Senin, 11 April 2011

Problematika Media

... M. Syafi'ie

Bulan-bulan ini kita disuguhkan dengan pemberitaan yang banyak, mulai dari bentrok mahasiswa, banjir, hiruk pikuk pemilu 2009 sampai dengan pemilihan Presiden Amerika Serikat McCain dan Barrack Hussain Obama. Dari sekian berita yang ada dan cukup menyita perhatian publik khususnya diinternal umat Islam ialah eksekusi Amrozy Cs dan pernikahan Syekh Puji.

Eksekusi Amrozy Cs menjadi perbincangan luas karena kasus mereka seakan diambangkan dan ditunda terus menerus untuk dieksekusi oleh Kejaksaan Agung. Padahal mereka bertanggungjawab atas pemboman di Bali dan menewaskan dua ratus orang lebih. Sampai pada situasi dimana Amrozy Cs seakan menjadi korban dan digelari umat Islam menjadi pejuang Islam dengan sebutan syuhada’. Satu “titel” yang sangat sakral, didambakan dan bahkan menjadi tujuan hidup setiap pribadi muslim. Mati syahid dalam ajaran Islam ganjarannya jelas Surga.
Kasus Syekh Puji, mengemparkan karena beberapa hal, pertama, Dia itu seorang Syekh yang namanya merupakan pangggilan terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW, atau gelar bagi seorang guru besar tasawuf dan thariqot. Kedua, Syekh Puji dikenal khalayak sebagai seorang yang kaya raya, pengasuh pesantren dan kemana-mana pakai mobil mewah. Ketiga, Syekh Puji dengan alasan perusahaannya, akan menikahi bocah-bocah belia, selain Ulfa yang berumur 12 tahun, Syekh Puji akan menikahi bocah yang umurnya 9 dan 7 tahun. Belum lagi niatnya tercapai menikahi bocah yang umurnya 9 dan 7 tahun, Syekh Puji banyak digugat aktifis perempuan karena terbukti melanggar tiga Undang-Undang sekaligus meliputi UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, termasuk melanggar Konvensi Jenewa tentang Hak Anak-anak.

Sosok Amrozy Cs yang menjadi pahlawan dan Syekh Puji yang bernasib malang menjadi perbincangan serius ditengah-tengah publik. Berita mereka mengalahkan peristiwa-peristiwa lain yang lebih serius, soal kemiskinan. Diakui atau tidak, umat Islam yang menjadi penduduk terbesar di Indonesia secara serius diarahkan pada pemikiran yang tunggal. Mereka dihipnotis untuk melupakan masalah serius yang menimpa negara ini. Bayangkan, sampai saat ini sesungguhnya masyarakat dalam kondisi menderita dan semakin melarat karena kebutuhan-kebutuhan publik yang semakin tidak terjangkau. Sebelum Indonesia terperosok ke dalam krisis ekonomi 1997, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan masih 22,5 juta, tahun 2007 sudah mencapai 37,17 juta. Tahun 2008 ini dan kedepan sangat mungkin terjadi peningkatan disebabkan dunia global sedang mengalami krisis finansial dan dimungkinkan terjadi depresi ekonomi dunia.

Pemerintah Indonesia jelas panik karena krisis yang terjadi kalau tidak diantisipasi besar kemungkinan akan terulangnya sejarah tumbangnya Soeharto Mei tahun 1998. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia mulai kenaikan BBM, sumber daya alam yang telah dikuasai asing, pendidikan yang di privatisasikan, menumpuknya pengangguran sampai dengan massifnya premanisme jalanan. Cerita semua itu merupakan akibat dari negara Indonesia ini yang sudah tidak lagi bergerak di atas pijakan konstitusi. Melainkan sudah bermadzhab atas sistem neo liberalisme. Negara ini telah menyimpang dari gagasan para founding fathers Soekarno dan Hatta. Aras kebijakannya terintegrasi dengan kapitalisme global. Programnya banyak diintervensi, khususnya paket kebijakan ekonominya yang borjuasi dan menciptakan kesenjangan sosial.

Menanggapi tersebut di atas ada dua hal, pertama, walaupun penulis tidak menafikan berita Amrozy Cs dan Syekh Puji merupakan satu berita yang penting. Namun, berita yang ada itu merupakan satu cara media untuk mengkaburkan masalah “musuh bersama” negara ini. Penting untuk mengetahui relasi media, kuasa dan kapital yang hidup di negara ini. Kedua, kalau berita tersebut ditempatkan sebagai pandangan dan prilaku umat Islam di Indonesia, tentunya ada kritik mendasar tentang keberagamaan umat Islam saat ini.

Media yang Elit

Pemberitaan yang dimunculkan banyak media saat ini telah mengarah pada pendistorsian masalah. Prinsip check and balance dalam media banyak dilupakan sehingga berita yang hadir dipastikan bias dan mengarah pada satu pokok pikiran yang tidak cerdas. Berita tentang Amrozy Cs yang menjadi pahlawan Syuhada’ dan menjadi fiqur sebagian umat Islam mungkin bisa menjadi contoh dari media yang yang tidak bertanggungjawab itu. Tujuan kebenaran yang diharapkan muncul akhirnya kabur. Hak-hak hukum ratusan korban yang luka-luka dan meninggal dunia menjadi kabur akibat prilaku media yang tidak bertanggungjawab. Bahkan, harapan untuk menjerakan prilaku “pemboman” tidak berhasil efektif.

Selain di atas, media yang ada saat ini sesungguhnya berusaha mengkuburkan persoalan publik yang fundamental di negara ini. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi untuk tidak mengatakan hilang tidak mendapatkan porsi yang memadai untuk diberitakan. Kalaupun ada, pemberitaannya diarahkan kepada kepentingan tertentu. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Tanjung Priok, DOM di Aceh, pembunuhan ribuan orang di Timor-timor, Penembakan Misterius, kasus Semanggi, korban komando Jihad dan penguakan para aktifis yang masih hilang sampai saat ini. Bahkan Surya Paloh pemilik Metro TV dalam forum FPPI mengultimatum untuk melupakan dan menutup kesalahan-kesalahan masa lalu.

Media seakan mengubur pelanggaran hak asasi manusia di masa Orde Baru. Secara sistematik berita yang diporsikan besar ialah berita yang sporadis terjadi dan sifatnya entertain. Tidak banyak menyentuh secara serius terhadap kepentingan kekuasaan dan pemilik modal. Kekuatan para kaum kapital yang berjejaring dengan kekuasaan saat ini seakan asyik mengarahkan dan mengkaburkan persoalan. Suara agung media nampak terperangkap dalam bangunan hegemoni yang tidak berpihak publik. Tidak ada kritik media yang tajam dan obyektif, media bergerak dalam area yang subyektif mendukung kekuasaan dan pemilik modal.

Suara riuh dan tangisan para korban pelanggaran tidak banyak diungkap, bahkan sengaja dikubur dan dijadikan peristiwa biasa. Korban dampak kenaikan BBM, korban privatisasi pendidikan, korban PHK, penganggur yang bertambah, gizi buruk yang meningkat sampai seribu kisah penggusuran-pengusuran di banyak daerah. Contoh paling nampak yang dapat kita saksikan sampai saat ini ialah para korban lumpur Lapindo. Di antara mereka masih ratusan orang yang masih belum mendapatkan hak-haknya. Mereka masih tiduran di jalanan dan di rumah pengungsian. Sayangnya, media tidak lagi peduli pada mereka untuk disuarakan bahkan oleh media yang dimiliki group Bakrie, berita tragis mereka dikubur dan didesain menjadi cerita yang indah.

Kalau dulu di era Orde Baru musuh yang ditakutkan media ialah penguasa otoriter. Saat ini tantangannya berbeda sama sekali. Kekuasaan “seolah” memberikan kebebasan penuh media, tetapi jejaring kekuasaan yaitu para pemilik modal telah menguasai media. Watak elit dan keberpihakan media kepada kekuasaan dan pemodal sangat jelas terbaca dari program-program yang dimunculkan. Sampai pada skenario reportase, setting isu, pembawa acara sampai dengan pembicara-pembicaranya juga yang berkomplot dengan penindasan itu.

Akhirnya arah untuk menyuguhkan obyektifitas kebenaran menjadi sangat hampa. Pembodohan dengan mensimpangsiurkan fakta merupakan berita hari-hari. Rekayasa-rekayasa kekuasan dan pemodal semakin canggih. Menyaksikan itu semua, seakan negara Indonesia ini tidak lagi menjadi negara publik (ripublica) melainkan telah menjadi negara yang dimiliki, diatur dan dijalankan oleh privat-privat yang satu warna.

Tugas umat Islam
Pemberitaan media yang konspiratif dan berpihak penguasa dan pemodal, sebagai umat terbesar di Indonesia semestinya umat Islam menyadari peran perjuangannya. Statistik nasional masih menempatkan umat Islam 88 persen sebagai mayoritas penduduk di Indonesia. Umat Islam sesungguhnya mempunyai posisi tawar yang sangat kuat untuk mengarahkan perubahan negara ini kepada dunia yang mensejahterakan. Sehinggga harus mengetahui musuh bersama yang harus diperangi setiap saat.

Musuh bersama itu ialah pemiskinan dan pembodohan yang dilakukan penguasa negara. Teologi pembebasan yang dikumandangkan Rosulullah di negara arab tidak terlepas dari konteks ini. Jangan bayangkan di negara arab ketika Rosulullah berdakwah sudah hidup sistem sosial yang beradab. Melainkan, sesungguhnya disana Rosulullah langsung berhadap- hadapan dengan satu era dari sebuah sistem yang jahiliyyah. Satu era yang oleh sejarawan disebut sebagai zaman yang gelap gulita (dzulumat). Sistem yang berjalan saat itu ialah hilangnya martabat kemanusiaan. Jual beli orang sudah menjadi kebiasaan, atau dikenal banyak orang dengan sistem perbudakan.

Sistem yang dijalankan di Arab awal bertumpu pada kekuasaan uang. Maindset bahwa uang mengalahkan segalanya hidup subur di masyarakat. Teologi yang dikembangkan Rosulullah kalau dikaji lebih jauh sebenarnya bermaksud memberontak terhadap sistem kapitalisme saat itu. Metodologi pembebasan yang digunakan Rosulullah ialah “basis pengetahuan dan ketauhidan” sebagaimana disebutkan Al-Qur’an di surat pertama turun Al-Alaq ayat 1-5. Tokoh Syafiie Maarif menyebut metodologi ini sebagai modal serius bagi perwujudan pencerahan Islam di Arab dan di dunia. Pengetahuan merupakan basis manusia untuk mengetahui kemanusiaan dan relasi sosialnya. Pengetahuan akan mendorong seseorang untuk menjadi intelektual yang terpanggil. Sedangkan ketauhidan menjadi basis pemerdekaan manusia dari segala bentuk penindasan di muka bumi.

Dalam konteks pemerdekaan, Islam mengajarkan untuk melawan dari segala bentuk tirani yang memiskinkan. Salah satu peringatan Rosulullah “kadzal faqru al-yakuna Kufron” yang artinya bahwa teramat dekat orang yang fakir terhadap kekufuran. Hadist ini menegaskan bahwa sesungguhnya tindakakan kufur yang terjadi massif saat ini semisal kekerasan, premanisme, pencurian, dan sampai jual beli tubuh untuk kepentingan uang tentunya disebabkan kemiskinan atau kebodohan yang sistematik. Agama Islam mengajarkan bahwa kekafiran harus dilawan dan diperangi.

Berangkat dari pemikiran di atas, semestinya umat Islam mulai mengevaluasi tentang pola keberagamaannya saat ini. Bahwa umat Islam tidak hidup dalam ruang privat melainkan hidup dalam ruang publik. Teologi pembebasan itu harus ditempatkan dalam ruang publik, yang menempatkan rakyat sebagai bagian dari sistem politik negara. Kemiskinan dan kebodohan itu sesungguhnya tidak terjadi bim salabim, melainkan diakibatkan dari kerangka kerja dari sistem negara yang memihak kaum elit dan borjuasi. Umat Islam harus belajar untuk kritis terhadap kepentingan-kepentingan kekuasaan dan modal yang bermain disekitarnya. Harus ada suara yang lebih kencang untuk diwacanakan dan didesakkan kepada publik. Berita massif yang terjadi pada eksekusi Amrozy Cs, Syekh Puji, dan banyak berita lainnya lebih banyak merupakan rekayasa dan taktik pemodal dan penguasa untuk mengaburkan permasalahan mendasar negara ini, berupa tingkat kesenjangan sosial dan kemiskinan yang semakin tinggi.

Tidak ada komentar: