Senin, 11 April 2011

Perlindungan dan Hak Anak-Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

... M. Syafi'ie

A.  Pengantar
Kita sudah terbiasa melihat anak-anak bermain, tertawa dan menikmati masa-masa indahnya sebagai seorang anak. Tapi tidak sedikit juga kita melihat anak-anak yang kumuh, keras, dan suka berkelahi. Situasi dan kondisi sosial sangat berpengaruh terhadap kejiwaan dan prilaku seorang anak. Apalagi saat ini, modernisasi yang berlangsung sangat cepat, pendidikan yang mahal, media elektronik yang terakses tanpa batas dan pengawasan orang tua yang minim karena sibuk bekerja berdampak sangat serius terhadap anak. Mereka gampang marah, memukul, bahkan diantara mereka sudah berani bersetubuh dan membunuh.
Dalam situasi dan kondisi yang abnormal itulah, anak-anak seringkali harus menghadapi kasus hukum karena perbuatannya. Mereka disangka, didakwa bahkan tidak sedikit dari mereka yang dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana. UNICEF menyatakan pada tahun 2000, ada 11. 344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, dan sebagian besar dari anak-anak itu ditahan.[1] Data Bapas tahun 2004-2005 menyebutkan bahwa sekitar 4.277 anak berusia di bawah 16 tahun menjalani proses pengadilan, sekitar 13.242 anak anak  berusia 16-18 tahun  dipenjara, sekitar 80% kasus anak yang  ditangani di kepolisian diteruskan ke dalam proses peradilan formal yang     80% kasusnya ialah kejahatan ringan (petty crimes).[2] Data ini menegaskan bahwa tidak sedikit dari anak-anak yang dipidana dan mempunyai masalah hukum.
Maraknya kasus hukum yang menimpa anak-anak di Indonesia, bukan berarti mereka sama seperti orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman. Prilaku ironi anak-anak disebabkan lebih banyak disebabkan lingkungan sosial, keluarga dan gagalnya tanggungjawab negara untuk memenuhi hak-hak mereka. Posisi anak-anak dalam instrumen HAM nasional dan internasional ditempatkan sebagai kelompok rentan yang harus diberlakukan istimewa, mempunyai hak-hak istimewa dan negara mempunyai tanggungjawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut.[3]
Salah satu hak istimewa anak-anak ialah ketika bermasalah dengan hukum. Anak-anak dalam penanganan kasus hukumnya harus diberlakukan berbeda dengan orang-orang dewasa. Pada Pasal 42 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan ditegaskan bahwa dalam kasus pidana anak-anak, penyidik wajib memeriksa tersangka dengan suasana kekeluargaan, penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan dan saran dari pembimbing kemasyarakatan bahkan apabila perlu dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya., serta masih banyak hak-hak anak lainnya.
Perlakuan istimewa terhadap anak yang bermasalah dengan hukum telah dijamin dalam instrumen-instrumen hukum HAM nasional dan internasional, baik UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan atau instrumen hukum HAM  internasional seperti Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (Beijing Rules) dan Pedoman PBB dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak (The Riyadh Guidelines). Namun, sampai saat ini, pelanggaran hak anak yang bermasalah dengan hukum masih berlangsung. Penanganan terhadap anak-anak bermasalah dengan hukum tidak jauh berbeda dengan penanganan kasus yang dihadapi orang dewasa.
Tulisan ini hendak menjawab, pertama, bagaimanakah perlindungan dan hak-hak anak  yang berkonflik dengan hukum dalam instrumen-instrumen hukum HAM nasional dan internasional?. Kedua, bagaimanakah praktek penanganan kasus anak-anak yang bermasalah dengan hukum dan bertentangan dengan instrumen hukum tentang hak anak di Indonesia?, Ketiga, bagaimanakah mikanisme restoratif justice yang harapannya menjadi peradilan anak alternatif di masa depan?.
B. Pengertian Anak Bermasalah Dengan Hukum
Definisi anak dalam instrumen-instrumen hukum nasional berbeda-beda batasannya. Dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, batas umur anak antara umur 8 tahun dan tidak sampai umur 18 tahun. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang disebut anak-anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. UU No. 1 tahun 1947 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, sedangkan dalam KUH Perdata, laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun penuh tidak boleh melakukan perkawinan. Batasan dalam UU Perkawinan dan KUH Perdata berarti umurnya masih belum dewasa. Secara umum, anak-anak didefinisikan sebagai seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.[4]
Sedangkan dimensi “bermasalah dengan hukum” berarti adanya tindakan-tindakan anak-anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak yang bermasalah dengan hukum berarti anak-anak yang masih belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah. Umumnya, anak-anak yang bermasalah dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum,[5] atau seseorang anak yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum.[6]

C. Perlindungan dan Hak-Hak Anak Bermasalah Dengan Hukum
Secara umum perlindungan dan hak-hak anak dijamain oleh UUD 1945 pada Pasal 28 D ayat 2 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan dalam UUD 1945 ini memang tidak secara langsung memerintah terkait dengan anak-anak yang bermasalah dengan hukum, tetapi secara umum menegaskan perihal hak-hak dan perlindungan anak-anak. Ketentuan dalam UUD 1945 ini kemudian dipertegas dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal 58 ayat 1 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”.
Secara khusus perlindungan dan hak anak yang bermasalah dengan hukum secara material dijamin dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Pasal 66 ayat 1 berbunyi “Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”. Pada ayat 2 berbunyi “hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak”. Pada ayat 4 berbunyi “penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”. Pada ayat 5 berbunyi “setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya”. Pada ayat 6 berbunyi “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”, dan pada ayat  7 yang berbunyi “setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum”
Perlindungan dan hak-hak anak juga ditegaskan secara spesifik dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan anak. Pada poin menimbang dalam Undang-Undang ini disebutkan, untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, sehingga ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.[7]  Dalam konteks perlindungan anak, dibentuklah sidang khusus anak-anak. Anak-anak yang belum mencapai 8 tahun dan melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka boleh dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik. Penyidik mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan pembinaannya kepada pembinaan orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Penyidik juga berwenang merekomendasikan setelah memeriksa anak bermasalah dengan hukum untuk diserahkan kepada Departemen Sosial setelah mendapatkan pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.[8]
Pada Pasal 41 UU No. 3 tahun 1997 ditegaskan bahwa penyidik dalam kasus anak yang bermasalah dengan hukum ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri yang menegaskan bahwa penyidik tersebut telah berpengalaman sebagai penyidik dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Penyidik dalam memeriksa kasus anak-anak harus melakukannya dengan nuansa kekeluargaan, dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan bahkan jika perlu dapat meminta saran kepada ahli pendidikan, ahli kesehatan, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Penyidik juga harus merahasiakan terhadap proses penyidikan perkara  anak-anak tersebut.
Penahanan terhadap anak bermasalah juga harus mempertimbangkan kepentingan anak-anak dan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Selama dalam masa tahanan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap terpenuhi. Penahanan terhadap anak paling lama 15 hari, jika dibutuhkan lagi demi kepentingan pemeriksaan, bisa dilakukan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 hari, jika dalam penambahan waktu, hakim masih belum memutuskan maka anak yang bermasalah tersebut harus dikeluarkan.[9] Setiap anak yang  ditangkap dan ditahan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum, pejabat yang melakukan penangkapan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh mengenai hak memperoleh bantuan hukum, dan juga berhak untuk berhubungan langsung dengan penasehat hukum.[10]
Penuntutan terhadap anak bermasalah dengan hukum juga harus dilakukan oleh Penuntut Umum berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lainnya yang ditunjuk Jaksa Agung, dengan syarat para penuntut umum tersebut mempunyai pengalaman sebagai penuntut umum dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan mempunyai pemahaman terhadapa masalah anak.[11] Demikian juga hakimnya, syarat-syaratnya harus berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.[12] Demi kepentingan hak anak, dalam pemeriksaan di Sidang Pengadilan, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan, setelah sidang dibuka, persidangan tertutup untuk umum dan terdakwa didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.[13]
Perlindungan dan hak-hak yang bermasalah dengan hukum juga dikemukakan dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada Pasal 2 dikatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-HakAnak yang meliputi, non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.
Terkait perlindungan dan hak anak yang bermasalah dengan secara spesifik dikatakan pada Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi “setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”. Ayat 2 berbunyi “setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”. Ayat 3 berbunyi “penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.
Pasal 17 ayat 1 dan 2 juga ditegaskan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk, pertama, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Kedua, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Ketiga, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Keempat, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
Perlindungan khusus terkait anak yang bermasalah dengan hukum dinyatakan pada Pasal 64 ayat 1, 2 dan 3 yang meliputi, pertama,  perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Kedua,  perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. Ketiga, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. Keempat, penyediaan sarana dan prasarana khusus. Kelima, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Keenam, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Ketujuh,  pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. Kedelapan, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Kesembilan, perlindungan melalui upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Kesepuluh, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Kesebelas, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
Perlindungan dan hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum juga dijamin sangat serius dalam instrumen hukum HAM internasional. Konvensi hak anak (Convention on the Rights of child) pasal 37 menegaskan beberapa hal, pertama, tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hukuman mati, atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak boleh dikenakan pada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Kedua, tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum, dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Ketiga, Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya, dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik si anak yang bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan, dan anak berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaan khusus. Keempat, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen, dan tidak memihak, dan berhak untuk dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan perampasan kemerdekaan tersebut.
Pasal 40 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa hak setiap anak yang disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan perasaan anak akan martabat dan harga dirinya, yang memperkuat penghargaan anak pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, dan yang mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat. Dalam rangka untuk memenuhi hak-hak tersebut, harus dijamin, pertama, tak seorang anak pun dapat disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan. Kedua, dijamin tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum. Ketiga, dijamin untuk secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan jika dipandang layak, melalui orang tua atau wali anak yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan mengajukan pembelaannya. Keempat, dijamin memperoleh keputusan atas masalah tersebut tanpa ditunda-tunda oleh pejabat atau lembaga pengadilan yang berwenang, independen, dan tidak memihak dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan hukum, dengan kehadiran penasihat hukum atau bantuan lain yang layak. Kelima, dijamin untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan; untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan, dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan anak dalam kondisi kesetaraan. Keenam, dijaminjika dianggap telah melanggar hukum pidana, anak berhak agar keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketujuh,  dijamin untuk memperoleh bantuan cuma-cuma dari seorang penerjemah apabila anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan. Kedelapan, dijamin untuk dihormati sepenuhnya kehidupan pribadinya dalam semua tahap proses pengadilan.
Dalam konvensi juga ditegaskan bahwa negara harus berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana, dan khususnya, pertama, menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia di bawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana. Kedua,  bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh jalur hukum, dengan syarat bahwa HAM dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya dihormati.
Pada Pasal 40 ayat 4 Konvensi ini juga menegaskan bahwa berbagai penyelesaian perkara seperti pemeliharaan, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan; pemberian nasihat, masa percobaan, pemeliharaan anak, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan, dan alternatif-alternatif lain di luar memasukkan anak ke dalam lembaga perawatan harus disediakan guna menjamin anak-anak ditangani dengan cara yang layak bagi kesejahteraan mereka, dan sebanding baik dengan keadaan mereka, maupun dengan pelanggaran yang dilakukan.
Perlindungan dan hak anak yang bermasalah dengan hukum juga diatur dalam Peraturan-Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Adiministrasi Peradilan Bagi Anak (Beijing Rules). Peraturan ini menegaskan beberapa hal, pertama, pada saat penangkapan, orang tua harus segera diberitahu tentang penangkapan, dan pejabat yang berwenang tanpa penundaan mempertimbangkan isu pembebasan sehingga ada penghormatan terhadap status hukum, memajukan kesejahteraan dan menghindarkan kerugian.[14] Kedua, para penegak hukum harus mempertimbangkan penanganan anak-anak yang bermasalah lewat jalur di luar pengadilan.[15] Ketiga,  agar dilakukan pendidikan dan pelatihan khusus bagi Polisi-Polisi yang bertugas pencegahan kejahatan remaja.[16] Keempat, penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan diganti dengan langkah-langkah alternatif seperti pengawasan secara dekat, perawatan intensif atau penempatan pada sebuah keluarga atau suatu tempat atau rumah pendidikan.[17] Kelima, proses peradilan harus kondusif bagi kepentingan anak-anak dan dilaksanakan dalam suasana pengertian yang memungkin anak-anak terlibat di dalamnya.[18] Keenam, selama proses peradilan anak-anak yang bermasalah dengan hukum berhak mewakilkan seorang penasehat hukum, berhak atas bantuan hukum bebas biaya, dan orang tua atau walinya berhak untuk ikut serta dalam proses peradilan.[19] Ketujuh, sebelum vonis dijatuhkan, latar belakang dan keadaan anak harus diselidiki secara benar.[20]
Perlindungan dan hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum juga diatur dalam Pedoman PBB Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak (Pedoman Riyadh)/United Nation Guidelines for Prevention of Juvenile Deliquency (The Riyadh Guidelines). Dalam pedoman ini dinyatakan bahwa pencegahan tindakan pidana anak (remaja) merupakan bagian utama dalam masyarakat pencegahan kejahatan. Melalui keterikatan terhadap kegiatan-kegiatan yang memenuhi hukum, berguna bagi masyarakat dan menerapkan orientasi kemanusiaan terhadap masyarakat maupun pandangan hidup, kaum muda dapat mengembangkan prilaku non kriminalnya.
Rencana pencegahan secara menyeluruh agar diatur  pada setiap tingkat pemerintahan yang memuat meliputi, pertama, adanya analisa mendalam terhadap masalah-masalah dan daftar rinci program, pelayanan, fasilitas dan sumber-sumber daya yang tersedia. Kedua, adanya perumusan sempurna tanggungjawab badan-badan yang memenuhi persyaratan, institusi-institusi dan petugas-petugas yang terlibat dalam upaya-upaya pencegahan. Ketiga, adanya mikanisme koordinasi yang memadai diantara badan pemerintah dan non pemerintah. Keempat, adanya kebijakan, program dan strategi-strategi berdasarkan studi-studi perkiraan yang secara terus-menerus dimonitor dan dikaji secara cermat. Kelima, adanya metode-metode yang efektif mengurangi peluang untuk melakukan pidana. Keenam, adanya pelibatan masyarakat melalui pelayanan-pelayanan dan program-program menyeluruh. Ketujuh, adanya kerjasama antar disiplin ilmu antar berbagai elemen. Kedelapan, adanya partisipasi kaum muda dalam kebijakan-kebijakan dan proses-proses pencegahan tindak pidana. Kesembilan, adanya petugas-petugas spesialis pada semua tingkata.[21]

D. Praktek Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Indonesia
Pelanggaran tehadap anak yang bermasalah dengan hukum cukup banyak terjadi di Indonesia. Temuan terbaru tahun 2010 diungkap oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, dia menemukan penuturan memilukan ketika melakukan kunjungan ke rumah tahanan (rutan) di Ternate Maluku. Patrialis menemukan dua orang anak di bawah umur yang terluka parah akibat tindak kekerasan oknum polisi. Satu orang anak yang bernama Haekal Haddad tangannya patah karena digebukin oknum polisi, satu lagi yang bernama Syaiful Ibrahim, ada bekas tonjokan yang menonjol di kepalanya. Sewaktu digebukin, mata kedua anak itu ditutup. Keduanya dituduh mencuri brangkas tetapi tidak terbukti kemudian dialihkan pada pencurian komputer.[22]
Praktek pelanggaran hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum di Indonesia berlangsung di semua jenjang penegakan hukum. Pertama, penahanan dan pemeriksaan di kepolisian. Pada tahun 2005-2006, dari 17 anak yang bermasalah dengan hukum yang diadivokasi oleh lembaga SAMIN hanya 3 anak yang tidak  ditahan oleh penyidik. Alasan Penyidik mengacu pada Pasal 21 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka akan melarikan diri, mengulangi perbuatan serupa dan menghilangkan barang bukti. Padahal sudah ada jaminan dari pihak keluarga bahwa tersangka tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan hukum lagi.[23]
Pada tahap penahanan, terdapat dua hal yang menjadi persoalan yaitu, masa penahanan yang selalu dihabiskan dan penahanan anak yang dicampur dengan para tahanan dewasa. Masa penahanan anak di tingkat kepolisian hanya 20 hari dan bisa diperpanjang atas ijin penuntut umum selama 10 hari. Polisi selalu menyelesaikan masa tahanan anak dengan alasan penyidikan belum selesai. Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 37 ayat b Konvensi Tentang Hak Anak. Problem lainnya ialah dicampurnya tahanan anak-anak dengan tahanan orang dewasa. Salah satunya di Yogyakarta, kantor kepolisian di wilayah DIY masih belum menyediakan tahanan khusus untuk anak-anak.[24]
Pada tahap pemeriksaan anak yang bermasalah dengan hukum, pola dan teknik pemeriksaan yang dipakai masih sama dengan pola dan teknik pemeriksaan orang dewasa. Anak-anak masih sering dibentak-bentak, ditekan bahkan dipaksa mengakui sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh anak. Salah satu korban AGS (17 tahun) menuturkan “Setelah ditangkap, saya dibawa ke Polres oleh tim Buru Sergap, kemudian di ruangan itu saya dihajar, karena sempat tidak mau mengakui pencurian. Setelah itu, saya disuruh berguling kedepan hingga saya pingsan karena lemas. Setelah itu saya masih dipukul”. Tindakan Polisi ini jelas bertentangan dengan Pasal 42 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.[25]
Kasus pelanggaran hak anak juga terjadi di Polwiltabes Semarang, salah satunya pengalaman Wn tahun 1998. Wn ketika dalam proses pemeriksaan di kantor Polisi, ia tidak didampingi oleh petugas ataupun orang tuanya. Wn pernah pernah mendapatkan kekerasan dan pemukulan oleh petugas. Selama di tahanan, Wn disuruh “ngosek WC”  sehari dua kali dan mencuci kendaraan polisi, menyapu lantai, dan lain-lain. Wn dikasih makan 2 kali, dan dicampur dengan para tahanan dewasa. Pengalaman lainnya ialah dari Sn dan Nn tahun 2005, selama ditahanan kepolisian, keduanya dipukuli dan pernah di sundut rokok oleh seorang Polisi. Ketika Polisi menangani kasusnya, polisi membentak-bentak.[26]
Problem lainnya ialah pada saat penangkapan, Polisi seringkali tidak membawa surat penangkapan. Polisi baru memberikannya setelah anak ditangkap beberapa hari kemudian, tindakan ini biasa dilakukan kepada anak jalanan. Tindakan ini jelas bertentangan dengan Pasal 45 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Demikian juga pengadaan Ruang Penanganan Khusus/RPK”. Ruang ini ternyata hanya dipakai untuk anak dan perempuan yang menjadi korban tindak kejahatan, dan tidak menjadi unit yang menangani anak yang menjadi tersangka pelaku tindak pidana, sehingga anak-anak itu ditangani oleh unit manapun yang terkait dengan tuduhan perkara yang dilakukan oleh anak, seperti anak yang melakukan tindak pembunuhan akan ditangani oleh Unit Bunuh Culik, anak yang melakukan pencurian sepeda motor akan ditangani oleh Unit Curanmor, dan lainnya. Sangat sedikit tersangka anak yang ditangani oleh RPK Polwiltabes Semarang.[27]
Kedua, pelanggaran hak anak pada tahap Kejaksaan. Sn, seorang anak yang bermasalah dengan hukum Semarang menuturkan “Ketika saya sampai di kantor kejaksaan, saya dan Nn dibawa ke salah satu ruangan. Setelah itu masuk seorang dengan seragam coklat langsung memarahi dan memukul saya dan Nn berkali-kali. Orang-orang yang ada disitu pada diam semua, tidak ada yang berani menghentikannya”.[28] Problem serius di kejaksaan juga ialah, sangat jarang kejaksaan memilih opsi penyelesaian lewat jalur mengembalikan anak-anak kepada orang tua, wali atau orang tua asuh sebagaimana Pasa 24 UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak. Kejaksaan umumnya memilih jalan pemidanaan dan menuntut anak-anak bermasalah dengan hukum untuk dimasukkan ke penjara.
Ketiga, pelanggaran pada tahap persidangan. Persidangan terhadap anak-anak bermasalah dengan hukum rata-rata menggunakan acara persidangan biasa dan terasa sangat panjang, padahal dalam KUHAP Pasal 203, mengenal hukum acara persidangan singkat (APS). Persidangan yang sangat panjag berdampak buruk terhadap kejiwaan anak. Tekanan dan rasa takut selalu menghantui anak-anak dengan berbagai ancaman hukuman dalam persidangan. Setiap anak yang diajukan ke persidangan, minimal dihadapkan ke muka persidangan sebanyak 5 kali, dengan penundaan  satu minggu kemudian, sehingga proses sampai adanya keputusan pengadilan di tingkat pertama kurang lebih 5 minggu atau 35 hari.[29]
Depresi anak salah satunya diungkap oleh JNR (16 tahun) “… mbak, sidang saya berapa kali lagi?, saya  sudah bosan, pusing, sudah bolak-balik ditanya seperti kemarin. Apakah bisa putusannya dipercepat, biar tidak ditanya-tanya lagi”.[30] Kondisi persidangan seperti di atas, setidaknya bertentangan dengan Pasal 40 ayat 2 bagian b (ii). Problem lainnya ialah persidangan anak-anak rata-rata masih memakai hakim majelis, bukan hakim tunggal. Kondisi ini berlawanan dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kedua, eksistensi penelitian sosial BAPAS cenderung diabaikan oleh para hakim. Kebanyakan putusan hakim tidak sesuai dengan rekomendasi BAPAS. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 59 ayat 2 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.[31]
Keempat, pelanggaran hak anak pada tahap pemenjaraan dan pemidanaan. Setelah putusan hakim, anak-anak yang bermasalah dengan hukum dipenjarakan yang tempatnya dicampur dengan orang-orang dewasa. Dicampurnya narapidana anak-anak bersama narapidana orang dewasa berdampak pada kekerasan terhadap anak. TWY (14 tahun) bercerita “Saya ditempatkan satu kamar dengan 8 orang dewasa. Pernah sekali saya ditampar karena tidak sengaja menyenggol kaki tahanan sekamar saya, yang semuanya dewasa. Setelah itu saya jadi takut dan sangat berhati-hati ..”.[32] 
Selain itu, ketika menjadi narapidana, anak-anak juga rentan mendapatkan kekerasan dari oknum Sipir Lembaga Pemasyarakatan. YTF (16 tahun) menuturkan “… pertama kali saya masuk penjara, saya mendapatkan pukulan oleh tahanan lama dan juga tendangan dari petugas..”.[33] Kondisi ini jelas bertentangan dengan Pasal 60 ayat 1 dan 2 UU No. 3 tahun 1997. Problem lainnya, minimnya tanggungjawab pemerintah terhadap hak-hak anak di Indonesia berdampak sistemiknya pelanggaran hak anak di lembaga pemasyarakatan, mulai hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan bakat dan minat anak-anak, tempat bermain, lingkungan sosial anak, dan lainya. Pemerintah telah melanggar pasal 42 ayat 3 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

E. Restoratif Justice Sebagai Jalan Alternatif Penyelesaian Anak Bermasalah
Penyelesaian lewat mikanisme restoratif justice sangat penting dilakukan sebagai alternatif proses hukum formal yang selama ini terikat dengan problem pelanggaran hak anak, apalagi dalam beberapa instrumen nasional dan internasional sudah menegaskan penggunaan mikanisme jalur formal sebagai jalan keluar terakhir penyelesaian (ultimum remedium). PPB dalam beberapa instrumen internasional tentang anak telah menghimbau agar negara-negara pihak di dunia mengakui dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak anak melaui undang-undang maupun peraturan lainnya yang sesuai dengan asas-asas perlindungan terhadap hak-hak anak.
Instrumentasi UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebenarnya mempunyai tujuan mulia untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang bermasalah dengan hukum. Namun, Undang-Undang ini masih mempunyai problem serius, secara substantive Undang-Undang ini masih terikat pada KUHP dan hanya menyatakan Pasal 45- 47 KUHP saja yang dinyatakan tidak berlaku.  Secara juridis pasal-pasal lain di dalam KUHP tetap berlaku, antara lain ketentuan tentang pidana (Pasal 10-43), ketentuan tentang percobaan (Pasal 53 dan 54), tentang penyertaan (Pasal 55-56 dst.), tentang concursus, alasan penghapus pidana, alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana dan beberapa lainnya. Apalagi khusus dalam Buku II dan III KUHP juga masih berlaku untuk anak yang di dalamnya ada ketentuan tentang pengulangan (recidive). Sebagian besar ketentuan KUHP tetap berlaku karena ketentuan-ketentuan itu memang tidak diatur di dalam UU No. 3/1997.[34]
Kelemahan mendasar UU No. 3 tahun 1997 ialah tidak adanya pengaturan tentang diversi, padahal sistem diversi telah diakui di tegakkan dan diatur dalam sistem hukum pidana di beberapa negara internasional seperti  Belanda, Australia, Selandia Baru, berbagai negara bagian di Amerika Serikat dan Jepang. [35] Diversi ialah kebijakan para penegak hukum untuk mengalihkan penyelesaian jalur formal hukum menjadi penyelesaian yang non formal (musyawarah) dalam kasus anak. Diversi bisa dilakukan lewat kewenangan diskresi aparat penegak hukum (kewenangan meneruskan perkara atau menghentikan).[36] Diversi lewat diskresi dilakukan semata-mata untuk melindungi hak-hak anak yang selama ini mengalami stigmatisasi, kekerasan, dan berbagai pelanggaran hak anak lainnya ketika dalam proses penyelesaian mikanisme formal.
Konsepsi diversi sebenar sebenarnya mempunyai mikanisme sendiri dan telah dipraktekkan di Indonesia. Sebelum penjajahan terjadi, masyarakat Indonesia telah memiliki hukum adat yang penyelesaian perkaranya tidak membedakan antara perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Demikian juga diakui dalam hukum Islam, tidak hanya perkara biasa perkara berat dan dilakukan orang dewasa sekalipun seperti pembunuhan, apabila keluarga korban telah memaafkan pelaku kejahatan dan umumnya pelaku membayar uang pengganti (diyat) kepada keluarga korban, hukum qishasnya tidak dilanjutkan, hal ini sesuai dengan perintah Al-quran dalam Surat Al Baqarah ayat 178. Pemaafan lebih utama dalam Islam.[37]
Dalam konteks model penyelesaian perkara anak, Gordon Bazomore memperkenalkan tiga model peradilan anak, pertama, model pembinaan pelaku perorangan (individual treatment model). Kedua, model retributive (retributive model). Ketiga, model restorative (restorative model). Model pembinaan pelaku perorangan (individual treatment model) dan model retributive (retributive model) mempercayakan campur tangan peradilan anak dan menetapkan dengan pasti parameter-parameter kebijakan tentang peradilan anak. Model pembinaan pelaku perorangan, persidangan anak dilihat sebagai suatu agensi quasi kesejahteraan dengan mandat peradilan yang samara-samar, pembinaan dilandaskan pada cara medik terapeutik, tentang sebab-sebab timbulnya delinkuensi anak. Intervensi adalah sarana untuk mencoba meralat perilaku penyimpangan sosial lewat pemberian sanksi terhadap masalah personal seseorang dan kebutuhan pembinaan anak pelaku. Model pembinaan pelaku perorangan dirasakan kelemahannya karena tidak terjaminnya stigmatisasi, paternalistic, mahal, tidak memadai, dan jaminan hukumnya lemah serta diragukan intensitasnya.[38]
Krisis terhadap model-model penyelesaian hukum formal mendorong pada tuntutan untuk segera mereformasi peradilan anak. Peradilan diharapkan menerapkan model restoratif justice. Musa mengatakan, model peradilan anak restorative berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak, tidak akan efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar model peradilan restorative ini bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan system peradilan anak.
Model restorative justice, memandang perilaku delinkuensi anak adalah perilaku yang merugikan korban dan masyarakat, sehingga penyelesaian delinkuensi terfokus pada perbaikan kerugian korban dan penyembuhan luka masyarakat. Peradilan restorative tidak bersifat penderaan (punitive), fokusnya ialah perbaikan luka yang diderita oleh korban, pengakuan tegas pelaku dan konsiliasi serta rekonsiliasi dikalangan korban, pelaku dan masyarakat. Model peradilan restoratif juga mendorong pada perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara menghadapkan pelaku anak pada pertanggungjawaban atas perilakunya, korban yang biasanya dihalangi ikut berperan serta dalam proses peradilan kini diberi kesempatan untuk berperan serta di dalam proses penyelesaian.
Menurut Musa, tujuan akhir dari peradilan restorative diharapkan berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara; menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari; pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan Lapas; menghemat keuangan negara dan tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban. Mediator dalam restoratif justice dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya. Syarat utamanya ialah adanya pemulihan, pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara. Tidak ada paksaan, apabila pihak-pihak tidak menghendaki penyelesaian melalui lewat restoratif justice, maka proses peradilan baru dilaksanakan oleh para penegak hukum.[39]

F. Penutup
Dari uraian di atas dapat disimpulkan, perlindungan dan hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum cukup jelas diatur dalam beberapa instumen tentang hak anak. Instrumen hukum yang menjamin perlindungan dan hak anak level nasional meliputi UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No.  UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan instrumen pada internasional yang secara spesifik menjamin perlindungan dan hak anak yang bermasalah dengan hukum ialah Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of child), Peraturan-Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (Beijing Rules) dan Pedoman PBB dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak (The Riyadh Guidelines). Instrumen-instrumen tersebut menjamin bahwa penanganan anak yang bermasalah dengan hukum berbeda dengan penanganan kasus orang dewasa.
Perlindungan dan hak-hak anak yang telah dijamin secara serius dalam instrumen-instrumen hukum di atas, ternyata penegakan di lapangan masih terjadi pelanggaran hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum. Pelanggaran terhadap mereka berlangsung mulai tahap penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di kepolisian, pelanggaran hak juga terjadi ketika penuntutan di kejaksaan, tahap persidangan oleh majelis hakim dan ketika pemidanaan dan pemenjaraan. Anak-anak yang bermasalah dengan hukum, penahanan dan pemenjaraan mereka dicampur dengan orang-orang dewasa, diperiksa sama dengan pemeriksaan orang dewasa, ditampar, ditendang, dan lain sebagainya. Hak-hak anak terlanggar sangat serius pada semua tingkatan penyelesaian hukum di Indonesia.
Sistemiknya kasus pelanggaran hak anak dalam proses peradilan, mendorong tuntutan beberapa kalangan untuk memberlakukan mikanisme restoratif justice sebagai alternatif penyelesaian lewat peradilan. Restoratif justice penting diberlakukan untuk mengurangi jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan dipenjarakan.  Restoratif justice harapannya akan menghapuskan stigma dan mengembalikan anak-anak yang bermasalah dengan hukum menjadi manusia normal dan dapat berguna di masa depan. Anak-anak harus dilindungi dari penstigmaan lingkungan sosialnya. Model penyelesaian restoratif justice sejalan dengan ketentuan instrumen-instrumen hukum tentang hak anak, nasional dan internasional yang memerintahkan penyelesaian jalur formal sebagai jalan keluar terakhir penyelesaian (ultimum remedium).

Daftar Pustaka :
 Buku-Buku :
Asplund,  Knut D., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Ed), Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008
Alkostar, Artidjo, Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban,  PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004
Baihaqi, MIF, Anak Indonesia Teraniaya (Potret Buram Anak Bangsa), PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999
El-Muhtaj, Majda, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005
Donnely, Jack, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornel University Press, Ithaca and London, 2003
Marzuki, Suparman, Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Bahan Bacaan Mata Kuliah HAM, Program Magister Ilmu Hukum UII tahun 2010, tanpa halaman
Marzuki, Suparman, Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia di Era Reformasi (Studi Tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu), Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, 2010
Muchtar,  Fachuddin, Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang, Samin dan Yayasan SETARA, Yogyakarta, 2006
Nowak, Manfred, Pengantar pada Rezim HAM Internasional, Pustaka Hak Asasi Manusia Wallenberg Institute, 2003
Pitaloka, Rieke Diah, Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat, Galang Press, Yogyakarta, 2004
Purnianti dkk, Analisasi Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, UNICEF Indonesia, Tanpa Tahun
Prasetyo,  Eko, dkk, Buku Ajar Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008
Prasetyohadi dan Savitri Wisnuwadhani (Ed), Penegakan Hak Asasi Manusia dalam 10 Tahun Reformasi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008
Riyadi, Eko (Ed.), Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia : Kajian Multi Perspektif, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007
Soeady, Sholeh dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlidungan Anak, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001
Thamrin, M. Irsyad dan M. Farid, Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal, LBH Yogyakarta dan Tifa Foundation, Yogyakarta, 2010
Wardaya, Baskara T, Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia, Penerbit Elsam, Jakarta, 2007
Website dan Media :
 -http://www.docstoc.com/.../ANAK-YANG-BERKONFLIK-DENGAN-HUKUM, diakses pada 1 Oktober 2010, pada jam 10. 00 WIB
-http://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa, diakses tanggal 1 Oktober 2010, jam 05. 39
-http://www.docstoc.com/docs/.../penyelesaian-sengketa-alternatif-makalah,diakses pada 4 Oktober 2010,  jam 09. 27.
-Harian Nasional Ripublika, Sabtu, 2 Oktober 2010



[1] Purnianti dkk, Analisasi Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, UNICEF Indonesia, Tanpa Tahun
[2] Lihat di http://www.docstoc.com/.../ANAK-YANG-BERKONFLIK-DENGAN-HUKUM, diakses pada 1 Oktober 2010, pada jam 10. 00 WIB
[3]  Dalam instrumen internasional kelompok rentan itu meliputi, refugees, internally displaced persons (IDPS), national minorities,  migrant workers,  indigenous peoples,  children; dan  women. Sedangkan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Indonesia dalam penjelasannya disebutkan bahwa kelompok rentan itu meliputi orang lanjut usia, anakanak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.
[4] Lihat di http://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa, diakses tanggal 1 Oktober 2010, jam 05. 39
[5] Mohammad Farid, Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum Sesuai dengan Standar Internasional, dalam Fachuddin Muchtar, Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang, Samin dan Yayasan SETARA, Yogyakarta, 2006, hlm 130
[6] Lihat Peraturan-Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (Beijing Rules), pada bagian 2 tentang Ruang Lingkup Peraturan dan definisi-definisi yang digunakan
[7] Lihat poin menimbang b, UU No. 3 tahun 1997
[8] Lihat Pasal 5
[9] Lihat Pasal 45, 46, 47, dan 48.
[10] Lihat Pasal 51
[11] Lihat Pasal 53
[12] Lihat Pasal 9
[13] Lihat Pasal 57
[14] Peraturan-Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (Beijing Rules), pada Bagian Kedua : Pengusutan dan Penuntutan
[15] Ibid, tentang Pengalihan
[16] Ibid, tentang Spesialisasi di Dalam Kepolisian
[17] Ibid, tentang Penahanan Sebelum Pengadilan
[18] Ibid, tentang Pihak berwenang secara Hukum Untuk Memutuskan Vonis
[19] Ibid, tentang Penasehat Hukum, Orang Tua dan Wali
[20] Ibid, tentang Laporan-Laporan Pemeriksaan Sosial
[21] Lihat United Nation Guidelines for Prevention of Juvenile Deliquency (The Riyadh Guidelines), pada Pencegahan Umum.
[22] Baca Harian Nasional Ripublika, Sabtu, 2 Oktober 2010, hlm 3
[23] Fathuddin Muchtar, Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta (Periode  Januari 2005- April 2006), dalam Fachuddin Muchtar, Situasi Anakop. cit, hlm hlm 8
[24] Ibid
[25] Ibid
[26] Hening Budiyawati, dkk, Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Wilayah Semarang, Ibid, hlm 20-21
[27] Ibid, hlm 20
[28] Ibid, hlm 22
[29] Fathuddin Muchtar, Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta (Periode  Januari 2005- April 2006), dalam Fachuddin Muchtar, Situasi Anak… op. cit, hlm hlm 12
[30] Ibid
[31] Ibid, hlm 13
[32] Ibid, hlm 14
[33] Ibid
[34] M, Musa, Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak di Indonesia, dalam http://www.legalitas.org/content/peradilan-restoratif-suatu-pemikiran-alternatif-system-peradilan-anak-indonesia, diakses pada 1 septemberi 2010, jam 19. 00 WIB
[35] Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa mendatang, lihat di http://eprints.undip.ac.id/336/
[36] Diversi Sebagai Upaya Penyelesaian Terhadap Anak yang Berhadapan dengang Hukum, lihat di http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17751/3/Chapter%20II.pdf, diakses pada 4 Oktober 2010, jam 08. 17
[38] M, Musa, Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran… op. cit, hlm 7
[39] Ibid, lihat juga Adrianus Meliala, Penyelesaian Sengketa Alternatif  : Posisi dan Potensinya di Indonesia, di http://www.docstoc.com/docs/.../penyelesaian-sengketa-alternatif-makalah, diakses pada 4 Oktober 2010,  jam 09. 27.

Tidak ada komentar: