Selasa, 12 April 2011

Problem Politik Hukum Pemenuhan Hak Ekonomi dan Sosial Pasca Jatuhnya Rezim Orde Baru

... M. Syafi' ie

Pendahuluan
Hukum sebagaimana Plato katakan, merupakan tatanan terbaik untuk menangani fenomena dunia yang penuh dengan situasi ketidakadilan. Hukum berfungsi untuk membimbing warganegara lewat teks-teks perundang-undangan sehingga bisa membangun hidup yang sholeh dan sempurna. Bagi orang yang melanggar hukum maka ia harus dihukum.[1] Hukum bagi Plato tidak lebih ialah alat untuk membangun satu peradaban manusia yang lebih baik. Namun, pendapat Plato berseberangan dengan Karl Marx. Bagi Marx, hukum tidak lebih sebagai alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu. Hukum tidak akan pernah bisa dilepaskan dari berbagai kepentingan ekonomi dari satu kelas berkuasa, sehingga hukum haruslah selalu dipertanyakan letak keadilan sosialnya bagi masyarakat yang lemah.[2]
Tesis Karl Marx dibenarkan oleh gerakan kaum kritis yang menyatakan bahwa suatu produk hukum atau perundang-undangan tidak akan bisa dilepaskan dari konfigurasi ideologi dan politik yang ada dibelakangnya. Sangat tidak mungkin eksistensi satu hukum diisolasi dan ditutupi dari konteks dimana ia berada. Konfigurasi politik dan ideologi pasti sangat mempengaruhi terhadap substansi satu produk  hukum dan perundang-undangan.[3] Dalam konteks politik hukum, Mahfud MD menyatakan, konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut. Negara yang konfigurasi politiknya demokratis maka produk hukumnya berkarakter responsif/populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter maka produk hukumnya berkarakter ortodoks/konservatif/elitis.[4]
Pendapat di atas mempertegas bahwa keberadaan satu produk hukum tidak akan pernah sepi dari berbagai kepentingan, utamanya varian kepentingan politik dan ekonomi yang ada di parlemen serta kepentingan pemerintah yang juga mempunyai otoritas membuat beberapa kebijakan sosial dan ekonomi. Dalam  hal ini, sangat menarik untuk menelaah konstelasi politik dan produk-produk hukum berdimensi hak ekonomi dan sosial yang muncul pasca reformasi. Dimana situasi pasca reformasi sebagaimana Ifdhal Kasim katakan, terjadi pemercepatan reformasi perundang-undangan dan melibatkan banyak aktor yang berkepentingan, level internasional ada World Bank, IMF, ADB, Japan International Cooperation Agency (JICA), Official Development Asistence (ODA), dan MNC/TNC lainnya. Sedangkan di level lokal muncul aktor-aktor dari pemerintah, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, firma-firma, pelobi-pelobi, politisi hingga organisasi-organisasi advokasi kepentingan masyarakat (NGO/LSM).[5]
Tulisan ini akan memfokuskan pada tiga bahasan, pertama, bagaimanakah konfigurasi politik hukum  yang berpengaruh terhadap perumusan Undang-Undang dan kebijakan yang berdimensi hak ekonomi dan sosial pasca reformasi di Indonesia?. Kedua, siapakah aktor-aktor yang berkepentingan terhadap peraturan berdimensi ekonomi dan sosial tersebut?. Ketiga, bagaimanakah problem jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial pasca reformasi?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapakan dapat  menjawab sejauhmanakah  political will dan komitmen pemerintah dan pekerja politik di parlemen dalam merumuskan hukum yang menjamin secara tegas terhadap pemenuhan hak-hak mendasar masyarakat, atau sebaliknya mereka tunduk pada kepentingan diri sendiri,  pemodal dan menindas masyarakatnya.

Memahami Politik Hukum Hak Ekonomi dan Sosial
 Telaah hukum berdimensi HAM tidak bisa dilepaskan dari kajian politik hukum. Mahfud MD menyatakan mempelajari hukum  hanya dengan pasal-pasal dan melepaskannya dari kajian tentang norma dan segi yang mempengaruhinya bisa melahirkan kekecewaan yang terus-menerus. Studi tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum, serta hukum mempengaruhi politik yang kemudian mengkristal menjadi politik hukum (legal policy) yang digariskan oleh negara menjadi sangat penting untuk dipelajari demi ilmu hukum itu sendiri.[6]
Politik hukum menurut Mahfud MD ialah arah kebijakan hukum (legal policy) yang dibuat secara resmi oleh negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. [7]  Politik hukum secara sederhana meliputi dua hal, yaitu membuat undang-undang dan melaksanakannya. Politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.[8] Sedangkan Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas untuk menentukan satu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.[9]
Terminologi politik hukum di atas juga mempertegas definisi politik hukum HAM yang berdimensi ekonomi dan sosial. Definisi HAM sebagaimana termaktub dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM ialah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya, dalam literatur kita akan menemukan pembagian hukum HAM secara umum, pertama, diklasifikan HAM yang berdimensi sipil dan politik (civil dan political rights). Kedua, diklasifikasikan sebagai HAM yang berdimensi ekonomi, sosial dan budaya (ecosoc rights). Secara generatif, hak-hak yang berdimensi sipil dan politik merupakan gagasan generasi HAM pertama yang menghendaki pemberian hak kebebasan (liberte), sedangkan hak-hak berdimensi ekonomi, sosial dan budaya mewakili generasi kedua yang menghendaki pemenuhan hak-hak persamaan (egalite). Keduanya merupakan hak yang tidak dapat dibagi (indivisibility), saling bergantung dan berkaitan (interdependence and interrelation) antara satu dengan pemenuhan lainnya.[10]
Dalam konteks perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM, baik yang berdimensi civil and political rights, dan ataupun yang berdimensi ecosoc rights, negara mempunyai tanggungjawab politik dan kebijakan untuk memenuhi hak-hak tersebut. Jika tidak, suatu negara akan dianggap melakukan pelanggaran HAM, baik karena dilakukan dengan perbuatan sendiri (acts by commision) dan ataupun karena kelalaiannya sendiri (acts by ommision). Perbedaan hukum HAM dengan hukum pada umumnya terletak pada pertanggungjawaban negara, yaitu sejauhmanakah negara telah mengambil tindakan-tindakan yang menjadi tanggungjawab melekat pada pemangku kebijakan negara sebagaimana diatur dalam instrumen-instrumen hukum HAM. Dalam konteks pemenuhan ecosoc rights akan menjadi dilema tersendiri, karena negara seringkali un willing untuk memenuhi HAM, dan tunduk pada kepentingan modal yang sering melanggar HAM.

Konfigurasi Politik Orde Baru dan Arah Hukum Pasca Reformasi
Telaah terhadap karakter hukum pasca reformasi meniscayakan kepada kita untuk membaca secara kritis terhadap konfigurasi politik dan sosial yang mendorong terjadinya reformasi di Indonesia tahun 1998. Eksistensi reformasi tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi politik rezim Orde Baru yang secara umum terbangun secara monolitik dan menunggal. Alfred Stepan mengatakan bahwa sistem itu terjadi pada level negara (state) dan  masyarakat (society).[11] Level negara terlihat dari solidnya semua unsur yang ada dalam entitas negara yang kemudian mendorong pada karakter negara yang hegemonik, tunggal dan monolitik. Sedangkan pada level masyarakat tercipta kondisi masyarakat yang dikendalikan, ditundukkan dan diarahkan.
Dampak lanjutan dari sistem negara yang hegemonik dan menunggal dan otoriter itu ialah terjadinya korupsi dan pelanggaran-pelanggaran HAM yang sistemik terjadi di Indonesia. Negara menjelma pada empat karakter, pertama, negara menjadi kekuasaan teror (state terorisme). Negara melakukan penundukan secara paksa dan represif yang bersifat fisik (state sponsored).[12] Di antara kekerasan yang dilakukan rezim Soeharto ialah pembunuhan besar-besaran yang dituduh PKI tahun 1965, penembakan Misterius (Petrus), Haur Koneng tahun 1993, Marsinah, Penculikan aktifis, kasus Waduk Kedungombo, Nipah Sampang Madura, pemberedelan terhadap beberapa majalah semisal Tempo, majalah Abadi, majalah Indonesia Raya, majalah Pedoman, dan masih banyak majalah lainnya, kasus DOM di Aceh, kasus Tanjung Priok, Kasus Komando Jihad, Kasus Timor-Timur, tragedi 27 Juli 1996 di Kantor DPP PDI di Jalan Dipenegoro, Tragedi Makasar Berdarah, Kerusuhan Mei 1998, Kasus Trasakti, kasus Semanggi I&II dan beberapa lainnya.
Selain itu, muncul produk kebijakan dan perundang-undangan yang anti HAM, seperti kebijakan NKK/BKK tahun 1978, Pembekuan Kegiatan Kemahasiswaan oleh Komkamtib 1978,  UU No 8 tahun 1985 tentang Asas Tunggal, UU Subversi, Instruksi Presiden No 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, Adat Istiadat Cina, Keputusan Presidium No 127/U/Kep/12/1966 mengenai Ganti Nama bagi WNI Memakai Nama Cina, UU No 11/PNPS/1963 tentang Menentang Pemerintah dan Dasar Negara Pancasila, dan masih banyak produk hukum dan kebijakan lainnya yang menciderai kemanusiaan, keadilan dan keadaban.
Kedua, negara menjadi korporasi (state corporatisme). Dalam konteks ini negara tidak hanya melakukan penundukan lewat kekerasan fisik sebagaimana di atas, tetapi juga melalui jejaring institusi yang tujuannya memperkuat, mengamankan dan mengokohkan negara dalam mengeksekusi kebijakan dan hasrat politiknya. Pada tingkat nasional korporasi negara terwujud melalui PWI untuk kalangan jurnalis, SPSI untuk kalangan pekerja buruh Indonesia, MUI untuk kalangan Ulama`, KNPI untuk pemuda, IDI untuk kalangan Dokter, KORPRI untuk kalangan Pegawai Negeri, PGI untuk Kristen, KWI untuk Katolik, PHDI untuk Hindu, dan masih banyak lainnya. Sedangkan pada tingkat lokal muncul organisasi korporasi semisal Karang Taruna, PKK, Kolampencapir, dan lainnya.[13]
Ketiga, negara menjelma menjadi penguasa opini publik yang dikenal dengan state discourse. Untuk memperkokoh dan mengamankan kekuasaannya negara di era rezim Orde Baru mempraktekkan strategi penguasaan opini publik dengan cara memobilisasi instrumen opini dan sikap publik.[14] Cara ini digunakan untuk membunuh dan mematikan demonstrasi, pengkritik, oposan dan para pihak yang dianggap menentang keputusan dan kebijakan pemerintah. Penguasaan ini terlihat dari penggunaan istilah demokrasi pancasila, cap ekstrim kanan, ekstrim kiri, anti pancasila, anti pembangunan, prilaku subversi dan istilah-istilah lainnya.
Keempat, negara menjelma menjadi state clientilisme, dalam konteks ini negara awalnya berusaha melakukan penundukan terhadap pasar. Hal ini diwujudkan dengan upaya negara mendominasi kehidupan perekonomian yang menghasilkan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi semisal proteksi, subsidi dan lainnya. Namun, pada perkembangannya praktek negara ini menghasilkan pola hubungan patron-client, dimana negara tidak jarang bertindak sebagai patron, sedangkan pengusaha-pengusaha tertentu yang dekat dengan kekuasaan bertindak sebagai client-nya. Pola dari hubungan ini mendorong terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).[15] Hal ini terlihat dari munculnya pengusaha nasional yang dekat dengan Soeharto bahkan dari keluarganya sendiri seperti Bob Hasan, Sudono Salim (Liem Siolong), Tutut, Tommy dan lainnya. Sedangkan pada level internasional muncul pengusaha-pengusaha seperti CGI, IBRD, investor AS, Taiwan, Hongkong dan masih banyak lainnya.
Konfigurasi politik dan hukum rezim Orde Baru di atas mendorong pada demonstrasi yang massif masyarakat dan melahirkan gejolak sosial yang begitu besar pada tahun 1997-1998  yang kemudian melahirkan dampak lanjutan berupa krisis moneter. Dalam situasi krisis sosial dan krisis moneter itulah, Soeharto yang sebelumnya telah menjadi partner IMF (International Monetery Found), diminta untuk masuk lebih kuat lagi dan mereformasi jalan keluar dari krisis yang berlangsung. Tepatnya pada  8 Oktober 1997, Mar`ie Muhammad sebagai Menteri Keuangan melakukan kesepakatan dengan IMF yang berupa Letter of Intent (LOI), dan oleh Gubernur BI Sudrajad Djiwandono dalam Memorandum on Economic and Financial Policies pada tanggal, 31 Oktober 1997, yang  isinya merupakan penegasan bahwa IMF menjadi lembaga lokomotif yang diserahi menangani krisis ekonomi Indonesia yang memuncak pada pertengahan tahun 1997.  Perjanjian dengan IMF meliputi juga reformasi perundang-undangan dan menyesuaikan dengan ideologi ekonomi mereka.
Masuknya IMF dalam menangani krisis di Indonesia melahirkan perdebatan panjang. Banyak ekonom kerakyatan yang berteriak. Fadli Zoon mengatakan,  eksistensi IMF dipastikan akan membawa efek negatif dan akan memperparah krisis, setidaknya hal itu bisa dilihat dari beberapa hal, pertama, kebijakan IMF dalam LOI cenderung inkonsisten tidak  memperhatikan sosial politik di Indonesia. Kedua, pola penanganan krisis IMF telah gagal memulihkan ekonomi Indonesia karena telah terbukti gagal di terapkan di negara-negara krisis. Ketiga, apa yang diberikan IMF berupa bantuan utang menjadi jebakan (trap) agar Indonesia tetap tergantung pada institusi ini dalam waktu yang lama, sehingga dengan ini mereka bisa mengendalikan kebijakan ekonomi Indonesia sesuai kebijakan ekonomi politik mereka yang kapitalistik, serta mengendalikan kebijakan politik Indonesia. Keempat, menganggap enteng situasi, bahwa masalah luar luar negeri swasta jangka pendek yang jatuh tempo merupakan ganjalan serius. Kelima, janji bail-out IMF sebesar US$ 42,3 milyar ternyata cuma gertakan. Keenam, IMF merupakan agen dan kekuatan kapitalisme global yang mengharuskan liberalisasi perdagangan, privatisasi dan penjualan aset-aset negara yang vital.[16]
Eksistensi IMF  memang tidak lepas dari globalisasi ekonomi yang kapitalistik. Mansour Fakih menyebut globalisasi sebagai proses dominasi dan eksploitasi manusia yang berlangsung sangat lama dan sampai sekarang telah terbangun menjadi tiga fase historis, yakni, pertama, periode kolonialisme. Fase ini merupakan perkembangan kapitalisme di Eropa yang mengharuskan ekspansi secara fisik untuk memastikan perolehan bahan baku mentah. Kedua, era neokolonialisme. Modus dominasi dan penjajahan di era ini tidak lagi fisik dan secara langsung melainkan melalui penjajahan teori dan ideologi. Fase kedua ini dikenal sebagai era developmentalisme. Ketiga, era neo-liberalisme.[17] Neoliberalisme bermuatan beberapa misi yaitu, mendorong pada liberalisasi sektor keuangan, liberalisasi perdagangan, pengetatan anggaran belanja negara, dan privatisasi terhadap BUMN. Konsepsi neoliberal tercantum cukup tegas dalam konsensus Washington yang berlangsung pada dekade 1980-an dan 1990-an.[18]
Joseph Stiglitz peraih nobel untuk ekonomi 2001 juga mengkritik, IMF memang mendukung berbagai lembaga demokratis di negara-negara yang dibantunya. Namun dalam prakteknya, IMF merusak proses demokrasi dengan cara memaksakan berbagai kebijakannya. Tentu saja, IMF tidak memaksakan apapun, IMF merundingkan segala persyaratan perihal pemberian bantuan, tetapi seluruh kekuasaan dalam perundingan berada di satu pihak saja yaitu IMF. Stiglitz menambahkan, segala hal yang dilakukan IMF hanya akan membuat resesi Asia Timur menjadi semakin dalam, parah, dan berkepanjangan. Nyata-nyata, Thailand yang mematuhi seluruh perintah IMF secara sangat ketat, menjadi lebih buruk ketimbang Malaysia dan Korea Selatan yang cenderung memilih jalan yang lebih independen.[19] John Cavanagh lebih lugas mengatakan, IMF melalui program penyesuaian struktural (SAP) yang tersohor itu memaksakan pembaharuan yang keras dibanding di bidang ekonomi kepada 100 negara yang sedang berkembang dan bekas negara-negara komunis, yang berakibat pada penjeblosan ratusan juta orang ke jurang kemiskinan yang kian dalam.[20]
Dalam konteks pembangunan hukum pasca reformasi, Romli Atmasasmita mengatakan bahwa sebagai hasil kompromi reformasi dan dialektika politik dan hukum, perkembangan penyusunan perundang-undangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) perkembangan, pertama, peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan dengan IMF, kedua, ketetapan Mejelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bulan Novemver 1998, ketiga, berdasarkan Perundang-undangan lainnya yang sudah dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia.[21]  
Pertama, peraturan perundang-undangan berdasarkan Letter of Intent (LOI) dengan IMF, diantara hasilnya ialah, UU No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1998 tentang Kepailitan Menjadi UU, UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Paraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU tentang Jaminan Fidusia, UU tentang Restrukturisasi Perusahaan dan Perbankaan, dan Undang-Undang lainnya yang terkait ekonomi dan sosial.
Kedua, perundang-undangan yang lahir berdasarkan ketetapan MPR RI bulan Novemver 1998, meliputi, pertama, tentang Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasioanal sebagai Haluan Negara, diantara hasilnya ialah  UU No. 26 tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 27 tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, UU tentang Perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kedua, berdasarkan TAP MPR No. XI/MPR/1988 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, diantara hasilnya meliputi, UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan berbagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang. Ketiga, berdasar TAP MPR No. XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas TAP MPR No. III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum, meliputi,Undang Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Keempat, berdasarkan TAP MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan RI, hasilnya meliputi, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, dan perundang-undangan lainnya. Kelima, berdasarkan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, hasilnya meliputi, UU No. 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, UU No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan perundang-undangan lainnya.
Ketiga, peraturan Perudang-undangan lainnya yang sudah dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia, yaitu mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), meliputi Undang-Undang tentang Hak Cipta, Undang-Undang tentang Hak Paten, dan Undang-Undang tentang Merek.
Pemikiran di atas memperlihatakan betapa konstelasi politik pasca jatuhnya rezim Orde Baru berlangsung secara liberal dan cenderung tidak terkontrol. Pembangunan hukum tidak semata dibangun oleh pemerintah yang independen, tetapi juga melibatkan banyak aktor, salah satunya dari IMF yang nota bene merupakan lembaga keuangan  raksasa internasional. Keberadaannya tentu sangat berkepentingan dalam pembuatan instrumen hukum yang bersesuaian dengan kepentingan  mereka. Apalagi dalam konteks peraturan yang bersifat ekonomi dan sosial, terlihat betapa aktor modal sangat berpengaruh dalam mendesain peraturan yang akan dibuat, sedangkan pada sisi lain muncul peraturan perundangan-undangan yang secara subsansi menghendaki perlindungan HAM bagi masyarakat. Pasca reformasi salah satunya muncul amandemen UUD 1945, dan dibuatnya UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM serta UU No. 11 tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Secara substantif  ketiga Undang-Undang tersebut menghendaki perlindungan dan pemenuhan HAM yang bersifat ekonomi dan sosial. Kondisi ini tentu berpengaruh pada tabrakan kepentingan dalam implementasinya.

Instrumentasi Hukum Ekonomi dan Sosial Rentan Dikendarai Modal
Instrumen hukum berdimensi ekonomi dan sosial rentan dengan  pembelokan kepentingan politik. Masyarakat yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-hak ekonomi dan sosialnya secara hukum seringkali dikhianati. San Afri Awang, Ketua Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PUSTEK) UGM mengatakan, membaca kebijakan dan perundang-undangan terkait ekonomi dan sosial kita wajib membaca juga kepentingan segi tiga emas : penguasa, pengusaha dan rakyat. Kepentingan dan hak-hak rakyat dalam hal ini dijamin konsititusi.  Tapi sayangnya, kita akan banyak melihat betapa pemerintah dan wakil rakyat ambivalen dan melabrak terhadap konstitusi sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah dan wakil rakyat sudah terbiasa merumuskan hukum yang melegalisasi penguasaan asing terhadap aset-aset negara. Para pembuatan kebijakan akhirnya tragis, mereka yang dipilih secara demokratis tapi tidak berfikir soal nasib rakyat dan negaranya. Penghianatan sangat terlihat karena mereka hanya berfikir take and give sehingga banyak peraturan yang tidak acuntable dan  tidak sesuai kepentinga publik.[22]
Wasingatus Zakiah, Ketua Gender Budgeting IDEA juga mengakatan bahwa untuk melihat karakter hukum kita harus paham aktor-aktor politik di senayan dan keberadaan pemerintah. Mereka tidak lepas dari partai politik, dan mereka tidak akan berjalan tanpa back up-back up. Dibelakangnya pasti bermain banyak kepentingan sumber daya, mulai ekonomi, pemodal, politisi dan lainnya yang pada pada akhirnya, politik akan bergeser dan sekedar membicarakan siapa kelompok yang akan diuntungkan dari kebijakan dan politik hukum yang ada. Karena itu negara harus dituntut untuk berdiri dalam kekuatan rakyat, tapi persoalannya politik di Indonesia berada dalam tarik menarik dua kekuatan yang berbeda, antara kekuatan yang pro rakyat dengan kekuatan yang pro terhadap neoliberalisme. Undang-Undang HAM dan hak Ekonomi, Sosial dan Budaya itu jelas memerintahkan perlindungan dan pemenuhan hak rakyat, tetapi pada sisi yang lain kita melihat kekuatan politik MNC/TNC, IFIS, IMF, World Bank, WTO dan lainnya yang cukup kuat mempengaruhi dunia ketiga. Pemerintah punya peran sebenarnya, tapi sekarang mereka telah terkurung dalam kubangan kuasa neoliberalisme.[23]
Wajah instrumen  hukum yang berdimensi hak ekonomi dan sosial dengan demikian rentan dikendarai ideologi neoliberalisme. Salah seorang yang menelaah terhadap kondisi memperihatinkan itu ialah Yance Arizona. Menurut Yance, watak Undang-Undang yang  yang muncul pasca Orde Baru, terutama yang berkaitan dengan sumberdaya alam, disamping memassifkan sektoralisasi sumberdaya alam juga diikuti oleh gelombang komersialisasi dan privatisasi (swastanisasi) yang semestinya menjadi tanggungjawab langsung oleh negara. Praktek negara yang mengkomersialisasi dan memprivatisasi merupakan praktek neoliberalisme. Yance mengatakan, pasca reformasi setidaknya ada 12 Undang-Undang berdasarkan semangat neoliberal, yaitu UU Kehutanan, UU Perlindungan Varietas Tanaman, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Ketenagalistrikan, UU Panas Bumi, UU Sumberdaya Air, UU Perkebunan, UU Penetapan Perpu No. 1/2004 tentang Perubahan UU Kehutanan, UU Perikanan, UU Penanaman Modal, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU Energi. Pada level di bawah UU diantaranya PP No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum, PP No. 2/2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan serta beberapa kebijakan pemerintah yang mendivestasi perusahaan penting negara seperti PAM Jaya, Indosat, dan perpanjangan kontrak kerjasama dengan Exxon Mobil di Blok Cepu.[24] 
Berikut ialah beberapa instrumen hukum yang lahir pasca reformasi yang dikritik karena bermuatan ideologi neoliberal. Beberapa Undang-Undang telah diperbaiki setelah putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu :[25]

No
Peraturan/ kebijakan
Kecenderungan
Keterangan
Sumber
1
UU No.7/ 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA)
Liberalisasi air
Muhammadiyah memandang, bahwa Undang-Undang Sumber Daya Air (UU SDA) yang diberlakukan ini, lebih bernuansa kapitalistik dan tidak memihak kepada kepentingan pengguna air. Asas manfaat, kelestarian air dan sumber air terancam
http://www.eramuslim.com/
2
UU No 4 tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara
Liberalisasi Minerba
Sejumlah kontrak di bidang pertambangan yang selama ini amat merugikan rakyat—yang telah berjalan lebih dari 40 tahun sejak Orde Baru—tidak akan diotak-atik. UU ini menjamin kepastian hukum bagi kalangan investor terutama dari asing
http://www.mail-archive.com/
3
UU No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
privatisasi pendidikan
UU BHP ini mewajibkan masyarakat untuk membayar pendidikan. Padahal Pemerintah seharusnya memberikan pendidikan cuma-Cuma/gratis kepada rakyatnya. Apalagi penduduk miskin meningkat tajam
http://www.pikiran-rakyat.com/
4
UU No 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas (Migas)
Privatisasi Migas
Kerugian negara akibat UU Migas ini sangat besar. Gambaran sementara kerugian LNG Tangguh minimal US$75 miliar. Itu dengan asumsi harga minyak mentah pada level US$ 120 per barel selama 25 tahun. Tapi, harga minyak dunia kecenderungan naik. Berarti kerugiannya akan lebih tinggi.
http://www.inilah.com/
5
Perpres No 55 tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM dalam Negeri
Mikanisme pasar dalam jual beli BBM
Jimly Assiddiqie menyebut bahwan Perpres ini bertentangan dengan UUD 1945
http://www.kapanlagi.com/
6
UU No.  25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan yang luas kepada pemodal
Penguasaan tanah diperbolehkan hingga jangka waktu 95 tahun – jangka waktu penguasaan yang belum pernah diberikan bahkan pada zaman kolonial Belanda sekalipun
http://www.globaljust.org/
7
Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyararatan di Bidang Penanaman Modal Asing
Peraturan ini menyerahkan seluruh sumber daya ekonomi Indonesia untuk dikuasai secara mayoritas oleh modal asing.
Di sektor energi dan sumber daya mineral 95 % dapat dikuasai modal asing, sektor keuangan 85 % dapat dikuasai modal asing, Bank Indonesia 99 % boleh dikuasasi modal asing dan bahkan sektor pertanian 95 % boleh dikuasai modal asing.
http://www.globaljust.org/
8
UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas  UU RI No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
UU ini menjadikan BI sebagai lembaga independen dan menjadi dasar bagi  liberalisasi keuangan.
Fungsi BI telah diprioritaskan untuk menjaga nilai tukar uang rupiah, yang menjadikan bank sentral sebagai spekulan pasar uang
http://www.globaljust.org/
9
Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas devisa
Liberalisasi keuangan
UU ini menetapkan pemberlakukan sistem devisa bebas dalam mengatur lalu-lintas devisa di dalam negeri dan ke luar negeri.

http://www.globaljust.org/
10
Undang-Undang No 19 tahun 2003 tentang BUMN
Legalisasi privatisasi  di Indonesia
Berpengaruh salah satunya mahalnya biaya rakyat terhadap listrik (UU No 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan)
http://suarapembaca.detik.com/
11
UU Perkebunan tahun 2004
Liberalisasi perkebunan
Data KPA, sektor perkebunan merupakan sektor paling rawan konflik, yakni 19,6 % dari 1.753 kasus konflik agraria sepanjang orde baru (per 30 Desember 2001).
http://www.kpa.or.id/
12
Perpu No. 1/2004 dan menjadi UU No 19 tahun 2004
legalisasi usaha tambang di kawasan lindung.
Dengan perpu ini, wakil rakyat dan pemerintah telah bersekongkol melenggangkan perusahaan-perusahaan pertambangan. Perpu ini berbahaya bagi lingkungan hidup
http://elshamnewsservice.wordpress.com/
11
Perpres No. 10 Tahun 2006
Menegaskan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden
Garis ini mengakhiri posisi dilematik BPN yang pernah berwujud Kementerian Agraria, lalu di bawah Departemen Dalam Negeri, bahkan nyaris dibubarkan. Banyak kalangan menilai bahwa BPN kini tidak punya gigi, menjadi kekhawatiran bahwa hal ini adalah suatu hal yang dikondisikan atau boleh dikatakan by desain agar sumber daya agraria dapat dikuasai dan dikelola oleh segelintir orang atau kelompok kecil yang punya kekuasaan dan uang untuk meperbanyak uangnya.
http://www.bitra.or.id/
12
UUNo 29/2000 tentang Perlinduangan Varietas sebelumnya telah diakomodasi dalam UU No 12/1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (UUSBT).
Pemerintah membuat petani semakin tergantung kepada perusahaan agribisnis penghasil benih/Kedaulatan patani tidak ada
Undang-undang ini mengancam petani dengan tuduhan sertifikasi liar seperti yang pernah dituduhkan kepada Tukirin-petani jagung yang dikriminalkan dengan tuduhan melanggar Pasal 61 (1) “b” juncto Pasal 14 (1) UU SBT. Sedang UU PVT Pasal 6 disebutkan bahwa pemegang hak PVT akan diberikan hak eksklusif (monopoli) yang meliputi hak untuk memproduksi dan memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, mencadangkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
http://74.125.153.132/
13
UU No 20/ 2002 tentang Ketenagalistrikan
Privatisasi sektor listrik
UU No. 20 Tahun 2002 ini yang disahkan 23 September 2002. bertentangan secara substansial dengan UUD 1945. Berbeda dengan aturan kelistrikan; UU No. 15 Tahun 1985 yang masih memuat semangat UUD 1945 yang mengakui kepemilikan oleh negara (state ownership), sedangkan UU No. 20/2002, pemilik modal asing dibolehkan melalui pintu kompetisi dan swastanisasi.
http://femaleofhati.blogspot.com
14
UU No 27/2003 tentang Panas Bumi
Legalisasi usaha pertambangan kas bumi
Melegalisasi Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi yang tentu akan memperpkuta Indonesia sebagai pelayan bagi ekspansi kapitalisme global
www.scribd.com/.../
15
UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Eksploitasi alam
UU ini kurang
memperhatikan nasib nelayan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan 
sumber daya ikan. UU ini memberi kesempatan sangat besar kepada asing 
untuk mengeksploitasi sumber daya ikan di perairan Indonesia, khususnya di 
ZEEI (zona ekonomi eksklusif Indonesia). 
http://www.freelists.org/
16
PP No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum,
Privatisasi
Keberadaan PP ini akan dimaksudkan untuk mempermudah transportasi jalan bagi para investor ke daerah-daerah terpencil yang mempunyai kekayaan alam tinggi. Undang-Undang ini setidaknya mempermudah akses masuknya raksasa
MNC/TNC seperti Freeport McMoran Gold &
Copper, Exxon-Mobil, Rio Tinto, Newmont, Dutch-Shell, Conoco Oil, Petro
China dan beberapa lainnya
Yance Arizona,
17
PP No. 2/2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan
Privatisasi
PP ini ditujukan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan
Yance Arizona,
18
UU No. 25 tahun 1997, diubah menjadi UU. No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
Privatisasi pengelolaan tenaga kerja
Bernuansa neoliberal, memberikan  kewenangan besar kepada pemegang modal dn kewenangan pemerintah sangatlah minimalis dan cenderung administratif. 
Kompas Cyber Media, 22 Pebruari 2003
19
UU. No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI).
Privatisasi pengelolaan tenanga kerja
UU dinilai menghilangkan sama sekali perlindungan, penghormatan dan pensejahteraan tenaga kerja luar negeri. Pemerintah sekedar berorentasi pada kepentingan investasi. UU  memuat pengaturan pengiriman buruh migran ke luar negeri tapi tanggungjawabnya diserahkan kepada pihak swasta yaitu Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) dan atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKKIS). UU  ini penuh dengan dikte IMF dan World bank sehingga kepentingan investasi dan bisnis cukup kental.
18
Beberapa kebijakan pemerintah yang mendivestasi perusahaan penting negara
privatisasi
Kebijakan itu misalkan terjadi pada PAM Jaya, Indosat, dan perpanjangan kontrak kerjasama dengan Exxon Mobil di Blok Cepu, dll
Yance Arizona,

Yance mengatakan lagi, penetrasi neoliberalisme tidak berhenti pada tataran substansi hukum dalam perubahan UU di bidang sumberdaya alam, tetapi juga telah memasuki dimensi struktur hukum dengan melakukan perombakan birokrasi (eksekutif) dalam kerangka good governance, penguatan fungsi legislasi DPR serta pembangunan institusi yudisial baru seperti Pengadilan Niaga dan Mahkamah Konstitusi. Perubahan pada level struktur hukum ini dilakukan di bawah payung Rule of Law yang direjuvensi dari konsep Negara Berdasarkan Hukum. Padahal, terdapat keterkaitan antara penetrasi neoliberalisme, terutama privatisasi, dengan konsep Rule of Law juga dikemukakan oleh Joseph E. Stiglitz dalam penelitiannya pada negara-negara eks komunis.[26]
Yance juga mengkritik Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, MK dibentuk untuk mewujudkan supremasi yudisial melalui kekuasaan review undang-undang menjadi institusi yang paling efektif untuk memfasilitasi proses integrasi pada ekonomi global melalui serangkaian putusan kontroversialnya tahun 2003, sudah ada lima UU yang diuji kepada Mahkamah Konstitusi meliputi UU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Kehutanan, UU Sumberdaya Air, dan UU Penanaman Modal. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kelima permohonan pengujian UU tersebut, dilihat dari amar putusannya, berbeda-beda. Ada yang dikabulkan keseluruhan, dikabulkan sebagian, ditolak, ditolak dengan conditionally constitutional dan tidak dterima. Meski amar putusannya berbeda-beda, hal itu tidak menghalangi penetrasi neoliberalisme di Indonesia. Kondisi itu membuat penting untuk mengevaluasi apakah pembaruan hukum dalam paham The Rule of Law yang diinstrumentalisasi lewat lembaga pengujian UU terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi memberikan kontribusi bagi penegasan penguasaan negara atas sumberdaya alam atau sebaliknya.[27]
Uraian di atas memperlihatkan betapa instrumen hukum yang berdimensi ekonomi dan sosial sangat banyak yang dipengaruhi ideologi neoliberalisme sehingga berdampak pada penyengsaraan masyarakat. Beberapa dampak yang terjadi diantaranya ialah, pertama, terjadinya konflik berkepanjangan. Ekploitasi sumber daya alam dalam skala besar yang melibatkan perusahaan besar dan agen kapitalisme global, selalu tejadi konflik, baik konflik antar masyarakat yang pro dan kontra, antara masyarakat yang dirugikan dengan pihak perusahaan, maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Kedua, mendorong pemiskinan. Indonesia yang merupakan negara tropis dan kebanyakan warganya hidup mengandalkan basis ekonomi agraris sehingga tingkat ketergantungan pada kekayaan agraria dan SDA sangat kuat. Ketiga, mendorong perusakan lingkungan. Eksploitasi yang besar-besaran terhadap sumber daya alam membawa konsekwensi bagi penurunan kualitas ekosistem hutan, sungai, danau, pesisir dan laut yang terjadi akibat aktivitas pemanfaatan yang tidak melihat akibat jangka panjang, seperti konversi hutan untuk HTI, HPH, Transmigrasi, Perkebunan, Pertambangan dan lain-lainnya. Keempat, mendorong pada bencana alam. Konversi lahan hutan di berbagai kegiatan industri, berdampak kerusakan ekologis dan ekosistem dan menyebabkan petaka bagi kelestarian keaneka ragaman hayati, bagi ketersediaan air dan  kenyamanan iklim tropis.[28] Ketujuh, terprivatisasinya beberapa BUMN-BUMN dan beberapa lainnya.[29]
Namun demikian, ditengah gurita pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial di atas karena politik hukumnya yang melindungi pemodal, pemerintah dan wakil rakyat juga telah menyepakati Undang-Undang yang berdimensi HAM. Untuk perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi dan sosial, telah dibuat secara khusus UU No. 11 tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), dan pada umumnya diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Muatan hukum dalam ketiga aturan ini sangat tegas menjamin tanggungjawab negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat yang dimensinya hak ekonomi dan sosial. Persoalannya ialah sejauhmana instrumen hukum tersebut dapat terimplementasi dan dapat ditegakkan.

Problem Jaminan Pemenuhan Hak Ekonomi dan Sosial
Secara yuridis, jaminan pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial, termasuk hak budaya berbeda dengan hak-hak yang berdimensi sipil dan politik. Hak-hak ekonomi dan sosial dianggap sebagai hak yang tidak menuntut pemenuhan dengan segera karena sangat terkait dengan tingkat ketersediaan sumber daya setiap negara yang berbeda-beda.[30] Terkait hal ini,  kita dapat membaca Pasal 2 ayat (1) ICESCR (UU No. 11 tahun 2005), terdapat frase sampai maksimum sumberdaya yang ada (to maximum available resource)  dan  mencapai secara bertahap perwujudan penuh (progresif  realization). Frase ini seakan  mempertegas bahwa hak-hak ekonomi, sosial, termasuk budaya merupakan hak yang tergantung pada pencapaian tingkat ekonomi tertentu dalam satu pemerintahan dan tidak justiciable. Pemerintah terlihat sangat sulit dimintai pertanggungajwaban secara hukum atas pelanggaran HAM di bidang hak ekonomi dan sosial.
Sri Palupi mengatakan, meskipun hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat dipisahkan, tetapi di Indonesia hak ekonomi, sosial dan budaya baru mendapatkan perhatian serius dalam wacana HAM setelah jatuhnya rezim Orde Baru, apalagi ketika Indonesia meratifikasi terhadap Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (UU No. 11 tahun 2005). Namun pada kenyataannya, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya belum banyak dipahami. Isi dan arti sebagian besar hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tertuang dalam kovenan masih relatif kabur dan kurang pasti.[31] 
Menurut Sri Palupi, kekaburan dan ketidakpastian isi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya selain menyulitkan dalam implementasinya, juga berpotensi dipakai sebagai rasionalisasi atas tidak diakuinya sejumlah hak sebagai hak asasi yang berdampak pada tidak terealisirnya sejumlah hak-hak yang ada. Kondisi pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia, bisa jadi mengindikasikan bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masih cenderung dipandang sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai ketimbang sebagai hak asasi manusia yang harus dijamin  pemenuhannya dalam kondisi apapun. Sri Palupi menambahkan, kondisi ril pemenuhan hak ekonomi dan sosial hari ini sungguh memprihatinkan,  pemerintah tidak konsisten dalam  menjalankan kewajibannya, terjadi kesenjangan antara norma dan praktek lapangan, dan sepanjang 10 tahun reformasi terjadi berbagai ketimpangan dalam penegakan dan penghormatan hak ekonomi, sosial dan budaya. Belum berhasilnya pemerintah mengatasi krisis ekonomi yang berlangsung sejak 1997, dampak liberalisasi ekonomi dan praktik korupsi telah berakibat tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagian besar warga negara.[32]
Sedangkan Ifdhal Kasim, Ketua Komnas HAM mengatakan, impunitas atas pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya  merupakan salah satu masalah yang hingga saat ini sulit dipecahkan. Bila dibanding dengan pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak sipil dan politik yang telah memiliki mikanisme yang memadai baik di tingkat internasional maupun nasional, maka pelanggaran-pelanggaran massif di bidang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ecosoc rights) sangat jauh dari jamahan negara (state obligation), baik dalam bentuk pemantauan, investigasi maupun pemulihan terhadap para korbannya. Bisa dinyatakan sampai sekarang belum terdapat mikanisme dalam menangani pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi. Sosial dan budaya. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut seakan tidak terkait dengan kewajiban negara untuk menanganinya (state obligation to protect). Impunitas mengedepan bukan semata masalah transisi, tetapi telah mengakar di masa pemerintahan Orde Baru, dan pasca reformasi semakin meluas karena pemerintah pasca reformasi khususnya di era SBY memutuskan mencabut berbagai fasilitas subsidi terhadap rakyat kecil, termasuk subsidi BBM.[33]
Dalam Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia dengan tema “10 Tahun Reformasi : Qua Vadis Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia” yang diselanggarakan Komnas HAM pada 8-11 Juli 2008 menyatakan, setidaknya terdapat 5 (lima) kendala yang dihadapi negara Indonesia dalam melaksanakan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, yaitu :[34]
Pertama, hak  ekonomi, sosial dan budaya masih cenderung dipandang sebagai hak yang tidak justiciable atau tidak dapat dituntut di pengadilan. Masih hidup cara pandang bahwa hanya hak sipil dan politik yang dapat dilanggar, dapat diberi upaya penyelesaian dan dapat diselidiki menurut hukum internasional. Hak ekonomi, sosial dan budaya masih dipandang sebagai hak kelas dua, yaitu hak yang tidak dapat ditegakkan, tidak dapat disidangkan dan hanya dapat dipenuhi secara bertahap. Selain itu, mikanisme monitoring hak ekonomi, sosial dan budaya di tingkat internasional juga masih lemah karena belum ada mikanisme pengaduan terhadap pelanggaran hak-hak tersebut.
Kedua, semakin melemahnya peran pemerintah dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Misalnya pemenuhan hak atas pangan, pada kenyataannya melibatkan beragam fungsi kelembagaan, mulai dari sistem produksi, distribusi, harga, informasi dan penanggulangan kemiskinan secara umum. Dari seluruh proses itu semua, aktor yang terlibat bukan hanya pemerintah sebagai badan publik melainkan juga lembaga privat dan korporasi. Hal yang sama juga terjadi pada hak atas pendidikan, hak atas kerja, hak atas pelayanan kesehatan, perumahan dan lainnya. Ironisnya, peran pemerintah dalam pengambilan keputusan semakin melemah, peran mereka telah banyak diambil alih oleh sektor privat atau korporasi. Kondisi tersebut berakibat tidak jelasnya siapa yang bertanggungjawab  atas pemenuhan hak-hak tersebut.
Ketiga, pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya terkait erat dengan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Di Indonesia hambatan untuk mewujudkan orientasi pembangunan yang berspektif HAM berat sekali. Hambatan itu meliputi, pertama, kekuasaan saat ini tidak hanya dikendalikan oleh pemerintah, tetapi telah banyak berpindah tangan kepada korporasi multinasional dan lembaga-lembaga internasional, seperti IMF, World Bank, WTO, dan lain-lain. Kedua, masih tingginya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di tubuh pemerintahan sebagai badan publik. Kedua masalah ini berdampak pada pelanggaran HAM yang terus menerus, seperti tata ruang, pertanahan, kehutanan dan air yang telah dikuasai korporasi, meluasnya bencana alam (banjir, longsor, dan lainnya), pembangunan daerah yang sekedar berorentasi pada pendapatan asli daerah (PAD) dan mengabaikan hak-hak dasar warga, serta alokasi anggaran yang masih belum berpihak kepada orang miskin.
Keempat, masih lemahnya pengetahuan aparat negara terhadap hak asasi manusia. Evaluasi Sri Palupi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) di empat Provinsi di Indonesia (NTT, Kalbar, Maluku  dan Jawa Tengah) menunjukkan bahwa aparat pemerintah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan RANHAM mengaku kurang paham tentang hak ekonomi, sosial dan budaya dan tidak tahu bahwa hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan HAM.
Kelima, banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah sulit dilaksanakan karena dibuat secara tumpang tindih satu dengan lainnya sehingga mengaburkan kejahatan yang dilakukan oleh para pelanggar HAM. Peraturan yang dibuat juga tidak jelas dan bahkan menguntungkan terhadap kepentingan para pihak yang membuat peraturan. Rakyat tidak mendapatkan manfaat dari penegakan peraturan dan bahkan terdiskriminasi sedemikian rupa. Beberapa peraturan itu seperti Perpres 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, Instruksi Presiden tentang Bahan Nabati (BNN), Perpres 36/2006 dan revisinya Perpres 65/2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk KepentinganUmum, UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, dan banyak lagi lainnya. Peraturan-peraturan tersebut terlihat tidak ada harmonisasi dengan pemenuhan dan perlindungan HAM. Peraturan-peraturan tersebut tidak berpihak kepada kepentingan orang miskin (pro poor).
Uraian  di atas memperlihatkan dengan jelas betapa politik hukum yang berdimensi ekonomi dan sosial pasca reformasi berlangsung secara serampangan. Terjadi tumpang tindih instrumen hukum : satu sisi melindungi kepentingan bisnis dan menciderai keadilan, dan pada sisi yang lain terdapat aturan perlindungan ekonomi dan sosial yang melindungi HAM tetapi dalam kondisi lemah dan dilemahkan. Kondisi tersebut berdampak terhadap sistemiknya pelanggaran  hak-hak ekonomi dan sosial pasca reformasi, seperti masih tingginya jumlah penduduk miskin, tingginya penderita gizi buruk, tingginya penggusuran tempat tinggal orang miskin, tingginya angka kematian akibat lemahnya pelayanan kesehatan, tingginya angka pengangguran, tertutupnya akses pendidikan, tingginya angka perampasan lahan, rendahnya harga panen para petani, rendahnya harga ikan para nelayan, tergusurnya pasar tradisional, lemahnya perlindungan terhadap para buruh dan peristiwa sosial ekonomi lainnya. Situasi dan kondisi itu tentu menjadi ironi yang berkepanjangan, dan harus segera diperbaiki oleh mereka yang bernurani.

Penutup
Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa politik hukum yang berdimensi hak ekonomi dan sosial pasca reformasi berlangsung secara liberal dan melibatkan banyak aktor yang berkepentingan terhadap substansi hukum. Aktor yang paling berpengaruh dalam perumusan instrumen hukum yang bersifat ekonomi dan sosial tersebut ialah kekuatan lembaga-lembaga keuangan internasional dan para pemodal internasional (MNC/TNC), utamanya IMF (International Monetery Found). Eksistensi IMF sangat berpengaruh terhadap pembangunan  hukum yang berdimensi ekonomi dan sosial pasca reformasi di Indonesia. IMF diserahi tanggungjawab oleh Presiden Soeharto ketika terjadi krisis moneter 1997 untuk menjadi lokomotif reformasi ekonomi Indonesia, yang kemudian tertera dalam Letter of Intent (LOI). Masuknya IMF dalam struktur kekuasaan tidak terlepas dari konfigurasi politik rezim Orde Baru yang telah lama menjelma sebagai state terorisme, state corporatisme, state discourse dan state clientisme.
Wajah hukum yang berdimensi ekonomi dan sosial pasca reformasi banyak yang bernuansa neoliberal, yaitu satu paham yang menghendaki terhadap liberalisasi sektor keuangan, liberalisasi perdagangan, pengetatan anggaran belanja negara (pencabutan subsidi), dan privatisasi terhadap BUMN. Rumusan hukum yang bernuasa neoliberal sangat nampak dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia, diantaranyaUU Kehutanan, UU Perlindungan Varietas Tanaman, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Ketenagalistrikan, UU Panas Bumi, UU Sumberdaya Air, UU Perkebunan, UU Penetapan Perpu No. 1/2004 tentang Perubahan UU Kehutanan, UU Perikanan, UU Penanaman Modal, UU Energi dan beberapa lainnya. Instrumen hukum tersebut berdampak terhadap sistemiknya pelanggaran HAM yang berdimensi ekonomi, sosial dan budaya.
Politik hukum pasca reformasi juga telah melahirkan instrumen hukum yang berdimensi pemenuhan dan perlindungan hak ekonomi dan sosial. Secara khusus instrumen hukum yang melindungi hak ekonomi dan  sosial ialah UU No. 11 tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan secara umum  diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Namun demikian, Undang-Undang yang menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial tersebut mempunyai masalah  besar dalam  implementasi dan pertanggungajwaban hukumnya. Hak-hak ekonomi dan sosial terlihat  tidak justiciable dan pemenuhannya juga dilakukan secara bertahap (progresif  realization) yang tergantung pada maksimum  sumberdaya satu pemerintahan. Pemenuhan hak ekonomi dan sosial pasca reformasi juga bermasalah karena sebagian besar kekuasaan pemerintah telah dikooptasi  oleh kekuatan korporasi.

Daftar Pustaka :

Buku-Buku :
 Abdul Hakim G. Nusantara (Png),  Atas Nama Pembangunan : Bank Dunia dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta : Elsam, 1995)
Anthony Giddens, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern : Suatu Analisis Terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986)
Alfred Stepan, Militer dan Demokratisasi : Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara Latin, (Jakarta : Pustaka Utama Grafitti, 1996)
Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, Neoliberalisme Mencengkram Indonesia, (Jakarta : E Publishing Company, 2008)
A. Widyamartaya dan AB. Widyanta (Penerjemah), Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan, (Yogyakarta : Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003)
Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010)
Cornelis Lay dan Pratikno, Komnas HAM 1998-2001 : Pergulatan Dalam Transisi Politik, (Yogyakarta : Fisipol UGM, 2002)
Dahlan Thaib dan Mila Karmila Adi (Ed), Hukum dan Kekuasaan, (Yogyakarta : FH UII, 1998)
Diantoba Bachriadi, Merana Di Tengah Kelimpahan, (Jakarta : Elsam,1998)
Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, (Jakarta : HuMa, 2007)
Eep Saefullah Fatah, Catatan atas Gagalnya Politik Orde Baru, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998)
Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, (Bandun : ALFABETA, 2007)
Eddie Sius Riyadi dan Wahyu W. Basjir, Terjajah di Negeri Sendiri : IMF dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta : Elsam, 2003)
Fadli Zon, Politik Huru-Hara Mei 1998, (Jakarta : Institute for Policy Studies (IPS), 2004)
Ifdhal Kasim dan Johanes da Masenus Arus (Ed), Hak Ekonomi, Sosial, Budaya : Esai-Esai Pilihan, (Jakarta : Elsam, 2001)
Jamil Salmi, Violence and Democratic Society : Hooliganisme dan Masyarakat Demokrasi, (Yogyakarta : Pilar Humania, 2005)
Joseph E. Stiglitz, Dekade Keserekahan : Era ’90-an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia, (Serpong : Marjin Kiri, 2006)
Majda El-Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008)
Manfred  Nowak, Pengantar Pada Rezim HAM Internasional, (Tanpa Tempat : Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, 2003)
Martin Khor, Globalisasi Perangkap Negara-Negara Selatan, (Yogyakarta : CPRC,  2000)
Muhammad Syafari Firdaus, dkk, Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia : Sebuah Panduan, (Jakarta : Komnas HAM, 2007)
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta : LP3ES, 1998)
Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara, (Jakarta :  LP3ES, 2007)
Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta : LP3ES, 2006)
Revrisond Baswir, Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006)
Roberto M. Unger, Gerakan Studi Hukum Kritis, (Jakarta : Elsam, 1999)
Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, (Bandung : Mandar Maju, 2001)
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : Alumni, 2001)
Supriyanto Abdi, dkk, Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah : Analisis Situasi di Tiga Daerah, (Yogyakarta : Pusham UII,  Tanpa Tahun)
 Prasetyohadi dan Savitri Wisnuwardhani (Ed), Penegakan Hak Asasi Manusia dalam 10 Tahun Reformasi, (Jakarta : Komnas HAM,  2008)
Walden Bello, De-Globalisasi (Gagasan Ekonomi Dunia Baru), (Yogyakarta : Pondok Edukasi, 2004)

Jurnal dan Majalah :
 Bonnie Setiawan, Globalisasi, Utang dan Privatisasi, Jurnal Keadilan Global, The Institute for Global Justice, Volume 01 Tahun I-2003
Pratikno, Keretakan Otoriterisme Orde Baru dan Prospek Demokratisasi, Jurnal Ilmu Sosial Politik, Fisipol UGM, Yogyakarta, Vol. 2 No. 2 November 1998ndonesia, HuMa, Jakarta, 2007
Mansour Fakih, Neoliberalisme dan Globalisasi, dalam Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manär Edisi I/2004
M. Syafi’ie, Pengamanan Neolib Oleh Para Pemegang Otoritas, lihat Majalah Isra’ Pusham UII Edisi 12 tahun 2009
Indriaswati Dyah Saptaningrum, Jejak Neoliberalisme dalam Perkembangan Hukum Indonesia, Jurnal Jentera Edisi Khusus 2008
Nuri Seseno, Argumentasi Teori-Teori dalam Proses Pembentukan Liberalisme Modern, Jurnal Ilmu Politik 17, terbit kerjasama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan PT Gramedia Pustaka Utama,  1997

Website :
-  htttp al-manar.web.idbahan8.EKONOMI POLITIK3. Neoliberalisme dan Globalisasi.pdf.pdf, diakses pada 30/01/2011
-       httpyancearizona.files.wordpress.com200808konstitusi-dalam-intaian-neoliberalisme_ringkasan1.pdf.pdf
-       http://politikana.com/baca/2010/05/09/beberapa-data-fakta-yang-mendorong-kita-untuk-melawan-rezim-neolib.html


[1] Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 42
[2] Ibid, hlm 97, baca juga Anthony Giddens, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern : Suatu Analisis Terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm 45-46
[3] Roberto M. Unger, Gerakan Studi Hukum Kritis (terjemahan Ifdhal Kashim), Elsam, Jakarta, 1999, hlm xvii
[4] Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm 13-15
[5] Ifdhal Kasim, Berjalan Ke Arah Mana Reformasi Hukum?, dalam Buku Bunga Rampai Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, HuMa, Jakarta, 2007, hlm 101-104
[6] Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm 48
[7] Ibid, hlm 48
[8] Mahfudz MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta,  2006, hlm. 15.
[9] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2001, hlm 39
[10] Muhammad Syafari Firdaus, dkk, Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia : Sebuah Panduan, Komnas HAM, Jakarta, 2007, hlm 7-16
[11] Alfred Stepan, Militer dan Demokratisasi : Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara Latin, Pustaka Utama Grafitti, Jakarta, 1996. hlm 13-14
[12] Pratikno, Keretakan Otoriterisme Orde Baru dan Prospek Demokratisasi, Jurnal Ilmu Sosial Politik, Fisipol UGM, Yogyakarta, Vol. 2 No. 2 November 1998
[13] Cornelis Lay dan Pratikno, Komnas HAM 1998-2001 : Pergulatan Dalam Transisi Politik, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2002,  hlm 34-25
[14] Ibid
[15] Ibid
[16] Fadli Zon, Politik Huru-Hara Mei 1998, Institute for Policy Studies (IPS), Jakarta, 2004, hlm 8-9
[17] Mansour Fakih, Neoliberalisme dan Globalisasi, dalam Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manär Edisi I/2004, lihat di http al-manar.web.idbahan8.EKONOMI POLITIK3. Neoliberalisme dan Globalisasi.pdf.pdf, diakses pada 30/01/2011
[18] Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, Neoliberalisme Mencengkram Indonesia, E Publishing Company, Jakarta, 2008, hlm 230-238
[19] A. Widyamartaya dan AB. Widyanta, Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003, hlm 92-93
[20] John Cavanagh, dkk, Rumusan IMF : Produksi Kemiskinan, dalam A. Widyamartaya dan AB. Widyanta (Penerjemah), Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003, hlm 92-93
[21] Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 24-29
[22] M. Syafi’ie, Pengamanan Neolib Oleh Para Pemegang Otoritas, lihat Majalah Isra’ Pusham UII Edisi 12 tahun 2009, hlm 7-115
[23] Ibid
[24] Yance Arizona, Konstitusi Dalam Ancaman Neoliberalisme : Konstitunalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, hlm 4-5, lihat di httpyancearizona.files.wordpress.com200808konstitusi-dalam-intaian-neoliberalisme_ringkasan1.pdf.pdf
[25] Diolah dari berbagai sumber
[26] Ibid 6-7
[27] Ibid 6-7, baca juga Indriaswati Dyah Saptaningrum, Jejak Neoliberalisme dalam Perkembangan Hukum Indonesia, Jurnal Jentera Edisi Khusus 2008, hlm 81
[28] http://www.jatam.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=732
[29]http://politikana.com/baca/2010/05/09/beberapa-data-fakta-yang-mendorong-kita-untuk-melawan-rezim-neolib.html
[30] Supriyanto Abdi, dkk, Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah : Analisis Situasi di Tiga Daerah, Pusham UII, Yogyakarta, Tanpa Tahun, hlm 2-3
[31] Sri Palupi, Problem dan Tantangan dalam Akses Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dalam  Prasetyohadi dan Savitri Wisnuwardhani (Ed), Penegakan Hak Asasi Manusia dalam 10 Tahun Reformasi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008, hlm 92-95
[32] Ibid
[33] Ifdhal Kasim, Pelanggaran Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : Impunitas yang Tersembunyi, dalam Majda El-Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,  Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm  xxiii-xxiv
[34] Prasetyohadi dan Savitri Wisnuwardhani (Ed), Penegakan Hak Asasi Manusia dalam 10 Tahun Reformasi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008, hlm 86-88

Tidak ada komentar: