Senin, 11 April 2011

Perlindungan dan Hak Saksi Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

... M. Syafi' ie

A. Pengantar
Perlindungan saksi masih menghadapi masalah besar dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Posisi saksi masih ditempatkan sebagai bagian dari salah satu alat bukti di peradilan. Mereka dihadirkan semata-mata untuk memberikan kesaksian sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Kejaksaan. Posisi mereka seringkali terancam karena kesaksiannya, baik ancaman dari pihak terdakwa  ataupun dari pihak korban dengan berbagai jejaring sosialnya.
Keberadaan saksi dalam perkara biasa yang terlihat sudah terancam karena tidak memadainya perlindungan, posisinya mereka kembali sangat terancam ketika berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Kita tahu, dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang harus dihadapi saksi adalah pemerintah dengan berbagai aparatnya, terutama tentara dan polisi negara. Kekuatan yang dihadapi saksi sangat besar karena pemerintah dan aparat adalah pemegang modal dan represi. Posisi saksi akan sangat problem dan tragis. Problem, karena saksi pasti berfikir soal keamanan, suap dan kondisi keluarganya. Tragis, karena saksi pasti ditekan dan ditakuti-takuti oleh aparat. Dalam konteks kesaksian pelanggaran HAM berat, saksi sebenarnya dihadapkan tanpa pilihan.
Kesaksian adalah sesuatu yang sakral apalagi  berkaitan dengan hukum. Kesaksian di meja hukum pasti mengait dengan putusan peradilan yang secara langsung berhubungan dengan keadilan dari hak-hak seseorang. Kesaksian palsu sangat dikecam dalam ajaran agama, termasuk mereka yang menolak bersaksi padahal terkait dengan kebenaran. Namun demikian, problem perlindungan saksi pelanggaran HAM berat yang masih bermasalah di Indonesia menghadapkan saksi pada pilihan yang sangat dikecam dalam agama itu, bahkan tidak sedikit mereka yang tidak menghadiri persidangan.
Lemahnya perlindungan saksi di Indonesia mendorong pada tunturan masyarakat untuk amandemen UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, KUHAP, PP No. 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban, serta mendesak pemerintah untuk merumuskan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan membentuk lembaga perlindungan saksi dan korban yang independen. Tuntutan inilah yang melahirkan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan dibentuknya LPSK. Kehadiran Undang-Undang dan LPSK ini menjadi angin segar terhadap perlindungan saksi di Indonesia. Namun demikian, Undang-Undang ini dinilai masih sangat lemah, rentan terhadap intervensi kekuasaan dan tidak mempunyai kewenangan yang cukup kuat. Kondisi ini jelas akan menghambat perlindungan saksi dalam kasus pelanggaran HAM.
Tulisan ini akan menjawab pertanyaan, pertama, bagaimanakah perlindungan dan hak-hak saksi pelanggaran HAM berat di Indonesia?, kedua, bagaimanakah posisi LPSK dalam perlindungan saksi pelanggaran HAM berat di Indonesia?.

B.  Definisi Perlindungan Saksi Pelanggaran HAM Berat
Definisi perlindungan dalam PP No. 2 tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat ialah  suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
Sedangkan saksi dalam aturan yang sama didefinisikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Ancaman, gangguan, teror dan kekerasan yang dimaksud ialah segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah seseorang, sehingga baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang benar untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan
Secara umum sebenarnya definisi saksi dalam pelanggaran HAM berat sama dengan definisi saksi yang ada dalam KUHAP. Persamaan definisi ini sebagai bagian dari konsekwensi bahwa hukum acara yang digunakan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat adalah KUHAP.  Pasal 10 dalam UU No. 26 tahun 2000 dinyatakan bahwa dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana (KUHAP).
Dalam pasal 1 angka 35 KUHAP menyatakan bahwa saksi adalah adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Saksi bisa merupakan saksi korban dan saksi bukan korban. Saksi korban pada hakekatnya adalah korban yang menjadi saksi. KUHAP juga menjelaskan tentang tentang saksi yang memberatkan terdakwa (a charge) dan saksi yang meringankan terdakwa (a decharge). Pihak lain yang dapat dipersamakan dengan saksi adalah seorang ahli tertentu yang memberikan keterangan untuk kepentingan pemeriksaan perkara disidang pengadilan, tetapi dalam KUHAP dinyatakan pemberian keterangan ini sebagai bagaian dari alat bukti yang dikenal dengan keterangan ahli. [1]
Definisi saksi KUHAP sama dengan saksi dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK). Dalam UU No. 13 tahun 2006 mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri,  ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri.
Maka berangkat dari penjelasan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa saksi pelanggaran HAM berat mempunyai perbedaan-perbedaan dengan saksi perkara biasa, pertama, saksi dalam kasus pelanggaran HAM berat hanya terkait dengan kesaksian kasus pelanggaran HAM berat. Kedua, saksi dalam pelanggaran HAM berat secara definitif memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan berbagai kekerasan dari pihak manapun. Berbeda dengan definisi saksi perkara biasa yang secara eksplisit tidak disandingkan perihal perlindungan fisik dan mentalnya, kemudian keberadaan saksi dalam perkara biasa tidak terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
Terkait dengan kesaksian pelaggaran HAM berat, dalam UU No. 26 tahun 2000 disebutkan tentang delik kejahatan kemanusiaan yang salah satu unsur deliknya  adalah adanya kebijakan negara atau organisasi tertentu untuk adanya kejahatan terhadap kemanusiaan. Adanya unsur ini menjadikan saksi untuk pemeriksaan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan tidak terbatas pada saksi yang mengalami dan melihat sendiri kejadian dilapangan tetapi juga pada tahap dimana para pihak yang juga mengetahui proses dan jalannnya pengambilan kebijakan atas kejahatan terhadap kemanusiaan.[2]
Satu hal yang juga menentukan tentang siapa yang menjadi saksi dalam pelanggaran HAM berat ialah adanya delik tentang tanggung jawab komando yang merupakan delik  by omission, yaitu suatu delik yang dapat dikenakan kepada seorang atasan karena tidak dapat melakukan pengendalian yang efektif dan mengambil tindakan terhadap anak buahnya yang melakukan pelanggaran HAM berat. Dengan adanya delik ini saksi dalam kasus pelanggaran HAM berat terutama pada terdakwanya dituntut dengan by omission berpengaruh pada  keberadaan saksi-saksinya juga.[3]
Dengan demikian kompleksnya jenis kejahatan yang termasuk pelanggaran HAM berat ini, berarti pihak-pihak yang potensial menjadi saksi untuk kasus pelanggaran HAM berat ini adalah korban pelanggaran HAM berat itu sendiri, pelaku lapangan, pihak-pihak yang ikut serta mengambil kebijakan, dan level dari pengambil kebijakan ini bisa sangat panjang bahkan sampai dengan tingkat pengambil keputusan tertinggi yaitu Presiden. Seperti kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timor, saksi-saksi yang diperiksa mulai dari prajurit di lapangan sampai dengan panglima ABRI. Termasuk di wilayah kepolisian dimana saksi-saksi yang dihadirkan adalah prajurit lapangan sampai dengan Kapolda. Sedangkan di tingkat sipil, saksi adalah warga biasa, bupati, gubernur sampai presiden.[4]

C. Perlindungan dan Hak-Hak Saksi Pelanggaran HAM Berat  
Perlindungan saksi pelanggaran HAM berat awalnya dimandatkan dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 34 ayat 1 UU No. 26 tahun 2000 disebukan bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun. Pada ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma; dan pada ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP).
Sesuai dengan amanah UU tersebut akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Yang Berat yang ditandatangani Presiden pada tanggal 13 Maret 2002. Dalam PP No. 2 tahun 2002 ini dijelaskan bahwa perlindungan saksi dimulai sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bentuk-bentuk perlindungannya meliputi perlindungan fisik dan mental, pada pasal 4 disebutkan tentang bentuk-bentuk perlindungannya yang meliputi, pertama, perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental. Kedua, perahasiaan identitas korban atau saksi. Ketiga, pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
Sedangkan tata cara pemberian perlindungannya mendasarkan atas inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan dan atau permohonan yang disampaikan oleh saksi. Permohonan oleh saksi disampaikan kepada Komnas HAM pada tahap penyelidikan, kepada Kejaksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan dan pada Pengadilan pada tahap pemeriksaan. Setelah menerima permohonan perlindungan, aparat pemerintah atau aparat penegak hukum melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan identitas dan bentuk perlindungan yang diperlukan. Saksi tidak dikenai biaya apapun untuk atas perlindungan yang diberikan kepada dirinya.
Perlindungan yang menonjol dalam PP ini ialah adanya perlindungan tentang perahasiaan identitas korban atau saksi dan adanya mekanisme untuk pemberian keterangan pada saat sidang di pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Hak saksi atau korban untuk dirahasiakan identitasnya ini sebelumnya belum diatur dalam KUHAP, demikian pula dengan hak untuk tidak diperiksa tanpa bertatap muka dengan terdakwa saat diperiksa di pengadilan. Hak-hak tersebut penting diatur untuk menjamin perlindungan para saksi yang seringkali tertekan ketika berhadapan dengan para tersangka atau terdakwa pelanggar HAM. Namun demikian, PP ini masih dianggap memiliki kelemahan mendasar terkait dengan belum adanya standar baku tentang mengenai prosedur teknis pemberian perlindungan dan atau pengamanan saksi. Kekurangan lainnya adalah tidak adanya sanksi bagi aparat penegak hukum jika tidak melaksanakan kewajiban mereka dalam menjamin keamanan saksi.[5]
Problem berikutnya ialah terkait dengan belum jelasnya mikanisme “tanpa tatap muka dengan tersangka atau terdakwa”. Dalam PP tidak ditegaskan apakah memakai mikanisme media teleconference, memakai kamera dan atau media lainnya sehingga pengaturannya sangat kabur dan tergantung interpretasi hakim. Tetapi kalau mengikuti standar KUHAP sebagaimana pasal 173 biasanya mejelis hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk keluar dari ruang sidang saat saksi memberikan keterangan, tetapi  bagi sebagian kalangan ketentuan ini kurang tepat jika diberlakukan dalam konteks pelanggaran HAM berat.
Dalam KUHAP juga telah diatur tentang mekanisme pemeriksaan saksi yang hadir pada saat persidangan sebagaimana pasal 185. Model kesaksian inilah yang mempunyai kekuatan pembuktian dan dianggap sebagai alat bukti yang sah. Saksi yang tidak bisa menghadiri persidangan juga dapat dibacakan keterangannya jika keterangan tersebut telah dilakukan sumpah terlebih dahulu, cara-cara demikian telah dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP.
Hal lain yang bermasalah ialah posisi kedudukan hukum. Kedudukan PP No. 2 tahun 2002 ini lebih rendah daripada Undang-undang (KUHAP adalah UU No. 8 tahun 1981), artinya dalam konteks ini, PP bisa dianggap regulasi yang tidak dapat digunakan jika bertentangan dengan Undang-Undang. Jika pemahaman ini yang akan digunakan oleh hakim maka bentuk perlindungan kepada saksi dengan model pemberian kesaksian yang seperti dalam Peraturan Pemerintah (PP) tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.[6]
Selain hak yang secara khusus dalam Peraturan Pemerintah (PP), dalam KUHAP juga telah mengatur tentang hak-hak terhadap saksi diantaranya adalah Pasal 177 yang menyatakan bahwa jika terdakwa atas saksi tidak paham bahasa indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan. Pasal 117 yang menyatakan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun, dan atau dalam bentuk apapun. Pasal 166 yang menyatakan bahwa bahwa pertanyaan yang menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa maupun kepada saksi, serta pasal 229 yang menyatakan bahwa Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangkamemberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapatkan penggantian biaya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun demikian, hak-hak jaminan hak-hak saksi diatas dibarengi dengan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam KUHP, diantaranya pasal 224 KUHP yang menyebutkan bahwa saksi wajib hadir bila dipanggil, jika tidak ancaman hukumannya maksimal 9 bulan (untuk kasus pidana) dan 6 bulan (untuk kasus perdata), dan saksi wajib memberikan keterangan yang benar, kalau kesaksiannya adalah termasuk sumpah palsu maka sanksi pidananya adalah 7 tahun sebagaimana diatur pada pasal 242 KUHP.
Selain itu, perlindungan saksi juga diatur dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak-hak tersebut meliputi, pertama, hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan; kedua,  hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan  dan dukungan keamanan;            ketiga,  hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan; keempat,  hak mendapat penerjemah; kelima, hak bebas dari pertanyaan yang menjerat; keenam,  hak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; ketujuh, hak mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; kedelapan, hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; kesembilan, hak mendapat identitas baru; kesepuluh, hak mendapat tempat kediaman baru; kesebelas, hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; keduabelas, hak untuk mendapat nasihat hukum; dan/atau, ketigabelas, hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu  perlindungan berakhir. [7]
Dalam konteks pelanggaran HAM berat sebagaimana pasal 6 UU No. 13 tahun 2006 dinyatakan bahwa korban dalam pelanggaran HAM berat selain berhak atas hak-hak di atas, juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi Psiko Sosial. Pasal berarti juga menegaskan tentang posisi saksi korban pelanggaran HAM berat, dimana keberadaan mereka selain telah menjadi korban pelanggaran HAM berat juga harus mendapatkan tekanan dari para tersangka atau terdakwa pelanggaran HAM berat. Pasal juga berarti bahwa LPSK juga berwenang menangani terhadap perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat selain Komnas HAM, Kejaksaan dan Pengadilan sebagaimana diatur dalam PP No. 2 tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat.
Dalam UU No. 13 tahun 2006 ini juga diatur saksi yang berada dalam kondisi khusus ketika mengalami ancaman yang sangat besar. Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan  tempat perkara tersebut scdang diperiksa. Pada ayat 2 Saksi dan atau Korban memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Pada ayat (3) juga disebutkan bahwa Saksi dan atau Korban dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.
Hak-hak saksi yang diatur dalam KUHAP dan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban melengkapi terhadap hak-hak saksi pelanggaran HAM berat yang telah diatur secara khusus dalam PP No. 2 tahun 2002. Namun demikian masah ada beberapa problem, pertama, perlindungan khusus dalam PP No. 2 tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat yang posisi hukumnya masih berada di bawah KUHAP, walaupun dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan khusus tersebut sudah terakomodasi. Kedua, belajar dari kasus Pengadilan Pelanggaran HAM Berat Timor-Timor, saksi, pendamping saksi terutama saksi korban mengalami tekanan mental dan bahkan mengalami ketakutan karena yang dihadapi oleh saksi ialah para penguasa dan aparat di daerah mereka. Hak-hak yang telah dijamin secara khusus dalam Peraturan Pemerintah terasa tidak memadai dan belum mendorng pada kondisi persaksian yang jujur dan aman.[8] Hak-hak yang telah tercantum instrumen-instrumen tersebut seringkali tidak berarti ketika berhadapan dengan kasus pelanggaran HAM berat.

D. Posisi LPSK Dalam Perlindungan Saksi Pelanggaran HAM Berat
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga baru yang lahir setelah Komnas HAM. Kelembagaan LPSK merupakan mandat dari UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan Komnas HAM merupakan mandat dari UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan menjadi bagian dari penegakan kasus pelanggaran HAM berat sebagaimana mandat UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun secara material perlindungan saksi pelanggaran HAM berat juga telah dimandatkan dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Dalam konteks kelembagaan perlindungan saksi pelanggaran HAM berat, pasal 5 ayat 2, PP No. 2 tahun 2000 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat disebutkan bahwa kelembagaan perlindungan saksi meliputi Komnas HAM dalam tahap penyelidikan, Kejaksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan, dan lembaga Pengadilan pada tahap pemeriksaan. Ketiga lembaga ini diberikan mandat Peraturan Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap saksi pelanggaran HAM berat. Perlindungan yang berjenjang ini mendapatkan keluhan dari beberapa kalangan karena dianggap terlalu administratif dan membebani terhadap saksi. Seiring dengan waktu kemudian dibentuklah lembaga resmi perlindungan saksi yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Kehadiran LPSK tidak otomatis menghapuskan terhadap posisi lembaga perlindungan saksi pelanggaran HAM berat Komnas HAM, Kejaksaan dan Pengadilan. Dalam UU No 13 tahun 2006 tidak secara tegas menyebutkan bahwa lembaga perlindungan saksi pelanggaran HAM berat hanyalah LPSK. Tidak adanya penegasan ini berarti keberadaan Komnas HAM, Kejaksaan dan Pengadilan sebagaimana diatur dalam PP No. 2 tahun 2002 tetap menjadi bagian lembaga perlindungan saksi pelanggaran HAM berat. Dalam konteks ini sangat dimungkinkah lembaga-lembaga tersebut berkoordinasi antara satu dengan lainnya sehingga dapat melindungi saksi pelanggaran HAM berat secara maksimal. Berkaitan dengan ini dalam Pasal 1 ayat 6 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa perlindungan yang berupa upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan Undang-Undang.
Posisi LPSK tepatnya adalah bagian dari lembaga perlindungan saksi pelanggaran HAM berat. Terkait dengan perlindungan korban termasuk di dalamnya saksi korban pelanggaran HAM berat, LPSK secara tegas dimandatkan oleh UU No. 13 tahun 2006 untuk memberikan memberikan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial kepada korban pelanggaran HAM Berat (Pasal 6) dan menjadi lembaga yang berwenang untuk mediator bagi korban kejahatan atau pelanggaran HAM Berat dalam memperoleh restitusi ataupun kompensasi (Pasal 7).[9] Dalam hal mandat ini, LPSK telah mengeluarkan Peraturan Perlindungan Saksi dan Korban No. 2 tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi Perlindungan Saksi dan Korban.
Sedangkan tatacara perlindungan saksi di LPSK meliputi, pertama, saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Kedua, LPSK akan segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan. Ketiga, keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan  diajukan, dan Keempat, saksi harus menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.
Keberadaan LPSK secara tidak langsung membantu terhadap keberadaan saksi termasuk saksi pelanggaran HAm berat. Namun demikian, UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini masih dianggap bermasalah, diantara permasalahan itu sebagaimana Ketua LPSK Abdul Haris Samendawai katakan, pertama, pasal yang mengatur tentang pelapor sangat sedikit. Kedua, tidak disebutkan secara spesifik perbedaan syarat pelapor dengan saksi. Ketiga, tidak disebutkan perlindungan hukum seperti apa yang diberikan LPSK kepada pelapor. Keempat, syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai saksi sangat tinggi, standarnya hanya yang memiliki risiko keamanan tinggi. Kelima, terjadi konflik kelembagaan misalkan dalam kasus Susno Duadji, terjadi antara LPSK dan Polri.[10]
Kelemahan dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mempengaruhi terhadap posisi dan kewenangan LPSK. Dalam konteks saksi pelanggaran HAM berat akan sangat terasa dampaknya. Kita tahu, saksi pelanggaran HAM berat sangat berkaitan dengan tarik-menarik antara korban, saksi dan kepentingan kekuasaan yang dituduh melakukan pelanggaran HAM. Posisi LPSK yang lemah sangat mudah dikonflikkan dengan kewenangan Kejaksaan, Pengadilan, Komnas HAM bahkan dengan pihak kepolisian sendiri. Kerentanan itu bertambah dengan posisi standar perlindungan saksi yang harus beresiko keamanan tinggi.
Maka dengan situasi kondisi di atas, sangat layak jika ada amandemen terhadap UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Utamanya, mempertegas posisi LPSK sebagai lembaga tunggal perlindungan saksi dan korban, dan mempertegas penguatan instrumennya untuk melindungi secara serius terhadap saksi pelanggaran HAM berat.  Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen perlindungan saksi pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam PP No. 2 tahun 2002 tentang Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat, tidak cukup memadai untuk melindungi dan menjaga keamanan para saksi.

E. Penutup
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan hak saksi pelanggaran HAM berat, secara spesifik telah diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, PP No. 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat dan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  Ketiga instrumen tersebut dimandatkan bahwa lembaga yang berwenang melindungi saksi pelanggaran HAM berat ialah Komnas HAM pada tahap penyelidikan, Kejaksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan, pengadilan pada tahap pemeriksaan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam semua tingkatan.
Bentuk-bentuk perlindungannya saksi pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam PP No 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat meliputi, pertama, perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik danmental. Kedua, perahasiaan identitas korban atau saksi. Ketiga, pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
Bentuk-bentuk perlindungan saksi pelanggaran HAM berat dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi, pertama, hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan; kedua,  hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan  dan dukungan keamanan; ketiga,  hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan; keempat,  hak mendapat penerjemah; kelima, hak bebas dari pertanyaan yang menjerat; keenam,  hak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; ketujuh, hak mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; kedelapan, hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; kesembilan, hak mendapat identitas baru; kesepuluh, hak mendapat tempat kediaman baru; kesebelas, hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; keduabelas, hak untuk mendapat nasihat hukum; ketigabelas, hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu  perlindungan berakhir.
Sedangkan posisi LPSK dalam konteks perlindungan saksi pelanggaran HAM berat melengkapi lembaga-lembaga perlindungan saksi sebelumnya meliputi Komnas HAM pada tahap penyelidikan, Kejaksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan, dan lembaga Pengadilan pada tahap pemeriksaan. LPSK dimandatkan oleh UU No. 13 tahun 2006 untuk memberikan memberikan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial kepada korban pelanggaran HAM Berat, dan menjadi lembaga yang berwenang untuk mediator bagi korban kejahatan atau pelanggaran HAM Berat dalam memperoleh restitusi ataupun kompensasi.
 
Daftar Pustaka :

 Buku-Buku :

 Eddyono, Supriyadi Widodo dkk, Perlindungan Saksi Pelanggaran HAM Berat (Seri Kampanye RUU Perlindungan Saksi#2),  Elsam, Tanpa Tahun, Jakarta
Eddyono, Supriyadi Widodo dkk, Perlindungan Saksi dan Korban (Catatan atas Pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor-Timur),  Elsam, Tanpa Tahun, Jakarta
Eddyono, Supriyadi Widodo, Analisis Terhadap RUU Saksi dan Korban Versi Badan Legislatif DPR, Elsam, Tanpa Tahun, Jakarta
Fyfe, Nicholas R, Perlindungan Terhadap Saksi Terintimidasi, Elsam, Jakarta, 2006
Marpaung, Rusdi (Ed), Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia, IMPARSIAL, Jakarta, 2005
Terre, Eddie R. (Ed), Pedoman Perlindungan Terhadap Saksi dan Pekerja HAM, Elsam, Jakarta, 2006

 Malajalah dan Makalah:
  -Malajah Kesaksian (Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban), Mengapa Perlu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban?,Edisi 1 Maret-April 2009
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Perlindungan Saksi di Pengadilan HAM dan Beberapa Masalahnya, Makalah diskusi ICW yang bertema “Menggagas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”, Hotel Cemara 8 Pebruari 2007
 
Website :
 

 Undang-Undang :
 - Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelanggaran HAM, Trinity, 2007
- KUHP dan KUHAP, Kesindo Utama, Surabaya, 2008


[1] Supriyadi Widodo Eddyono dkk, Perlindungan Saksi Pelanggaran HAM Berat (Seri Kampanye RUU Perlindungan Saksi#2),  Elsam, Tanpa Tahun, Jakarta, hlm 4

[2] Ibid
[3] Ibid, hlm 5
[4] Ibid
[5] Supriyadi Widodo Edyono dkk, Perlindungan Saksi dan Korban (Catatan atas Pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor-Timur),  Elsam, Tanpa Tahun, Jakarta, hlm  9
[6] Ibid, hlm 10
[7] Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelanggaran HAM, Trinity, 2007
[8] Supriyadi Widodo Eddyono, Perlindungan Saksi di Pengadilan HAM dan Beberapa Masalahnya, Makalah diskusi ICW yang bertema “Menggagas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”, Hotel Cemara 8 Pebruari 2007, hlm 8
[9] Malajah Kesaksian (Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban), Mengapa Perlu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban?,Edisi 1 Maret-April 2009, hlm 5

1 komentar:

uii profile mengatakan...

saya mahasiswa dari Jurusan Hukum
Artikel yang sangat menarik ..
terimakasih ya infonya :)