Rabu, 28 Desember 2011

Keniscayaan Pluralisme Hukum di Indonesia

... M. Syafi' ie

Pendahuluan
Salah satu orientasi teoritik sosiologi hukum ialah menguji aneka ragam studi interaksi keberadaan hukum dengan aspek-aspek kemasyarakatan, baik sebagai efek dari keberadaan lembaga-lembaga hukum, doktrin dan praktek hukum serta fenomena sosiologis yang berlangsung dari eksistensi satu hukum. Karena tidak dapat dibantah bahwa kecenderungan akhir dari efektifitas satu hukum sangat tergangung pada faktor sosiologi hukum, ilmu hukum, analisis ekonomi terhadap hukum, analisis terhadap kriminologi, analisis agama terhadap hukum dan analisis hak asasi manusia yang mengait dengan hukum.[1]
Merumuskan dan menegakkan hukum tanpa pijakan sosialnya yang plural maka eksistensi hukum tersebut sesungguhnya telah cacat dari pembentukannya, karena hukum pada dasarnya ialah untuk manusia yang plural, memberikan keadilan dan membahagiakan manusia yang plural. Satjipto Rahardjo mengatakan hukum tidak boleh menganggap bahwa pekerjaannya sudah selesai dengan sekedar kredo rasionalistas di atas segalanya. Inti dari keberadaan hukum ialah keadilan dan kebahagiaan, bukan sekedar rasionalitas tapi kebahagaiaan di atas segalanya. Oleh karena itu, para penyelenggara hukum di negeri ini semestinya merasa gelisah apabila hukum belum bisa membikin rakyatnya bahagia,[2] apalagi keberadaan hukum itu meresahkan dan menindas rakyatnya.
Salah satu yang menjadi kegelisahan sampai saat ini ialah keberadaan hukum adat bagi masyarakat adat. Padahal kita tahu, hukum adat telah lama hidup bahkan sebelum kodifikasi dan unifikasi hukum dilakukan di Indonesia. Tradisi hukum yang telah berkembang dalam masyarakat di daerah-daerah secara sistemik didorong untuk dihapuskan dengan landasan-landasan hukum yang tersentralistik. Situasi dan kondisi ini sangatlah memperihatinkan, sebagaimana dalam kasus masyarakat adat dimana sekitar 1. 400 kasus konflik agraria di Pengadilan Sumatra Barat yang tidak satupun yang dimenangkan karena salah satu penyebebnya persekutuan masyarakat adat disebut bukan sebagai subyek hukum, tanah hak ulayat Nagari sekitar 100 hektar telah berpindah menjadi tanah Departemen Kehutanan, demikian juga di Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sambas, dimana tanah-tanah adat atau Tembayang yang berada di hutan tidak dapat diklaim masyarakat karena letaknya berada dalam hutan lindung dan hutan produksi, dan beberapa kasus masyarakat adat yang berkomflik dengan hukum nasional lainnya.[3]
Dominasi hukum pusat dan dimatikannya hukum adat yang telah menjadi jiwa masyarakat adat, secara teoritik bertentangan dengan konsepsi pluralisme hukum. Hukum pada dasarnya ialah plural dan tidak bisa disamaratakan di tengah budaya dan hukum masyarakat yang berbeda-beda. Konsepsi pluralisme hukum muncul sebagai  bantahan sentralisme hukum bahwa hukum negara merupakan satu-satunya petunjuk dan pedoman tingkah laku. Padahal pada lapangan sosial yang sama, terdapat lebih dari satu tertib hukum yang berlaku.[4] Berangkat dari pemikiran di atas, penulis tertarik untuk mengetahui, pertama, terminologi masyarakat adat serta terminologi pluralisme hukum. Kedua, dominasi hukum positif dan sentralisme hukum. Ketiga, mengetahui dampak dominasi sentralisme hukum terhadap eksistensi masyarakat adat. Keempat, ingin menguraikan pentingnya menerapkan pluralisme hukum.

Terminologi Masyarakat Adat dan Pluralisme Hukum
Terminologi masyarakat adat ada kelompok yang menyamakan artinya dengan Indigenous peoples, ada sebagian kalangan yang membedakannya. Jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat (Japhama) pada tahun 1993 mendefinisikan masyarakat adat ialah sekelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun)  di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi,  politik, budaya dan wilayah sendiri. Definisi yang dirumuskan oleh Japhama lebih lanjut secara resmi kemudian diadopsi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada kongres 1 pada tahun 1999.[5]
Sedangkan Indigenous Peoples ditegaskan dalam Konvensi ILO 169 tahun 1989 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka yaitu suku-suku bangsa yang berdiam di negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Atau suku-suku bangsa yang telah mendiami sebuah negara sejak masa kolonialisasi yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya dan politik sendiri. Jose Martinez Cobo, pelapor PBB untuk Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas tahun 1981 mendefinisikan Indigenous Peoples sebagai kelompok masyarakat atau suku bangsa yang memiliki kelanjutan hubungan sejarah antara masa sebelum invasi dengan masa sesudah invasi yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dengan kelompok masyarakat lain atau bagian dari masyarakat yang lebih luas.
Secara umum, definisi masyarakat adat dengan Indegenous Peoples terdapat persamaan-persamaan terutama dengan Konvnensi ILO 169. Pemilihan istilah masyarakat adat lebih didasari argumen bahwa istilah tersebut dianggap berbeda dengan istilah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dianggap lebih atau bahkan hanya menaruh perhatian pada aspek hukum, sedangkan istilah masyarakat adat dianggap memberikan pendekatan holistik terhadap masyarakat adat, baik dari segi hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat adat.[6] Dalam keseharian, pemerintah biasanya sering menggunakan definisi masyarakat hukum adat dan masyarakat asli, para akademisi mayoritas menyebutnya dengan masyarakat asli, sedangkan aktifis NGO dan HAM biasanya menyebutnya dengan masyarakat adat.[7]
Sedangkan terminologi pluralisme hukum sangat bervarian dan mengalami pengembangan-pengembangan yang signifikan. Secara umum konsepsi pluralisme hukum menghendaki pendekatan keberagaman dalam hukum karena konteks pluralitas masyarakat dalam bentuk suku bangsa, budaya, ras, agama, kelas dan jenis kelamin. Dalam perkembangannya, pluralisme hukum dipahami sebagai inter-relasi, interaksi, saling pengaruh dan saling adopsi antara berbagai sistem hukum negara, adat, agama dan kebiasaan-kebiasaan lain yang diaggap sebagai hukum. Konsepsi pluralisme hukum menegaskan bahwa masyarakat memiliki cara berhukumnya sendiri yang sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan mereka dalam mengatur relasi-relasi sosialnya. Pluralisme hukum berbeda dengan pendekatan hirarkhi hukum yang menjadi ciri khas dari positivisme hukum dan sentralisme hukum, pluralisme hukum memandang bahwa semua hukum adalah sama dan harus diberlakukan sederajat.[8]

Dominasi Sentralisme Hukum
Sentralisme hukum berpangkal dari filsafat positivisme yang menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu alam dalam menyelesaikan segala persoalan. Menurut F. Budi Hardiman, pendekatan ilmu alam dianggap sukses menjelaskan gejala-gejala alam dan kemudian diteknologisasi yang kemudian diterapkan juga dalam ilmu-ilmu tentang kemasyarakatan. Tokoh-tokoh positivisme ini antara lain Auguste Comte, Ernst Mach, filusuf di lingkungan Wina atau para neo positivis dari abad ke-20. Mereka semua ingin menerapkan metode penelitian ilmu-ilmu alam  pada seluruh wilayah kenyataan, termasuk kenyataan sosial.[9]
Secara umum pengandaian pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu alam, meliputi, pertama, seorang  ahli fisika, biologi atau kimia mengamati benda jatuh, sel atau larutan asam di laboritaratoriumnya dengan sikap berjarak, menghadapi proses-proses alamiah itu sebagai obyek belaka dan dengan posisi distansi yang penuh. Kedua, dengan distansi penuh, sikap yang ada ialah keharusan untuk menghadapi obyek itu sebagai fakta yang netral, yaitu data yang bersih dari unsur-unsur subyektifnya, seperti keinginan, mimpi, nafsu, penilaian-penilaian moral dan seterusnya. Ketiga, kondisi-kondisi itu pada akhirnya dapat memanipulasi obyeknya dalam eksprimen untuk menemukan pengetahuan menurut model ‘sebab akibat’. Keempat, hasil dari manipulasi itu ialah pengetahuan hukum-hukum yang niscaya. Contohnya, jika asam dicampur maka jadilah garam, jika air dipanaskan sampai 100% maka air akan mendidih, dan seterusnya. Hukum alam yang demikian juga dikenal sebagai rumusan deduktif-nomologis (bila… maka…). Kelima, teori yang dihasilkan dari hukum alam ialah pengetahuan yang bebas dari kepentingan (disinterested), dapat diterapkan secara instrumental dan secara universal.[10]
Positivisme hukum sebagaimana awal mula paradigma hukum  alam di atas, menggurita dan mendominasi dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum diterapkan secara mikanik, teknologis dan diterapkan secara paksa lewat instrumentasi yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang terpusat. Padahal, dalam diri hukum juga tidak dipisahkan kepentingan manusia dan sosial di dalamnya. Keberadaan teori hukum selalu menghadirkan titik tolak yang berporos pada satu hal yaitu hubungan manusia dan hukum. Semakin landasan teorinya bergeser ke faktor peraturan, maka semakin ia menganggap hukum sebagai unit tertutup yang formal legalistik. Sebaliknya, semakina bergeser ke manusia, maka teori hukum itu akan lebih terbuka dan akan menyentuh mosaik sosial kemanusiaan.[11] Hukum yang telah dipositivisasi, legis dan terpusat sesungguhnya telah menghilangkan dirinya dari nilai-nilai sosialnya yang semestinya ia hargai.
Hukum yang saat ini diterapkan di Indonesia ialah hukum hierarkhis dan legistik. Hukum yang dikeluarkan oleh legislatif dan pemerintah pusat merupakan hukum tertinggi di bawah UUD 1945 dan harus diterapkan sebagai hukum pertama, hukum yang terkuat dan menundukkan hukum-hukum yang plural dan hidup dalam masyarakat. Disinilah letak keterbunuhan hukum adat yang telah lama menjadi jiwa dari masyarakat adat. Hukum mereka dikalahkan secara otoritatif dan dipaksakan secara sistemik. Disinilah relevansi konteks kritik Budi Hardiman, dimana ilmu-llmu sosial yang  diyakini sebagai sesuatu yang bebas nilai (value free) ternyata tidak lepas dari subyektifitas pembuatnya  dan dipaksakan secara instrumentalis kepada siapapun.[12]
Dominasi sentralisme hukum cukup nampak dalam bangunan sistem hukum di Indonesia. Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum misalkan disebutkan, sumber hukum formil ialah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh para penegak hukum. Hukum formal merupakan causa efficent daripada hukum yang meliputi, pertama, Undang-Undang. Kedua, kebiasaan. Ketiga, Yurisprudensi. Keempat, traktat (perjanjian antar negara). Kelima, perjanjian. Keenam, Doktrin.[13] Dari sumber-sumber hukum formal tersebut akan berlaku asas hukum”Lex Superiory Derogat Legi Imferiory” yang berarti bahwa hukum yang kuat akan mengalahkan hukum yang lemah.
Pada Pasal 7 (1) UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga ditegaskan soal hirarkhi perundang-undangan yang meliputi, pertama, UUD 1945. Kedua, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Ketiga, Peraturan Pemerintah. Keempat, Peraturan Presiden. Kelima, Peraturan Daerah.  Dari hierarkhi perundang-undangan yang tertulis di atas akan berlaku asas-asas hukum seperti “Lex Specialis Derogat Legi Generali”, “Lex Superiory Derogat Legi Imferiory”, ‘Lex Pasterior Derogat Legi Priori”, dan beberapa asas hukum lainnya. Dalam konteks ilmu perundang-undangan hierarkhi perundangan tersebut menjadi norma-norma yang harus dipatuhi dan saling mengalahkan. Norma-norma tersebut menjadi ukuran atau pedoman bagi seseorang dalam bertindak dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma tertulis itu harus dipatuhi.[14] 
Keberadaan hierarkhi yang diakui secara teoritik dan normatif diatas menjadi beban tersendiri bagi pelaksanaan pluralisme hukum di Indonesia. Keberadaan Hukum adat yang rata-rata tidak tertulis akan tersingkir, kalaupun tertulis dan diberlakukan secara positif lewat Peraturan-Peraturan Daerah (Perda) yang selama ini mulai terjadi di beberapa daerah yang mempunyai masyarakat adat  maka posisi Perda secara hierarkhis juga sangat lemah, dan bila bertentangan dengan aturan dan norma-norma hukum di atasnya maka Perda tentang hukum adat tersebut akan disimpangi dengan rasionalisasi asas-asas hukum yang hierarkis dan telah dipositivisasi tersebut.
Dominasi hukum positif yang  hierarkhis  tersebut akan terus menguat sejalan dengan paradigma hukum murni yang menjadi mazhab para penyelenggara negara baik yudikatif, eksekutif dan legislatif. Teori hukum murni merupakan salah satu pijakan dari dari pemberlakuan positivisme hukum yang tokoh utamanya ialah Hans Kalsen. Teori ini dapat dirumuskan sebagai suatu analisis tentang struktur hukum positif yang dilakukan “seeksak mungkin”, yaitu suatu analisis yang bebas dari semua pendapat etis atau politis mengenai nilai. Ilmu hukum murni hendak menciptakan suatu ilmu pengetahuan yang murni dan menghilangkan dari semua unsur yang tidak penting dan memisahkan yurisprudence dari ilmu-ilmu pengetahuan sosial.[15] Teori hukum murni  memegang teguh satu pembedaan yang tegas antara hukum empirik  dan keadilan transedental dengan meniadakan keadilan transedental dari perhatian spesifiknya[16]
Positivisme hukum ala hukum murni memandang hukum sebagai satu yang suci dan dihilangkan dari anasir-anasir ilmu sosial yang empirik. Padahal hukum sesungguhnya tidak semata saintifik, tapi kehadirannya juga sebagai upaya obyektifikasi terhadap nilai dan norma-norma sosial. Ketika hukum telah anti sosial sesungguhnya hukum telah hidup dalam dunianya sendiri yang tidak membumi. Paradigma ilmu hukum murni dan sebagai basis positivisme hukum maka lahirlah sejumlah premis dan postulat yang menjadi ciri khas dari madzhab positivisme hukum yaitu :[17]
1.      Hukum hanyalah perintah penguasa dan atau dibuat oleh instansi berwenang
2.      Tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral dan etika
3.      Analisa tentang konsepsi-konsepsi hukum dibedakan dari penyelidikan sejarah dan sosiologi
4.      Sistem hukum haruslah sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika, tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik, moral maupun etik.
5.      Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya, dengan demikian harus dipisahkan dengan bentuk-bentuk materialnya
6.      Isi hukum atau materi hukum diakui ada, tetapi bukan menjadi bahan ilmu hukum karena hal tersebut dapat merusak kebenaran ilmiah hukum.

Uraian di atas memperlihatkan betapa perspektif positivisme hukum mematikan terhadap eksistensi keberadaan imu-ilmu sosial. Padahal keberadaan ilmu sosial apalagi sosiologi hukum merupakan sarana yang strategis untuk tidak menjadikan hukum semata sebagai teknik dan sekedar penyusunan kata-kata : “..Jika.. Maka..”  tetapi bagaimana hukum dapat mengangkat martabat manusia dengan kekhasan hukum lokalnya yang dipraktekkan di dunia empirik. Satjitpo Rahardjo katakan, sosiologi hukum merupakan sarana untuk melihat, menerima, dan memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan manusia bermasyarakat, tidak di luar itu. Sosiologi hukum berbeda dengan hukum dogmatis yang semata-mata melihat hukum sebagai suatu bangunan peraturan dan lembaga yang tersusun secara logis dan sistematis.[18] 
Kehadiran sosiologi hukum merupakan sarana hadirnya pengakuan terhadap pluralisme hukum  masyarakat adat di Indonesia, namun ditengah dominasi positivisme hukum, hierarkhi perundang-undangan dan paradigma hukum positiv para penyelenggara negara terutama pejabat yudikatif, akan susah memutuskan hukum yang menghargai pluralisme hukum, dan akan sulit menghadirkan temuan-temuan hukum yang responsif dalam kehidupan masyarakat yang sangat plural di Indonesia. Dominasi hukum positif begitu mencengkram dalam jagat hukum di Indonesia.

Dampak-Dampak Terhadap Masyarakat Adat
Masyarakat adat dengan nuansa hukumnya yang mempunyai kekhasan lokalitasnya mengalami marjinalisasi ketika menghadapi masalah hukum. Jawahir Thontowi mengungkapkan diantara peristiwa marjinalisasi terhadap eksistensi masyarakat adat ialah pemaksaan aparat Satpol PP  di Kota Makasar Kabupaten Goa pada tahun 2008 untuk pengosongan rumah adat bagi keluarga raja, kearifan lokal yang melembaga di DIY terkait penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono juga mau dihapuskan dengan landasan sistem hukum yang sentralistik dan hierarkis, nasib masyarakat persekutuan adat masyarakat hukum adat yang mengajukan uji materil di Mahkamah Konstitusi yang kemudian ditolak karena persekutuan masyarakat hukum adat belum diakui sebagai subyek hukum (legal standing), serta  banyaknya  tanah-tanah perseorangan masyarakat yang adat yang telah dikuasai para investor karena lahan-lahan tersebut berada dalam lahan perkebunan kelapa sawit.[19]
Menurut Jawahir, kerentanan masyarakat adat dan lembaga-lembaganya di Indonesia secara umum terbaca sangat jelas. Apalagi dilihat dalam situasi empiris di lapangan, dimana penyalahgunaan atas nilai-nilai demokrasi yang berlebihan dan berbenturan dengan kearifan lokal sehingga pedoman berfikir, bersikap dan bertindak yang santun dan hormat juga tergusur. Oleh karena itu, Jawahir memandang sangat mendesak kehadiran daripada Undang-Undang Masyarakat Adat (UUPMA) untuk mengantisipasi dan melindungi nilai-nilai budaya masyarakat yang selama beberapa rezim semenjak Indonesia merdeka selalu nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang plural kuran mendapatkan ruang gerak yang memadai.[20]
Ilustrasi serupa juga diungkap Rikardo Simarmata yang menuliskan bahwa dampak dari ambisi penyatuan hukum dan pengakuan yang tidak jelas terhadap masyarakat adat merupakan kondisi yang sangat memungkinkan terhadap penggusuran hak-hak masyarakat adat. Praktek dilapangan yang ditonjolkan ialah pembatasan bukan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Dampak yang paling tragis ialah cepatnya segelintir pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) menguasai dan memanfaatkan kawasan-kawasan hutan. Sementara kawasan-kawasan deposit tambang diserahkan kepada pemegang kuasa pertambangan dan kontrak karya. Proses penggusuran terhadap hak-hak masyarakat adat dibantu oleh satu ketentuan yang mengatakan bahwa penguasaan masyarakat hukum adat atas kawasan hutan (hak ulayat) dapat dibekukan. Ketentuan lain menyebutkan bahwa setiap orang menyerahkan tanahnya bila ada kandungan bahan tambang di dalamnya.[21]
Ketentuan-ketentuan tersebut jika masyarakat adat menolaknya maka yang biasa yang terjadi pada mereka ialah penyiksaan (torture), pemerkosaan (rape), pembunuhan tanpa proses pengadilan (extra judicial killing), militerisasi dan perampasan tanah (extensive land alienation), bahkan diantara mereka harus diusir dan menjadi pengungsi di negaranya sendiri. Dalam situasi masyarakat adat yang dibuang, mereka kemudian dibuatkan program oleh Departemen Sosial yang berupa Program pemukiman kembali (resettlement) yang kemudian dikenal dengan program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing (PKSMT). Lewat program ini masyarakat adat dianggap terasing dan berdiam di berbagai kawasan hutan yang merupakan tempat-tempat baru.[22]
Marginaslisasi hukum lainnya ialah soal hukum perkawinan dan tentang identitas pengenal diri. Walaupun dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengakomodir perkawinan menurut kepercayaan dan agama masing-masing, tetapi Undang-Undang ini malah mematikan terhadap keabsahan perkawinan menurut hukum adat.  Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil tidak lagi bersedia mencatat perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat. Demikian juga ketentuan mengenai KTP, SIM dan Paspor yang ketiganya telah diatur oleh hukum pemerintah yang terpusat. Kantor-kantor swasta dan pemerintah sama sekali menutup terhadap tanda pengenal diri selain ketiganya. Hal tersebut juga berlaku untuk dokumen-dokumen pengangkutan hasil hutan. Masyarakat adat sudah biasa disita kayunya serta ditangkap pengangkutnya dan pemilik kayunya oleh Polisi Kehutanan/Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau polisi karena tidak memiliki identitas dan dokumen formal.[23]
Dampak lainnya akibat dominasi sentralisme hukum di Indonesia ialah matinya peradilan adat. Kita tahu, pengadilan adat bukanlah peristiwa baru. Semenjak Indonesia belum merdeka, pengadilan adat telah dipercaya oleh masyarakat untuk dijadikan media penyelesaian permasalahan-permasalan di tingkat masyarakat lokal. Secara historis, sistem pengadilan masyarakat adat telah ada di pulau-pulau nusantara sejak abad ke-9. Pemerintah kolonial memberi landasan hukum dan pengakuan yang berbeda-beda terhadap keberadaan pengadilan adat di beberapa tempat, walaupun di banyak tempat masih banyak pengadilan adat yang digunakan oleh masyarakat.[24]
Proses intervensi terhadap pengadilan adat juga berlangsung setelah Indonesia merdeka. Pasca merdeka muncul UU Darurat No. 1 tahun 1951 yang mengatur tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara berbagai pengadilan sipil. Undang-Undang Darurat ini menjadi alat unifikasi sistem pengadilan dan mendorong penghapusan terhadap beberapa pengadilan yang tidak sesuai dengan susunan Negara kesatuan. Kedua, secara berangsur menghapuskan pengadilan swaparaja di daerah-daerah tertentu dan semua pengadilan adat. Ketiga, melanjutkan pengadilan agama dan pengadilan desa sepanjang merupakan bagian tersendiri atau terpisah dari pengadilan adat. Keempat, membentuk pengadilan negeri dan kejaksaan di bekas Landgerech. Penundukan terhadap peradilan adat yang dilakukan secara secara sistemik oleh pemerintah ternyata tidak berhasil total, di banyak komunitas peradilan adat hingga sekarang masih berlangsung. [25]
Salah satu pengadilan adat yang masih sangat kuat ialah pengadilan Larwur Ngabal di Kei Maluku Tenggara. Larwur Ngabal merupakan satu-satunya pengadilan yang muncul sebelum pengadilan agama dan negara. Larwur Ngabal ditegakan oleh Raut (Raja) dan Soa (Setingkat Kepala Dusun) yang kewenangannya berdasarkan berat ringannya satu perkara. Selain itu masih banyak media penyelesaian yang berbasis hukum lokal seperti kerapatan adat nagari di Minangkabau, Sumatera Selatan yang pengadilannya dipegang oleh Kepala Suku yang dibantu oleh Pinitua, Kepulauan Ambon dan Banda yang kekuasaan pengadilannya dipegang oleh Kepala Negeri, dan beberapa wilayah nusantara lainnya.[26] Namun demikian, pengadilan adat tersebut di atas bertahan di tengah marginalisasi dan penghapusan hukum sentralistik. Peradilan adat tersebut bertahan karena kecintaan masyarakat saja terhadap budaya hukumnya yang telah ada dalam rentang waktu yang sangat panjang.

Urgensi Pluralisme Hukum
 Membaca terhadap marginalisasi dan terampasnya hak-hak hukum masyarakat adat di atas menjadi sangat jelas betapa penerapan pluralisme hukum sangatlah penting untuk diakodasi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Urgensi penerapan pluralisme hukum juga ditandai masih hidupnya masyarakat adat di Indonesia. Van Vollenhoven salah satu pemikir yang menekuni hukum adat mengatakan, di wilayah nusantara setidaknya terdapat 19 wilayah hukum adat (rechtsringen), meliputi, pwilayah Aceh, wilayah Gayo alias Batak dan Nias, wilayah Minangkabau, Mentawai, wilayah Sumatra Selatan, Enggano, wilayah Melayu, wilayah Bangka, Balitung, wilayah Kalimantan, wilayah Minahasa, wilayah Gorontalo, wilayah Toraja, wilayah Sulawesi Utara, wilayah kepulauan Ternate, wilayah Maluku, wilayah Irian Barat, wilayah Kepulauan Timur, wilayah Bali, Lombok, wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura, wilayah Solo, Yogyakarta, wilayah Jawa Barat, Jakarta.[27]
Banyaknya wilayah yang mempunyai hukum adat tersendiri di atas memperlihatkan betapa hukum yang ada di Indonesia memang ril pluralistik dan multikultural. Fakta itu juga meniscayakan bahwa mikanisme hukum di Indonesia tidak sekedar membasmi dan membumi hanguskan sistem hukum adat. Karena dalam diri hukum adat yang plural itu terdapat falsafah yang bersesuaian dengan tradisi sosiologis dan historis yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Menciptakan sistem hukum yang menghapuskan terhadap tatanan sistem yang sosiologi dan historis tersebut tentu akan berimplikasi terhadap hilangnya landasan sosiologis dan historis yang telah mengkonstruksi kehidupan mereka dalam rentang waktu yang berabad-abad. Sistem yang destruktif demikian, sesungguhnya ialah bagian dari kejahatan sejarah dan kolonialisme atas hukum masyarakat.   
Pluralisme hukum demi masyarakat adat dengan serangkaian anasirnya sesunggguhnya merupakan satu keniscayaan. Jika tidak, maka konflik-konflik akan terus menerus terjadi karena masyarakat telah kehilangan kepercayaannya terhadap hukum yang bagi mereka, terbiasa dengan budaya korupsi, mahal, berbelit-belit dan tidak sesuai dengan budaya sosiologis dan historis mereka. Secara teoritis sebagaimana I Nyoman Nurjaya katakan, keragaman budaya merupakan konfigurasi budaya (cultural configuration) yang mencerminkan jatidiri bangsa dan secara empirik menjadi unsur pembentuk Negara Kesatuan. Kemajemukan tersebut menjadi modal budaya dan kekuatan budaya yang menggerakkan kehidupan berbangsa dan bernegara.[28]
Menurut I Nyoman Nurjaya, kemajemukan budaya juga menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam disintegrasi bangsa karena konflik antar budaya, antar penganut agama, ras maupun golongan yang bersifat sensiitif sebagaimana tercermin dalam konflik-konflik Aceh, Abepura dan Timika (Papua), Ambon (Maluku), Sampit dan Palangkaraya (Kalimantan Tengah), Pontianak-Sambas-Sanggau (Kalbar), Pasuruan (Jatim) dan lain sebagainya. Konflik-konflik itu terjadi merupakan dampak karena pemerintah dan seluruh komponen anak bangsa tidak mengelola, memaknai dan menyelesaikan konflik-konflik tersebut secara santun, damai dan bijaksana.[29]
Dalam antropologi hukum, fenomena konflik muncul karena terjadi konflik nilai (conflict of values), konflik norma (conflict of norms), dan atau konflik kepentingan (conflict of interest) dari komunitas-komunitas etnik, agama maupun golongan dalam masyarakat. Menurut Nyoman, dari perspektif hukum dan kebijakan, fenomena konflik yang terjadi bersumber dari persoalan diskriminasi pengaturan dan perlakuan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat di daerah yang cenderung mengabaikan, menggusur, dan bahkan mematisurikan nilai-nilai, norma-norma hukum rakyat (customary law/adat law), termasuk religi dan tradisi-tradisi serta kearifan masyarakat daerah melalui dominasi pemberlakuan dan penegakan hukum negara (state law) yang bercorak sentralisme hukum (legal centralism).[30]
Hukum sesungguhnya merupakan fasilitasi interaksi antara manusia yang bertujuan untuk mencapai keteraturan kehidupan sosial sehingga kaidah-kaidah hukum yang akan diterapkan haruslah memiliki kerangka falsafah, nilai kebudayaan dan basis sosial yang hidup di masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum itu tertanam ke dalam dan berakar dalam masyarakatnya. Setiap kali hukum dan cara berhukum dilepaskan dari konteks masyarakatnya maka kita akan dihadapkan pada cara berhukum yang tidak substansil. Hukum itu merupakan pantulan dari masyarakatnya, maka tidak mudah memaksa rakyat untuk berhukum menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu. Selalu ada tarik menarik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya. Hukum bukan institutif yang steril dar satu skema yang selesai. Hukum tidak ada di dunia abstrak melainkan juga berada dalam kenyataan masyarakat.[31]
Dalam konteks dunia hukum yang sosiologis dan antropologis di atas, I Nyoman Nurjaya menegaskan bahwa sumber fenomena konflik dalam masyarakat ialah persoalan anutan paradigma pembangunan hukum (legal development paradigm) yang dikembangkan oleh pemerintah dan lembaga legislatif yang bercorak sentralistik dan secara empirik bertentantangan dengan fakta kemajemukan hukum (legal plurality) dalam masyarakat. Dampak yang terjadi kemudian ialah hukum nasional yang mendominasi, mengabaikan, memarjinalisasi dan mematisurikan the living law yang secara de facto hidup dan berkembang dalam masyarakat.[32]
. Oleh karena itu, untuk menghentikan berbagai banalitas konflik yang berlangsung cukup sistemik dan untuk mendorong terbangunnya tatanan masyarakat yang terintegrasi secara kultural dan sosial maka paradigma pembangunan hukum di Indonesia harus diperbaiki. I Nyoman Nurjaya mengatakan, paradigma sentralisme hukum harus diganti dengan paradigma pembangunan hukum yang bercorak pluralisme (legal pluralisme). Dalam konteks ini penting adanya kebijakan pemerintah yang mengakui dan melindungi secara utuh dan hakiki (genuine recognition) terhadap sistem-sistem hukum selain hukum negara seperti hukum adat (adat law), hukum agama (religious law) dan mikanisme-mikanisme pengaturan lokal (inner order michanism/self regulation) yang secara empiris dioperasikan dan ditaati oleh masyarakat.[33]
Upaya untuk mewujudkan cita-cita berparadigma pluralisme hukum di atas, Abdul Hakim G. Nusantara mengusulkan pentingnya membuat strategi pembangunan hukum responsif dan progresif di Indonesia. Usaha-usaha yang harus dilakukan diantaranya ialah perlu diciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan pertumbuhan sejati kelompok-kelompok kolektif masyarakat lapisan bawah untuk mengorganisasikan dan memperjuangkan hak-haknya serta dibantu oleh kelompok-kelompok sosial non negara untuk menyadarkan hak-hak masyarakat bawah. Disamping itu penting didorong peran pemerintah baik legislatif dan eksekutif untuk merespon kepentingan masyarakat lapisan bawah.[34]  Apa yang diungkap oleh Abdul Hakim G. Nusantara hari ini juga telah diperkuat dengan gagasan Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif yang menjadi antitesa dari krisis positifisme hukum di Indonesia.[35]

Penutup
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sentralisme hukum di Indonesia bersumber dari madzhab positivisme hukum dan  menjadi sistem yang berlaku di Indonesia. Sentralisme hukum memberlakukan hierarki perundang-undangan  yang menentukan terhadap keabsahan satu ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Akibat sentralisme hukum yang hierarkis dan positivistik, keberadaan hukum adat yang merupakan living law masyarakat adat menjadi mati suri dan terhapuskan. Dampak lanjutan dari tidak diakuinya hukum adat bagi masyarakat adat mendorong terjadinya proses marjinalisasi yang sistemik dan terampasnya hak-hak masyarakat adat di Indonesia.
Dominasi sentralisme hukum dan berdampak negatif terhadap eksistensi masyarakat adat di Indonesia, mendorong pentingnya akomadasi pembangunan hukum yang mengakomodir terhadap diterapkannya pluralisme hukum di Indonesia, yaitu satu paradigma yang mengakui bahwa hukum yang hidup di masyarakat merupakan hukum yang harus dihormati dan diberlakukan secara sejajar dalam sistem hukum di Indonesia. Pluralisme hukum sangat penting diakomodasi dalam sistem hukum di Indonesia mengingat multikulturalisme masyarakat dan pluralisme hukum mereka yang mempunyai falsafah, nilai dan nuansa sosiologis yang berbeda-beda. Menghapuskan nilai dan norma-norma hukum yang menjadi kekhasan masyarakat yang plural merupakan satu kejahatan sistem dan pada akhirnya akan mendorong pada tradisi kekerasan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang dipaksakan.


Daftar Pustaka :

Buku :
Ade Saptomo, Hukum dan Kearifan Lokal : Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, (Jakarta : Grasindo, 2010)
Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia, (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988)
Budiman N.P.D Sinaga, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, (Yogyakarta : UII Press, 2004)
Bernard L Tanya, dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010)
Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, (Jakarta : HuMa, 2007)
F. Budi Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernitas : Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2003)
George Whitecross paton, A Text Book of Jurisprudence, (Terjemahan), Arieff S (Ed), (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, Tanpa Tahun)
J.B Daliyo, dkk, Pengantar Ilmu Hukum : Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1996)
Lili Rajidi dam IB Wyasa Putra, Hukum Sebagai Sistem, (Bandung : Remaja Rosdakarya)
Ricardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, (Tanpa Tempat : UNDP, 2006)
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2006)
Satjitpto Rahardjo, Hukum dan Prilaku : Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2009)
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2006)
Jawahir Thontowi, Penegakan Hukum dan Diplomasi Pemerintahan SBY, (Yogyakarta : Leutika, 2009)
Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010)


Paper :
Jawahir Thontowi, paper pada Perkuliahan Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 27 Mei 2010
Emil Ola Kleden, Evolusi Perjuangan Gagasan “Indigenous Peoples’ Rights” Dalam Ranah Nasional dan Internasional, makalah dalam  Advanced Training on Indigenous Peoples’ Rights untuk Dosen-Dosen Pengajar HAM yang diselenggarakan  oleh Pusham UII Yogyakarta, 21 Agustus 2007


[1] Jawahir Thontowi, paper yang disampaikan pada Perkuliahan Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 27 Mei 2010
[2] Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm 12-13
[3] Jawahir Thontowi, Penegakan Hukum dan Diplomasi Pemerintahan SBY, Leutika, Yogyakarta, 2009, hlm 66-67
[4] Ricardo Simartana, Pluralisme Hukum, Mengapa Perlu?, dalam Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, HuMa, 2007, hlm 73
[5] Ricardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, UNDP, 2006, tanpa tempat, hlm 24-25
[6] Ibid, hlm 25
[7] Emil Ola Kleden, Evolusi Perjuangan Gagasan “Indigenous Peoples’ Rights” Dalam Ranah Nasional dan Internasional, makalah dalam  Advanced Training on Indigenous Peoples’ Rights untuk Dosen-Dosen Pengajar HAM yang diselenggarakan  oleh Pusham UII Yogyakarta, 21 Agustus 2007
[8] Sulistyowati Irianto, Law, Power and Culture : Transnational, National and Local Processes In The Contect of Legal Pluralisme, dalam Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan… Op. Cit., hlm 80
[9] F. Budi Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernitas : Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm 22
[10] Ibid
[11] Bernard L Tanya, dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm vii
[12] F. Budi Hardiman, Melampaui Positivisme… Op. Cit, hlm 23
[13] J.B Daliyo, dkk, Pengantar Ilmu Hukum : Buku Panduan Mahasiswa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm 53
[14] Budiman N.P.D Sinaga, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 7-8
[15] George Whitecross paton, A Text Book of Jurisprudence, (Terjemahan), Arieff S (Ed), Pustaka Tinta Mas, Surabaya, Tanpa Tahun, hlm 25
[16] Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010,  hlm 74-77
[17] Lili Rajidi dam IB Wyasa Putra, Hukum Sebagai Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung,  hlm 81
[18] Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 1
[19] Jawahir Thontowi, Penegakan ….. Op. Cit, hlm 67

[20] Ibid
[21] Ricardo Simartana, Pluralisme Hukum, Mengapa Perlu?, dalam Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan… op. cit, hlm 72-73
[22] Ibid
[23] Ibid
[24] Emil Kleden, Peradilan Adat : Cermin Upaya Membangun Otonomi, dalam Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan… op. cit, hlm 151-154

[25]  Ibid
[26] Ade Saptomo, Hukum dan Kearifan Lokal : Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm -101109
[27] Ibid, hlm 13-14
[28] I Nyoman Nurjaya, Pluralisme Hukum Sebagai Instrumen Integrasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dalam Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan… op. cit, hlm 75
[29] Ibid
[30] Ibid
[31] Satjitpto Rahardjo, Hukum dan Prilaku : Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009, hlm 115-122
[32] I Nyoman Nurjaya, Pluralisme Hukum Sebagai Instrumen Integrasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dalam Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan… op. cit, hlm 77
[33] Ibid
[34] Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 24-48
[35] Firman Muntaqa, Meretas Jalan Bagi Pembangunan Tipe Hukum Progresif Melalui Peranan Mazhab Hukum Positivis dan Non Positivis dalam Kehidupan Berhukum di Indonesia, dalam Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm 151-203

Tidak ada komentar: