Senin, 11 April 2011

Instrumentasi Hukum HAM dan Lembaga Perlindungan HAM Pasca Jatuhnya Rezim Orde Baru

... M. Syafi' ie

A.  Pengantar
Kejatuhan rezim otoritarian Orde Baru berpengaruh besar terhadap nstrumentasi hukum HAM dan pembetukan lembaga-lembaga perlindungan HAM pasca reformasi. Sistemik dan meluasnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara dan tidak adanya penyelesaian hukum karena hegemoni dan penundukan kekuasaan di era Orde Baru mendorong pada massifitas gugatan masyarakat untuk merombak terhadap instrumen hukum, mereformasi kelembagaan dan membentuk kelembagaan baru yang menjadi media pelindung dan pengontrol kekuasaan pemerintah sehingga tidak diskriminatif dan koruptif.
Protes dan gugatan masyarakat yang begitu marak pada tahun 1997 dan 1998 akhirnya menjatuhkan kekuasaan rezim Orde Baru yang begitu kokoh, sentralistik dan hegemonik. Tidak ada pengamatan yang kuat bahwa rezim Soeharto akan jatuh. Tetapi semuanya pasti akan terjadi jika situasi dan kondisi masyarakat tidak terkontrol. Dalam konteks ini sangat jelas betapa sosial masyarakat berpengaruh penting terhadap perubahan sistem  betapapun kuatnya kekuasaan negara. Tidak ada sistem dan kekuasaan yang abadi, yang abadi ialah perubahan sosial.
Setelah rezim Orde Baru jatuh, terjadi respon yang begitu cepat, B.J Habibie sebagai Presiden pertama era reformasi mengumumkan prioritas utama pemerintahannya antara lain mencabut berbagai aturan pembatasan HAM seperti UU No. 11/PNPS/Tahun 1965, pelepasan sejumlah tahanan politik dan memperbaiki sistem Pemilu di Indonesia.[1] Setelah rezim Orde Baru jatuh, juga terjadi instrumentasi hukum HAM seperti TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ratifikasi dan peraturan yang berkaitan dengan HAM  lainnya. Demikian juga terbentuk lembaga-lembaga perlindungan HAM di Indonesia seperti Ombudsman, LPSK, LPAI, Komisi Informasi Publik, dan lainnya, sedangkan di tingkat internasional muncul komite-komite perlindungan HAM yang terbentuk sebagai bentuk ratifikasi terhadap konvensi-konvensi intenasional.
Kondisi setelah rezim Orde Baru jatuh harus diakui telah menunjukkan adanya perubahan sistem, awalnya otoritarian berubah menjadi sistem yang terbuka dan cenderung demokratis. Demikian juga instrumentasi hukum dan kelembagaannya, pasca reformasi bermunculan instrumen-instrumen HAM serta berdiri lembaga-lembaga perlindungan HAM yang secara institusional dapat dijadikan landasan dan tempat pengaduan masyarakat untuk melindungi dan memenuhi hak-hak mereka. Tulisan ini hendak menjawab, pertama, bagaimanakah definisi instrumen hukum HAM dan Lembaga Perlindungan HAM. Kedua, instrumen-instrumen hukum HAM apa sajakah yang lahir pasca reformasi, baik dirumuskan dalam level nasional ataupun melalui proses ratifikasi. Ketiga, lembaga perlindungan HAM apa sajakah yang muncul setelah jatuhnya rezim Orde Baru di tingkat nasional dan internasional?.

B. Definisi Instrumen Hukum HAM dan Lembaga Perlindungan HAM
 Instrumen dapat diartikan sebagai alat dan landasan sesuatu. Hukum sebagaimana Mochtar Kusumaatmadja ungkapkan ialah suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang harus mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Instrumen hukum disini berarti landasan dan alat daripada hukum.[2] Sedangkan HAM berarti hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.[3]
Menurut Soetandyo  Wignjosoebroto, HAM bersifat universal karena hak-hak tersebut dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaannya. HAM dikatakan melekat dan inheren karena hak-hak tersebut dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan manapun. HAM sifatnya melekat karena hak-hak yang dimiliki manusia tidak dapat dirampas dan dicabut.[4] Dalam konteks ini sifat HAM yang melekat dan inheren pada setiap manusia menghendaki tidak adanya institusi kekuasaan atau siapapun yang diperbolehkan merampas dan mencabutnya kecuali adanya alasan kemanusiaan yang rasional dan absah menurut hukum.
Secara teoritik, HAM pada dasarnya mengatur hubungan antara individu-individu dengan negara. HAM telah disepakati sebagai hukum internasional yang telah menjadi standar yang kuat bagaimana negara harus memberlakukan individu-individu di dalam wilayah yurisdiksinya. HAM memberikan jaminan moral dan hukum kepada individu –individu setiap manusia untuk melakukan kontrol dan mendorong aturan dan praktek-praktek kekuasaan yang menghormati HAM, memastikan adanya kebebasan individu dalam berhubungan dengan negara dan meminta negara untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak dasar individu dalam wilayah yurisdiksinya. Dalam konteks ini, negara dapat ditegaskan sebagai petugas dan pemangku kewajiban (duty-bearer) untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil), sedangkan individu-individu yang berdiam dalam wilayah yurisdiksinya adalah sebagai pemangku hak (rights holder) daripada kewajiban dan tanggungjawab negara.[5]
Dari uraian instrumen hukum HAM di atas dapat didefinisikan juga bahwa lembaga perlindungan HAM berarti institusi ataupun badan yang diberikan tanggungjawab secara legalistik oleh kekuasaan yang berwenang untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki setiap orang yang ada dalam satu negara. Lembaga perlindungan HAM berbeda dengan lembaga-lembaga non HAM, karena lembaga-lembaga HAM hanya bertugas kaitannya dengan HAM, baik dimensinya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM oleh aparat-aparat negara sebagai tugas dan tanggungjawabnya. Lembaga-lembaga HAM juga bertugas mengawasi, melindungi bahkan memberikan sanksi bagi aparat-aparat negara dan juga bisa dimungkinkan pihak swasta yang melakukan pelanggaran HAM.[6]

C. Instrumen-Instrumen Hukum HAM Pasca Pasca Jatuhnya Rezim Orde Baru
Jatuhnya rezim Orde Baru berdampak yang sangat penting bagi pemajuan dan perlindungan hukum dan HAM. Pengkajian ulang dan instrumentasi produk hukum baru yang berkaitan dengan HAM mulai dilakukan dengan progresif dan responsif. Demikian pula adopsi instrumen-instrumen HAM internasional ditingkatkan. Hasilnya, banyak norma-norma hukum HAM internasional yang diratifikasi kedalam peraturan perundangan-undangan nasional. Masa transisi ini tampaknya menandai era diterimanya konsep universalisme HAM.[7] Dalam konteks ini telah disusun berbagai instrumen hukum terkait hukum HAM termasuk telah dibentuk beberapa lembaga yang menangani terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perlindungan HAM.
Periode pasca reformasi, bisa dikatakan sebagai tahapan penentuan dan penataan aturan secara konsisten yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip HAM universal. Pada periode ini ditandai dengan tumbuhnya pemahaman dan kesadaran semua elemen masyarakat bahwa eksistensi HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi, yang keberadaanya harus dihormati, dijunjung tinggi dan dipenuhi oleh siapapun. Konsepsi umum ini terumuskan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.[8]
Berikut instrumen hukum HAM yang terproduksi pasca reformasi, pertama, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Ketetapan MPR ini merupakan instrumen HAM yang tercipta sebagai akibat kuatnya tuntutan reformasi terhadap penyelesaian pelanggaran HAM. Muatannya bukannya hanya tentang Piagam HAM, tetapi juga memuat amanat kepada Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan HAM, termasuk mengamanatkan kepada mereka untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional yang berkaitan dengan jaminan pemenuhan HAM.[9]
Kedua, UUD 1945 setelah amandemen.  UUD 1945 pasca reformasi mengalami amandemen sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002. Instrumentasi UUD 1945 pasca amandemen ini mengalami perubahan yang sangat berarti bagi perkembangan perlindungan HAM di Indonesia. Pasal tentang HAM terletak pada bab tersendiri yaitu Bab XA, di dalamnya terdapat 26 butir ketentuan yang menjamin terhadap pemenuhan HAM.[10] Selain pasal 28 UUD 1945, pasal-pasal UUD 1945 lainnya masih banyak yang berdimensi perlindungan dan pemenuhan terhadap HAM.
Instrumen HAM UUD 1945 pasca amandemen, jika dibaca secara komprehentsif telah menampung perlindungan dan pemenuhan HAM dari generasi HAM pertama (hak-hak sipil dan politik), generasi HAM kedua (hak-hak sosial dan ekonomi) dan generasi HAM ketiga (hak-hak kategori kolektif). Namun, demikian amandemen kedua UUD 1945 masih menuai protes salah satunya pemuatan asas Non Retroaktif, yaitu asas tidak dapat dituntut atas hukum yang tidak berlaku surut, padahal Indonesia saat itu menghadapi tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.[11]
Ketiga, UU. No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang ini merupakan instrumen yang pokok yang menjamin semua hak yang tercantum di berbagai instrumen internasional tentang HAM. Undang-undang ini memuat pengakuan dan perlindungan hak-hak yang sangat luas karena banyak ketentuannya yang merujuk pada katagorisasi hak yang ada dalam UDHR, ICCPR, ICESCR, CRC, dan seterusnya. Selain itu, UU. No. 39 tahun 1999 tentang HAM juga mengatur soal kelembagaan Komnas HAM.
Keempat, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Secara umum, Undang-undang ini mengatur dua hal, pertama, pengaturan soal perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran  berat HAM, kedua, pengaturan soal hukum acara proses pengadilan HAM. Pengaturan soal kategorisasi pelanggaran berat HAM diatur dalam pasal 7-9 yang secara umum rumusannya diambil Statu Roma, sedangkan hukum acara yang diatur meliputi penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, syarat-syarat pengangkatan hakim sampai pada ketentuan eksekusi hukuman pelanggaran.
Kelima, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengesahan Undang-Undang ini sebagai reaksi atas pelanggaran yang dilakukan banyak oknum terhadap anak-anak. Dalam Undang-Undang salah satunya diatur soal larangan pelibatan anak dalam berbagai kegiatan orang dewasa. Anak harus dilindungi untuk tidak dilibatkan dalam kegiatan politik seperti kampanye, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan lain-lainnya. [12]
Keenam, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang ini mengatur soal fungsi dari pendidikan, prinsip-prinsip penyelenggaran pendidikan, tanggungjawab negara terhadap pendidikan dan lainnya. Dalam pasal 11 UU No. 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa  pemerintah dan Pemda wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggarannya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi. Pada ayat 2 ditegaskan bahwa pemerintah dan Pemda wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai dengan lima tahun, dan lain-lainnya.
Ketujuh, UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Undang-Undang mengatur perihal kedududukan, susunan organisasi, kewenangan MK, pengangkatan dan pemberhentian hakim MK dan lainnya. Pada Pasal 10 ditegaskan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terkait dengan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil Pemilu. Keberadaan MK sangatlah penting bagi eksistensi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM, karena banyak hak-hak masyarakat yang telah dijamin dalam UUD 1945 ternyata dilanggar oleh berbagai peraturan di bawah UUD 1945.
Kedelapan, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang disahkan karena desakan aktifis perempuan yang selama ini meneriakkan soal diskriminasi dan subordinasi hak-hak kaum perempuan  atas kaum laki-laki. Kelebihan dari Undang-Undang ini ialah bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga tidak hanya dibebankan kepada polisi tetapi juga diperbolehkannya pertolongan oleh masyarakat. Korban kekerasan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, pendamping dan atau pembimbing rohani (Pasal 39).
Kesembilan, UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang menjadi jaminan perlindungan keamanan daripada saksi dan korban. Saksi dan korban dalam sejaranya seringkali menjadi terancam hak-hak yang melekat pada dirinya, terutama hak hidupnya. Pengesahan Undang-Undang ini menjadi penegas bahwa negara mempunyai tanggungjawab untuk menjamin terhadap hak-hak saksi dan korban.
Kesepuluh, UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-Undang  ini memberi penegasan bahwa diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Diskriminasi ras dan etnis merupakan satu bentuk pelanggaran HAM sehingga harus dihapuskan.
Kesebelas, UU No. 19 tahun 2002 tentan Hak Cipta. Undang-Undang ini menjawab tentang pentingnya pengaturan hak cipta dari karya setiap manusia. Undang-Undang ini mengatakan bahwa negara memiliki keanekaragaman etnik/sukubangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Pengaturan ini menegaskan soal penjiplakan dan berbagai pembalakan satu karya.
Keduabelas, UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-Undang menjadi landasan tentang jaminan daripada hak kebebasan informasi dan hak akses atas informasi publik. Undang-Undang ini menjadi penguat bahwa tidak saatnya lagi informasi-informasi yang ada di badan-badan publik ditutup-tutupi. Masyarakat mempunyai akses untuk mengetahui terhadap informasi yang dibangun untuk kepentingan publik.
Ketigabelas, UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Instrumen ini menjadi penegasan bahwa negara mempunyai tanggungjawab terhadap pelayanan setiap warga negara dalam rangka pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar mereka tanpa diskriminasi. Undang-Undang-Undang ini sekaligus menegaskan keberadaaan dan eksistensi Ombudsman (UU No. 39 tahun  2008 tentang Ombudsman RI) yang ditetapkan sebaga lembaga negara yang ditugaskan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Keempatbelas, UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Buruh. Undang-Undang ini mengatur perihal kebebasan berpedapat, berserikat, berkumpul dari serikat ataupun buruh. Berkaitan dengan ini juga diatur berkaitan dengan ketenagakerjaan (UU No. 13 tahun 2003), tentang penempatan tenaga kerja di luar negeri (UU No. 39 tahun 2004), dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial (UU No. 2 tahun 2004). Secara umum, Undang-Undang ketenagakerjaan di atas mendapatkan kritik yang substansial dari serikat pekerja.
Kelimabelas, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini menegaskan bahwa terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan atau jasa yang diperolehnya di pasar. Undang-Undang menjamin dengan jelas soal hak dan kewajiban daripada konsumen, termasuk tata cara penyelesaian sengketa konsumen yang bisa dilalui lewat jalur litigasi dan atau jalur non litigasi sesuai dengan kesepakatan antar pihak bersengketa.
Selain berbagai instrumen hukum HAM di atas, masih banyak peraturan hukum HAM lainnya yang menjadi media tanggungjawab pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan HAM, seperti  UU No. 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, UU No. 40 tahun 1999 tentan Pers, UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu, UU No. 3 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganeraan Indonesia, UU No. 22 tahun 2007 tentang Partai Politik, Peraturan tentang Rencana Aksi Nasional, beberapa lainnya.[13] Dalam konteks ini instrumen hukum HAM berarti sangatlah banyak tergantung pada kategorisasi, ada atau tidaknya dimensi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM dalam instrumen hukum tersebut.
 Pasca jatuhnya rezim Orde Baru telah meratifikasi beberapa kovenan internasional yang berarti bahwa pemerintah Indonesia telah menyatakan kesediaannya untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatanganan ratifikasi dilakukan oleh negara bersangkutan (pasal 2 Konvensi Wina 1969). Berikut ini adalah tabel konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pasca reformasi ; [14]

 No
Konvensi Internasional
Tanggal Ratifikasi
Instrumentasi Nasional
1
Convention againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment  (10 Desember  1984/12 Juni 1987)
28 Oktober 1998
UU No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia
2
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (21 Desember 1965/4 Januari 1969)
25 Juni 1999 (aksesi)
UU No. 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (25 Mei 1999)
3
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (16 Desember 1966/3 Januari 1976)
23 Pebruari 2006 (aksesi)
UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (28 Oktober 2005)
4
International Covenant on Civil and Political Rights (16 Desember 1966/23 Maret 1976)
23 Pebruari 2006 (aksesi)
UU No. 12 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (28 Oktober 2005)
5
ILO Convention No. 87 Concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize (9 Juli 1948/4 Juli 1950)
9 Juni 1998 (ratifikasi)
Keppres No. 83 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi (22 Juni 1998)
6
ILO Convention No. 105 Concerning the Abolition of Forced Labor (25 Juni 1957/17 Januari 1959)
7 Juni 1999 (ratifikasi)
UU No. 19 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa (7 Mei 1999)
7
ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment (26 Juni 1973/19 Juni 1976)
7 Juni 1999 (ratifikasi)
UU No. 20 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
8
ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Accupation (25 Juni 1958/15 Juni 1960)
7 Juni 1999 (ratifikasi)
UU No. 21 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (7 Mei 1999)
9
ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor (17 Juni 1999/ 19 Novemver 2000)
28 Maret 2000 (ratifikasi)
UU. No. 1 tahun 2000 tentang Pengesahan II Konvensi No. 183 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (8 Maret 2000)
10
ILO Convention No. 81 Concerning Labor Inspection in Industry and Commerce (11 Juli 1947/7 April 1950)
29 Januari 2004 (ratifikasi)
UU No. 21 tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan (25 Juli 2003)
11
ILO Convention No. 185 Concerning Revising The Seafarers’ Identity Documents Convention, 1958
Disahkan 4 Januari 2008
UU NO.  1 Tahun 2008 Konvensi Ilo No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958
12
Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
Disahkan 16 Maret 2009
UU No. 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi
13
Instrument For The Amendment Of The Constitution Of The International Labour Organisation, 1997
Ditetapkan 18 Maret 2010
Peraturan Presiden RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengesahan
Instrumen Perubahan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, 1997

Dari berbagai instrumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan HAM di atas, dapatlah dikatakan bahwa pemerintahan di era reformasi telah responsif dan progresif untuk melakukan instrumentasi terkait perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM. Namun demikian ada dua catatan penting berkaitan dengan instrumentasi hukum HAM pasca reformasi. Pertama, respon dan progresifitas pemerintah terhadap instrumentasi hukum HAM di atas, belum begitu kuat menjamin perlindungan dan pemenuhan substansi HAM secara material di dalamnya. Banyak sekali material produk hukum HAM di atas yang mendapatkan kritikan tajam karena terjadi politisasi dan penyimpangan material hukum HAM.
Kedua, politisasi material hukum HAM pasca reformasi berdampak pada cacatnya substansi dan penegakan oleh lembaga-lembaga perlindungan HAM. Contoh produk hukum HAM pasca reformasi yang bermasalah ialah UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-Undang  ini sangat responsif karena dipersiapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Tetapi problemnya, Undang-Undang ini memang sengaja tidak dikostruksikan sebagai instrumen yang kuat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu tetapi sengaja dibuat untuk melegalisasi pelanggaran HAM masa lewat jalur pengadilan.[15] Demikian juga Undang-Undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, Undang-Undang Tentang HAM, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Ombudsman dan beberapa lainnya yang dipolitisasi kekuasaan sehingga tidak kokoh dalam melindungi hak-hak masyarakat.

D. Lembaga-Lembaga Perlindungan HAM
Tuntutan masyarakat yang menggema dan liberalisasi politik yang begitu kencang setelah jatuhnya Soeharto selain berdampak pada perubahan konstitusi dan instrumen hukum juga berpengaruh pada pembentukan lembaga-lembaga perlindungan HAM di tingkat nasional. Terkait dengan hal ini, Jimly Assiddiqiy mengatakan bahwa perkembangan masyarakat baik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya serta pengaruh globalisme dan lokalisme menghendaki struktur organisasi negara lebih responsif terhadap tuntutan mereka serta lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan publik dan mencapai tujuan pemerintahan.[16]
Keberadaan lembaga negara tentu tidak dapat dipisahkan dari amanat konstitusi yang setelah amandemen di era reformasi juga serius memberikan perlindungan terhadap HAM. Mahfud M.D mengatakan, pada prinsipnya ada dua isi penting konstitusi, yaitu pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan atas HAM. Konstitusi memberikan pengaturan dan menentukan fungsi-fungsi lembaga negara agar tidak terjadi pelanggaran atas HAM. Setidaknya sampai hari ini, belum ada sistem yang diyakini lebih baik dari demokrasi, terutama dilihat dari caranya menempatkan atau memposisikan rakyat dalam konteks bernegara. Demokrasi memposisikan rakyat secara jelas pada tempat yang begitu penting yakni pada tingkat terakhir rakyatlah yang paling menentukan.[17]
Perlindungan dan pemenuhan HAM menjadi sangat penting setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Konstitusi dan instrumen-instrumen HAM nasional dibentuk dan memuat perlindungan dan pemenuhan HAM yang pengawasannya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang independen sehingga dapat mewujudkan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM oleh negara. Berikut adalah lembaga-lembaga perlindungan HAM yang ada di Indonesia, yaitu :
Pertama, Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap konstitusi atau dikenal dengan constitutional review. Pelaksanaannya di Indonesia dan di berbagai negara, uji konstitusionalitas disandarkan kepada suatu alas hak (legal standing), bahwa Undang-Undang yang akan diuji telah merugikan hak dan atau wewenang konstitusional pemonohon constitutional review.[18] Hak-hak yang ada dalam UUD 1945 meliputi hak sipil politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, hak pembangunan, dan lainnya yang muatannya bisa dikatakan telah mewakili substansi materi HAM yang ada dalam generasi pertama hingga keempat. [19] Hak-hak tersebut bisa dijadikan pijakan pemonon untuk menguji keabsahan dari suatu Undang-Undang. Landasan hukum kelembagaan Mahkamah Konstitusi ialah Pasal 24C UUD 1945 dan UU No. 18 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Kedua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM merupakan badan yang ditugaskan untuk melindungi dan memajukan HAM. Di level internasional badan ini menjadi partner  kerja Komisi HAM PBB di tingkat nasional.[20] Awalnya Komnas HAM dibentuk berdasarkan Keppres No. 50 tahun 1993 dan kemudian diperkuat dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Mandat terhadap Komnas HAM sebagaimana Pasal 73 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM bertujuan, pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM baik yang ada dalam perangkat hukum nasional maupun Deklarasi DUHAM. Kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Ketiga, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi ini dibentuk sebagai respon terhadap berbagai laporan tentang adanya kekerasan, penelantaran dan belum terpenuhinya hak-hak dasar anak-anak yang ada di Indonesia. Tugas dari KPAI meliputi, pertama, melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kedua, memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Landasan KPAI Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 dan diperbaharui dengan Keputusan Presiden No. 77 tahun 2003 setelah pengesahan UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
Keempat, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Pembentukan Komisi ini juga sama yaitu untuk merespon atas terjadinya berbagai pelanggaran dan kekerasan yang menimpa kaum perempuan. Tujuan pembentukan Komisi ini, pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia. Kedua, meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.[21] Landasan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini ialah Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 65 tahun 2005.
Kelima, Lembaga Ombudsman. Pembentukan lembaga Ombudsman didasarkan pada beberapa prinsip antara lain kepatutan, keadilan, non diskriminasi, imparsial, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan dan kerahasiaan. Pendirian Ombudsman bertujuan untuk mewujudkan negara hukum demokratis, mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bersih, meningkatkan mutu pelayanan negara kepada warga negara, membantu memberantas praktek maladministrasi dan meningkatkan budaya hukum nasional yang berintikan pada nilai keadilan. Landasan Ombudsman pertamakali ialah Keppres No. 44 tahun 2000  tentang Komisi Ombudsman Nasional, dikuatkan menjadi UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Ripublik Indonesia, pada tahun 2009 diperkuat lagi dengan munculnya UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
Keenam, Komisi Yudisial (KY). Komisi ini sebagaimana Pasal 13 UU No. 22 tahun 2004 dinyatakan bahwa KY berwenang untuk, pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. Kedua, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga prilaku hakim. Pada Pasal 17 ayat 3 dan 4 dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap calon Hakim Agung, dan tugas KY ialah melakukan penelitian terhadap informasi dan pendapat yang disampaikan masyarakat. Demikian juga Pasal 22 (a) yang menyatakan bahwa KY bisa menerima laporan masyarakat tentang prilaku hakim dan tugas KY untuk melakukan pemeriksaan, pemanggilan dan membuat laporan tentang hasil pemeriksaan berupa rekomendasi.[22] KY dalam konteks ini menjadi penampung hak berpendapat masyarakat dalam konteks yudisial dan media pelindung mereka dari tindakan pelanggaran dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh hakim.[23]
Ketujuh, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UU No. 13 tahun 2006 merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan atau Korban. [24]  Hak-hak yang harus dilindungi dan dijamin LPSK antara lain ialah hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan; hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan  dan dukungan keamanan; hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan; hak mendapat penerjemah; hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;  hak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; hak mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; hak mendapat identitas baru; hak mendapat tempat kediaman baru; hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; hak untuk mendapat nasihat hukum; dan/atau, hak memperoleh bantuan biaya hidup.
Kedelapan, Komisi Informasi (KI). Komisi ini adalah lembaga mandiri yang berfungsi untuk menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat atas informasi publik, sekaligus menetapkan petunuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi non litigasi. Informasi publik sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP ialah  informasi yang dihasilkan,disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Konteks ini menegaskan bahwa Komisi Informasi ialah melindungi dan mendorong pemenuhan hak-hak masyarakat dalam hal informasi publik.[25]
Kesembilan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi ini merupakan badan yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.[26] Pasal 8 ayat (3) UU No. 32 tahun 2003 tentang Penyiaran disebutkan bahwa tugas dan kewajiban KPI antara lain menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM; ikut membantu infrastruktur penyiaran; ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait; memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang; menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran dan menyusun pengembagan SDM yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.
Kesepuluh, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi ini dibentuk untuk melarang praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Hak setiap orang yang ada di Indonesia untuk menikmati iklim usaha yang sehat dan wajar serta terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi tertentu yang tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dibuat pemerintah dengan terhadap perjanjian internasional. Komisi ini dibentuk untuk mengawal terselenggarannya demokrasi ekonomi dengan mendorong pemberian kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa. Pasal 30 ayat 2 UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan bahwa Komisi ini adalah independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Pada ayat 2 juga dinyatakan bahwa Komisi ini bertanggungjawab kepada Presiden. 
Kesebelas, Lembaga Kepolisian Nasional (Kompolnas). Pasal 38 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI disebutkan bahwa kewenangan Kompolnas meliputi, pertama, mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran, pengembangan SDM, dan pengembangan sarana prasarana kepolisian. Kedua, memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan kepolisian yang profesional dan mandiri. Ketiga, menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikan kepada Presiden. Lembaga ini sangat minimalis  wewenangnya tetapi masih bermanfaat untuk melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan HAM kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat polisi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 17 tahun 2005.
Keduabelas, Komisi Kejaksaan. Komisi ini merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri, bebas dari kekuasaan manapun. Komisi ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Komisi Kejaksaan pada Pasal 11 huruf a berwenang menerima laporan masyarakat tentang prilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. [27] Komisi Kejaksaan dalam konteks ini menjadi media pengawasan dan pelindung hak-hak masyarakat yang seringkali dilanggar dan diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat Kejaksaan. Komisi ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan yang sebelumnya diamatkan dalam Pasal 38 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Ripublik Indonesia.
Ketigabelas, Dewan Pendidikan. Keberadaan Dewan Pendidikan secara eksplisit disebutkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tenteng Sistem Pendidikan Nasional. Dewan Pendidikan ini ditentukan sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dan dibentuk agar berperan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Dewan Pendidikan mengembangkan berbagai kegiatan meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.[28] Dewan Pendidikan ini secara tidak langsung menjadi media pelindung hak masyarakat dari pelayanan pendidkan yang buruk dan atau diskriminatif.
Keempatbelas, Dewan Pers. Fungsi Dewan Pers antara lain melakukan pengkajian dan pengembangan kehidupan pers. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah, dan beberapa fungsi lainnya. Dalam konteks HAM, Dewan Pers disini berfungsi untuk mengawasi pemberitaan pers yang sesuai dengan kode etik jurnalistik dan melindungi masyarakat dari pemberitaan pers yang dinilai melanggar HAM.
Kelimabelas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Pasal 1 UU No. 30 tahun 2002, dikatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Komisi ini kewenangannya sangatlah kuat karena terkait dengan korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang sudah sangat luar biasa (extra ordinary crime). Komisi menjadi pengawas, penegak dan pelindung dari tindakan pejabat yang mencuri uang negara, yang nota bene menjadi hak dari warga negara tertentu.
Keenambelas, Komisi Pemilihan Umum. Komisi ini merupakan penyelenggara pemilihan umum yang secara tegas diatur pada Pasal 22E UUD 1945. Komisi ini bersifat nasional, tetap, mandiri dan independen. Eksistensi Komisi Pemilihan Umum ini sangatlah vital karena terkait dengan tanggungjawab negara untuk melakukan pemenuhan HAM terkait hak memilih dan dipilih, dan menjadi media perlindungan hak-hak masyarakat sehingga terbebas dari kekuasaan yang sewenang-wenang, otoriter dan tidak menghargai HAM.
Lembaga-lembaga di tingkat nasional di atas memiliki kelemahan mendasar yaitu terkait independensi kelembagaaan. Lembaga-lembaga diatas banyak yang langsung dibawah eksekutif, sehingga sangat rentan oleh intervensi kekuasaan. Independensi lembaga-lembaga perlindungan HAM itu penting karena yang bersalah dalam kasus HAM adalah dominan terkait tugas dan tanggungjawab penyelenggara kekuasaan dan pihak swasta.  Dependensi lembaga-lembaga pengawas dan perlindungan HAM akan mendorong pada tindakan manipulasi, kolusi dan koruptif, antara lembaga-lembaga yang ada dengan pihak penyelenggara kekuasaan baik pusat ataupun daerah.
Sedangkan pada tingkat internasional, lembaga-lembaga perlindungan HAM yang terbentuk pasca jatuhnya rezim Orde Baru berbentuk komite-komite sebagai dampak dari ratifikasi konvensi-konvensi. Komite-komite ini dikenal juga sebagai treaty organ yang tugasnya ialah untuk melakukan monitoring dan meminta laporan dari negara-negara pihak yang telah meratifikasi konvensi. Komite-Komite ini bertanggungjawab kepada Dewan Hak Asasi Manusia (Human Rights Council) yang juga berugas memantau dan memajukan HAM secara internasional melalui empat prosedur, pertama, kelompok kerja. Kedua, Subkomisi tentang Pemajuan HAM. Ketiga, Subkomisi tentang Perlindungan HAM dan Prosedur Pengaduan. Dewan HAM ini kemudian memberikan laporan juga kepada Majelis Umum PBB.  Sesuai dengan dengan konvensi yang telah diratifikasi  pasca jatuhnya rezim orde baru, lembaga-lembaga itu meliputi, yaitu :[29]
Pertama, Komite Hak Asasi Manusia (Human Rights Committee). Komisi terbentuk berdasarkan Pasal 28-45 Konvensi Hak Sipil dan Politik (UU No. 12/ 2005). Tugas dari Komisi ini ialah menerima dan membahas laporan negara (state report) atas pelaksanaan hak-hak yang telah diatur dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik. Komite juga berwenang untuk menerima laporan pengaduan individual atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di negara-negara pihak.
Kedua, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Commette for Economic, Social dan Cultural Rights). Komisi ini terbentuk  berdasarkan Pasal 16-25 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (UU No. 11/2005). Tugas dari Komisi ini ialah menerima laporan negara (state report) atas pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kedua,  membahas laporan negara yang memberikan hasil pembahasan laporannya kepada badan-badan khusus PBB serta Komite Hak Asasi Manusia yang lain sehingga mendapatkan perhatian bersama.
Ketiga, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (Committee on the Elimination of Racial Discrimination). Komite ini terbentuk berdasarkan Bagian II Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (UU No. UU No. 29 tahun 1999). Komite ini bertugas menerima laporan negara (state report) atas pelaksanaan konvensi , menerima laporan negara atas tindakan negara lain yang melakukan diskriminasi warga negaranya, serta menerima laporan individu (individual complaint) atas tindakan diskriminatif yang ia derita dari tindakan negara.
Keempat, Komite Menentang Penyiksaan (Committee Against Torture). Komite ini terbentuk berdasarkan Pasal 17 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (UU No. 5 tahun 1998). Komite ini bertugas menerima laporan (state report) dan menerima laporan individual (individual complaint). Komite ini memilik kewenangan melakukan penyelidikan yang bersifat semi wajib atas inisiatif Komite sendiri ketika terdapat pengaduan tentang adanya pelanggaran atas Konvensi.
Selain Komite-Komite di atas, terdapat Komite yang lain seperti Komite Pekerja Migran (Migrant Worker’s Committee), Komite tentang Anak (Committe on the Rights of Child), dan Komite tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Committee on the Elimination of Discrimination Againts Women). Komite-Komite di atas telah terlegalisasi sebelum reformasi. Pasca menerima laporan dan setelah melalui proses pembahasan dan penilaian, negara-negara pihak akan diberikan rekomendasi atas tindakan yang telah dilakukan dalam konteks perlindungan, pernghormatan dan pemenuhan hak-hak yang telah diatur dalam konvensi.
Laporan hasil penilaian dari hasil pembahasan dan penilaian Komite-Komite juga akan diinformasikan kepada negara pihak dan masyarakat internasional untuk menjadi perhatian dan kepentingan bersama atas nama kemanusiaan. Namun demikian, Komite-Komite internasional juga memiliki kelemahan mendasar, eksistensi kelembagaannya berada di bawah Majelis Umum PBB yang secara politik hanya dikuasai oleh beberapa negara. Keputusan politik untuk menghukum negara-negara yang melakukan pelanggaran HAM (humanitarian intervention) seringkali dikalahkan oleh hak veto. Negara-negara yang mempunyai afiliasi politik dengan negara pemegang hak veto, tetapi terbukti melakukan tindakan pelanggaran HAM, seringkali bebas dari hukuman internasional. Kondisi ini menegaskan kepada kita perihal tragisme penegakan HAM di dunia.

E. Penutup
Uraian di atas menegaskan bahwa situasi dan kondisi sosial pasca jatuhnya rezim Orde Baru berpengaruh bersar terhadap instrumentasi hukum HAM dan pembentukan lembaga-lembaga perlindungan HAM. Secara definitif instrumen hukum HAM dapat diartikan sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Sedangkan HAM secara teoritik pada dasarnya mengatur hubungan antara individu-individu dengan negara. Negara disebut sebagai pemangku tugas dan kewajiban (duty-bearer) untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil), sedangkan individu-individu yang berdiam dalam wilayah yurisdiksinya adalah sebagai pemangku hak (rights holder) daripada kewajiban dan tanggungjawab negara. Dalam konteks yang sama lembaga perlindungan HAM didefinisikan sebagai institusi ataupun badan yang diberikan tanggungjawab secara legalistik oleh kekuasaan yang berwenang untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki setiap orang yang ada dalam satu negara tertentu.
Instrumentasi hukum HAM pasca jatuhnya Orde Baru berlangsung secara responsif. Pengkajian, pencabutan, pembuatan hukum baru yang berdimensi HAM dan ratifikasi konvensi-konvensi internasional berjalan dengan progresif. Jatuhnya rezim Orde Baru menandai telah diterimanya universalisme HAM. Instrumen-instrumen hukum HAM yang terproduksi pasca jatuhnya rezim Orde Baru meliputi, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, UUD 1945 setelah amandemen, UU. No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU No. 19 tahun 2002 tentan Hak Cipta, UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan beberapa lainnya. Demikian juga telah diratifikasi beberapa konvensi internasional seperti ICCPR, ICESR, CEDAW, CRC, CERD dan beberapa konvensi internasional lainnya.
Pasca jatuhnya rezim Orde Baru juga terbentuk lembaga-lembaga perlindungan HAM nasional, meliputi, Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembaga Ombudsman, Komisi Yudisial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Dewan Pendidikan, Dewan Pers, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan lembaga-lembaga perlindungan HAM tingkat internasional, terbentuk meliputi Komite Hak Asasi Manusia, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Komite Menentang Penyiksaan.
Progresifitas Instrumentasi hukum HAM pasca jatuhnya rezim Orde Baru dan pembentukan lembaga-lembaga yang melindungi terhadap hak-hak masyarakat tidak sepenuhnya ideal bahkan di dalamnya memilik kelemahan-kelemahan mendasar. Instrumen-instrumen hukum yang berdimensi HAM dari banyak banyak aspek dipolitisasi secara material sehingga secara substansi tidak dapat dipergunakan untuk menghukum terhadap aparat-aparat pemerintahan yang melakukan pelanggaran, ataupun terhadap pihak swasta yang terbukti melakukan pelanggaran HAM.
Kelemahan juga berdampak pada eksistensi lembaga-lembaga perlindungan HAM di dunia nasional dan internasional. Lembaga  perlindungan HAM nasional memiliki kelemahan mendasar dari segi kewenangannya yang tidak kuat dan dari segi kedudukannya yang sangat rentan oleh intervensi kekuasaan. Lembaga-lembaga perlindungan HAM banyak yang berada dibawah kekuasaan eksekutif  sehingga sangat rentan praktek KKN. Sedangkan pada lembaga perlindungan HAM internasional juga memiliki kelemahan, Komite-Komite pada akhirnya bertanggungjawab kepada Majelis Umum  PBB sebagai lembaga tertinggi. Putusan politik PBB  untuk menghukum negara-negara yang melakukan pelanggaran HAM (humanitarian intervention) seringkali tidak jelas, bahkan seringkali terjadi politisasi, karena putusan PBB seringkali hanya dikuasai oleh segelintir negara yang mempunyai hak veto di Dewan Keamanan PBB.







 DAFTAR PUSTAKA :
Buku-Buku :
Asplund,  Knut D., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Ed), Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008
Assiddiqie, Jimly, Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkmah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
Alkostar, Artidjo, Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban,  PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004
El-Muhtaj, Majda, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005
Donnely, Jack, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornel University Press, Ithaca and London, 2003
Haryanto, Ignatius, Apa itu Kebebasan Memperoleh Informasi, Koalisi Untuk Kebebasan Memperoleh Informasi dan UNESCO, Jakarta, 2005
Marzuki, Suparman, Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Bahan Bacaan Mata Kuliah HAM, Program Magister Ilmu Hukum UII tahun 2010, tanpa halaman
Marzuki, Suparman, Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia di Era Reformasi (Studi Tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu), Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, 2010
Marpaung, Rusdi dkk (Ed), Perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia, Jakarta, IMPARSIAL, 2005
Muladi (editor), Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, PT Rafika Aditama,Bandung, 2005
Nowak, Manfred, Pengantar pada Rezim HAM Internasional, Pustaka Hak Asasi Manusia Wallenberg Institute, 2003
Prasetyo,  Eko, dkk, Buku Ajar Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008
Prasetyohadi dan Savitri Wisnuwadhani (Ed), Penegakan Hak Asasi Manusia dalam 10 Tahun Reformasi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008
Riyadi, Eko (Ed.), Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia : Kajian Multi Perspektif, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007
Steiner, Henry J. and Philp Alston, International Human Rights In Context (Law, Politics, Morals), Oxford University Press Book, New York, 2000
Wardaya, Baskara T, Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia, Penerbit Elsam, Jakarta, 2007
Wignjosoebroto, Soetandyo, Toleransi dan Keragaman : Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Surabaya dan The Asia Foundation, Surabaya, 2003
Yuntho, Emerson dan Wahyu Wagiman, Tindak Pidana Informasi Rahasia dalam Rancangan KUHP : Ancaman Bagi HAM dan Kebebasan Sipil, Elsam dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2007

Website :
-http://www.setneg.go.id, diakses 20 September 2010, jam 12.26

Makalah dan Jurnal :
-   Supriyadi Widodo Eddyono, Perlindungan Saksi di Pengadilan HAM dan Beberapa Masalahnya, Makalah diskusi ICW yang bertema “Menggagas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”, Hotel Cemara 8 Pebruari 2007
- Mahfud MD, Menjaga Konstitusi Menjaga Demokrasi, Makalah Ketika Orasi Pemberian Penghargaan Harian Sindo kepada Mahfud MD di Jakarta 29 Januari 2010
- Sri Hastuti PS, Perlindungan HAM dalam Empat Konstitusi Di Indonesia, Jurnal Magister Hukum No. 1 Vol. 1 Januari 2005, Universitas Islam Indonesia (Jurnal)

Undang-Undang :
-Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelanggaran HAM, Trinity, 2007
-Pegangan Pelatihan Partisan, Komnas HAM, 2009


[1] Suparman Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia di Era Reformasi (Studi Tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu), Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, 2010, hlm 1

[2] Lihat di http://putracenter.net/2009/02/16/definisi-hukum-menurut-para-ahli/, diakses 20 September 2010, jam 10.30
[3] Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornel University Press, Ithaca and London, 2003, hlm 7-12
[4] Soetandyo Wignjosoebroto, Hak-Hak Asasi Manusia : Konsep Dasar dan Pengertiannya Yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya, dalam Toleransi dan Keragaman : Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Surabaya dan The Asia Foundation, Surabaya, 2003, hlm 4
[5] Eko Prasetyo, dkk, Buku Ajar Hak Asasi Manusia, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, hlm 27
[6] Rudi Muhammad Rizki, Tanggungjawab Aktor Bukan Negara dalam Hukum HAM Internasional, dalam Prasetyohadi dan Savitri Wisnuwadhani (Ed), Penegakan Hak Asasi Manusia dalam 10 Tahun Reformasi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008, hlm 67-73
[8] UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
[9] Terkait hal ini, BJ. Habibie membuat Rencana Aksi Nasional HAM (RAN-HAM) tahun 1998-2003, yang memuat agenda pemerintahannya dalam penegakan HAM, meliputi pendidikan dan sosialisasi HAM serta program ratifikasi instrumen internasional HAM. Lihat, Suparman Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Bahan Bacaan Mata Kuliah HAM, Program Magister Ilmu Hukum UII tahun 2010, tanpa halaman
[10]  Sri Hastuti PS, Perlindungan HAM dalam Empat Konstitusi Di Indonesia, Jurnal Magister Hukum No. 1 Vol. 1 Januari 2005, Universitas Islam Indonesia hlm 21-23
[11] Ibid
[12] Dalam konteks perlindungan anak berkaitan dengan kasus hukum, telah disusun juga UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Pengadilan ini ada di wilayah lingkungan Peradilan Umum tetapi mempunyai standar hukum acara tersendiri  yang disesuaikan dengan  hak khusus  anak-anak.
[13] Prasetyohadi dan Savitri Wisnuwardhani, Penegakan Hak…. Op. Cit,  hlm 178-179
[14] Eko Prasetyo, dkk, Buku Ajar… op.cit, hlm 127-135,  dan lihat http://www.setneg.go.id, diakses 20 September 2010, jam 12.26 
[15] Suparman Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi … op.cit, hlm 43-55
[16] Jimly Assiddiqie, Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkmah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm vii
[17] Mahfud MD, Menjaga Konstitusi Menjaga Demokrasi, Makalah Ketika Orasi Pemberian Penghargaan Harian Sindo kepada Mahfud MD di Jakarta 29 Januari 2010
[18] Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Ed), Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm 280
[19] Sri Hastuti Puspitasari, Perlindungan HAM dalam Struktur Ketatanegaraan Ripublik Indonesia, dalam Eko riyadi (Ed.), Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia : Kajian Multi Perspektif, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007, hlm 179-183
[20] Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Ed), Hukum Hak…op.cit, hlm 283
[21] Dalam Perpres No. 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan dinyatakan tugas-tugas dari Komisi meliputi, pertama, menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (KTP) Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk KTP. Kedua, melakukan kajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang berlaku serta instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan. Ketiga, melaksanakan pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk  KTP dan pelanggaran HAM perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan. Keempat, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk KTP Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan. Kelima, mengembangkan kerjasama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk KTP Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan
[22] Baca Jimly Assiddiqie, Lembaga Negaraop.cit, hlm 185-199
[23] Dalam melakukan pengawasan di dunia peradilan, pengawasan hakim dimensinya pengawasan prilaku hakim termasuk hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial, sedangkan pengawasan Mahkamah Agung dimensinya bersifat yudisial, administrasi dan keuangan. Dalam konteks diperlukan kerjasama pengawasan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, lihat Penjelasan Umum Atas UU No. 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
[24] Baca Supriyadi Widodo Eddyono, Perlindungan Saksi di Pengadilan HAM dan Beberapa Masalahnya, Makalah diskusi ICW yang bertema “Menggagas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”, Hotel Cemara 8 Pebruari 2007, hlm 8
[25] Baca Ignatius Haryanto, Apa itu Kebebasan Memperoleh Informasi, Koalisi Untuk Kebebasan Memperoleh Informasi dan UNESCO, Jakarta, 2005, hlm 13-17, baca juga Emerson Yuntho dan Wahyu Wagiman, Tindak Pidana Informasi Rahasia dalam Rancangan KUHP : Ancaman Bagi HAM dan Kebebasan Sipil, Elsam dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2007, hlm 7-9
[26] Baca Jimly Assiddiqie, Lembaga Negaraop.cit, hlm 256
[27] Kewenangan Komisi diantaranya melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya, demikian juga luar tugas kedinasannya.Kewenangan lainnya ialah melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana prasarana serta SDM di lingkungan Kejaksaan, dan memberikan masukan kepada kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan dan penilaian Komisi Kejaksaan. Lihat Pasal 10 ayat 1 dan 2, juga Pasal 11 Peraturan Presiden No. 18 tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI.
[28] Baca Jimly Assiddiqie, Lembaga Negaraop.cit, hlm 266-267
[29] Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Ed), Hukum Hak…op.cit, hlm 191-212, lihat juga Eko Prasetyo, dkk, Buku Ajar… op.cit, hlm 90-93

1 komentar:

uii profile mengatakan...

saya mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia artikel yang sangat menarik ..
terimakasih ya infonya :)