Sabtu, 06 Agustus 2011

Kritik RUU Intelejen Kini

~~ M. Syafi'ie

Intelijen secara harfiah dapat diartikan sebagai kecerdasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, intelejensi dimaknai sebagai  daya membuat reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental, terhadap pengalaman-pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta-fakta atau kondisi-kondisi baru; kecerdasan.[1]  Dalam konteks militer, intelijen merupakan tindakan lanjut dari spionase. Tugas-tugas spionase mengacu kepada pengumpulan informasi secara rahasia, dimana sumber-sumber informasi berupaya mempertahankan dan melindunginya dari rongrongan pihak lain. Sedangkan intelijen mengacu pada proses mengevaluasi dan memproses informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.[2] Ladislas Farago menyatakan bahwa intelijen adalah suatu kegiatan yang terorganisasi untuk mengumpulkan informasi, dinilai sedikit demi sedikit dan dibentuk sampai terbentuknya pola-pola yang lebih jelas yang pada saatnya akan memberikan suatu gambaran yang lebih tajam atau komprehensif.

Definisi tersebut setidaknya mengkerangka fungsi intelijen menjadi tiga bentuk,  pertama, Intelijen sebagai produk,  yaitu proses penilaian dan pengolahan dari fakta dan data serta keterangan/informasi yang diperlukan pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan. Kedua, Intelijen sebagai organisasi, merupakan alat untuk mencapai tujuan dengan menggerakkan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peranannya serta memberikan informasi sesuai dengan tuntutan otoritas yang berwenang dan bertanggungjawab. Ketiga, intelijen sebagai kegiatan, yang berarti upaya mengumpulkan, mengolah dan menggunakan bahan informasi melalui kegiatan intelijen.[3] Maka definisi  intelijen memiliki beberapa pengertian yang pada akhirnya mengacu pada suatu hasil pemikiran/perkiraan yang berbentuk informasi untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pada otoritas tertentu. Pendefinisian tersebut menempatkan tugas  utama intelijen adalah sebagai sistem peringatan dini  (early warning system) terhadap pengambil kebijakan (otoritas) di dalam konteks keamanan nasional.[4]

Di Indonesia, keberadaan Intelejen selalu mendapat kritik yang tidak berkesudahan sampai hari ini. Kerja-kerja intelejen tidak hanya ditempatkan sebagai “pengumpul informasi” rahasia yang digunakan untuk menentukan kebijakan, tetapi juga ditempatkan sebagai “penegak hukum” yang notabene menjadi tugas dari lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Ketidaktegasan kerja-kerja tersebut mendorong peristiwa berdarah yang melibatkan aktor “intelejen” khususnya Kopkamtib di Indonesia, diantaranya, peristiwa peradilan sesat Komando Jihad (Komji), penembakan misterius (1983-1985), peristiwa Tanjung Priok (1984), peristiwa Talangsari (1989), penculikan dan penghilangan secara paksa beberapa aktifis (1997-1998), dan beberapa peristiwa lainnya yang terjadi di beberapa daerah seperti Aceh, Timor-Timur dan Poso. Dalam tempo yang panjang, dinas-dinas intelijen mengalami politisasi dan militerisasi sehingga secara efektif dapat melaksanakan intervensi politik yang secara sistematik masuk ke setiap lini lain, salah satunya ialah area penegakan hukum dalam kasus-kasus berdarah di atas.[5]

Pasca reformasi, keberadaan intelejen masih belum diperbaiki sama sekali, bahkan atas nama isu terorisme yang dihembuskan pasca peristiwa WTC Amerika Serikat, aparat intelejen yang berada di bawah naungan Badan Intelejen Negara (BIN) semakin melewati tugas utamanya dari sekedar pengumpul informasi rahasia. Pasca peledakan bom Bali 2002 yang diikuti dengan terbentuknya Perpu Nomor 1 dan 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, lembaga intelijen yang semestinya berada di area non-judicial dilibatkan dalam proses penegakan hukum melalui dijadikannya laporan intelijen sebagai bukti permulaan dalam penanganan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam Pasal 26 UU Nomor 15 Tahun 2003. Lebih lanjut, keinginan lembaga intelijen non-judicial untuk terlibat dalam proses penegakan hukum juga telah diakomodasi dalam RUU Intelijen terbaru. Draf tersebut memberikan kewenangan bagi Badan Intelejen Negara (BIN) untuk menangkap selama 30 hari dan yang lebih parah RUU ini memberikan kewenangan untuk melakukan pengadaan senjata secara mandiri.[6]

Kritik RUU Intelejen

Keterlibatan intelejen dalam fungsi penegakan hukum, dan berdampak terhadap sistemiknya pelanggaran HAM di Indonesia, mendorong beberapa aktifis pejuang HAM tentang perlunya penegasan fungsi dan kerja-kerja intelejen dalam struktur negara. Dalam sistem negara yang demokratis, keberadaan intelejen harus bisa diawasi, dapat dipertanggungjawabkan kerja-kerjanya, dapat diadili jika melakjukan pelanggaran HAM. Intelejen harus didorong bekerja dalam koridor supremasi hukum dan harus menjunjung tinggi terhadap HAM yang telah diatur sedemikian rupa dalam UUD 1945. Lembaga Intelejen harus ditempatkan dalam area yang tidak semata-mata mengabdi kepada kepentingan kekuasaan eksekutif, tetapi harus juga bertanggungjawab kepada pemangku otoritas sipil dan hukum yaitu rakyat sipil sendiri, wakil rakyat, dan lembaga penegakan hukum.

Dalam konteks itu, RUU intelejen sebagai pengatur kerja-kerja intelejen sangat vital untuk dikritisi dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut adalah kertas posisi dari Koalisi Advokasi untuk RUU Intelejen Negara, meliputi :[7]

Pertama, kritik paradigma. Dalam RUU intelejen sangat lemah landasan filosofisnya, meliputi, pertama, tidak  lengkap karena tidak ada prinsip landasan-landasan filosofis pembentukan negara di dalam konstitusi, seperti halnya prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Kedua, penggunaan terminologi “ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia” sangat multitafsir. Membahayakan warga negara dan seharusnya tidak perlu diatur, Perlindungan terhadap warga negara tidak terlihat sebagai dasar paradigma dari RUU ini, justru yang ada hanya perlindungan terhadap keadulatan negara. Ketiga, penggunaan terminologi “Mendukung tegaknya hukum” ada kecenderungan untuk memasukkan lembaga ini menjadi penegak hukum. Secara umum paradigma RUU Intelejen negara ini ialah pembatasan dan pelanggaran HAM. Kecenderungan tersebut  terlihat dari dimuatnya Pasal 28J UUD 1945 yang mengatur tentang pembatasan HAM dalam konsideran mengingat dan tanpa mencantumkan bahkan justru mengesampingkan Pasal 28 I di dalam dasar mengingatnya yang sejatinya Pasal 28 I itu merupakan jiwa dalam konstitusi yang mengatur tentang HAM yang bersifat non-derogable rights.

Kedua, Ketentuan Umum. Penjabaran dan penjelasan di dalam ketentuan umum RUU ini belum secara lengkap dan mendetail menjelaskan definisi-definisi yang seharusnya dijelaskan seperti tidak dijelaskannya definisi mengenai ’keamanan nasional, ’ancaman keamanan nasional’, dan ’kebebasan sipil’, definisi pihak lawan yang dikhawatirkan menjadi pasal karet, yang justru memberikan ancaman nyata bagi kebebasan sipil dan hak asasi manusia, penambahan tugas penyelidikan dan penggalangan yang merancaukan tugas dan kewenangan intelijen dengan lembaga penegak hukum.

Ketiga, Definisi. Definisi intelijen di dalam RUU ini lebih meletakkan posisi intelijen sebagai alat pemerintah (penguasa), bukan alat negara. Hal ini tentu akan membuka ruang bagi penguasa untuk melakukan politisasi intelijen sebagi alat kepentingan kekuasaan, bukan kepentingan negara dan rakyat pada umumnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai definisi intelijen, dapat dilihat di DIM usulan Koalisi Pasal 3 dan Pasal 4.

Keempat, Asas-Asas. Di dalam RUU ini asas-asas belum lengkap dan belum jelas, seharusnya di dalamnya juga mencantumkan asas taat kepada hukum, menghormati HAM,  tidak berpolitik, tidak berbisnis, tidak menjadi anggota organisasi apapun di luar intelijen, tidak bekerja atas dasar sentimen ras, agama, ideologi, atau kelompok, tidak melakukan tindakan represif.

Kelima, Organisasi, Struktur dan Kedudukan. Dari sisi organisasi, RUU Intelijen Negara tidak menganut diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi. RUU Intelijen Negara tidak membagi wilayah kerja antara intelijen luar negeri, intelijen dalam negeri, intelijen militer, dan intelijen penegakan hukum secara tegas. Pemerintah dan DPR, yang membagi intelijen negara menjadi intelijen TNI, intelijen Polri, dan intelijen kejaksaan, dan intelijen departemen, justru akan berakibat pada ketidakjelasan otoritas, antara intelijen strategis dan intelijen penegakan hukum. Oleh karenanya Koalisi mengusulkan, membagi intelijen menjadi empat, yakni: Badan Intelijen Strategis, Badan Intelijen Negara, Intelijen Militer, dan Intelijen Instasional.

Keenam, RUU Intelijen negara juga belum dapat memisahkan akuntabilitas antara struktur yang bertanggungjawab dalam membuat kebijakan dengan struktur yang bertanggungjawab secara operasional yang melaksanakan kebijakan.  Sudah semestinya kedepan seluruh aktor-aktor keamanan yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tidak terkecuali lembaga-lembaga, intelijen berada dibawah atau menjadi bagian dari struktur negara setingkat kementerian.

Ketujuh, Peran, Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup. Bab ini seharusnya diganti dengan kegiatan, tujuan, fungsi, dan produk intelijen. Lebih lanjut mengenai kegiatan, tujuan dan fungsi intelijen, dapat dilihat dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 dalam DIM Usulan Koalisi.

Kedelapan. Kewenangan Khusus, pertama, Penyadapan. RUU Intelijen yang tengah dibahas di DPR memperlihatkan betapa tidak memperhatikannya para pembentuk undang-undang—pemerintah dan DPR, terhadap dinamika hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di dalam RUU tersebut, pada Pasal 31 ayat (1) disebutkan, “... lembaga koordinasi intelijen negara memiliki wewenang khusus melakukan intersepsi komunikasi”. Selanjutnya di ayat (2) disebutkan, “Intersepsi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Intelijen”. Pengaturan mengenai intersepsi komunikasi di dalam RUU Intelijen, makin terlihat merisaukan bilamana membaca penjelasan dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) RUU, yang menyebutkan: “Dalam Undang-Undang ini wewenang khusus melakukan intersepsi komunikasi dilakukan tanpa melalui Penetapan Ketua Pengadilan. Yang dimaksud dengan melakukan “intersepsi komunikasi” antara lain melakukan kegiatan penyadapan telepon dan faksimile, membuka e-mail, pemeriksaan surat, pemeriksaan paket”.

Pemberian kewenangan “menyadap”  memiliki potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam praktik internasional, undang-undang nasional yang mengatur mengenai kewenangan penyadapan bagi lembaga intelijen, harus secara tegas mengatur mengenai hal-hal berikut:[8] (1) tindakan intersepsi yang dapat dilakukan, (2) tujuan melakukan intersepsi, (3) kategorisasi objek—individu yang dapat dilakukan intersepsi,[9] (4) ambang kecurigaan—bukti permulaan,  yang diperlukan untuk membenarkan penggunaan tindakan intersepsi, (5) pengaturan mengenai pembatasan durasi dalam melakukan tindakan intersepsi, (6) prosedur otorisasi—perizinan, dan (7) pengawasan serta peninjauan atas tindakan intersepsi yang dilakukan. Pengaturan ketat harus diberlakukan bagi aktivitas intersepsi komunikasi, sebab aktivitas ini merupakan salah satu tindakan yang membatasi hak asasi manusia seseorang, khususnya terkait dengan hak privasi seseorang.

Kesembilan, kewenangan Penangkapan (DIM Pemerintah) dan pengamanan serta penyelidikan dalam RUU Intelijen. Secara prinsip, lembaga intelijen tidak diizinkan untuk menggunakan kekuatan penangkapan dan penahanan, jika mereka tidak memiliki mandat untuk melakukan fungsi penegakan hukum (kepolisian). Lembaga intelijen tidak perlu diberikan kewenangan penangkapan dan penahanan, jikalau kewenangan serupa telah dimiliki oleh institusi lain yang melakukan fungsi yang sama, dalam konteks penegakan hukum, sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.[10] Pemberian kewenangan menangkap kepada lembaga intelijen di dalam undang-undang akan merusak mekanisme criminal justice system.

Sikap pemerintah yang tetap bersikukuh memberikan pemeriksaan intensif alias penangkapan di dalam Undang-Undang Intelijen kepada lembaga intelijen bukan hanya akan merusak mekanisme criminal justice system tetapi juga akan membajak sistem penegakan hukum itu sendiri. Sebagai lembaga yang bekerja secara rahasia dan tertutup, pemberian kewenangan menangkap kepada lembaga intelijen sama saja melegalisasi kewenangan penculikan di dalam Undang-Undang Intelijen. Penting untuk diingat bahwa kewenangan penangkapan sebagai bentuk upaya paksa dalam proses penegakan hukum hanya bisa dan boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya. Dalam konteks itu, badan intelijen negara maupun intelijen militer bukanlah bagian dari aparat penegak hukum sehingga adalah salah dan keliru apabila mereka diberikan kewenangan menangkap. Pemberian kewenangan menangkap kepada lembaga intelijen adalah langkah mundur dalam proses reformasi sektor keamanan. Pemberian kewenangan itu juga akan mengembalikan format dan posisi lembaga intelijen seperti pada masa Orde Baru, dimana lembaga intelijen negara maupun lembaga intelijen militer dapat melakukan kerja-kerja untuk penangkapan yang pada praktiknya di masa lalu telah berakibat pada terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM.

Pasal RUU Intelijen yang mengatur bahwa intelijen memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan tanpa adanya penjelasan yang lebih lanjut dan rinci tentang istilah itu jelas dalam penegakannya akan bersifat karet dan multitasfir. Kondisi itu dapat membuka ruang tafsir sepihak bagi penguasa maupun aparat intelijen bahwa kewenangan itu juga termasuk kewenangan menangkap dan kewenangan upaya paksa lainnya. Hal itu tak jauh bedanya dengan istilah pemeriksaan intensif yang didesakkan oleh pemerintah untuk dimasukkan dalam undang-undang Intelijen. Dengan demikian, keberadaan pasal tersebut juga akan menimbulkan persoalan tersendiri bagi proses penegakan hukum. Karenanya istilah pengamanan dan penyelidikan dalam RUU ini seharusnya dihapus.

Kesepuluh, Personel dan Rekruitmen.  Istilah personel dalam RUU Intelijen sebaiknya diganti dengan ”anggota”.  Mengenai ketentuan hak anggota intelijen yang tercantum dalam RUU Intelijen masih kurang lengkap karena tidak mengatur secara tegas mengenai hak anggota untuk menolak perintah, jaminan penghidupan layak dan perlindungan identitas. Hak menolak perintah atasan yang melanggar hukum, baik secara tertulis maupun lisan digunakan melalui Subkomisi Intelijen secara tertutup dan dilindungi sebelum perintah dilakukan. Selain itu, RUU Intelijen tidak mengatur bagaimana mekanisme rekruitmen secara lebih jelas dan rinci. Menurut usulan dari DPR dan pemerintah, pengaturan rekruitmen lebih menyerahkan pada pengaturan perundang-undangan. Semestinya pengaturan mengenai mekanisme rekrutmen diatur dengan jelas dalam RUU ini.

Kesebelas, Kode Etik Intelijen. Dalam RUU Intelijen, pembentukan kode etik intelijen diserahkan kepada Dewan Kehormatan dan pengawasan dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Sementara pemerintah mengusulkan kode etik dibentuk oleh masing-masing lembaga intelijen dan bila ada pelanggaran maka akan dibentuk Dewan Kehormatan yang bersifat ad hoc. Semestinya kode intelijen dibentuk oleh Kepala Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN) sebagai lembaga yang mengkoordinasikan seluruh lembaga intelijen. Isi kode etik merujuk pada hak dan kewajiban anggota serta asas profesionalitas penyelenggaraan intelijen. Sedangkan pengawasannya dilakukan oleh Kepala LKIN dan untuk penegakan kode etik dilakukan oleh Dewan Kode Etik yang dibentuk oleh Kepala LKIN.

Keduabelas, Kerahasiaan Informasi Intelijen. Pengaturan kerahasiaan informasi intelijen di dalam RUU Intelijen masih membuka ruang tafsir yang luas dari penguasa untuk menentukan informasi-informasi yang bersifat rahasia. Pengaturan rahasia intelijen dalam RUU itu belum rigid dan belum secara spesifik mengatur tentang kategori rahasia informasi intelijen. Hal itu tentu akan menimbulkan persoalan serius terhadap hak publik untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang kebebasan informasi publik dan dapat pula mengancam kebebasan pers. Bahkan dalam RUU ini di tengah tidak jelas kategori informasi intelijen yang multitafsir diikuti dengan adanya sanksi pidana bagi warganegara yang lalai membocorkan rahasia negara tentu akan mengancam kebebasan informasi, pers dan kehidupan demokrasi itu sendiri.

Keduabelas, Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN). LKIN sebagai lembaga baru yang diatur dalam RUU ini akan menjadi lembaga yang menggantikan kedudukan Badan Intelijen Negara (BIN) yang memiliki kewenangan sangat luas. Dalam hal itu, LKIN seharusnya tidak boleh memiliki kewenangan dan fungsi operasional, seperti melakukan intersepsi komunikasi, pemeriksaan aliran dana, dan lain-lain. Pelaksanaan fungsi operasional diserahkan kepada lembaga-lembaga intelijen yang sudah terbentuk yang telah memiliki kewenangan operasional. Sementara pemerintah mengusulkan agar BIN memiliki kewenangan operasi dan koordinasi. Penggabungan dua kewenangan ini dalam satu institusi adalah kekeliruan. Seharusnya, BIN hanya memiliki kewenangan operasional, karena institusi ini menjalankan fungsi intelijen dalam negeri, sehingga tidak perlu memiliki kewenangan mengkoordinasikan semua lembaga intelijen yang ada.

Ketigabelas, Pembiayaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban. Pertama, pembiayaan dalam RUU Intelijen ditanggung oleh APBN. Namun pengaturan masalah pembiayaan penyelenggaraan intelijen kurang mendapat elaborasi lebih lanjut. Koalisi mengusulkan agar RUU Intelijen juga memuat penegasan larangan penggunaan sumber pendanaan selain APBN dan mencakup prinsip transparansi serta akuntabilitas publik. Kedua, pengawasan dan Pertanggungjawaban. Mekanisme pengawasan dalam RUU Intelijen Negara hanya dilakukan dalam bentuk pengawasan parlemen oleh DPR, yang dilaksanakan perangkat kelengkapan DPR yang membidangi pengawasan intelijen. Tidak ada ketentuan yang mengatur pengawasan internal, pengawasan eksekutif, maupun pengawasan hukum. Di titik ini, pengawasan yang dilaksanakan parlemen, sebaiknya dilakukan oleh komisi intelijen tersendiri di dalam parlemen, yakni dengan membentuk komisi baru yang khusus mengawasi intelijen. Koalisi mengusulkan pengawasan berlapis melalui suatu mekanisme pengawasan konsentrik, yang dilakukan oleh internal lembaga atau dinas intelijen, Presiden, Menteri dan Kepala LKIN, DPR, yudisial serta masyarakat sipil.

Keempatbelas, belum adanya lembaga advokasi hak-hak korban. Semestinya apabila terjadi praktik penyimpangan kewenangan –khususnya jika terjadi bentuk pelanggaran HAM- maka korban dapat mengajukan mekanisme keluhan untuk mendapatkan pemulihan efektif (effective remedy) kepada badan-badan negara independen terkait, seperti Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Koalisi memandang Kedua badan ini dinilai memenuhi prinsip-prinsip independensi (independency), ketahanan integritas (robustness) dan keadilan (fairness). Koalisi mendorong mekanisme keluhan harus ditindaklanjuti dalam ruang mekanisme koreksi, jika terbukti adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan anggota intelijen. Mekanisme koreksi ini dihadirkan melalui upaya hukum. Lebih lanjut, jika dalam praktik penyalahgunaan kewenangan terselip adanya unsur pidana (penyiksaan, perampasan hak atas hidup dan lain sebagainya), maka wajib hukumnya untuk membawa anggota intelijen ke meja pengadilan.

Kelimabelas, Ketentuan Pidana.  Bagi publik non-intelijen mengikuti KUHP, UU KIP dan UU Rahasia Negara. Sementara ketentuan pidana di dalam UU Intelijen Negara seharusnya dikhususkan bagi anggota intelijen.

Dari analisa Kaolisi Advokasi Untuk RUU Intelejen Negara di atas, beberapa hal yang krusial sesungguhnya ialah terkait pemposisian “intelejen” sebagai bagian dari struktur negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan demokratis. Sebagaimana polisi, jaksa, hakim, PNS, Presiden, bahkan DPR, institusi-institusi tersebut betapaun rapuhnya, masih dapat diawasi dan dimintai pertanggungjawabannya oleh masyarakat sipil. Pertanggungjawaban intelejen selama ini tidak jelas : mulai pertanggungjawaban dana, kerja-kerja kenegaraannya, dan tidak adanya penghukuman sedikitpun bagi para pelanggarnya. Institusi intelejen salama ini belum tersentuh, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, dan sekedar mengabdi kepada kepentingan kekuasaan yang seringkali “menyeleweng” dan melakukan “abuse of power”.

Mengutip David L. Carter, intelejen semestinya memenuhi prinsip-prinsip sebagai institusi sipil, netral secara politik, tidak otonom, dibentuk berdasarkan Undang-Undang, tunduk kepada hukum dan kendali demokratis, memiliki anggaran yang sepenuhnya berasal dari negara, bersifat akuntable dan waspada.[11] Cornelis Lay dkk juga mengungkapkan bahwa intelijen dalam negara demokratis harus tunduk kepada kode etik intelijen yang menegaskan prinsip-prinsip etis, meliputi,  pertama, kesetiaan pada negara dan konstitusi. Kedua, kepatuhan pada hukum dan tunduk pada aturan main. Ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Keempat, penghormatan atas hak asasi manusia (HAM) khususnya pada non-derogable rights. Kelima, Sumpah untuk menjaga kerahasiaan. Keenam, Integritas yang tinggi kepada publik dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Ketujuh, memiliki objektivitas dan tidak bias dalam mengevaluasi informasi. Kedelapan, memiliki komitmen untuk mempromosikan terbangunnya rasa saling percaya antara pengambil kebijakan dan intelijen. Kesembilan, tidak melakukan tindakan represif dan tidak melaksanakan fungsi polisi ataupun tindakan pemeriksaan. Kesepuluh, netral secara politik; tidak mempengaruhi dan dipengaruhi oleh partai politik, aparat negara, individu, kelompok, media, organisasi sosial kemasyarakatan, dan lembaga-lembaga perekonomian untuk tujuan di luar kewenangannya. Kesebelas, tidak bekerja atas dasar sentimen ras, agama, ideologi kelompok atau karena keanggotaannya di dalam suatu organisasi. Keduabelas, tidak menyalahgunakan kewenangannya dan menghindarkan penggunaan dana publik secara semena-mena. [12]

RUU Intelejen yang saat ini “masih simpang siur” dibahas oleh DPR dan pemerintah, ialah salah satu pijakan harapan bagaimana penghormatan terhadap kemanusiaan semestinya ditegakkan kedepan. Harapan itu harus selalu disuarakan dan digemakan oleh masyarakat, tanpa itu pemerintah dan wakil rakyat yang notabene puncak dari kekuasaan itu sendiri sangat berpotensi mengubur bagian harapan agung itu. Tanpa perlawanan, kita sangat rentan untuk selalu menjadi korban kedzaliman.



[1] Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengambangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.335 dan juga lihat I. Kurnarto, Intelijen: Pengertian dan Pemahamannya, PT.Cipta Manunggal,1999
[2] Ibid, hlm.25
[3] Ibid,  hlm.48-49
[4] Andi Widjajanto, Artanti Wardhani, Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004, Pacivis, Jakarta, 2008, hlm 1-2.
[5] Andi W. dan Artanti W., Hubungan ….. Op. Cit,  hlm 4-7
[6] Pasal 20 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 23 ayat (1) Draft RUU Pokok-pokok Intelijen, 5 September 2003.
[7] Koalisi Advokasi untuk RUU Intelejen Negara, Kertas Posisi Koalisi Advokasi untuk RUU Intelejen Negara, hlm 19

[8] Martin Scheinin, Compilation of Good Practices on Legal and Institutional Frameworks and Measures that Ensure Respect for Human Rights by Intelligence Agencies while Countering Terrorism, including on their Oversight, (UN Human Rights Council, 2010), hlm 19.
[9] Sejumlah negara memberikan jaminan khusus terhadap individu-individu pertentu, khususnya mereka para jurnalis dan advokat, dari tindakan pengumpulan informasi intelijen—khususnya terkait dengan kerja-kerja intersepsi komunikasi. Lihat German Criminal Code, G10 Act, sect. 3b; sects. 53 and 53a
[10]             Martin Scheinin, Op.Cit., hlm 24.
[11] David L, Carter  Intelligence: A Guide for State, Local, and Tribal Law Enforcement Agencies, (Michigan State University, 2004), hlm 13-14
[12] Andi W., Cornelis L., Makmur K., Intelijen:Velox et Exactus, Pacivis, Jakarta, 2006, hlm 99-102

Tidak ada komentar: