Senin, 11 April 2011

Otonomi Daerah, Instrumentasi HAM dan Pelanggaran HAM Satpol PP Pasca Jatuhnya Rezim Orba

... M. Syafi' ie


A. Pengantar

Kejatuhan rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998 berdampak sangat serius terhadap pembenahan sistem pengelolaan negara, salah satunya ialah desentralisasi lewat otonomi daerah. Sebagaimana kita ketahui,  rezim Orde Baru dalam kurun waktu kekuasaannya menciptakan sistem yang menunggal, monolitik dan sentralistik.[1] Pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang signifikan, pemerintah daerah tunduk pada kekuasaan tunggal presiden Soeharto. Dampak pengelolaan negara yang sentralistik inilah, terjadi pengerukan dan penghisapan kekayaan SDA di daerah, tetapi masyarakat daerah sendiri tidak menikmatinya karena penghasilan daerah menumpuk pada pendapatan pemerintah pusat.
Kebijakan otonomi daerah lahir sebagai dampak protes masyarakat yang mengemuka menjelang kejatuhan rezim otoritarianisme Soeharto. Dalam konteks ini, Dahlan Thaib mengatakan, otonomi daerah merupakan sarana kebijakan yang tepat untuk memelihara keutuhan negara, bangsa  serta memperkuat persatuan dan kesatuan. Selama hampir setengah abad, masyarakat di daerah merasa tidak mendapat perlakuan yang wajar dan adil. Bahkan selama tigapuluh tahun lebih, masyarakat di daerah mengalami proses marginalisasi dalam panggung politik nasional sebagai akibat dari kuatnya sentralisasi kekuasaaan rezim Orde Baru.[2] Kebijakan otonomi daerah pasca Orde Baru dilihat sebagai sarana harmonisasi pemerintah pusat dan daerah yang cenderung berkonflik.
Berbagai gugatan terhadap sentralisme kekuasaan di era Orde Baru, berujung dikeluarkannya UU No. 32 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (UU Otonomi Daerah) yang kemudian diperbaiki lewat UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum Undang-Undang ini memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya kabupaten dan kota yang dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan pelayanan publik serta diharapkannya penciptaan cara mengelola pemerintahan yang baik (good governance).[3] Dalam konteks inilah dibentuk berbagai alat kekuasaan pemerintah daerah, salah satunya penguatan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Eksistensi Satpol PP sangat vital di era otonomi daerah karena kewenangannya sebagai pemelihara ketentraman, ketertiban umum serta lembaga penegak Peraturan Daerah (Perda). Namun, Satpol PP sepanjang era reformasi mendapatkan banyak hujatan dan protes dari masyarakat. Institusi Satpol PP dianggap masyarakat sebagai aktor yang tidak mengayomi, meresahkan dan penuh dengan prilaku pelanggaran HAM terutama terhadap para pedagang kecil kecil.
Setelah satu dasawarsa lebih reformasi berjalan, eksistensi Satpol PP semakin diprotes. Keberadaannya dianggap masyarakat meresahkan, karena selalu menggunakan kekerasan dalam setiap aksi penggusuran dan penertiban. Data kekerasan Satpol PP sepanjang era reformasi semakin meningkat bahkan pada tahun 2010 Satpol PP lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri akhirnya dipersenjatai karena urgennya tugas dan kewenangannya. Ruh otonomi daerah yang disemangati dengan pengayoman dan good governance akhirnya berujung pada ketakutan dan kegelisahan orang-orang kecil. Apalagi pasca jatuhnya Soeharto, telah terjadi instrumentasi perlindungan HAM yang cukup progresif dan responsif,  baik yang diproduksi secara nasional ataupun secara internasional yang terbentuk dari hasil ratifikasi konvensi-konvensi HAM international. Instrumen-instrumen HAM tersebut sangat tegas menentang segala bentuk diskriminasi, kesewenang-wenangan dan kekerasan. HAM harus dijunjung tinggi oleh siapapun, terutama negara yang ditugaskan konstitusi sebagai penanggungjawab pemenuhannya. Tindakan Satpol PP terhadap orang-orang kecil dipandang aktifis HAM sebagai salah satu prilaku pelanggaran HAM yang berdimensi hak sipil, ekonomi dan sosial.
Tulisan ini hendak menjawab, pertama, bagaimanakah konsepsi otonomi daerah, penguatan Satpol PP dan konsepsi instrumentasi HAM pasca reformasi?, Kedua,, bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran HAM Satpol PP di daerah?, Ketiga, dimensi pelanggaran HAM apa sajakah yang telah dilakukan oleh Satpol PP?. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas dimaksudkan dapat menguraikan salah satu dampak sosial eksistensi otonomi daerah terhadap prilaku penegak hukum Satpol PP di daerah. Tindakan Satpol PP yang mengedepankan kekerasan, kesewenang-wenangan dan dehumanistik merupakan satu indikator pelanggaran HAM yang telah dijamin dan diakui secara nasional dan internasional.

B. Konsepsi Otonomi Daerah, Penguatan Satpol PP dan Instrumentasi Hukum HAM Pasca Reformasi

Otonomi daerah dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonomi didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesaturan Indonesia. Dalam Undang-Undang ini juga dikenal istilah desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada pemerintah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara, sedangkan dekonsentrasi ialah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur  sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal wilayah tertentu.[4]
Pada Pasal 10 ayat 2 dikatakan bahwa “… Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”.  Pada ayat 3 juga disebutkan bahwa urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pasal 10 ini menegaskan bahwa kewenangan pemerintahan daerah dibatasi oleh beberapa hal di atas, selain itu pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengurusnya sehingga sistem otonomi yang dibangun tidak mutlak. Namun demikian, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah ini secara substantif telah mengubah terhadap relasi pemerintah pusat dan daerah sentralistik yang telah dipraktekkan sekian lama dalam pemerintahan Indonesia sebagaimana dalam aturan-aturan sebelumnya, salah satunya UU No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini paling kental nuansa sentralismenya karena pada setiap tingkat kepala pemerintahan diciptakan posisi penguasa tunggal.[5]
Secara umum kewenangan wajib dari pemerintahan daerah dalam skala provinsi sebagaimana Pasal 13 meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial, penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten atau kota, pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota, pelayanan kependudukan, dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten atau kota, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten atau kota, dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Sedangkan kewenangan wajib pemerintah tingkat kabupaten dan kota sebagaimana Pasal 14 meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan, dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Seiring dengan tanggungjawab wewenang di atas, pemerintah daerah bersama DPRD mempunyai kewenangan juga membuat peraturan tingkat daerah (Perda) dan menjaga ketertiban umum di tingkat daerah. Dalam konteks inilah eksistensi Satpol PP diperkuat pasca reformasi. Pada Pasal 148 UU No. 32 tahun 2004 dinyatakan “Untuk membantu kepala daerah untuk menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. Untuk mempertegas kewenangan dan tugas dari Satpol PP, kemudian dibentuklah aturan turunan yaitu Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam peraturan ini, Satpol PP diartikan sebagai bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Sedangkan kewenangan Satpol PP meliputi,  pertama, melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang  melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah. Kedua,  menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteramanmasyarakat. Ketiga, fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Keempat, melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah. Kelima, melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah.
Peraturan Pemerintah ini juga menegaskan bahwa Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memenuhi standar meliputi, pertama, menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kedua,  menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja. Ketiga, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Keempat, melaporkan kepada Kepolisian atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana. Kelima, menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan atau peraturan kepala daerah.
Eksistensi Satpol PP berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 6 tahun 2010 di atas sangatlah kuat. Bahkan mulai tahun 2010, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 2010, anggota Satpol PP dipersenjatai. Penguatan terhadap wewenang dan posisi Satpol PP di atas tidak terlepas dari paradigma pemerintah bahwa Satpol PP sangat dibutuhkan untuk menjaga dan menegakkan Perda yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah. Namun demikian, setelah dasawarsa lebih otonomi daerah dan Satpol PP saat ini mendapatkan banyak gugatan. Otonomi daerah digugat karena otonomi ternyata menjadi ajang eksploitasi pemerintah daerah terhadap sumber daya alam tetapi di sisi yang lain tidak memperhatikan terhadap kepentingan jangka panjang dari masyarakat di daerah.[6] Satpol PP juga digugat karena tindakan penertiban yang mereka lakukan dianggap memusuhi rakyat kecil,[7] dan dipenuhi dengan berbagai tindakan yang terindikasi melanggar HAM.[8]
Bersamaan dengan penegakan otonomi daerah yang telah mengalami problem dan eksistensi Satpol PP yang mendapat banyak gugatan dan protes masyarakat, pasca reformasi juga terjadi instrumentasi hukum HAM yang sangat progresif dan responsif. Pasca reformasi muncul TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, perlindungan HAM dalam UUD 1945 setelah amandemen, UU. No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan beberapa lainnya. Demikian juga telah diratifikasi beberapa konvensi internasional seperti ICCPR, ICESR, CEDAW, CRC, CERD,  dan beberapa konvensi internasional lainnya. Instrumentasi HAM yang responsif dan progresif pasca jatuhnya rezim Orde Baru ini, dikatakan Artidjo Alkostar sebagai penanda atas penerimaan pemerintahan Indonesia terhadap konsepsi HAM yang universal, internasional dan tidak partikular.[9]  
Menurut Jack Donnely, HAM berarti hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.[10] Soetandyo Wignjosoebroto mengungkapkan hal yang serupa, HAM bersifat universal karena hak-hak tersebut dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaannya. HAM dikatakan melekat dan inheren karena hak-hak tersebut dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan manapun. HAM sifatnya melekat karena hak-hak yang dimiliki manusia tidak dapat dirampas dan dicabut.[11]
Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999, HAM didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam UU No. 26 tahun 2000, pada poin menimbang juga dikatakan bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Pengakuan terhadap HAM dalam instrumen-istrumen HAM menegaskan bahwa bukan waktunya lagi bertindak sewenang-wenang, diskriminatif, dan mengedepankan metode kekerasan.
Dalam kajian negara hukum juga dikatakan, perlindungan terhadap HAM merupakan substansi yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi negara hukum. Perlindungan terhadap HAM memerlukan peran negara melalui organ kekuasaan dan masyarakatnya. Bahkan negara perlu melembagakan perlindungan HAM dalam struktur ketatanegaraannya. Pelembagaannya harus disertai dengan kedudukan dan mikanisme yang jelas.[12] Terdapat dua hak yang melekat pada setiap manusia, pertama, hak hukum (legal rights) yaitu hak-hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum yang secara legal tercantum dalam hukum yang berlaku. Kedua, hak alami (natural rights), yaitu hak-hak yang merupakan hak asasi manusia in toto. Hak pertama bersifat formal, sedangkan hak yang kedua merupakan hak yang tidak terpisahkan dari kemanusiaan manusia (inelianable rights). Keduanya berbeda tapi sebenarnya tidak terpisah, karena hak-hak yang alamiah membutuhkan legalitas formal untuk dapat dijamin secara kongkret dalam kehidupan.[13] Tanggungjawab negara ialah menjamin secara instrumentalis perlindungan terhadap HAM sehingga tidak terjadi conflict on interest, abuse of power, eigenricting, dan mempertegas terhadap kewajiban dan tanggungjawab negara.[14]
Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa HAM pada dasarnya mengatur hubungan antara individu-individu dengan negara. HAM telah disepakati sebagai hukum yang universal di tingkat internasional, juga telah menjadi standar yang kuat bagaimana negara harus memberlakukan individu-individu. HAM memberikan jaminan moral dan hukum kepada individu–individu setiap manusia untuk melakukan kontrol dan mendorong aturan dan praktek-praktek kekuasaan yang menghormati HAM, memastikan adanya kebebasan individu dalam berhubungan dengan negara dan meminta negara untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak dasar individu dalam wilayah yurisdiksinya. Dalam konteks ini, negara dapat ditegaskan sebagai petugas dan pemangku kewajiban (duty-bearer) untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil), sedangkan individu-individu yang ada dalam satu negara adalah sebagai pemangku hak (rights holder) daripada kewajiban dan tanggungjawab negara.[15]
Sesuai dengan teori di atas, maka definisi pelanggaran HAM ialah suatu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Pelanggaran dapat disebabkan karena perubatan negara sendiri (act of commision) maupun oleh karena kelalaiannya sendiri (act of ommission). Dalam rumusan yang lain dikatakan ialah tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional.[16] Dalam hal ini dapat ditegaskan juga, bahwa HAM yang telah diakui secara universal seharusnya menjadi landasan dari pelaksanaan otonomi daerah dan menjadi basis dari tindakan-tindakan Satpol PP. Jika tidak, maka pemangku kekuasaan daerah dan eksistensi Satpol PP akan dikatakan sebagai pelanggar HAM karena tidak mematuhi terhadap ketentuan-ketentuan hukum HAM yang telah terinstrumentasi dan diakui secara nasional dan internasioanal.

C. Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM Satpol PP di Era Otonomi Daerah

Sampai saat ini, kita tidak akan lupa dengan berbagai kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP. Salah satunya kasus yang menimpa Ibu Somariyah, yang harus kehilangan putri kesayangannya Siti Khoiriyah. Ibu Somariyah ialah pedagang bakso di Boulevard WTC di jalan Pemuda Surabaya. Tepatnya Senin, 11 Mei 2009, ibu Somariyah berjualan bakso dengan ditemani anaknya. Tiba-tiba datang seorang Satpol PP yang akhirnya diketahui bernama Wahyudi menghampirinya. Dengan sangat panik, ibu Somariyah teriak minta tolong dan membereskan barang dagangannya, tetapi sia-sia karena Wahyudi dengan garang menghadangnya. Dalam situasi yang sangat terjepit itu akhirnya gerobaknya roboh dan kuah bakso yang mendidih itu menyirami anak si mata wayangnya, Siti Khoiriyah. Karena tersiram air bakso yang mendidih itu, Siti Khoiriyah tidak terselamatkan dan meninggal dunia sepekan setelah kejadian itu.  
Kisah tragis juga menimpa Fifi, 42 tahun warga Tangerang pada tahun yang sama. Karena takut dirazia Satpol PP, Fifi dan beberapa rekannya lari karena dikejar Satpol PP. Fifi yang sangat ketakutan akhirnya loncat ke sungai Cisadane. Setelah mengejar, Satpol PP malah membiarkan Fifi terbawa arus sungai Cisadane Tangerang. Fifi akhirnya meninggal karena tenggelam dan terseret arus sungai. Demikian juga kejadian di Surabaya, seorang istri wartawan surat kabar Surabaya yang terkena operasi penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP), kebetulan wanita itu tidak membawa KTP. Dengan tanpa ampun, wanita itu langsung digelandang oleh Satpol PP dan dituduh sebagai PSK yang sedang mencari mangsa.
Kita juga tidak mungkin lupa dengan peristiwa berdarah Mbah Priuk. Bentrok antara warga, Satpol PP dan didukung petugas kepolisian berakhir dengan 144 korban luka berat dan ringan, 69 korban berasal dari petugas Satpol PP, 10 korban petugas kepolisian, 65 korban dari warga sipil dan 3 orang meninggal dunia. Dampak lainnya ialah sekita 40 mobil milik Satpol PP dan 30 unit mobil polisi dan belasan motor dirusak dan dibakar massa. Selain itu terjadi penjarahan, kemacetan total dan kerugian sebagai dampak dari komflik yang mencapai miliaran rupiah. Peristiwa bentrok Satpol PP- Polisi dan warga di Mbah Priok ialah petanda bahwa pemerintah telah gagal membangun komunikasi dengan masyarakat dan mentradisikan jalan keluar cara kekerasan sebagai solusi. Berikut adalah tabel kekerasan dan kesewenang-wenangan Satpol PP terhadap masyarakat kecil di beberapa daerah yang terekam media, yaitu;[17]


No
Kekerasan
Korban
Lokasi
Peristiwa
Sumber
1.
Kekerasan Satpol PP Terhadap masyarakat di Koja
144 korban luka berat dan ringan, (69 Satpol PP, 10 kepolisian, 65 warga sipil), 3 orang tewas
Jakarta
Ratusan Polisi  dan Satpol PP mendatangi Kawasan Pemakaman Mbah Priok. Ratusan massa Koja menghadang dengan berbagai  alat-alat seadanya seperti batu, pentungan, besi, sampai dengan pedang
berita.liputan6.com, pada 14 April 2010
2.
pemukulan dan penyitaan alat mengamen
Pengamen berjumlah 9 orang (2 perempuan dan 7 orang laki)
Yogyakarta
Sembilan pengamen di sekitar terminal Jombor kabupaten Sleman digaruk Satpol PP dan digelandang ke kantor Satpol PP
LBH Yogyakarta 2009
3.
Pengejaran Perempuan dan Pembiaran
Fifi
Tangerang
Fifi dan beberapa rekannya lari dikejar Satpol PP. Fifi yang sangat ketakutan akhirnya loncat ke sungai Cisadane dan meninggal
Majalah SUAR Komnas HAM, No. 1 tahun 2009
4.
Penertiban menyebabkan kematian
Ibu Somariyah dan Siti Khoiriyah
Surabaya
Satpol PP melakukan penertiban. Ibu Somariyah berjualan bakso karena panik dihadap Satpol akhirnya gerobaknya roboh dan kuah bakso menyirami anaknya Siti Khoriyah dan meninggal
Majalah SUAR Komnas HAM, No. 1 tahun 2009
5.
Penangkapan & pembu-angan ke hutan
11 pengamen dan anak jalanan
Mojokerto
Sebelas pengamen dan anak jalanan ditangkap dan dibuang di hutan jati Dawarbladong oleh Satpol PP.
Seputar Indonesia, 12 Pebruari 2008
6.
Penangkapan & pembu-angan ke hutan
20 gelandangan dan pengemis
Nganjuk
20 gelandangan dan pengemis berusia lanjut yang terjaring razia satuan polisi pamong praja di Nganjuk, Jawa Timur, Rabu (6/2). Setelah terkena razia, mereka bukannya dibawa ke panti rehabilitasi untuk dilatih, justru dibuang ke pinggir hutan di Desa Ketawang, Kecamatan Gondang.
Liputan6.com 07 Pebruari 2008
7.
Penggusuran dan pembakaran
Pedagang Rawasri
Jakarta
Pedagang digusur dengan paksa oleh satpol PP. Sebagian pedagang bertahan dan berjaga. Namun malam harinya kios mereka dibakar.
Kompas, 10 Pebruari 2008
8.
Menendang, memukuli dan merusak barang
Pedagang bunga pasar Barito
Jakarta
Satpol PP memaksa pedagang meninggalkan lokasi dengan  cara menendang, memukuli pedagang, melakukan perusakan terhadap kios-kios bunga dan ikan hias. Mereka juga melakukan pengrusakan terhadap aquarium, bunga-bunga dan beberapa harta benda lainnya seperti meja, kursi.
LBH Jakarta, 18 Januari 2008
9.
Penangkapan, penganiayaan, penceburan ke kali dan tewas
Waria
Jakarta
Elly dianiaya oleh seorang anggota Satpol PP di Taman Lawang, Jakarta Pusat. Waria lain ditangkap dan sebelumnya di lempari dengan batu. Elly dan dua orang temannya yang tertangkap langsung diceburkan ke sungai. Elly tenggelam, terbawa arus air dan tewas.
Jurnal Nasional, 10 Desember 2007
10
Penggusuran dan penikaman
PKL
Menado
Satpol PP menikam pedagang yang sedang diamankan petugas kepolisian saat bentrokan yang terjadi ketika penggusuran.
Metro TV Online, 8 Nov 07
11
Penggusuran dan bunuh diri
PKL
Menado
Merobohkan paksa lapak-lapak milik PKL. Mengambil paksa sisa-sisa lapak milik pedagang. Kekerasan ini  menimbulkan trauma mendalam pada salah satu korban hingga korban mencoba bunuh diri. 
Berita Makassar 27 Juni 07
12
Penangkapan dan pemukulan
PKL
Pontianak
Satpol PP sering menangkapi dan memukuli PKL sehingga para pedagang selalu takut dan was-was bertemu dengan satpol PP.
Pontianak Pos, 2 Mei 07
13
Pemukulan dan pembakaran alat usaha
Pedagang Jajanan
Pekanbaru
Petugas Satpol PP menyerang seorang pedagang jajanan di SD 08 Pekanbaru. Mereka menendang kompor minyak dan hampir membakar sepeda motor. Kekerasan tersebut dilakukan di depan anak-anak siswa SD.
Rioinfo.com 28 April 2007
14
Penganiayaan hingga tewas
Joki 3 in 1 di bawah umur
Jakarta
Irfan Maulana, salah satu dari puluhan remaja joki 3 in 1 di Jakarta, menyerahkan nyawanya ke tangan petugas Satpol PP. Saksi mata melihat ia tengah dipukuli saat ditangkap Satpol PP.
Tabloid Wanita Indonesia, 22-28 Jan 2007
15
Penamparan dan penggundul-an
Joki 3 in 1 perempuan
Jakarta
Sugiarti, seorang joki 3 in 1ditangkap dan digunduli petugas Satpol PP. Ia tertangkap beserta anaknya yang masih kecil. Anaknya dipaksa melihat ibunya yang sedang digunduli dan ditampar wajahnya.
Detik.com 14 Sept 06
16
Pemukulan dan penggundulan
Joki 3 in 1
Jakarta
Sugiarti, seorang joki 3 in 1 ditangkap dan digunduli petugas Satpol PP. Ia tertangkap beserta anaknya yang masih kecil. Anaknya dipaksa melihat ibunya yang sedang digunduli dan ditampar wajahnya.
Detik.com 14 September 2006
17
Penganiayaan
Pedagang
Tanjung Pinang
Satpol PP menangkap Eddy, seorang pedagang yang terkena razia. Eddy sebenarnya hanya singgah sebentar dilokasi razia karena menunggu angkutan umum. Saat petugas akan menangkapnya ia berusaha menjelaskan bahwa ia tidak berdagang. Namun petugas malah menangkapnya dan membawanya ke kantor walikota. Sampai di sana 7 orang satpol PP menginterogasi dan memukulinya terus-menerus hingga patah kaki.
Detik.com 22 Maret 2004

Selain kasus-kasus di atas, berikut juga akan dikemukakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara dalam bentuk penggusuran terhadap masyarakat kecil dengan alasan pelanggaran peraturan daerah (Perda). Bentuk-bentuk kekerasan menandai bahwa pemerintah daerah masih bertindak secara sewenang-wenang dan tidak menghargai terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM masyarakat di daerah, berikut ialah tabel penggusuran tahun 2001-2008, yaitu :[18]


Tahun
Jumlah Kasus dan  Korban
Alasan Penggusuran
Keterangan
2001
45 kasus penggusuran pemukiman:
6.588 rumah dan 5 sekolah dihancurkan
6.774 KK dan 34.514 jiwa kehilangan tempat tinggal
19 org mati, 67 org terluka, 50 org sakit, 1000 org depresi dan 4.252 org kehilangan pekerjaan
Penegakan Perda 11/1988: pemukiman berada di jalur hijau, pemukiman berada di bantaran kali
Mencegah banjir
Lahan akan dijadikan lokasi bisnis

Penggusuran disertai dgn kekerasan & pembakaran yg melibatkan aparat pemda, preman, banpol, polisi dan TNI
Warga mendapat uang kerohiman sebesar Rp 25.000 -Rp 500.000 / KK
Warga membeli tanah, dapat ijin tinggal dan bayar retribusi pd aparat pemda
54 kasus penggusuran PKL:
sedikitnya 2.700 PKL kehilangan tempat usaha dan barang dagangan, dgn kerugian mencapai Rp 540 juta

Melanggar Perda 11/1988: berdagang di trotoar dan jalur hijau/taman
Penggusuran disertai  dgn kekerasan, perampasan dan penjarahan oleh aparat
Setiap hari, bulan dan tahun, PKL dipungut retribusi
-  Untuk ambil barang yg dirampas, PKL bayar Rp 40.000 -50.000
Penggarukan becak:
6000 jiwa kehilangan pekerjaan dan 3000 becak dirampas

Melanggar Perda 11/1988
Pemda keluarkan Rp 1,24 milyar utk gusur becak
Becak rampasan diperjualbelikan aparat
Untuk menebus becak yg dirampas, pemilik becak bayar ke pemda Rp 2 juta utk 7 becak
2002
26 kasus penggusuran pemukiman:
sedikitnya 4.908 rumah dihancurkan
18.732 jiwa kehilangan tempat tinggal; 15 org luka,11 org ditangkap dan ditahan
Melanggar Perda 11/1988
Lahan akan dijadikan lokasi usaha
Penggusuran disertai dgn kekerasan & pembakaran yg melibatkan aparat pemda, preman, banpol, polisi
Yg melawan dikriminalkan dan diadili
Penggusuran juga dilakukan dgn adu domba antar warga
Sebagian besar korban tak dapat ganti rugi, sebagian kecil terima Rp 200.000 - Rp 500,000/KK
20 kasus penggusuran pedagang kaki lima (PKL):
sedikitnya 7.770 lapak dan kios PKL dihancurkan

Melanggar Perda 11/1988: berjualan di trotoar, jalur hijau/taman

Penggusuran disertai dgn keke-rasan,perampasan dan penjarahan oleh aparat
Setiap hari, bulan dan tahun PKL dipungut retribusi
Untuk ambil barang yg dirampas, PKL bayar Rp 40.000 -50.000
591 kasus kebakaran dan pembakaran:
71% (424 kasus) pembakaran/kebakaran pemukiman kumuh
29% (168 kasus) pembakaran/kebakaran tempat usaha dan fasilitas publik, di antaranya 18  pasar tradisional, 12 fasilitas umum dan 6 fasilitas sosial
-
- Pembakaran adalah salah satu modus penggusuran pemukiman kumuh dan pasar tradisional. Ini ditandai oleh larangan untuk membangun kembali atau sulitnya pedagang masuk ke pasar yg sama setelah pasar berubah menjadi pasar modern
Operasi Yustisi: 826 terkena razia KTP DKI
Melanggar Perda no. 1/1996 tentang kependudukan
Kaum miskin sulit dapatkan KTP DKI
Yg terkena razia bayar denda Rp10.000 - 20.000
2003
15 kasus penggusuran pemukiman:
sedikitnya 7.280 KK kehilangan tempat tinggal
1 org mati
1 gadis, 13 th, diperkosa aparat
20 orang terluka
26 org ditangkap

Pembangunan proyek banjir kanal
Normalisasi kali
Lahan akan dipakai lokasi bisnis
Lahan akan dipakai perumnas
Menegakkan Perda 11/1988 tentang Ketertiban Umum
Sebagian besar tidak mendapat ganti rugi. Sebagian kecil terima Rp 250.000/kk
Penggusuran disertai dgn kekerasan, penjarahan dan pembakaran yg libatkan aparat pemda,banpol, polisi, TNI dan preman
Warga sdh membeli tanah pd pengelola dan pemerintah setempat
2006
146 kasus penggusuran, dengan korban sedikitnya 42.498 orang, yang terdiri dari 34,9% pedagang kaki lima PKL), 33,6% pedagang pasar tradisional dan pemilik rumah tinggal, 22,6% warga miskin yang tinggal di kawasan informal, 8,9% yang dituduh sebagai pekerja seks
- Untuk proyek infrastruktur (reklamasi pantai, pembangunan jalan tol, banjir kanal timur, kereta api jalur ganda, busway) dan normalisasi kali
- Menegakkan Perda 11/1988 tentang Ketertiban Umum
- Peremajaan pasar tradisional
Penggusuran dilakukan dengan kekerasan, dalam bentuk: penangkapan, perampasan dan penghancuran barang, teror/intimidasi, pemukulan, dll. 
2007
99 kasus penggusuran yang membawa korban sedikitnya 45.345 orang, terdiri dari kelompok miskin dan pekerja sektor informal  (PKL, pedagang pasar tradisional, pengasong, pengamen, joki 3 in 1, dll)
- Peremajaan pasar tradisional Inpres menjadi pasar modern komersial

- Penegakan Perda 11/1988 tentang Ketertiban Umum
Penggusuran lebih banyak dilakukan dengan kekerasan, yang berdampak pada adanya korban meninggal
Januari – 14 Februari 2008
17 kasus dengan korban sedikitnya 5.704 orang, terdiri dari  kelompok miskin dan pekerja sektor informal
- Pengembalian fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau (RTH)

- Penegakan Perda 11/1988 dan Perda 8/2007 tentang Ketertiban Umum
Penggusuran dilakukan dengan kekerasan, dalam bentuk pembakaran, pemukulan, intimidasi, yang menimbulkan korban luka

D. Dimensi Pelanggaran HAM Satpol PP

Membaca terhadap berbagai kasus kekerasan, kesewenang-wenangan dan penggusuran di atas, dimensi pelanggaran HAM yang dilakukan Satpol PP dapat diklasifikasikan menjadi dua, pertama, pelanggaran HAM yang berdimensi sipil dan politik . Kedua, pelanggaran HAM berdimensi hak ekonomi, sosial dan budaya. Tindakan Satpol PP seperti  pemukulan, penyitaan alat mengamen, pengejaran Satpol PP dan pembiaran terbunuh, penangkapan dan pembuangan ke hutan, penendangan, pemukulan, penganiayaan, penceburan ke kali hingga tewas, penikaman, penganiayaan hingga tewas, intimidasi, penamparan dan penggundulan, merupakan pelanggaran HAM yang berdimensi hak sipil dan politik. Sedangkan tindakan Satpol PP seperti penertiban yang menyebabkan kematian, penggusuran yang disertai pembakaran, pengrusakan barang dagangan orang-orang kecil, tindakan bunuh diri masyarakat sebagai dampak penggusuran Satpol PP, ialah pelanggaran HAM berdimensi hak ekonomi, sosial dan budaya.
Dimensi pelanggaran hak sipil dan politik, beberapa instrumen HAM mengatur. Pada Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, ……. adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Pada ayat 2 berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pasal 28 G ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Dalam ketentuan ini sangat tegas dinyatakan bahwa hak untuk tidak disiksa merupakan hak setiap orang yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapaun (non derogable rights), demikian juga mereka harus dilindungi dari tindakan-tindakan yang diskriminatif dan merendahkan derajat martabat manusia.
Jaminan serupa juga diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Pada Pasal 4 dinyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, ……  adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Pada Pasal 33 ayat 1 dikatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Pada Pasal 34 juga diungkapkan bahwa “Setiap orang, tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang”. Tindakan Satpol dalam beberapa kasus di atas sudah dapat dikategorikan pelanggaran HAM sebagaimana dalam substansi materi di atas.
Tindakan Satpol PP yang secara sewenang-wenang menghancurkan gerobak para pedagang kaki lima juga melanggar HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi “Tiada suatu pelanggaran atau suatu kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah”. Bahkan ketika melakukan operasi dilapangan, Satpol PP seringkali tidak mengedepankan prosedural dan ketentuan hukum yang berlaku. Satpol biasanya langsung menghancurkan dan mengangkut lapak-lapak yang ada sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap para pedagang. Tindakan Satpol PP ini setidaknya melanggar ketentuan Pasal 36 ayat 2 yang berbunyi “Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dengan secara melawan hukum”.
Dalam UU No. 11 tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik juga menegaskan terhadap pelanggaran Satpol PP. Pada Pasal 7 berbunyi “Tidak seorangpun dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat…”. Pada Pasal 19 ayat 1 ditengaskan “Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur..”. Pasal  9 ayat 4 dikatakan “Siapa pun yang dirampas kemerdekaannya dengan cara penangkapan atau penahanan, mempunyai hak untuk disidangkan di depan pengadilan, agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tersebut tidak sah menurut hukum”. Pasal 10 ayat 1 dikatakan bahwa Setiap orang yang dirampas kemerdekaannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia tersebut.
Satpol PP juga terindikasi melakukan pelanggaran HAM dimenasi hak ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana diatur dalam instrumen HAM di Indonesia. Pada Pasal 28 A UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 G ayat 1 berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pada 28 H ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal. Sedangkan pada ayat 4 dikatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Jelas Satpol PP melanggar ketentuan ini.
Demikian juga tindakan Satpol PP melanggar ketentuan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Pada Pasal 9 ayat 1 dikatakan bahwa etiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pada ayat 2 dikatakan juga bahwa setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Pasal 30 juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Tindakan Satpol PP yang menghancurkan lapak-lapak pedagang kaki lima, tindakan Satpol PP yang membuat resah orang-orang kecil karena selalu mempraktekkan kekerasan dan intimidasi jelas dalam konteks ini ialah terkategori sebagai pelanggaran HAM.
Pelanggaran HAM Satpol PP juga dipertegas oleh UU No. 11 tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pada Pasal 11 ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk kelayakan pangan, sandang dan papan, dan perbaikan kondisi hidup yang terus menerus. Negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hak tersebut. Demikian juga pada ayat 2 dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari kelaparan. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kelayakan hidup dan dibebaskan dari kelaparan. Tindakan Satpol PP dengan merusak barang-barang pedagang kaki lima, jelas akan mendorong pada pemiskinan dan pemelaratan pendapatan masyarakat.
Pada Pasal 6 ayat 1 juga dikatakan bahwa negara harus mengakui hak atas pekerjaan, yang mencakup hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui mekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak tersebut. Dalam konteks ini tindakan Satpol PP yang menegakkan peraturan daerah (Perda) jelas merupakan pembatasan terhadap hak atas pekerjaan yang dipilih secara bebas oleh masyarakat. Pembatasan yang dilakukan oleh Satpol PP juga memberikan kesejahteraan pada masyarakat padahal dalam aturan ini pembatasan boleh dilakukan bila berdasarkan terhadap ketentuan hukum yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat (Pasal 4). Tindakan Satpol PP juga telah mendorong pada pelemahan akses penikmatan standar tertinggi dalam hal kesehatan fisik dan mental masyarakat (Pasal 12).
Dengan berbagai dimensi pelanggaran HAM oleh Satpol PP dan pemerintahan daerah di atas, maka semestinya masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM melapor kepada Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Demikian juga, korban kekerasan bisa melaporkan kepada Komite tingkat internasional, dalam konteks pelanggaran HAM berdimensi sipil dan politik, korban pelanggaran HAM bisa melaporkan kepada Komite Hak Asasi Manusia (Human Rights Committee), sedangkan dalam konteks pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya, korban bisa melaporkan pelanggaran HAM kepada Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Commette for Economic, Social dan Cultural Rights).[19]

E. Penutup                   

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pasca jatuhnya rezim Orde Baru yang sentralistik dan dipenuhi dengan berbagai pelanggaran HAM, terjadi perubahan sistem yang cukup radikal. Pasca Orde Baru dibuat sistem otonomi daerah yang berdampak pada penguatan eksistensi Satpol PP. Namun demikian, sepanjang era reformasi Satpol PP mendapatkan gugatan dari masyarakat karena selalu mengedapankan metode kekerasan dan kesewenang-wenangan. Satpol PP terindikasi melakukukan pelanggaran HAM. Secara umum konsepsi otonomi daerah pasca jatuhya rezim Orde Baru ialah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur pemerintahan daerah, hanya beberapa hal yang tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah ialah terkait politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Secara umum kewenangannya meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, dan beberapa lainnya.
Dalam rangka tanggungjawab tersebut diperkuatlah eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas untuk membantu kepala daerah untuk menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Eksistensi Satpol PP berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 6 tahun 2010 di atas sangatlah kuat. Bahkan mulai tahun 2010, melalui Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 26 tahun 2010, anggota Satpol PP dipersenjatai. Penguatan terhadap wewenang dan posisi Satpol PP tidak terlepas dari paradigma pemerintah bahwa Satpol PP sangat dibutuhkan untuk menjaga dan menegakkan Perda yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah. Tetapi, dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP telah melakukan pelanggaran HAM, yang secara definitif diartikan sebagai  suatu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia, baik disebabkan karena perbuatan negara sendiri (act of commision) dan ataupun oleh karena kelalaiannya sendiri (act of ommission).
Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan Satpol sangat bervariatif, diantaranya pemukulan dan penyitaan alat mengamen anak jalanan, penertiban yang menyebabkan kematian, penangkapan pengamen dan dibuang ke hutan, penggusuran dan pembakaran, menendang, memukul dan merusak barang dagangan, penganiyaan dan penceburan ke kali, penamparan dan pengundulan, penikaman dan banyak variasi lainnya. Sepanjang era reformasi tindakan sewenang-wenang Satpol PP terjadi meluas di berbagai daerah, dan yang menjadi korban rata-rata orang-orang kecil. Secara umum tindakan Satpol PP telah terkatagorikan sebagai  pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 11 tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan UU No. 12 tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik. Pelanggaran HAM Satpol PP dimensinya ada dua meliputi pelanggaran HAM dimensi hak sipil dan politik dan pelanggaran HAM imensi hak ekonomi, sosial dan budaya. Otonomi daerah dan eksistensi Satpol PP dalam konteks ini, masih belum mematuhi dan menegakkan terhadap instrumen-instrumen hukum HAM yang keberadaannya telah dijamin secara nasional dan telah diakui secara universal dan internasional.




DAFTAR PUSTAKA :

Buku-Buku :
Asplund,  Knut D., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Ed), Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008
Assiddiqie, Jimly, Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkmah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
Alkostar, Artidjo, Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban,  PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004
Arendt, Hannah, Eichmann in Jarussalem : A Report on the Banalitiy of Evil, Penguin, New York, 1994
El-Muhtaj, Majda, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005
Darmaputra, Rizal, Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan, IDSPS Press, Jakarta, 2009
Duverger, Maurice, Sosiologi Politik, Rajawali Press, Jakarta, 1998
Donnely, Jack, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornel University Press, Ithaca and London, 2003
Lay, Cornelis dan Pratikno, Komnas HAM 1998-2001 : Pergulatan dalam Transisi Politik, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2002
Marzuki, Suparman, Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Bahan Bacaan Mata Kuliah HAM, Program Magister Ilmu Hukum UII tahun 2010, tanpa halaman
Nowak, Manfred, Pengantar pada Rezim HAM Internasional, Pustaka Hak Asasi Manusia Wallenberg Institute, 2003
Prasetyo,  Eko, dkk, Buku Ajar Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008
Prasetyohadi dan Savitri Wisnuwadhani (Ed), Penegakan Hak Asasi Manusia dalam 10 Tahun Reformasi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
Rahardjo, Satjipto, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1996
Riyadi, Eko (Ed.), Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia : Kajian Multi Perspektif, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007
Soekanto, Soerjono, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1988
Soekanto, Soerjono, Pengantar Sosiologi Hukum, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1977
Stepan, Alfred, Militer dan Demokrasi : Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara Latin, Pustaka Utama Grafitti, Jakarta, 1996
Steiner, Henry J. and Philp Alston, International Human Rights In Context (Law, Politics, Morals), Oxford University Press Book, New York, 2000
Thaib, Dahlan,  Ketatanegaraan Indonesia : Perspektif Konstitisional, Total Media, Yogyakarta, 2009
Wignjosoebroto, Soetandyo, Toleransi dan Keragaman : Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Surabaya dan The Asia Foundation, Surabaya, 2003


Jurnal dan Majalah :
- Jurnal Otontomi Daerah Vol/I, No. 3, Mei 2000
- Jurnal Demokrasi, Vol, II, No. 6, Desember 2004
- Majalah Komnas HAM : SUAR Warkat  Warta, No. 1 tahun 2009
- Jurnal Magister Hukum No. 1 Vol. 1 Januari 2005, Universitas Islam Indonesia


Website :
-http://bataviase.co.id/node/177153, diakses pada 1 September 2010, jam 10. 00


Makalah:
- Sri Hastuti, Komnas HAM dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, materi dalam bedah disertasi yang deselenggarakan oleh PSH FH UII
- Abdul Kholiq, Sistem Perlindungan HAM di Indonesia, bahan kuliah Program Magister Hukum UII, pada 2010
- Sri Palupi, Problem dan Tantangan dalam Akses Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, makalah dalam Lokakarya Nasional Komnas HAM “Sepuluh Tahun Reformasi: Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia”, Hotel Borobudur, Jakarta 9 Juli 200


[1]  Alfred Stepan, Militer dan Demokrasi : Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara Latin, Pustaka Utama Grafitti, Jakarta, 1996, hlm 13-14
[2] Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia : Perspektif Konstitisional, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 60
[3] Ibid
[4]   Lihat Pasal 1 ayat 2, 3, 5, 6, 7 dan 8 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
[5][5] Tri Ratnawati, Desentralisasi dan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, dalam Jurnal Otontomi Daerah Vol/I, No. 3, Mei 2000, hlm 23
[6] Paramita Iswari, Desentralisasi : Legitimasi Eksploitasi Kekayaan Alam Daerah, dalam Jurnal Demokrasi, Vol, II, No. 6, Desember 2004, hlm 29
[7]  Lihat di http://bataviase.co.id/node/177153, diakses pada 1 September 2010, jam 10. 00
[8] Lihat majalah Komnas HAM : SUAR Warkat  Warta, No. 1 tahun 2009, hlm 29-31
[9] Artidjo Alkostar, Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004, hlm 54
[10] Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornel University Press, Ithaca and London, 2003, hlm 7-12
[11] Soetandyo Wignjosoebroto, Hak-Hak Asasi Manusia : Konsep Dasar dan Pengertiannya Yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya, dalam Toleransi dan Keragaman : Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Surabaya dan The Asia Foundation, Surabaya, 2003, hlm 4
[12] Sri Hastuti, Komnas HAM dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, materi makalah dalam bedah disertasi yang deselenggarakan oleh PSH FH UII, hlm 14
[13] William Chang, HAM dan KAM di Indonesia, edisi 9 Desember 2004, dalam Majda El-Muhtaj, HAM dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 48-49
[14] Abdul Kholiq, Sistem Perlindungan HAM di Indonesia, bahan kuliah Program Magister Hukum UII, pada 2010
[15] Eko Prasetyo, dkk, Buku Ajar Hak Asasi Manusia, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, hlm 27
[16] Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Ed), Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm 69
[17] Sri Palupi, Problem dan Tantangan dalam Akses Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, makalah dalam Lokakarya Nasional Komnas HAM “Sepuluh Tahun Reformasi: Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia”, Hotel Borobudur, Jakarta 9 Juli 2008, hlm 9-10
[18] Ibid, hlm 11-13
[19] Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Ed), Hukum Hak…op.cit, hlm 191-212, lihat juga Eko Prasetyo, dkk, Buku Ajar… op.cit, hlm 90-93

Tidak ada komentar: