Rabu, 28 Desember 2011

Diskursus Hukum Progresif di Indonesia

... M. Syafi' ie

Pendahuluan
Hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo merupakan pergulatan pemikirannya yang panjang dan galau terhadap penerapan sistem hukum di Indonesia yang selalu statis, koruptif, dan tidak mempunyai keberpihakan struktural terhadap hukum yang hidup di masyarakat. Hukum di Indonesia telah kehilangan basis sosialnya, basis multikulturalnya dan ditegakkan secara sentralistik dalam bangunan sistem hukum. Hukum kemudian dipaksakan, didesakkan dan diterapkan dengan kekerasan struktural oleh aparat penegak hukum.[1]    
Bangunan sistem hukum dan kondisi  penegakan hukum yang penuh dengan problematik tersebut di Indonesia akhirnya Satjipto Rahardjo mendeklasikan pentingnya persatuan kekuatan hukum progresif untuk melawan kekuatan status quo madzhab hukum yang telah sekian lama diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia. Menurutnya, kekalahan kekuatan madzhab hukum progresif disebabkan kekuatan hukum progresif masih tercerai-berai dan belum memiliki platform yang akan membangun sinergi dan kekuatan. Oleh karena itu mendesak kekuatan hukum progresif untuk saling bergandeng tangan dalam ide, aksi, dukungan dan lainnya untuk memperbesar kekuatan madzhab hukum progresif.[2]
Kekuatan hukum progresif sebagaimana Satjipto Rahardjo katakan, merupakan kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan status quo. Mempertahankan status quo berarti menerima normatifitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya yang kemudian mendorong bertindak mengatasinya. Hampir tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan, yang ada hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara biasa-biasa saja. Mempertahankan status quo dalam kondisi tersebut akan makin bersifat jahat sekaligus bertahan dalam situasi korup dan dekaden dalam sistem yang nyata-nyata memiliki kelemahan.[3] Status quo juga bertahan salah satu alasannya karena doktrin otonomi hukum, padahal dalam diri hukum sesungguhnya juga benteng perlindungan bagi orang-orang mapan sehingga pendekatan tujuan keadilan hanya bisa dicapai dengan menggunakan pendekatan sistem peraturan dan prosedur obyektif. Pandangan dan pendekatan yang dipaktekkan dalam sistem rule of law demikian  tidak akan pernah mencapai keadilan sosial.[4]
Statemen Satjipto Rahardjo dengan kekuatan hukum progresifnya merupakan provokasi ilmiah atas kegagaluannya atas hegemoni posistivisme dan sentralisme hukum yang kemudian berdampak terhadap kekerasan struktural, marjinalisasi masyarakat dan hukumnya serta menjauhkan hukum dari kehidupan sosial masyarakat yang multikultural. Statemen Satjipto Rahardo telah menciptakan polemik dan debat konfrontatif dengan paradigma hukum yang hingga saat ini masih diterapkan di Indonesia. Setidaknya, salah satu teoritikus yang dilawannya ialah Hans Kalsen yang mengatakan bahwa norma hukum bukan semata diterapkan oleh organ atau dipatuhi oleh subyek, tetapi juga menjadi dasar pertimbangan nilai spesifik yang mengkualifikasikan satu perbuatan dinilai berdasar hukum ataukah tidak diluar hukum. Validitas penerapan hukum tergantung pada norma-normanya, primer atau sekunder. [5] Term Sein (ada/fakta) dan sollen (harus/ideal) merupakan terma yang berbeda. Validitas hukum normatif dan primer  ialah sesuatu yang Sollen (harus/ideal) bukan sesuatu yang Sein (ada/fakta).[6]
Berangkat dari pemikiran di atas, penulis tertarik untuk menelaah, pertama, apakah terminologi hukum progresif ala Satjipto Rahardjo sebenarnya?. Kedua, polemik apakah yang mengait dengan gagasan hukum progresif  Satjipto Rahardjo di Indonesia?. Ketiga, bagaimanah tantangan penegakan hukum progresif di Indonesia?.

Memahami Hukum Progresif
Secara teoritik hukum dibagi menjadi dua, hukum bermakna obyektif dan hukum bermakna subyektif. Hukum obyektif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama bermasyarakat, sedangkan hukum subyektif ialah kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang  berdasarkan hukum obyektif.[7] Sedangkan progresif bermakna maju, berhasrat maju dan selalu maju.[8]  Dari dua term tersebut dapat dikatakan bahwa hukum progresif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama masyarakat yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kewenangan membuat hukum dengan landasan keinginan untuk terus maju.
Satjipto Rahardjo memaknai hukum progresif dengan kalimat, pertama, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.[9] Kedua, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a procces, law in making).[10]
Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Bila rakyat adalah untuk hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata Undang-Undang. Seorang hakim bukan hanya teknisi Undang-Undang tetapi juga makhluk sosial. Pekerjaan hakim sungguh mulia, karena ia bukan hanya memeras otak tapi juga nuraninya. Sehingga eksistensi hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan prilaku (rules and behavior). Hukum ditempatkan sebagai aspek prilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan prilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun.[11]
Hukum progresif sebagaimana telah diungkap di atas, menghendaki kembalinya pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepudian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat baik kesejahteran dan kebahagiannya harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Dalam konteks ini, term hukum progresif  nyata menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.[12] 

Polemik Hukum Progresif Di Indonesia
Paradigma hukum progresif Satjitpto Rahardjo menginginkan adanya pertalian hukum dengan manusia. Hukum merupakan bagian integral yang tidak mungkin dilepaskan dari manusia. Harus harus berorentasi pada manusia dan tidak sebatas tunduk pada norma-norma hukum. Kredo yang biasa diucapkan Satjipto ialah “Kita tidak boleh menjadi tawanan Undang-Undang” dan “Hukum itu untuk manusia dan tidak sebaliknya”. Supremasi hukum tidak sama dengan supremasi Undang-Undang yang sekedar memencet tombol, tetapi yang harus terbangun dalam pikiran kita ialah keunggulan dari keadilan dan kejujuran.[13]
Konteks paradigma pemikiran Satjipto Rahardjo diatas jelas berseberangan dengan paradigma positivisme hukum yang berpandangan bahwa, pertama, hukum hanyalah perintah penguasa dan atau dibuat oleh instansi berwenang. Kedua, tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral dan etika. Ketiga, analisa tentang konsepsi-konsepsi hukum dibedakan dari penyelidikan sejarah dan sosiologi. Keempat, sistem hukum haruslah sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika, tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik, moral maupun etik. Kelima, hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya, dengan demikian harus dipisahkan dengan bentuk-bentuk materialnya. Keenam, isi hukum atau materi hukum diakui ada, tetapi bukan menjadi bahan ilmu hukum karena hal tersebut dapat merusak kebenaran ilmiah hukum.[14]
Paradigma positivisme hukum diatas jelas terlihat bahwa hukum tidak berbasis pada dunia empiris dan sosiologis, tetapi lebih pada norma-norma formal yang berlaku dan telah dipositivisasi oleh pemangku kebijakan. Bahkan, cukup tegas dalam pandangan tersebut bahwa hukum bukanlah sesuatu yang empiris sebagaimana para ilmuan sosial gunakan dalam mengkaji kebenaran hukum (order of fact), tetapi kebenaran hukum bagi kaum positivis ialah kebenaran yang logis dalam nalar hukum (order of logic). Paradigma positivisme hukum berakar dari aliran rasionalisme dan logika modern yang memandang bahwa kebenaran itu ada dua, pertama, kebenaran eternal (abadi)/kebenaran logis. Kedua, kebenaran fakta yang ditentukan oleh self evident, tetapi kebenaranya ditentukan oleh proposisi yang satu dengan proposisi yang lain.[15] Aliran rasionalisme berbeda secara ekstrim dengan aliran empirisme. Aliran kritisisme dan intuisisme berupaya mendamaikan aliran rasionalisme dan empirisme.[16]
Idealita hukum sebagaimana Satjipto katakan bahwa seorang hakim yang semestinya juga sosiolog dan keluar dari gedung pengadilan demi mendengar suara hiruk pikuk masyarakat, tidak terpenjara teks-teks hukum, penegakan hukum yang bukan suatu tindakan yang pasti, hukum adalah pantulan masyarakatnya, hukum untuk rakyat bukan untuk hukum sendiri, hukum untuk manusia dan tidak sebaliknya  dan  beberapa lainnya merupakan  nalar hukum empiris dan faktual. Bagi kaum positivis pemikiran Satjipto Rahardjo jelas bukan pemikiran hukum yang bisa diterapkan dalam sistem hukum tapi pemikiran hukum yang sekedar memberi masukan secara sosiologis dan antropologis saja. Kebenaran teorinya bukan kebenaran teori hukum tapi kebenaran teori sosial.
Mudzakkir mengatakan setiap ilmu mempunyai tiga ciri pokoknya masing-masing, yaitu ciri ontologis yang menjelaskan satu obyek ilmu, epistimologis yang menjelaskan metodologi dan metode pengkajian satu ilmu dan aksiologisnya yang menjelaskan tujuan satu ilmu. Dari pokok ciri-ciri ilmu tersebut maka setiap obyek ilmu akan menghasilkan kesimpulannya yang berbeda-beda tergantung obyek ilmu yang diteliti. Maka kajian terhadap permasalahan hukum bisa diterapkan dengan dua pendekatan yaitu memakai yuridis (teori hukum) dan pendekatan non yuridis (teori non hukum). Pendekatan yuridis akan menghasilkan pemikiran yang yuridis, sedangkan pendekatan ilmu non yuridis akan menghasilkan kesimpulan non yuridis pula.[17]
Mudzakkir juga menambahkan, ilmu hukum merupakan bagian dari ilmu yang non empirik yang mempunyai ciri-ciri, pertama, order of logic. Kedua, landasan kebenarannya teori koherensi yang berarti adanya kesesuaian dan saling topang antara satu idea dengan idea yang lain. Ketiga, kebenarannya ditentukan secara internal. Keempat, tujuannya memahami obyek sedalam-dalamnya. Kelima, memakai nalar deduksi (induksi) atas dasar aksioma, nilai/asas, atau kebenaran yang abstrak untuk memberi penilaian kepada obyek tertentu yang kongkrit dan empirik. Keenam, memakai metode interpretasi, konstruksi dan sistematisasi. Ketujuh, melakukan preskripsi. Kedelapan, demi kepentingan pengambilan keputusan (problem solving). Kesembilan, tidak bebas nilai karena berdasarkan aksioma.[18]
Pandangan Mudzakkir menolak anasir-anasir pemikiran sosial yang basis kebenarannya memakai standar korespondensi, yaitu adanya kemiripan antara idelita dengan realita, antara gagasan dengan fakta-fakta sosial yang empirik. Letak problematik pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo kalau mengacu pada pemikiran Mudzakkir karena Satjipto terlampau menggunakan ukuran fakta-fakta sosial sebagai basis pengukuran kebenaran. Hukum dalam pikiran Satjipto Rahardjo sangatlah empiris dan hidup dalam masyarakat (living law). Padahal hukum sebagaimana Mudzakkir katakan merupakan bangunan yang sistemik dan berbentuk piramida, mulai dari nilai-nilai, asas-asas hukum, peraturan hukum formal dan kemudian masyarakat hukum Indonesia.[19]
Kritik serupa juga diungkap oleh Hans Kalsen. Menurutnya, tata hukum merupakan satu sistem norma. Landasan validitas dari suatu norma seperti uji kebenaran dari pernyataan tentang “kenyataan”, konfirmasinya bukanlah dengan realita. Dasar validitas dari sebuah norma ialah selalu berupa norma, bukan pada fakta. Pencarian landasan validitas dari norma menuntun kita bukan kepada realita melainkan kepada norma lain yang menjadi sumber lahir norma tersebut yaitu norma yang lebih tinggi yang disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri kepada satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma atau suatu tata normatif. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem norma tertentu, ke dalam suatu tata normatif tertentu dapat diuji hanya dengan mengkonfirmasikan bahwa norma dasar tersebut mendapatkan validitasnya dari norma dasar.[20]
Menurut Kalsen, validitas suatu norma hukum tidak dapat dipertanyakan atas dasar bahwa bahwa isi-isinya tidak sesuai dengan suatu nilai moral atau politik. Suatu norma ialah norma hukum yang valid atas dasar fakta bahwa norma tersebut telah dibuat menurut suatu aturan tertentu dan hanya atas dasar  peraturan itu saja.[21] Terdapat perbedaan antara pernyataan ilmu hukum normatif dengan ilmu hukum sosiologis. Ilmu hukum normatif menjelaskan tentang keharusan dan menegaskan validitas suatu norma yang wajib ditaati dan diterapkan. Sedangkan ilmu hukum sosiologis sekedar mendeskripsikan hukum yaitu pernyataan tentang kenyataan dan berbeda makna keharusan.[22] Kalsen juga menegaskan bahwa hukum merupakan kesatuan sistem[23] yang diciptakan oleh satu negara dan merupakan personifikasi dari tata hukum nasionalnya.[24]
Sesuai kerangka pemikiran Hans Kalsen, kita juga akan mengenal di dunia akademik tentang sumber-sumber, asas-asas hukum dan hierarkhi perundang-undangan. Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum disebutkan bahwa sumber hukum formil ialah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh para penegak hukum. Hukum formal merupakan causa efficent daripada hukum yang meliputi, pertama, Undang-Undang. Kedua, kebiasaan. Ketiga, Yurisprudensi. Keempat, traktat (perjanjian antar negara). Kelima, perjanjian. Keenam, Doktrin. Dari sumber hukum formal tersebut akan berlaku asas-asas hukum, yaitu : [25]
1.      Lex Superiory Derogat Legi Imferiory” yang berarti Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang tinggi mempunya derajat yang lebih tinggi, sehingga apabila ada dua Undang-Undang yang tidak sederajat bertentangan maka hakim harus menerapkan Undang-Undang yang lebih tinggi dan menyatakan bahwa Undang-Undang yang lebih rendah tidak mengikat.
2.      Lex Specialis Derogat Legi Generali” yang berarti bahwa Undang-Undang yang khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Jika ada dua macam ketentuan  dari peraturan perundang-undangan yang setingkat dan berlaku bersamaan serta saling bertentangan, hakim harus menerapkan yang khusus dan mengesampingkan yang umum.
3.      ‘Lex Pasterior Derogat Legi Priori” yang berarti bahwa Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-Undang yang terdahulu, sejauh Undang-Undang itu mengatur obyek yang sama.
4.      Undang-Undang tidak dapat  diganggu gugat. Undang-Undang tidak berlaku apabila, pertama, jangka waktu berlakunya Undang-Undang telah habis. Kedua, obyek yang diatur oleh Undang-Undang telah tidak ada. Ketiga, Undang itu telah dicabut oleh pembentuknya atau oleh instansi yang lebih tinggi. Keempat, telah dikeluarkan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan isi Undang-Undang terdahulu.

Untuk mempertegas landasan hukum hierarkis dan sistemik di atas, pada Pasal 7 (1) UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga dinyatakan tentang hirarkhi perundang-undangan yang meliputi, pertama, UUD 1945. Kedua, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Ketiga, Peraturan Pemerintah. Keempat, Peraturan Presiden. Kelima, Peraturan Daerah. Dalam kajian ilmu perundang-undangan keberadaan hierarkhi perundangan-undangan tersebut menjadi norma-norma yang harus dipatuhi dan saling mengalahkan antara satu dengan lainnya. Norma-norma tersebut menjadi ukuran atau pedoman bagi seseorang dalam bertindak dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma tertulis itu harus dipatuhi.[26]
Keberadaan hierarkhi merupakan basis teoritik yang mendasar dari penganut positivisme dan mazhab hukum murni karena hukum merupakan satu sistem yang logis dan tidak emprical. Untuk menjaga kesatuan hukum  yang berlaku di masyarakat maka positivisasi hieraki dan sentralisme hukum (legal centralism) merupakan satu keharusan. Maka, ukuran kebenaran suatu hukum dalam konteks ini bukan lagi sejauhmana mana hukum sesuai dengan kepentingan sosial empiric, tetapi sejauhmana hukum tersebut bersesuaian dengan norma-norma diatasnya. Hukum yang hidup di masyarakat (living law) dalam konteks hukum yang hierarkis, sistemis dan sentralistik mengalami kematiannya, terutama bagi hukum adat dan masyarakat adat.
Rikardo Simarmata mengungkapkan bahwa dampak dari ambisi penyatuan hukum dan pengakuan yang tidak jelas terhadap masyarakat adat menjadi kondisi yang mendorong terhadap penggusuran hak-hak masyarakat adat. Praktek dilapangan yang ditonjolkan ialah pembatasan bukan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Dampak yang paling tragis ialah cepatnya segelintir pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) menguasai dan memanfaatkan kawasan-kawasan hutan. Sementara kawasan-kawasan deposit tambang diserahkan kepada pemegang kuasa pertambangan dan kontrak karya. Proses penggusuran terhadap hak-hak masyarakat adat dibantu oleh satu ketentuan yang mengatakan bahwa penguasaan masyarakat hukum adat atas kawasan hutan (hak ulayat) dapat dibekukan. Ketentuan lain menyebutkan bahwa setiap orang menyerahkan tanahnya bila ada kandungan bahan tambang di dalamnya.[27]
Ricardo menambahkan, jika masyarakat adat menolaknya maka yang biasa yang terjadi pada mereka ialah penyiksaan (torture), pemerkosaan (rape), pembunuhan tanpa proses pengadilan (extra judicial killing), militerisasi dan perampasan tanah (extensive land alienation), bahkan diantara mereka harus diusir dan menjadi pengungsi di negaranya sendiri. Dalam suasana masyarakat adat yang dizalimi tersebut, mereka kemudian dibuatkan program oleh Departemen Sosial berupa Program pemukiman kembali (resettlement) yang kemudian dikenal dengan program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing (PKSMT). Lewat program ini masyarakat adat dianggap terasing dan berdiam di berbagai kawasan hutan yang merupakan tempat-tempat baru.[28]
Marginalisasi lainnya terkait ketentuan mengenai KTP, SIM dan Paspor yang ketiga telah diatur oleh hukum pemerintah yang terpusat. Kantor-kantor swasta dan pemerintah sama sekali menutup terhadap tanda pengenal diri selain ketiganya. Hal tersebut juga berlaku untuk dokumen-dokumen pengangkutan hasil hutan. Masyarakat adat sudah biasa disita kayunya serta ditangkap pengangkutnya dan pemilik kayunya oleh Polisi Kehutanan/Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau polisi karena tidak memiliki identitas dan dokumen formal.[29]  Demikiran juga hukum perkawinan hukum perkawinan adat yang sudah tidak diakui oleh Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, matinya peradilan adat dan beberapa kasus hukum masyarakat lainnya yang tertutup atas hegemoni hukum nasional yang menyengsarakan rakyatnya.
Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan hukum negara yang tertulis di kitab-kitab dan dokumen-dokumen yang dulu disebut sebagai hukum kolonial dan yang kini disebut hukum nasional, itu tidak selamanya mencerminkan hukum rakyat yang hidup dan dianut oleh rakyat setempat dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak dipahaminya hukum negara oleh rakyat yang berbagai-bagai itu terkadang bukan pula disebabkan oleh ketidaksadarannya melainkan juga  sering karena ketidaksediannya. Kenyataan ini merupakan mencerminkan terjadinya cultural gaps bahkan juga cultural conflict. Isi kaidah yang terkandung dalam hukum negara  dan yang terkandung dalam hukum yang dianut rakyat tidak hanya bersesuaian satu sama lain melainkan juga acap bertentangan.[30]
Soetando menambahkan, sesungguhnya insitusi negara nasional berikut hukum nasionalnya itu merupakan invensi dan sekaligus bagian dari pengalaman sejarah bangsa-bangsa Eropa. Pengalaman itu terpelajari dan kemudian tertiru tatkala bangsa-bangsa Eropa itu tidak bertindak sebagai penjajah melainkan juga menampilkan diri sebagai guru-guru berbagai bangsa di tanah jajahannya. Konsep negara bangsa yang tak hanya bersifat trans lokal akan tetapi juga teritorial dengan sarana penertibnya yang disebut hukum nasional yang diunifikasi dan dikodifikasikan dan serta merta menjadi tertiru setelah merdeka.[31] Masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia dewasa ini amat berbeda dengan apa yang dihadapi para sarjana yang bersemangat nasionalisme pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Para sarjana itu serempak menjadi penganjur dipertahankannya hukum adat yang berarti juga mempertahankan kemajemukan untuk menghadapi hukum Belanda pada saat itu.[32]
Kritik keras juga diungkap oleh I Nyoman Nurjaya yang mengatakan bahwa fenomena konflik yang terjadi secara meluas di Indonesia beberapa dasawarsa ini merupakan akibat dari konflik nilai (conflict of values), konflik norma (conflict of norms), dan atau konflik kepentingan (conflict of interest) dari komunitas-komunitas etnik, agama maupun golongan dalam masyarakat.  Dalam perspektif hukum dan kebijakan, fenomena konflik itu bersumber dari persoalan diskriminasi pengaturan dan perlakuan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat di daerah yang cenderung mengabaikan, menggusur, dan bahkan mematisurikan nilai-nilai, norma-norma hukum rakyat (customary law/adat law), termasuk religi dan tradisi-tradisi serta kearifan masyarakat daerah melalui dominasi pemberlakuan dan penegakan hukum negara (state law) yang bercorak sentralisme hukum (legal centralism). Paradigma pembangunan hukum (legal development paradigm) yang dikembangkan oleh pemerintah saat ini harus diganti dengan paradigma yang bercorak pluralisme hukum (legal pluralisme). [33]
Polemik hukum di atas memperlihat betapa paradigma hukum progresif satu sisi “termarjinal dan terbunuh” akibat hegemoni paradigma hukum positivistik, hierarkis dan sistemik dalam sistem hukum di Indonesia, tetapi pada sisi yang lain paradigma hukum progresif tertantang untuk mewujudkan cita-citanya yaitu menghadirkan hukum untuk manusia, menghadirkan hukum untuk rakyat, demi kebahagian, kesejahteraan dan martabatnya sebagai manusia yang multikultural. Suntikan moral untuk bangkitnya kekuatan hukum progresif  juga menggema ditengah banyaknya masyarakat yang menderita akibat hukum hierarkis yang terlihat suci (transden) hari ini.

Tantangan Penegakan Hukum Progresif di Indonesia
Tantangan yang sudah menghadang hukum progresif di Indonesia ialah kekuatan positifisme hukum yang sacara hegemonik telah membangun struktur hierarkis secara teoritik dan normatif dan juga telah berhasil membangun jejaring intelektual di berbagai universitas hukum di Indonesia. Hukum progresif telah menjadi wacana beberapa intelektual dan beberapa kaum muda, sama halnya dengan wacana-wacana hukum empirical dan kritis lainnya. Tetapi, kekuatan wacana itu masih sangat lemah dan gampang terpatahkan dalam debat hukum di ruang-ruang struktural. Wacana hukum progresif perlu kekuatan yang lebih besar hingga sebanding dengan madzhab positivisme baik secara teoritik, norma-norma, pelaku-pelaku hukum dan jejaring para intelektualnya.
Tantangan utama yang harus didorong untuk mewujudkan usaha itu ialah menciptakan platform paradigma pembangunan hukum di Indonesia. Abdul Hakim G. Nusantara pada tahun 1983 telah menggagas tentang strategi pembangunan hukum responsif dan progresif di Indonesia.  Usaha-usaha yang harus dilakukan diantaranya ialah perlu diciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan pertumbuhan sejati kelompok-kelompok kolektif  masyarakat lapisan bawah untuk mengorganisasikan dan memperjuangkan hak-haknya, akses masyarakat terhadap pengadilan diperkuat, kelompok-kelompok sosial non negara pemerintah harus bergerak menyadarkan hak-hak masyarakat bawah, dan pemerintah baik eksekutif dan legislatif penting didorong untuk merespon kepentingan masyarakat lapisan bawah.[34] 
Dalam konteks pembangunan hukum yang responsif dan progresif tersebut, Abdul Hakim G. Nusantara mengkritik keras terhadap paradigma hukum kontinental (rule of law) yang saat ini sesungguhnya menjadi basis paradigma para penegak hukum, perumus hukum dan beberapa intelektual hukum di Indonesia. Menurut Abdul Hakim, tipe tradisi hukum kontinental merupakan model pembangunan hukum yang ortodoks yang mempunyai ciri-ciri adanya peranan yang sangat dominan dari lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) dalam menentukan arah hukum dalam suatu masyarakat. Hukum akhirnya bersifat positivis-instrumentalis. Hukum menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara.[35]
Kondisi terbalik terjadi pada tipe pembangunan hukum dengan model hukum adat (common law) yang responsif. Ciri-ciri dari tradisi model common law ialah adanya peranan besar dari lembaga-lembaga peradilan dan partisipasi yang luas kelompok-kelompok sosial atau individu-individu di masyarakat dalam menentukan arah pembangunan hukum. Keberadaan pemerintah dan parlemen menjadi lebih relatif, dan adanya tekanan yang timbul dari partisipasi masyarakat luas dan kedudukannya yang relatif bebas mendorong lembaga peradilan lebih kreatif dalam menghadapi masalah yang timbul di masyarakat. Peradilan mempunyai peranan substansial dalam pembangunan hukum.[36]
Secara historis, dua tipe pembangunan hukum dengan model civil law dan common law tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya. John Henry Marryman mengungkapkan, di Inggris dan Amerika Serikat yang menjadi model tipe hukum common law para hakimnya selalu menjadi kekuatan yang progresif dan berada di pihak individu dalam melawan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, mereka juga memainkan peranan penting dalam melaksanakan sentralisasi kekuasaan, dan dalam penghancuran feodalisme. [37] Berbeda dengan Eropa Kontinental dimana fakta sejarah mengatakan bahwa kompilasi dan kodifikasi risalah-risalah dan komentar-komentar hukum karya para sarjana hukum oleh Kaisar Justianus menjadi kebutuhan hukum kekaisaran Roma yang besar untuk mengatur penduduk dan wilayahnya yang luas. Kompilasi dan kodifikasi dilakukan sebagai usaha memurnikan kembali nilai-nilai hukum Romawi Kuno yang agung dan dianggap mampu melayani pemerintah dan masyarakat. Ada kepercayaan dengan memurnikan  dan melestarikan nilai-nilai hukum Romawi Kuno kelangsungan hidup kekaisaran Roma di bawah Justianus akan lebih terjamin.[38]
Paradigma pembangunan hukum yang responsif dan progresif juga disuarakan oleh Artidjo Alkostar. Menurutnya, pembagunan hukum tidak mungkin hanya dipercayakan dan tergantung kepada penguasa saja, karena eksistensi hukum tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial. Prioritas polititical will sebaiknya dicurahkan pada pembangunan ekonomi dan teknologi dibandingkan dengan pembangunan hukum dan keadilan. Pembangunan hukum berkorelasi dengan visi kerakyatan, karena hukum selalu menyangkut tingkah laku (behaviour). Konstruksi hukum atau Undang-Undang penempatan posisi rakyat sebagai pemegang peran (role occupat) dan dilacak (trace) secara paradigmatik, apakah perangkat hukum dan Undang-Undang tersebut telah mempergunakan paradigma kontrol, sosial, paradigma nilai, paradigma institusi atau atau paradigma ideologi.[39]
Perubahan paradigma dalam satu cabang ilmu merupakan satu yang asasi sehingga tidak statis dan hanya berkutat dengan variabel dan konsep yang tertinggal ditengah perkembangan sosial dan teknologi yang cukup pesat. Itulah yang terjadi dengan perkembangan hukum di Indonesia saat ini.  Menurut Artidjo, hukum Indonesia terbelenggu oleh kapsul positivisme hukum Eropa Kontinental abad 18. Positivisme hukum tidak peduli dengan keadilan, karena keadilan bukan urusan hukum positif. Aliran positivisme hukum menekankan kepastian hukum yang kemudian berakibat pada pertumbuhan hukum Indonesia yang berjalan tanpa visi dan tidak jelas paradigmanya. Watak hukum Eropa Kontinental bertradisi tanpa paradigma sosiologi, karena memakai metode berfikir deduktif seperti kebiasan hukum Romawi. Karakter hukum Anglo Amerika lebih realistis karena memberi perhatian kepada yang berkembang dalam dinamikas sosial.[40]
Kegalauan atas hegemoni paradigma positivisme di Indonesia juga diungkap oleh Suparman Marzuki. Menurutnya, kegagalan politik hukum HAM di Indonesia merupakan dampak dari belum hadirnya  paradigma hukum responsif di Indonesia. Semestinya pembuatan hukum HAM di Indonesia harus diproses secara partisipatif dengan substansi yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial sesuai dengan realitas hak asasi manusia di Indonesia. Proses partisipatif mensyaratkan dua hal, yaitu :[41]
1.      DPR meletakkan dirinya sebagai kekuatan politik formal masyarakat, dan tidak memerankan diri sebagai konseptor undang-undang, apalagi memonopoli proses lahir hingga evaluasi produk perudang-undangan. Pengambilan keputusan politik bukan hanya aparat negara dan wakil rakyat, melainkan juga seluruh warganegara berpartisipasi dalam wacana bersama. Kedaulatan rakyat bukanlah substansi yang membeku di dalam perkumpulan para wakil rakyat, tetapi juga terdapat dalam berbagai forum warganegara, organisasi non pemerintah dan gerakan sosial.
2.      Mensyaratkan organisasi masyarakat sipil untuk menjadi kekuatan intelektual yang mengkaji dan merumuskan kebutuhan hukum masyarakat. Perpaduan DPR yang sejatinya adalah representasi (politik) rakyat dengan organisasi masyarakat sipil diproyeksikan mampu merumuskan substansi hukum HAM yang memiliki kekuatan perlindungan (to protect), penghormatan (to respect) dan pemenuhan (to fullfil) HAM yang kontekstual dengan kebutuhan substansial masyarakat. Bukan produk hukum HAM yang responsif terhadap demokrasi politik.

Sedangkan dalam konteks penegakan hukum, Suparman Marzuki menegaskan mendesaknya penegakan hukum yang progresif, yaitu penegakan hukum yang submisif terhadap sistem yang ada, tetapi lebih afirmatif (affirmatif law enforcement). Afirmatif berarti keberanian untuk melakukan pembebasan dari praktek konvensional dan menegaskan penggunaaan satu cara yang lain, yang menerobos terhadap pakem-pakem praktek hukum yang telah lama berlangsung.  Penegakan hukum progresif mengharuskan aparatur penegak hukum HAM bersikap realistis, tidak bermukim di menara gading. Mereka harus mengasah intuisi dengan dengan turun ke bawah menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Para hakim harus menjadi agen perubahan dan tidak menjadi staf sistem hukum. Mereka harus berani mendobrak sekat-sekat yang dibangun oleh ideologi-ideologi penindas keadilan sosial. Mereka harus keluar dari tafsir monolitik karena teks undang-undang hanya memberi ruang penafsiran yang terbatas. Penegakan hukum progresif lebih mengedepankan konteks ketimbang teks-teks aturan semata.[42]
Menurut  Suparman, penegakan hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia/rakyat sebagai titik orientasinya, karena aparatur penegak hukum harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan-hubungan manusia. Salah salah satu persoalan krusial dalam konteks itu ialah keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun oleh hukum yang manipulatif. Dalam kondisi-kondisi tersebut, keberadaan hukum progresif harus menjadi institusi yang emansipatoris yang membawa pemberdayaan. Konsep kesamaan (aquality) yang didasarkan pada kolektivitas atau komunitas (group related equality) dan bukan individu sebagai unit (individual equality). Aksi-aksi afirmatif penegakan hukum hukum HAM progresif didukung oleh keinginan untuk mendayagunakan hukum HAM bagi kepentingan rakyat yang lemah atau rentan.[43]
Pemikiran beberapa intelektual di atas merupakan representasi atas kegelisahan atas bangunan sistem dan penegakan hukum yang  tidak responsif  dan menawarkan tawaran-tawaran solutif. Sistem yang ada telah berdampak terhadap marjinalisasi, keterpurukan hukum yang berdimensi sosial dan banyak masyarakat  rentan yang telah menjadi korbannya. Kegelisahan tersebut juga tercerimin dalam pemikiran-pemikiran hukum Satjipto Rahardjo. Gumpalan kegagalauanya melihat hukum yang telah kehilangan relasinya dengan kultur dan struktur masyarakat mendorongnya untuk mendeklarasikan hukum progresif di Indonesia. Satjipto menuliskan “kekuatan hukum progresif akan mencari berbagai cara guna mematahkan kekuatan status quo. Hukum progresif ialah paradigma aksi, bukan peraturan. Dengan demikian, peraturan dan sistem bukan satu-satunya yang menentukan. Manusia masih bisa menolong keadaan buruk yang ditimbulkan oleh sistem yang ada”.[44]
Berangkat dari ajakan dan kegalauan mendalam Satjipto Rahardjo tersebut, tantangan besar kekuatan kaum progresif ialah meyakinkan bahwa terdapat masalah sistemik dan terstruktur dalam bangunan paradigma hukum kenegaraan di Indonesia. Para intelektual hukum,  para pemangku kebijakan baik legislatif, eksekutif dan yudikatif  dan para aktifis sosial dan HAM harus selalu dibangunkan hati nurani dan kesadarannya untuk merombak struktur hukum yang statis dan telah menelan banyak korban. Membangkitkan kepekaan nurani dan mendorong kesadaran atas multi krisis sistem hukum merupakan modal kuat akan lahirnya generasi yang berparadigma hukum progresif. Pada saatnya nanti,  hukum progresif akan tegak dan akan membebaskan masyarakat dari ketertindasannya.

Penutup
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan hukum progresif yang digagas oleh Satjitpto di Indonesia menjadi polemik dan telah dihadang oleh teori dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum progresif yang salah satu visinya ingin menjadikan hukum untuk manusia dan rakyat, bukan sebaliknya, serta  hukum yang bukan merupakan institusi yang mutlak dan final bertentangan dengan penganut teori hukum yang menyatakan bahwa hukum merupakan satu sistem yang bersumber terhadap norma dasar dan disandarkan pada asas-asas hukum yang telah teratur dan terukur. Keberadaan manusia tidak menjadi penentu dalam hukum karena manusia hidup dalam sistem  hukum. Manusia harus tunduk pada sistem hukum dan tidak sebaliknya.
Hukum progresif juga dinilai tidak bersandar pada kajian obyek hukum yang telah terbangun dalam sistem hukum. Basis teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menggunakan kerangka teori empiris (order of  fact)  yang biasa digunakan dalam ilmu-ilmu sosial yang ukuran kebenarannya memakai standar korespondensi yaitu adanya adanya kemiripan antara gagasan dengan realitas. Sedangkan ilmu hukum menggunakan kerangka teori yang logis (order of logic) yang ukuran kebenarannya memakai standar koherensi, yaitu adanya kesesuaian antara gagasan yang satu dengan gagasan lainnya yang membentuk satu kesatuan gagasan. Pendekatan hukum progresif ialah pendekatan korespondensi yang secara teoritik bertentangan dengan pendekatan ilmu hukum yang logis.
Tantangan penegakan hukum progresif  terletak pada paradigma penegakan hukum yang hidup dalam sistem hukum dan teori hukum yang masih positivistik di Indonesia. Sistem dan norma hukum di Indonesia masih memberlakukan stantar sentralisme hukum, hierarki dan positivisasi dalam penegakan hukumnya. Maka, tantangan terberat kekuatan hukum progresif di Indonesia ialah mencari strategi menjadikannya sebagai paradigma dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia. Sambil terus meyakinkan terhadap problem sistem dan teori hukum yang positivistik. Upaya-upaya tersebut secara struktural dan kultural akan mendorong progresifitas penegakan hukum di Indonesia kedepan.


DAFTAR PUSTAKA :

Buku :.
Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia, (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988)
Ade Saptomo, Hukum dan Kearifan Lokal : Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, (Jakarta : Grasindo, 2010)
Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010)
Budiman N.P.D Sinaga, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, (Yogyakarta : UII Press, 2004)
Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, (Jakarta : HuMa, 2007)
Hans Kalsen, Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Empirik-Deskriptif, (Tanpa Tempat : Rimdi Press, 1995)
John Henry Marryman, The Civil Law Tradition, (California : Stanford University Press, 1969)
J. B. Daliyo, dkk, Pengantar Ilmu Hukum : Buku Panduang Mahasiswa, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utma, 1996)
Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010)
Lili Rajidi dam IB Wyasa Putra, Hukum Sebagai Sistem, (Bandung : Remaja Rosdakarya)
Mohammad Muslih, Filsafat Ilmu : Kajian Atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan, (Yogyakarta : Belukar, 2005)
Moh. Mahfud MD, dkk (Ed), Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, (Yogyakarta : UII Press, 1999)
Philipe Nonet dan Philip Selznick, Law  and Society in Transition : Toward Tanggapanive Law, (London : Harper and Row Publisher, 1974)
Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih, (Yogyakarta : Genta Publishing,  2010)
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas,  2006)
Satjipto Rahardjo, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia,  (Jakarta : Penerbit Buku Kompas,  2003)
Suparman Marzuki, Tragedi Politik Hukum HAM, (Yogyakarta : Pusham UII-Pustaka Pelajar,  2011)
Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan : Politik Hukum HAM Era Reformasi, (Yogyakarta : Pusham UII,  2011)


Makalah dan Koran :
Soetandyo Wignjosoebroto, Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia), Makalah pada Seminar Nasional “Pluralisme Hukum : Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikiran di Indonesia dan Pergulatannya Dalam Gerakan Pembaharuan Hukum”, pada 21 November 2006 di Universitas Al-Azhar
Satjipto Rahardjo, Indonesia Inginkan Penegakan Hukum Progresif, Kompas 15 Juli 2002
Makalah kuliah Magister Hukum UII pada 8 Januari 2011
Makalah kuliah Magister Hukum UU pada  22 April 2011


Kamus :
Sulchan Yasyin (Ed), Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Penerbit Amanah, Surabaya, 1995


[1] Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 96-97
[2] Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm 114-
[3] Ibid
[4] Philipe Nonet dan Philip Selznick, Law  and Society in Transition : Toward Tanggapanive Law, Harper and Row Publisher, London, 1974, dalam Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010,  hlm 204-204
[5] Hans Kalsen, Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Empirik-Deskriptif, Rimdi Press, Tanpa Tempat, 1995, hlm 46-61
[6]Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum : Strategi … Op. Cit,  hlm 126-127
[7] J. B. Daliyo, dkk, Pengantar Ilmu Hukum : Buku Panduang Mahasiswa, PT Gramedia Pustaka Utma, Jakarta, 1996, hlm 21-32
[8] Sulchan Yasyin (Ed), Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Penerbit Amanah, Surabaya, 1995, hlm 183
[9] Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum … Op. Cit. hlm 188
[10] Satjipto Rahardjo, Indonesia Inginkan Penegakan Hukum Progresif, Kompas 15 Juli 2002
[11] Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum … Op. Cit, hlm 265
[12] Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib… Op. Cit, hlm 212
[13] Satjipto Rahardjo, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia,  Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm 119-120
[14] Lili Rajidi dam IB Wyasa Putra, Hukum Sebagai Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung,  hlm 81
[15] Mohammad Muslih, Filsafat Ilmu : Kajian Atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan, Belukar, Yogyakarta, 2005, hlm 49-51
[16] Ibid, hlm 49
[17] Makalah kuliah Magister Hukum UII pada 8 Januari 2011
[18] Makalah kuliah Magister Hukum UU pada  22 April 2011
[19] Ibid
[20] Hans Kalsen, Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar … Op. Cit. hlm 112-113
[21] Ibid, hlm 115
[22] Ibid, hlm 173-174
[23] Ibid, hlm 1
[24] Ibid, 183-184
[25] J.B Daliyo, dkk, Pengantar Ilmu …. Op. Cit, hlm 53-56
[26] Budiman N.P.D Sinaga, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 7-8
[27] Ricardo Simartana, Pluralisme Hukum, Mengapa Perlu?, dalam Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, HuMa, Jakarta,  2007, 72-73
[28] Ibid
[29] Ibid
[30] Soetandyo Wignjosoebroto, Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia), Makalah pada Seminar Nasional “Pluralisme Hukum : Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikiran di Indonesia dan Pergulatannya Dalam Gerakan Pembaharuan Hukum”, pada 21 November 2006 di Universitas Al-Azhar, Jakarta, hlm 3
[31] Ibid, hlm 2
[32] Ibid, hlm 5
[33] I Nyoman Nurjaya, Pluralisme Hukum Sebagai Instrumen Integrasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dalam Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan… op. cit, hlm 75-77
[34] Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 24-48
[35] Ibid, hlm 27
[36] Ibid
[37] John Henry Marryman, The Civil Law Tradition, Stanford University Press, California, 1969, hlm 17
[38] Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum… Op. Cit, hlm 30
[39] Artidjo Alkostar, Pembangunan Hukum dan Keadilan, dalam  Moh. Mahfud MD, dkk (Ed), Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm 335-336
[40] Ibid, hlm 337-339
[41] Suparman Marzuki, Tragedi Politik Hukum HAM, Pusham UII-Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 431-432
[42] Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan : Politik Hukum HAM Era Reformasi, Pusham UII, Yogyakarta, 2011, hlm 269-270
[43] Ibid, hlm 271-272
[44] Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif  …… Op. Cit. , hlm 116

Tidak ada komentar: