Palestina. Muatan dalam aturan Defense Regulation antara lain mengijinkan tindakan-tindakan illegal seperti pidana penjara tanpa melalui sidang pengadilan atau denda, deportasi, penghancuran rumah, tindakan hukuman kolektif, dan sebagainya, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Selain itu, pasukan negara Israel juga melakukan praktek penganiayaan dan pembunuhan di wilayah yang diduduki rakyat Palestina.
Tindakan negara Israel setidaknya telah melanggar sekitar 28 resolusi PBB, melanggar hampir 100 resolusi Majelis Umum PBB, melanggar advisory opinion ICJ (International Court of Justice) tahun 2004 yang mengutuk pendirian dinding pemisah di Tepi Barat, dan beberapa lainnya. berikut ialah beberapa fakta pelanggaran hukum humaniter dan hukum HAM internasional yang dilakukan negara Israel, meliputi ;[16]
1.   Pelarangan penduduk sipil Palestina atas hak untuk kembali ke tanah airnya setelah konflik bersenjata berakhir. Pemerintah Israel memberlakukan hukum dan memerintahkan pasukan militernya untuk menahan sekitar 750.000 orang Palestina agar mereka tidak pulang ke tanah air mereka.
2.   Pemindahan penduduk Palestina secara ilegal. Pemerintah Israel telah mendirikan pemukiman dan menempatkan ratusan warga Israel di wilayah pendudukan yang tidak sesuai dengan resolusi PBB tentang UN Partition Plan.
3.   Penghancuran rumah-rumah ibadah, dan menekan menteri agama dan urusan kepercayaan negara Palestina. Negara Israel telah menghancurkan masjid-masjid kaum muslimin dan ikut campur dalam urusan pemuka agama Palestina.
4.   Negara Israel mempraktekkan hukuman kolektif terhadap warga Palestina atas tindakan pemberontakan mereka, seluruh komunitas warga Palestina akan dihukum karena tindakan dari beberapa orang saja.
5.   Pemberlakuan praktek rasisme, dimana Pemerintah Israel membentuk aturan-aturan yang memberikan keuntungan hanya kepada rakyat Yahudi saja.
6.   Pemerintah Israel melegalisasi praktek diskriminasi terhadap orang-orang Palestina, praktek itu sesuai dengan pengertian apartheid menurut PBB.
7.    Pemerintah Israel membuat kebijakan yang mencerai-beraikan kesatuan keluarga orang-orang Arab. Pada tahun 2003, Parlemen Israel (Knesset) mengeluarkan suatu aturan yang melarang pasangan (suami-istri) warga negara keturunan Arab yang berada di wilayah pendudukan untuk mengunjungi keluarga mereka di negara Israel (dengan perkecualian).
8.   Negara Israel melakukan praktek pembersihan etnis. Sebelum berdirinya negara Israel, dan kemudian menjadi pemerintahan Israel, mereka telah mempraktekkan berbagai macam bentuk pembersihan etnis, alasannya ingin melindungi kaum Yahudi yang saat itu merupakan kaum minoritas.
D. Penutup
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik bersenjata antara negara Israel dengan negara Palestina merupakan konflik yang sudah sangat lama terjadi di kawasan Timor Tengah. Kawasan ini merupakan tempat lahirnya agama-agama yang mempunyai penganut agama terbesar di dunia, agama Yahudi, agama Kristen dan agama Islam. Selain itu, kawasan Timor Tengah merupakan wilayah yang sangat strategis karena kandungan sumber daya alamnya yang sangat melimpah. Karena itu, negara-negara internasional dan masyarakat sipil internasional dengan berbagai varian ideologi dan agama, tidak bisa lepas terhadap atensi terhadap konflik-konflik yang terjadi.
Setelah deklarasi pendirian negara Israel pada 14 Mei 1948, yang didukung oleh Uni Sovyet dan Amerika Serikat, konflik bersenjata antara Israel dan bangsa Arab di wilayah Palestina terus berlangsung, sampai lahirnya solidaritas rakyat Palestina yang tergabung dalam PLO (Palestine Liberation Organization) yang gigih menentang terhadap kesewenang-wenangan negara Israel dalam forum-forum internasional dan lahirnya perlawanan rakyat akar rumput rakyat Palestina “Intifada, mendorong deklarasi berdirinya negara Palestina tahun 1899. Sebelum itu, eksistensi bangsa Arab di wilayah Palestina telah dilegalisasi oleh Resolusi 181 Majelis Umum PBB yang memberikan 45% untuk bangsa Arab di Palestina.
Penetapan resolusi PBB dan berdirinya negara Palestina tidak menghentikan konflik bersenjata antara negara Israel dengan negara Palestina. Kesepakatan-kesepakatan perdamaian telah dibuat tetapi selalu berakhir dengan tidak adanya komitmen dari negara Israel. Dalam konflik yang panjang itu, terjadi proses pendudukan yang illegal yang dilakukan oleh negara Israel terhadap wilayah otoritas Palestina. Pendudukan itu dibarengi dengan berbagai kesewenang-wenangan, penghancuran rumah-rumah, pengambilan tanah secara paksa, pembangunan dinding di tepi barat, dan tindakan-tindakan tidak manusiawi lainnya. Secara umum pendudukan negara Israel terhadap wilayah Palestina telah melanggar beberapa Pasal dalam hukum humaniter, melanggar hukum HAM internasional, melanggar sangat banyak terhadap resolusi PBB dan melanggar advisory opinion ICJ (International Court of Justice) tentang pendirian dinding di tepi barat.
DAFTAR PUSTAKA


Buku-Buku :

Dennis Ross, The Missing Peace The Inside Story of the Fight for Middle East Peace, Farrar Straus and Giroux, New York, 2005
Geoffrey Robertson QC, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan : Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global, Komnas HAM, Jakarta, 2002.
ICRC, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999.
Jawahir Thontowi, Hukum International di Indonesia, Madyan Press, Yogyakarta, 2002
Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornel University Press, Ithaca and London, 2003
James Turner Johnson. Perang Suci Atas Nama Tuhan: Dalam Tradisi Barat dan Islam. Mizan, Bandung, 1997
Karen Armstong, Berperang Demi Tuhan, Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi,  Serambi, Jakarta, 2000
Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed). Pasing Over : Melintasi Batas Agama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998
Knut D. Asplund,  Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Ed), Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008
KGPH Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter, Rajawali Press, Jakarta, 2007
Lina Alexandra dan Bantarto Bandoro, Ketidakstabilan Permanen di Timur Tengah, Analisis CSIS Indonesia dan Isu-Isu Global, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta 2007
Manfred Nowak, Pengantar pada Rezim HAM Internasional, Pustaka Hak Asasi Manusia Wallenberg Institute, 2003
Rusdi Marpaung (Ed), Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia, IMPARSIAL, Jakarta, 2005
Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949, Alumni, Bandung, 2002.
Peter Mansfield, The History of Middle East Second Edition, Penguin Books, New York, 2004
Ron David, Arab-Israel Untuk Pemula, Resist Book, Yogyakarta, 2007
Sefriani, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2010
Simon, Mengenal ICC : Mahkamah Pidana International, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, 2009
Wahyu Wagiman, Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, Elsam, Jakarta, 2005


Media :
-    http://id.wikipedia.org/wiki/Israel, diakses 5 Oktober 2010, jam 8. 16
-    http://id.wikipedia.org/wiki/Palestina, diakses 5 Oktober 2010, jam 8. 22
-    http://www.phon.ucl.ac.uk/home/geoff/UNresolutions.htm, diakses pada 27 Agustus 2010, jam 10. 00
-    http://www.globalissues.org/Geopolitics/MiddleEast.asp, diakses pada 22 April 2008, 09.22 WIB
-    http://en.wikipedia.org/wiki/Sykes-Picot_Agreement, 22 April 2008, 09.49 WIB
-    http://arlina100.wordpress.com/2009/01/05/, diakses 27 Agustus 2010, jam 19. 00
-    http://fahmihizza.blogspot.com/sepertiga korban perang Israel
-    http://www.eramuslim.com/bukan taliban tapi anak-anak yang menjadi korban NATO

Instrumen-Instrumen :

- Konvensi Jenewa I, II, III dan IV tahun 1949
- Protokol Tambahan I, II dan III Konvensi Jenewa
- Statuta Roma
-International Convention on Civil dan Political Rights
-International Convention on Economic, Social dan Cultural Rights
-Piagam PBB
-Resolusi-Resolusi PBB


[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Israel, diakses 5 Oktober 2010, jam 8. 16
[2] http://id.wikipedia.org/wiki/Palestina, diakses 5 Oktober 2010, jam 8. 22
[3] http://www.phon.ucl.ac.uk/home/geoff/UNresolutions.htm, diakses 27 Agustus 2010, jam 10. 00
[4] Lina Alexandra dan Bantarto Bandoro, Ketidakstabilan Permanen di Timur Tengah, Analisis CSIS Indonesia dan Isu-Isu Global, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta 2007, hlm. 63
[5] Anup Shah, “The Middle East”, http://www.globalissues.org/Geopolitics/MiddleEast.asp, 22 April 2008, 09.22 WIB
[7] Ibid
[8] Dennis Ross, The Missing Peace The Inside Story of the Fight for Middle East Peace, Farrar Straus and Giroux, New York, 2005, hlm.16
[9] Ron David, Arab-Israel Untuk Pemula, Terjemahan : Pito, Resist Book, Yogyakarta, 2007, hlm.85
[10] http://en.wikipedia.org/wiki/Sykes-Picot_Agreement, 22 April 2008, 09.49 WIB.
[12] Peter Mansfield, The History of Middle East Second Edition, Penguin Books, New York, 2004, hlm. 236
[13] Arlina Permanasari, Israel dan Pendudukan Asing atas Palestina. Konflik Bersenjata Harus Diakhiri…!!!, lihat di http://arlina100.wordpress.com/2009/01/05/, diakses pada 27 Agustus 2010, jam 19. 00
[14] Ibid
[15] Ibid

Tidak ada komentar: