Senin, 11 April 2011

Sistem Penyebab Banalisasi Kekerasan Satpol PP

... M. Syafi' ie

Satpol PP sampai saat ini tidak sepi dari pembicaraan pesimistik. Keberadaannya seringkali digugat oleh para aktifis HAM karena selalu menampilkan wajah beringas dan praktek kerja yang penuh dengan kekerasan. Bagi sekelompok korban masyarakat lemah, Satpol PP adalah institusi pertama yang dituntut untuk  dihapuskan dari struktur pemerintahan. Korban kekerasan Satpol PP, sebagian mereka telah kehilangan mata pencaharian dan harus hidup dalam kondisi sengsara dan memprihatinkan. Tidak sedikit dari keluarga orang-orang kecil itu telah dianiaya, gerobaknya dihancurkan bahkan ada keluarga mereka yang menjadi korban dan harus meninggal.
Sama halnya dengan Polisi dan TNI, Satpol PP saat ini telah menjelma menjadi birokrasi kekerasan yang digerakkan oleh negara. Walaupun secara umum tugasnya terkait dengan pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, tetapi praktek di lapangan, tugas mereka hanya dua, menjaga ketertiban dan menegakkan Peraturan Daerah. Karena itu, sebagai salah satu penegak Peraturan, wajah Satpol PP sebenarnya adalah wajah pemangku kebijakan di daerah. Tindakan Satpol PP yang penuh kekerasan, sesungguhnya tindakan mereka adalah tindakan Kepala Daerah. Keberingasan, dan kekejaman Satpol PP adalah perilaku sebenarnya dari Pemerintah Daerah. Keduanya tidak dapat dipisahkan sama sekali.
Secara teoritik, Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan manusia atas manusia yang lain didasarkan atas instrumen legitimasi yang digerakkan lewat kekerasan. Demikian juga menurut Machiavelli, kekuasaan berhubungan dengan bagaimana seorang pemimpin dapat mempertahankan kekuasaannya lewat berbagai intrik politik. Tindakan yang baik menurut Machiavelli ialah tindakan apa saja yang dapat memperkuat kekuasaan pemimpin sehingga tindakan apapun yang menjadi media pencapaian kekuasaan tersebut harus dibenarkan dan tidak boleh diganggu gugat.
Pendapat serupa diungkap oleh Hobbes, menurutnya dalam suatu negara ataupun pemerintahan, untuk mengendalikan  manusia secara obyektif, tanggungjawab moral tidak menjadi perhatian utama, yang terpenting adalah bagaimana negara tersebut membuat takut masyarakat. Hobbes sangat menekankan bahwa negara itu harus kuat tanpa tanding sehingga dapat memastikan dan memaksakan ketaatan para anggota masyarakat terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Bahkan Hobbes menyerukan bahwa negara harus menetapkan tatanan hukum dan memberi sanksi hukuman mati terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran.
Dalam konteks kekerasan, tekanan dan tindakan pemaksaan Satpol PP di berbagai daerah Indonesia yang  berlangsung beberapa dasawarsa ini sangat sesuai dengan teori Max Weber, Machiavelli dan Hobbes. Tindakan Satpol PP adalah tindakan yang harus dibenarkan dan tidak ada cacat. Negara mempunyai otoritas dan kekuasaan yang kuat dan para penguasa adalah sosok-sosok yang kebal terhadap hukum. Bahkan menurut Hobbes, kedudukan penguasa berada di atas hukum sipil karena kewenangannya yang dapat mengganti dan membuat aturan-aturan demi membangun kepatuhan sosial dan kepentingan kekuasaan. Ketiga ilmuan tersebut sepakat bahwa kekuasaan sangat terkait dengan bagaimana pemerintah dapat mempertahankan kekuasaannya, dan kekuasaan bagi mereka tidak bisa dilepaskan dari kekerasan. Namun demikian, teori negara ketiganya telah dianggap gagal karena tidak mempunyai sumbangsih kemanusiaan sama sekali.
Pengkritik itu salah satunya adalah Hannah Arendt. Menurut Arendt, kekuasaan adalah upaya untuk menegakkan ketertiban dan keadilan. Kekuasaan hanya akan tercipta jika kata dan perbuatan tidak terpecah. Kekuasaan akan terbangun ketika kata-kata bukan lagi sebagai sesuatu yang kosong dan perbuatan bukan lagi sebagai satu yang brutal. Kata-kata tidak digunakan untuk melanggar dan merusak tetapi untuk membentuk relasi dan menciptakan realitas yang baru. Ungkapan Arendt menggugat bahwa kekuasaan adalah semata kekerasan, kekuasaan menurutnya tidak dapat dibangun sama sekali dalam wajah yang pemerintahan yang penuh anarki, kekerasan, penuh kebohongan dan melegitimasi kekuasaan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM.
Tindakan negara yang melegitimasi dan menggerakkan aparat-aparatnya terhadap kekerasan sangat berpotensi terhadap hidupnya banalitas kejahatan. Banalitas kejahatan adalah satu tindakan jahat, menyimpang dan melanggar kemanusiaan tetapi dianggap biasa, lumrah dan tidak perlu dipertanyakan lagi karena sistem yang terbangun. Seperti tindakan Satpol PP, dengan berbekal pentungan dan mobil patroli, mereka menghancurkan lapak-lapak, menendang, memukuli dan menyeret secara kasar para pedagang kecil. Para Satpol PP tidak sadar bahwa tindakannya telah menciderai perasaan dan menodai hak hidup orang-orang kecil.
Dalam konteks di atas, Hannah Arendt pernah menelaah Eichmann seorang anggota Nazi, kepala arsitek dan eksekutor pembantaian massal kaum Yahudi yang mencapai 6 juta jiwa di era rezim Hitler. Seorang Eichmann yang tidak berkemanusiaan menurut Arendt karena kegagalan dia dalam berfikir dan menilai secara mendalam. Eichmaan tidak bisa berdialog secara kritis antara “Aku dan Diriku” sehingga ia terjebak pada perintah yang menodai kemanusiaan dan harga dirinya. Secara psikologis Eichmann adalah manusia normal tetapi kesadaran nuraninya menghilang sama sekali. Bukan kebencian yang mendasari pembunuhan Eichmann tetapi karena ketiadaan imajinasi dirinya sehingga menyebabkan tindakan tidak manusiawi dan durjana hinggap dalam kedurhakaan aksinya. Arendt menilai, Eichmann ialah satu dari sekian birokrat yang lahir sebagai dampak dari penerapan sistem politik dalam masyarakat yang modern saat ini.
Kritik keras juga diungkapkan oleh Franz Magnis Suseno. Menurutnya, negara mutlak modern telah menyingkirkan segala pembatasan tradisional dan religius kekuasaannya demi atas nama kedaulatan. Negara merasa berdaulat mutlak dan karenanya mengklaim bahwa demi kepentingan negara tindakan apapun dibolehkan. Melawan klaim itu, para filosof mulai menegaskan bahwa manusia memiliki hak-hak yang tidak bisa dicabut dan dihilangkan (inalienable right) seperti hak tidak dirampas hak milik secara sewenang-wenang, hak tidak ditahan sewenang-wenang, hak untuk mendapat perlindungan hukum, dan hak-hak asasi lainnya.
Segenap kekuasaan adalah terbatas dan karena itu martabat manusia harus dihormati sehingga negara dengan tujuan apapun termasuk kepentingan umum tidak diperbolehkan mengorbankan manusia. Menurut Magniz, sebab hak-hak yang melekat itu telah hadir sebelum penetapan negara dan keberadaan hak-hak itu berlaku universal. Ungkapan ini sekali lagi menegaskan bahwa tindakan kekerasan dan keberingasan Satpol PP atas nama apapun tidak dapat dibenarkan. Para pedagang kecil mempunyai hak-hak dasar salah satunya hak untuk bertahan hidup ditengah sulitnya pekerjaan dan biaya hidup. Menghancurkan lapak-lapak mereka, memukuli dan menyeret mereka adalah tindakan jahat dan tidak berprikemanusiaan.

Banalitas Kejahatan dan Pelanggaran HAM Satpol PP
Sampai saat ini, kita tidak akan lupa dengan berbagai kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP. Salah satunya yang menimpa Ibu Somariyah yang harus kehilangan putri kesayangannya Siti Khoiriyah. Ibu Somariyah ialah pedagang bakso di Boulevard WTC di jalan Pemuda Surabaya. Tepatnya Senin, 11 Mei 2009, ibu Somariyah berjualan bakso dengan ditemani anaknya. Tiba-tiba datang seorang Satpol PP yang akhirnya diketahui bernama Wahyudi menghampirinya. Dengan sangat panik, ibu Somariyah teriak minta tolong dan membereskan barang dagangannya, tetapi sia-sia karena Wahyudi dengan garang menghadangnya. Dalam situasi yang terjepit itu akhirnya gerobaknya roboh dan kuah bakso yang mendidih itu menyiram anak si mata wayangnya, Siti Khoiriyah. Karena tersiram air bakso yang mendidih itu, Siti Khoiriyah tidak terselamatkan dan meninggal sepekan setelah kejadian itu.   
Kisah tragis juga menimpa Fifi, 42 tahun warga Tangerang pada tahun yang sama. Karena takut dirazia Satpol PP, Fifi dan beberapa rekannya lari karena dikejar Satpol PP. Fifi yang sangat ketakutan akhirnya loncat ke sungai Cisadane. Setelah mengejar, Satpol PP malah membiarkan Fifi terbawa arus sungai Cisadane Tangerang. Fifi akhirnya meninggal karena tenggelam dan terseret arus sungai. Demikian juga kejadian di Surabaya, seorang istri wartawan surat kabar Surabaya yang terkena operasi penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP), kebetulan wanita itu tidak membawa KTP. Dengan tanpa ampun, wanita itu langsung digelandang oleh Satpol PP dan dituduh sebagai PSK yang sedang mencari mangsa.
Kita juga tidak mungkin lupa dengan peristiwa berdarah Mbah Priuk. Bentrok antara warga, Satpol PP dan didukung petugas kepolisian berakhir dengan 144 korban luka berat dan ringan, 69 korban berasal dari petugas Satpol PP, 10 korban petugas kepolisian, 65 korban dari warga sipil dan 3 orang meninggal dunia. Dampak lainnya ialah sekitar 40 mobil milik Satpol PP dan 30 unit mobil polisi dan belasan motor dirusak dan dibakar massa. Selain itu terjadi penjarahan, kemacetan total dan kerugian sebagai dampak dari komflik yang mencapai miliaran rupiah. Peristiwa bentrok Satpol PP- Polisi dan warga di Mbah Priok ialah petanda bahwa pemerintah telah gagal membangun komunikasi dengan masyarakat dan mentradisikan jalan keluar cara kekerasan sebagai solusi. Berikut adalah tabel kekerasan Satpol PP terhadap masyarakat di beberapa daerah yang terekam media, yaitu;

No
Kekerasan
Korban
Lokasi
Peristiwa
Sumber
1.
Kekerasan Satpol PP Terhadap masyarakat di Koja
144 korban luka berat dan ringan, (69 Satpol PP, 10 kepolisian, 65 warga sipil), 3 orang tewas
Jakarta
Ratusan Polisi  dan Satpol PP mendatangi Kawasan Pemakaman Mbah Priok. Ratusan massa Koja menghadang dengan berbagai  alat-alat seadanya seperti batu, pentungan, besi, sampai dengan pedang
berita.liputan6.com, pada 14 April 2010
2.
pemukulan dan penyitaan alat mengamen
Pengamen berjumlah 9 orang (2 perempuan dan 7 orang laki)
Yogyakarta
Sembilan pengamen di sekitar terminal Jombor kabupaten Sleman digaruk Satpol PP dan digelandang ke kantor Satpol PP
LBH Yogyakarta 2009
3.
Pengejaran Perempuan dan Pembiaran
Fifi
Tangerang
Fifi dan beberapa rekannya lari dikejar Satpol PP. Fifi yang sangat ketakutan akhirnya loncat ke sungai Cisadane dan meninggal
Majalah SUAR Komnas HAM, No. 1 tahun 2009
4.
Penertiban menyebabkan kematian
Ibu Somariyah dan Siti Khoiriyah
Surabaya
Satpol PP melakukan penertiban. Ibu Somariyah berjualan bakso karena panik dihadap Satpol akhirnya gerobaknya roboh dan kuah bakso menyirami anaknya Siti Khoriyah dan meninggal
Majalah SUAR Komnas HAM, No. 1 tahun 2009
5.
Penangkapan & pembu-angan ke hutan
11 pengamen dan anak jalanan
Mojokerto
Sebelas pengamen dan anak jalanan ditangkap dan dibuang di hutan jati Dawarbladong oleh Satpol PP.
Seputar Indonesia, 12 Pebruari 2008
6.
Penangkapan & pembu-angan ke hutan
20 gelandangan dan pengemis
Nganjuk
20 gelandangan dan pengemis berusia lanjut yang terjaring razia satuan polisi pamong praja di Nganjuk, Jawa Timur, Rabu (6/2). Setelah terkena razia, mereka bukannya dibawa ke panti rehabilitasi untuk dilatih, justru dibuang ke pinggir hutan di Desa Ketawang, Kecamatan Gondang.
Liputan6.com 07 Pebruari 2008
7.
Penggusuran dan pembakaran
Pedagang Rawasri
Jakarta
Pedagang digusur dengan paksa oleh satpol PP. Sebagian pedagang bertahan dan berjaga. Namun malam harinya kios mereka dibakar.
Kompas, 10 Pebruari 2008
8.
Menendang, memukuli dan merusak barang
Pedagang bunga pasar Barito
Jakarta
Satpol PP memaksa pedagang meninggalkan lokasi dengan  cara menendang, memukuli pedagang, melakukan perusakan terhadap kios-kios bunga dan ikan hias. Mereka juga melakukan pengrusakan terhadap aquarium, bunga-bunga dan beberapa harta benda lainnya seperti meja, kursi.
LBH Jakarta, 18 Januari 2008
9.
Penangkapan, penganiayaan, penceburan ke kali dan tewas
Waria
Jakarta
Elly dianiaya oleh seorang anggota Satpol PP di Taman Lawang, Jakarta Pusat. Waria lain ditangkap dan sebelumnya di lempari dengan batu. Elly dan dua orang temannya yang tertangkap langsung diceburkan ke sungai. Elly tenggelam, terbawa arus air dan tewas.
Jurnal Nasional, 10 Desember 2007
10.
Penggusuran dan penikaman
PKL
Menado
Satpol PP menikam pedagang yang sedang diamankan petugas kepolisian saat bentrokan yang terjadi ketika penggusuran.
Metro TV Online, 8 Nov 07
11.
Penggusuran dan bunuh diri
PKL
Menado
Merobohkan paksa lapak-lapak milik PKL. Mengambil paksa sisa-sisa lapak milik pedagang. Kekerasan ini  menimbulkan trauma mendalam pada salah satu korban hingga korban mencoba bunuh diri. 
Berita Makassar 27 Juni 07
12.
Penangkapan dan pemukulan
PKL
Pontianak
Satpol PP sering menangkapi dan memukuli PKL sehingga para pedagang selalu takut dan was-was bertemu dengan satpol PP.
Pontianak Pos, 2 Mei 07
13.
Pemukulan dan pembakaran alat usaha
Pedagang Jajanan
Pekanbaru
Petugas Satpol PP menyerang seorang pedagang jajanan di SD 08 Pekanbaru. Mereka menendang kompor minyak dan hampir membakar sepeda motor. Kekerasan tersebut dilakukan di depan anak-anak siswa SD.
Rioinfo.com 28 April 2007
14.
Penganiayaan hingga tewas
Joki 3 in 1 di bawah umur
Jakarta
Irfan Maulana, salah satu dari puluhan remaja joki 3 in 1 di Jakarta, menyerahkan nyawanya ke tangan petugas Satpol PP. Saksi mata melihat ia tengah dipukuli saat ditangkap Satpol PP.
Tabloid Wanita Indonesia, 22-28 Jan 2007
15.
Penamparan dan penggundul-an
Joki 3 in 1 perempuan
Jakarta
Sugiarti, seorang joki 3 in 1ditangkap dan digunduli petugas Satpol PP. Ia tertangkap beserta anaknya yang masih kecil. Anaknya dipaksa melihat ibunya yang sedang digunduli dan ditampar wajahnya.
Detik.com 14 Sept 06
16.
Pemukulan dan penggundulan
Joki 3 in 1
Jakarta
Sugiarti, seorang joki 3 in 1 ditangkap dan digunduli petugas Satpol PP. Ia tertangkap beserta anaknya yang masih kecil. Anaknya dipaksa melihat ibunya yang sedang digunduli dan ditampar wajahnya.
Detik.com 14 September 2006
17.
Penganiayaan
Pedagang
Tanjung Pinang
Satpol PP menangkap Eddy, seorang pedagang yang terkena razia. Eddy sebenarnya hanya singgah sebentar dilokasi razia karena menunggu angkutan umum. Saat petugas akan menangkapnya ia berusaha menjelaskan bahwa ia tidak berdagang. Namun petugas malah menangkapnya dan membawanya ke kantor walikota. Sampai di sana 7 orang satpol PP menginterogasi dan memukulinya terus-menerus hingga patah kaki.
Detik.com 22 Maret 2004
Sumber : diolah dari berbagai sumber

Berbagai data dari beberapa kasus kekerasan Satpol PP di atas sekali lagi menegaskan bahwa institusi Satpol PP saat ini telah menjelma menjadi mesin yang menakutkan bagi orang-orang kecil. Mereka tidak lagi menggunakan akal sehat dan nuraninya untuk menegakkan aturan. Penanganan yang dialogis, mediatif, dan komunikatif tidak tercermin dalam kerja-kerja Satpol PP. Para Satpol itu sebagaimana Hannah Arendt katakan hanyalah sekedar mesin pekerja penegak peraturan dan buta terhadap situasi dan kondisi korban yang mereka aniaya, mereka pukuli dan mereka intimidasi dengan sangat tidak manusiawi. Pertanyaannya, mengapa Satpol PP itu begitu?, kejam terhadap orang-orang kecil?,tidak adakah hati nurani mereka sebenarnya?, ataukah mereka terpaksa karena kebijakan dan hukum pemerintah yang salah?

Satpol PP : Instrumen Baru dan Senjata Baru
Tindakan penuh kekerasan dan kesewenang-wenangan Satpol PP ternyata tidak hanya dipengaruhi karakter para aktor di dalamnya, tetapi pengaruh utamanya karena sistem dan rangkaian kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengerakkan mereka. Ada dua hal yang begitu mencengangkan pada tahun 2010 ini, pertama, instrumen hukum terkait Satpol PP diganti dari Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satpol PP yang dikeluarkan oleh Sekretaris Negarai RI menjadi Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2010 tentang Satpol PP yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM RI. Kedua, eksistensi Satpol PP kedepan akan dipersenjatai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah disahkan pada 25 Maret 2010.
Perubahan pijakan instrumen Satpol PP menjadi PP No. 6 tahun 2010 secara substantif tidak  ada perubahan yang mendasar kecuali penambahan menjadi 40 pasal dan hanya terfokus pada kerja-kerja teknis yang terkait Satpol PP. Muatan pemenuhan kerja-kerja Satpol PP yang harus berstandar pemenuhan HAM sangat lemah sekali, tidak ada perubahan sama sekali dibandingkan dengan aturan yang lama PP. No. 32 tahun 2004. Instrumentasi hukum Satpol PP terbaru ini tidak belajar dari konteks peristiwa dan massifnya  berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Satpol PP. Demikian juga, walaupun peraturan terbaru ini dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM, tetapi pertimbangan hukumnya tidak satupun yang mendasarkan pada instrumen perundang-undangan tentang HAM di Indonesia. Tentu pengaturan ini adalah langkah mundur dari komitmen pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia.
Problem kedua ialah munculnya instrumen hukum yang tidak terduga-duga yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satpol PP. Dalam pertimbangan pertama aturan ini disebutkan bahwa Satpol PP sebagai pembantu Kepala Daerah  menegakkan Perda dianggap perlu menggunakan senjata api karena mereka dalam bertugas sesungguhnya dalam kondisi tidak  aman dan terancam jiwanya. Peraturan Mendagri ini juga sama tragisnya dengan instrumen baru Satpol PP yang dalam pertimbangannya tidak melandaskan pada UUD 1945 dan instrumen-perundang-undangan tentang HAM.
Peraturan Mendagri ini digugat oleh banyak aktifis kemanusiaan karena dianggap akan mendorong pada semakin anarkisnya Satpol PP. Usman Hamid dari Kontras menyatakan munculnya pengaturan Mendagri yang membolehkan Satpol PP menggunakan senjata api akan semakin menguatkan persepsi akan semakin meningginya tindakan kekerasan Satpol PP. Pengaturan ini akan semakin menambah masalah terhadap institusi Satpol PP, termasuk akan menjauhkan karakter Satpol PP sebagai Pamong Praja yang harusnya mengayomi terhadap masyarakat di daerah, jelas Usman Hamid.
Munculnya dua aturan terbaru terkait Satpol PP di atas semakin memperuncing masalah. Satpol PP yang dalam dasawarsa terakhir semakin beringas dan sewenang-wenang terhadap masyarakat kecil, bukannya diperbaiki dan dibenahi oleh pemerintah pusat. Bahkan mereka  semakin merunyamkan problem kemanusiaan akibat dampak tidak manusiawinya tindakan Satpol PP. Lahirnya dua peraturan setingkat Menteri di atas sekali lagi melegitimasi dan mendorong pada banalisasi kekerasan, kejahatan dan pelanggaran HAM oleh Satpol PP. Dalam konteks ini dapat dimengerti bahwa bahwa sekejam-kejamnya para anggota Satpol PP tetapi sebenarnya mereka juga manusia yang juga pasti punya hati nurani dan kemanusiaan. Tetapi mereka tidak bisa mengelak dari sistem pemerintahan yang merekayasa untuk menghilangkan dialog, imajinasi kemanusiaan dan kesadaran kritis tentang sebuah ketaatan terhadap hukum

Tidak ada komentar: