Sabtu, 06 Agustus 2011

Pungli Pembuatan Surat Menyurat di Kantor Polisi

~~ M. Syafi' ie

Pungutan liar (pungli) sampai saat ini masih menjadi persoalan yang menggurita di lembaga-lembaga negara. Atas nama kepentingan uang admininstrasi, uang pengganti keringat, uang ketik, uang cek mesin dan beberapa alasan lainnya. Kerja-kerja di kantor pemerintah berseleweran jasa yang menjadi pemantik uang.  Identitas aktor negara menjadi syarat legalisasi dan legitimasi pungutan liar itu digerakkan. Selain pendapatan gaji, aktor-aktor  negara  itu mendapat  uang tambahan yang berlangsung terus-menerus sepanjang hari. Pendapatan sehari-hari bisa melebihi gaji bulanan yang hitungannya sudah pasti.

Tindakan pungutan liar itu salah satunya berlangsung di kantor polisi yang mengurus surat menyurat di bagian lalu lintas, diantaranya pembuatan SIM dan STNK. Tindakan pungli di kantor polisi dalam pembuatan SIM dan STNK sudah tidak ada yang menyangkal. Semua masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor  dang mengurus surat menyuratnya sendiri sudah paham dari praktek yang berlangsung. Karena itu, bayar-membayar atas jasa aparat yang bertugas sudah menjadi kemakluman. Tidak sekedar maklum, praktek bayar-membayar itu bahkan menjadi praktek massif yang melegitimasi pemahaman kultural masyarakat.

Di kantor polisi bagian lalu lintas, pengurusan SIM dan STNK sudah biasa “hukum diselewengkan”.  Segala masalah yang tidak mempunyai landasan hukumnya, bisa diselesaikan di belakang  kantor. Tentu penyelesaian itu tidak gratis. Ada uang, masalah hukum tidak jadi masalah. Uang menjadi penebus kesalahan hukum, walau tidak pernah jelas kemana “uang” damai itu diberikan. Dibagi-bagi di internal polisi atau disetor secara benar kepada  negara?. Proses pertanggungjawaban kasus tersebut tidak jelas. Akuntabilitas dan transparansi menjadi persoalan yang sangat serius untuk diwujudkan.

Ditengah gurita persoalan-persoalan itu siapakah yang patut disalahkan?. pertanyaan ini penting untuk menelusuri siapakah aktor yang bertanggungjawab dan bersalah dalam praktek buruk ini. Secara struktural, kebiasaan yang berkembang dalam praktek masyarakat sehingga terbiasa memberi uang tanpa pertanggungjawab yang jelas tidak lepas dari sebab yang telah terbangun begitu kuat. Masyarakat ialah pengikut otoritas dan pemerintah ialah pemegang otoritas. Ketika pemegang otoritas menyalahgunakannya dan tidak tegas dengan ketentuan yang telah diwajibkan, maka masyarakatpun terpaksa mengikuti. Sistem korup itupun akan berlangsung secara buta. Saling mengikat dan mengkunci dalam ketidakbenaran. Struktur institusi yang korup, mengikat secara ketat alur-pikir masyarakat yang sehat, memaksa kekuatan yang baik menjadi bagian dari sistem yang buruk.

Namun demikian, sistem yang buruk selalu akan terlihat buruk. Penyelewengan  akan terlihat secara kasat mata. Disitulah kesadaran akan muncul dan menjadi benih perlawanan-perlawanan. Masyarakat umum  yang menjadi korban harus disadarkan tentang kesalahan-kesalahan. Nah, disitulah butuh orang-orang yang fokus dan merelakan dirinya untuk selalu kukuh memantau, mengadvokasi dan menginvestigasi penyelewengan-penyelewengan. Tanpa itu, sebagaimana Hannah Arendt katakan, kejahatan terhadap kemanusiaan hanya mungkin berjalan karena masyarakat secara umum menyediakan kondisi-kondisi seperti itu. Karena itu, pengenaan biaya  yang tidak seharusnya dipungut alias Pungli yang saat ini  berlangsung  secara sistemik,  perlu disuarakan bersama oleh publik. Ketentuan hukum yang adil  harus ditegakkan dengan sebenarnya.

Berawal dari Paradigma Salah

Praktek korup di insitusi kepolisian yang berlangsung dalam pembuatan surat-menyurat seperti SIM dan STNK, kalau kita telaah sesungguhnya berangkat dari sesat pikir yang telah dibangun di institusi kepolisian. Kita tahu banyak sektor tugas di tubuh kepolisian yang dapat  menjadi sumber pendapatan uang, tapi sektor yang paling ditekankan untuk menghasilkan uang itu ialah bagian lalu lintas yang mengurusi surat menyurat SIM dan STNK. Suwarni menuliskan :

“Di Satlantas ada beberapa bagian yang ditarget pemasukannya, antara lain, bagian SIM, STNK (Samsat), dan BPKB. Sedang yang tidak ditarget yaitu bagian Laka dan Patroli (Tilang)”

Ungkapan di atas mempertegas satu hal tentang adanya sistem target menarget pemasukan di masing-masing sektor kerja-kerja kepolisian. Sistem itu tentu akan mendorong terhadap praktek-praktek menyimpang di lapangan. Ketentuan hukum akan  banyak yang diselewengkan. Dalam konteks pembuatan SIM, STNK dan BPKB, sistem itu akan mendorong tidak profesionalnya praktek di lapangan. Biaya-biaya yang semestinya normal dikenakan kepada masyarakat, sangat potensial untuk dinaikkan. Bahkan, praktek penyelewengan hukum lewat pintu belakang sudah biasa dilakukan tanpa sungkan di kantor kepolisan. Nuri mengatakan :

Aku ngurus perpanjangan STNK di Samsat Sleman. Seperti biasa orang-orang pada ngantri dan berebut. Ketika mendaftar dan menyerahkan KTP. Pendaftaranku ditolak karena KTP-ku tidak ada yang asli. Aku langsung diminta kebelakang ketemu salah seorang petugas di salah satu kamar. Diriku diminta uang tapi tanpa nota, dan kemudian saya diminta langsung ke loket  selanjutnya.  Itu tidak hanya terjadi padaku, ada 1-3 orang dibelakangku”

“Satu hal yang pasti ketika aku mengurus STNK disana, Tidak ada penjelasan tentang ketentuan harga yang harus dibayar. Semuanya serba langsung dan tanpa penjelasan”

Pengakuan Nuri bukanlah pengakuan yang luar biasa. Cukup banyak masyarakat yang mengakui dan menjalaninya sebagai prilaku yang biasa dan tanpa perlawanan. Namun, apakah itu tindakan yang benar dan adil bagi Nuri?. Kalau dilihat dari kacamata kebenaran tentu tindakan itu tidak benar, karena harus lewat pintu belakang yang hanya ditemui satu orang, dan pembayarannya juga dilakukan tanpa tanda nota. Apalagi pengakuan Nuri diatas mengungkapkan tentang tidak adanya kepastian harga yang harus dibayar dalam pengurusan STNK. Tidak ada penjelasan tentang hak dan kewajiban pembuat STNK. Kondisi tersebut secara tidak langsung menjadi sistem  pendorong bagaimana praktek pungli kantor kepolisian berlangsung tanpa bantahan. Semuanya dilakukan tanpa sistem yang transpran, dapat dipertanggungjawabkan dan profesional.

Pungli : Sama dengan Korupsi

Penyalahgunaan wewenang dalam  praktek pungli dapat dikatagorikan sebagai tindakan korupsi. Definisi korupsi yang lazim kita ketahui  ialah setiap gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenangnya dengan modus penyuapan, pemalsuan serta tindakan penyelewengan dari ketentuan hukum lannya. Definisi tersebut dipertegas  pada Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi ialah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari definisi Undang-Undang di atas, maka tindakan korupsi mengandung unsur-unsurnya meliputi, pertama, tindakan setiap orang dan atau korporasi. Kedua, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Ketiga, dapat merugikan negara. Keempat, tindakan yang melawan hukum. Dari unsur-unsur tersebut maka sangat jelas bahwa tindakan Pungli yang secara definitif dikatakan sebagai tindakan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Maka, bila tindakan pungli dilakukan oleh pejabat negara dengan kewenangan yang melekat pada kekuasaannya, jelas tindakan tersebut terkatagorikan sebagai tindakan korupsi.

Kategorisasi pungli sebagai bagian dari tindakan korupsi juga semakin dipertegas  pada Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 huruf  E yang menyatakan bahwa pegawai  negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Ketentuan ini menegaskan bahwa Pungli dalam pengurusan SIM dan STNK  jelas merupakan tindakan yang  tidak dibenarkan sama sekali dalam hukum.

Penegasan Undang-Undang Pemberansan Tindak Pidana Korupsi di atas, sekali lagi memperterang tentang tindakan melawan hukum dari praktek pungli di institusi kepolisian. Karena itu, tidak ada alasan apapun untuk membenarkan tindakan  pungli yang berlangsung tersebut. Masyarakat dalam  hal ini semestinya sadar terhadap praktek kotor tersebut dan berani untuk menolak setiap bentuk pungli yang berlangsung. Sebagaimana Hannah  Arendt katakan,  masyarakat semestinya tidak menjadi penyedia jalan  lapang dari proses  kejahatan yang dilangsungkan oleh struktur negara. Pungli, bagaimanapun harus dilawan.

Tidak ada komentar: