Selasa, 13 Desember 2011

UNDANG-UNDANG INTELEJEN BERJIBUN PROBLEM

M. Syafi’ie

RUU Intelejen akhirnya disahkan dalam sidang paripurna DPR pada Selasa, 11 Oktober 2011. RUU Intelejen sudah lama diperdebatkan terkait substansi di dalamnya. Pihak pemerintah dan DPR masih belum menemui titik sepakat perihal penangkapan, penyadapan dan pengawasan. Sedangkan Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi RUU Intelejen juga mempunyai draf sendiri yang banyak berbeda dengan draf usulan pemerintah. Debat itu sempat hangat dan terjadi demonstrasi masyarakat sipil yang meluas menolak pengesahan RUU yang diajukan pemerintah. Belum selesai debat dan komunikasi yang tak seirama antara penguasa dan Aliansi Masyarakat Sipil, DPR mengesahkan RUU Intelejen menjadi Undang-Undang. Ketegangan masih terus menguat di internal masyarakat sipil.

Pasca pengesahan, aliansi masyarakat sipil bergejolak. Puluhan pesan singkat berseliweran. Media cetak dan elektronik banyak mengungkap kekhawatiran akan kembalinya rezim otoritarian dan represif sebagaimana Orde Baru bangun. Al-A’raf  salah seorang aktifis koalisi dari IMPARSIAl menegaskan akan segera melakukan judicial review terhadap UU Intelejen karena dianggap akan mendorong pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait prinsip kebebasan memperoleh informasi dan berekspresi. Potensi pelanggaran hak asasi manusia itu nampak pada pasal 25 dan 26 yang mengatur tentang rahasia informasi intelijen yang mencakup pengertian tentang pertahanan dan keamanan negara, kekayaan alam Indonesia, ketahanan ekonomi nasional, dan kepentingan politik luar negeri. Menurut Al-A’raf, Pasal-Pasal itu  sangat karet dan membuka penafsiran yang bisa disalahgunakan oleh aparat intelejen.

Pernyataan Al-A’raf  ialah satu dari sekian kritik yang dikemukakan oleh Koalisi Advokasi RUU Intelejen. Banyak materi-materi dalam RUU intelejen yang masih bias dan sangat berpotensi disalahgunakan bagi pelaksana kekuasaan. Dalam advokasi RUU Intelejen, juga bermunculan ratusan dukungan para aktifis  dari berbagai daerah yang tergabung dalam Petisi Advokasi RUU Intelejen. Mereka semua mendesak perbaikan RUU Intelejen dan sekaligus memperbaharui mikanisme komunikasi yang dibangun oleh DPR sehingga suara publik dapat terserap secara transparan dan bertanggungjawab. Alasan pertahanan dan keamanan menurut mereka sama sekali tidak dapat dibenarkan apabila ditegakkan dengan cara-cara tidak demokratis,  melanggar HAM dan tanpa pertanggungjawaban.

Ungkapan tersebut menegaskan satu hal, yaitu kekhwatiran akan kembalinya rezim represif sebagaimana praktek  pemerintahan rezim Orde Baru. Dimana era itu, memperlihatkan wajah penangakapan dan penahanan sewenang-wenang, wajah pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, dan wajah negara yang diselenggarakan tanpa hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Jutaaan korban telah merasakannya, mulai kasus DOM Aceh, Timur-Timur, Talangsari, Komando Jihad, Usroh, Penembakan Misterius, Tanjung Priok, Penghilangan aktifis secara paksa, Malari, dan banyak kasus struktural lainnya. Pasca reformasi kita masih menyaksikan potret kelam itu kerja-kerja Densus 88 yang juga mengerahkan intelejen di dalamnya. Mereka menangkap dan menembaki secara sewenang-wenang terhadap beberapa aktifis Islam yang dituduh teroris. Di antara mereka banyak yang meninggal di tempat, disiksa ketika pemeriksaan dan tidak diproses secara hukum yang berkeadilan.  Karena itu, sangat wajar aliansi masyarakat sipil khawatir dan menggugat. Kerja-kerja intelejen dalam pentas sejarah telah banyak melahirkan kekerasan, kekejaman dan korban pelanggaran HAM yang tidak  sedikit.

Memaknai Intelejen 

Intelejen sebagai organisasi baru diakui secara formal oleh negarapada akhir abad 19 yang kemunculannya dipicu dari pertimbangan real-politics untuk mengantisipasi pergeseran perimbangan kekuasaan di Eropa akibat beberapa peperangan. Dalam konteks ini keberadaan intelijen sangat dipengaruhi oleh perspektif realis dalam hubungan internasionalnya. Karena itu, intelijen negara selalu mengacu pada seluruh dinas serta anggota intelijen yang terlibat dalam kegiatan dan operasi untuk menjamin keamanan nasionalnya masing-masing.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, intelijen dapat diartikan sebagai ‘kecerdasan’ sedangkan kata ’intelijensi’ diartikan sebagai daya membuat reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental, terhadap pengalaman-pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta-fakta atau kondisi-kondisi baru, berarti juga kecerdasan. Jika intelijen dikontekstualisasi dalam dunia militer maka intelijen merupakan tindak lanjut dari spionase yang mengacu pada pengumpulan informasi secara rahasia, dimana sumber-sumber informasi berupaya mempertahankan dan melindunginya dari rongrongan pihak lain. Karena itu kerja-kerja intelijen sebenarnya mengacu pada proses mengevaluasi dan memproses informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Ladislas Farago juga menyatakan bahwa intelijen adalah suatu kegiatan yang terorganisasi untuk mengumpulkan informasi yang dinilai sedikit demi sedikit dan dibentuk sampai terbentuknya pola-pola yang lebih jelas yang pada saatnya akan memberikan suatu gambaran yang lebih tajam atau komprehensif. Pemaknaan tersebut dipertegas oleh Department of Army in United States yang mendefinisikan intelijen sebagai suatu produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, pengolahan, integrasi, evaluasi, analisis, dan interpretasi informasi yang tersedia mengenai negara-negara asing, pihak-pihak yang mengancam atau berpotensi untuk memberikan ancaman potensial maupun aktual.

Pemikiran di atas menginspirasi Kurnanto dalam memaknai intelejen. Pertama, intelijen sebagai produk yang dimakanai sebagai penilaian dan pengolahan dari fakta dan data serta keterangan/informasi yang diperlukan pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan. Kedua,  intelijen sebagai organisasi yang dimaknai sebagai alat untuk mencapai tujuan dengan menggerakkan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peranannya serta memberikan informasi sesuai dengan tuntutan otoritas yang berwenang dan bertanggungjawab. Ketiga, intelijen sebagai kegiatan yang berarti sebagai upaya mengumpulkan, mengolah dan menggunakan bahan informasi melalui kegiatan intelijen.

Stanley KOMNAS HAM mengatakan bahwa kewenangan utama intelejen meliputi, Pertama, intelejen mempunyai kegiatan yang  berupa pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh proses  tentang keamanan nasional yang berhasil di dapatkan. Kedua, intelejen  merupakan pendayagunaan kecerdasan dan pengetahuan yang diproduksi manusia untuk mencermati perkembangan dinamika kehidupan lingkungan internal dan eksternal. Ketiga, membuat prediksi dengan melakukan analisis dan sintesis terhadap aliran informasi terkini secara akurat. Keempat, menyediakan informasi berisi  latar belakang, analisis dan proyeksi yang dapat digunakan oleh para pembuat keputusan dan menyediakan tindakan alternatif yang dapat diambil oleh pengambil kebijakan dan memberikan dasar bagi pilihan yang paling bijak.

Berdasarkan  kerangka tersebut, maka prinsip utama  dari kerja lembaga  intelejen menurut Stanley ialah  bukan lembaga penyelidikan pro-yustisia, melainkan sebagai pemasok peringatan dini. Institusi intelejen tidak boleh memiliki kewenangan  represif yudisial seperti menangkap, menahan dan atau melakukan upaya paksa. Karena jika intelejen melakukan tindakan penangkapan, penahanan dan  interogasi akan berdampak  terungkapnya seluruh manuver clandestin maupun jaringan intelejen.

Problem Intelejen Indonesia 

Di Indonesia, eksistensi intelejen menyimpang dari definisi dan teori dasarnya. Keberadaan mereka persis seperti penegak hukum bahkan melebihinya. Mereka biasa menangkap, menahan, membunuh, dan bahkan mengintervensi terhadap keputusan-keputusan hukum. TB. Hasanuddin mengatakan, sejarah intelejen masa lalu adalah sejarah yang sangat tertutup, gelap dan menimbulkan fenomena traumatis yang berkepanjangan, seperti penembakan mahasiswa Semanggi, Trisakti, peristiwa penembakan misterius dan banyak lagi lainnya, semua itu hampir 90% dicover oleh intelejen demi melindungi negara. Dalam organisasi BIN sudah biasa ada jargon “Kalau anda tidak bisa dibina, maka dibinasakan”.

Menurut TB Hasanuddin, sejarah intelejen sangatlah tertutup, menimbulkan efek traumatis, pelanggaran hak asasi manusia, dimana tujuannya hanya satu yaitu melanggengkan kekuasaan di era Orde Baru. Kasus Marsinah sampai hari ini belum selesai terungkap, hilang begitu saja, karena kasus dia ditangani langsung oleh prajurit. Di samping itu menurut TB Hasanuddin, pekerjaan yang dilakukan intelejen sangatlah tidak terkoordinasi dengan baik, misalkan Tim Mawar yang dipimpin oleh seorang Kolonel diperintahkan untuk melakukan penculikan, dalam intelejen tidak pernah ada perintah tertulis, masing-masing tim bekerja sendiri-sendiri dan tidak mengenal antara satu dengan lainnya. Saat ini BIN tidak pernah ada rincian pekerjaan, cukup dengan perkataan atau sandi tertentu seperti “diatur”, “diamankan” atau lainnya sehingga sangat tergantung pada cara pandang intelejen dalam memaknainya. Penyimpangan pasti sering terjadi di lapangan, tegas TB Hasanuddin.

Sedangkan Sahlan Said mengungkapkan, dirinya pernah menjadi korban kesewenang-wenangan intelejen dalam peristiwa Malari. Menurut Sahlan, intelejen dalam melaksanakan tugasnya sangatlah sewenang-wenang dan tidak ada kontrol sama sekali terhadap tindakan mereka. Sehingga, kalau ada orang menjadi korban dan tidak melaporkannya ke pengadilan pasti tidak akan ada proses penyelesaiannya. Ketika di pengadilan juga pasti akan bermasalah, karena Intelejen bekerja dilindungi kekuasaan dan itu susah untuk disentuh oleh pengadilan ketika rezim orde baru. Dalam konteks itu, Sahlan mengusulkan perlu adanya kontrol yang jelas, transparan dan bertanggungjawab terhadap kerja-kerja intelejen sekarang. Karena mereka tidak bekerja di ruang yang berada di luar hukum.

Kegelisahan senada diungkapkan oleh Nur Ismanto yang mengatakan bahwa tindakan intelejen saat ini lebih mengarah pada fungsi penegakan yang berkaitan dengan separatisme. Dimana mereka sangat biasa melakukan tindakan kekerasan yang membabi buta dan tidak memperhatikan hak-hak korban sedang ditanganinya. Termasuk menurutnya penahanan 7 x 24 jam terhadap orang yang dituduh teroris. Praktek di lapanngan sungguh sangat miris, dimana ada beberapa orang yang tiba-tiba hilang tanpa diketahui jejak dan rimbanya. Tindakan seperti itu jelas telah salah kaprah. Apalagi di lapangan seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak dibenarkan secara hukum. Karena itu, menurutnya perlu ada pengawasan, transparansi dan tidak menjadikan Intelejen serta Densus 88  kebal dari  kekuatan hukum.

Praktek yang dituturkan Hasanuddin, Sahlan dan Nur Ismanto di atas adalah sedikit dari banyak cerita kedzaliman yang dilakukan oleh kesewenang-wenangan intelejen dan aparatur keamanan di masa lalu. Di masa lalu, intelejen sangatlah berkuasa, salah satunya lewat KOPKAMTIB, yaitu suatu badan yang dibentuk pada 10 Oktober 1965 pasca peristiwa September 1965. Badan ini berada di bawah langsung dan bertanggungjawab kepada Presiden dan hanya memiliki tugas pokok untuk mengawasi kegiatan eks-PKI, tetapi selanjutnya badan ini berkembang dan memiliki kewenangan besar dan meluas, yaitu menangkal berbagai gerakan ekstrem, memberantas korupsi dan pungli, ikut membredel pers, menertibkan sertifikat tanah, sampai mengamankan calo di terminal bus.

KOPKAMTIB akhirnya menjadi inti dari kekuasaan politik keamanan orde baru. KOPKAMTIB membangun sistem koordinasi mulai dari Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) sampai dengan badan intelijen di setiap matra ABRI. Dalam situasi tertentu, KOPKAMTIB memiliki kewenangan untuk menggunakan para personel ABRI untuk melakukan tugas-tugas intelijen. Dengan kewengan yang besar itulah, KOMKABTIB memberangus semua aktor yang dianggap akan dan atau mengganggu kekuasaan, seperti peristiwa Penembakan Misterius (1983-1985), Tanjung Priok (1984), Talangsari (1989), penghilangan aktifis pro demokrasi (1997-1998), Komando Jihad dan banyak lagi kasus lainnya. Praktek berdarah itu tidak berhenti pada level represi aparat keamanan, tetapi berlanjut pada represi sosial dan peradilan. Situasi tersebut terlihat dari intensitas pertemuan MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah) dan MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) yang salah satu anggotanya ialah aparat keamanan dan pertahanan yang bertugas di daerah. Pasca reformasi keberadaan intelejen masih sangat kuat dengan terbentuknya KOMINDA (Komunitas Intelejen Daerah) dan keberadaan BIN (Badan Intelejen Negara) yang semakin menjadi alat kekuatan politik bagi penguasa. Di era Megawati, BIN terang-terangan mendaftarkan diri untuk menjadi tim sukses Megawati, demikian juga di era SBY dimana BIN menjadi lokomotif SBY untuk kembali menjadi Presiden tahun 2009. Situasi ini tentu sangat ironis, karena intelejan adalah aparatur negara yang semestinya bertugas netral dan semua tindakannya mesti dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.

Kini Intelejen Telah Diatur 

Setelah dibahas cukup lama, kini RUU Intelejen telah disahkan. Stanley mengatakan bahwa pembahasan RUU intelejen sebenarnya telah dibahas sejak era Megawati tahun 2006.  Tapi pembahasannya selalu berjalan di tempat, apalagi terdapat prosedur yang mensyaratkan  harus lapor kepada BIN setiap ada usulan  materi yang berkaitan dengan intelejen.  Walaupun berbelit-belit dan tidak ada komitmen yang jelas dari pemerintah, bagaimanapun keberadaan Undang-Undasng intelejen sangat penting untuk mengatur kerja-kerja intelejen yang sebelumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan  tidak beraturan,  kini  keberadaan  mereka  diatur dalam Undang-Undang.

Arief Setiawan mengatakan, kerja-kerja intelejen, baik BAKIN atau BIN dalam tempo yang lama hanya diatur lewat KEPRES, yang  pertanggungjawabannya hanya pada Presiden. Dengan pengaturan sekelas KEPRES, pemerintah atau user telah mengambil manfaatnya, dan resiko hukum tidak ada sekali.  Persoalan intelejen saat ini sangatlah banyak, meliputi tindakannya yang tidak pro yusticia tapi dalam prakteknya ia bisa menangkap, menahan , menginterogasi  bahkan membunuh. Undang-Undang Intelejen sangat penting agar intelejen kedepan dapat dikontrol dengan baik, mulai dari aktifitas dan penggunaan anggarannya yang selama ini berada dalam kegelapan. Anggaran APBN saja sulit dikontrol apalagi anggaran yang non APBN.

Menurut Arief, kelemahan mendasar dari Undang-Undang Intelejen yang ada sekarang ialah  landasan filosofisya  yang sekedar  ingin melindungi kepentingan negara dari ancaman nasional. Undang-Undang ini juga sekedar merujuk pada Pasal 28J UU No. 39 tentang HAM. Padahal  materi Pasal 28J itu ialah pembatasan-pembatasan, karena itu Undang-Undang intelejen itu sangat rentan diselewenangkan. Kelemahan lain dari Undang-Undang Intelejen ialah tidak adanya mikanisme pertanggungjawaban mereka ketika melakukan penangkapan dan penahanan yang tidak sah dan melanggar hak-hak sipil dan politik. Tidak ada akses publik terhadap tindakan-tindakan  intelejen yang  melangar hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya belum diatur dengan jelas sistem pengawasan antara intelejen dan “user”.  Pengaturan  Intelejen masih banyak yang bermasalah saat ini.

Sedangkan Stanley mengungkapkan bahwa instrumen hukum Intelejen saat ini belum mengakomodasi terhadap prinsip-prinsip yang  telah diatur dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum internasional. Apalagi dalam  aturan tersebut masih terjadi pencampur-bauran antara intelejen strategis yang bertugas di area militer dan pertahanan (TNI), intelejen  yustisial  yang mendukung kegiatan pro yustisia seperti intelejen yang ada di kepolisian, kejaksaan, imigrasi, bea cukai, dan lainnya, serta intelejen positif yang kegiatannya mencermati perkembangan dinamika kehidupan lingkungan eksternal dan  mendeteksi potensi ancaman. Tidak jelasnya tugas dari lembaga-lembaga intelejen tersebut tentu akan mendorong pada ketidakpastian kerja-kerja intelejen di lapangan.

Secara umum persoalan yang ada dalam  Undang-Undang Intelejen saat ini ialah tidak jelasnya definisi intelejen, adanya kewenangan penyadapan, multi tafsirnya rahasia informasi intelejen, adanya kewenangan penangkapan dan penahanan yang semestinya tidak menjadi tugas intelejen, kewenangan LKIN (Lembaga Koordinasi Intelejen Negara) yang terlalu luas, tidak adanya mikanisme pengawasan yang berlapis, tidak adanya perbedaan struktur dan spesialisasi fungsi intelejen, tidak transparannya aktifitas rekruetmen intelejen, lemah kode etik intelejen, tidak adanya mikanisme komplain  dan jaminan hak para korban, serta tidak adanya pemisahan antara penanggungjawab kebijakan dan struktur intelejen operasional.

Menurut Stanley, intelejen negara yang ideal ialah intelejen yang tunduk pada otoritas sipil, terikat dengan prinsip akuntabilitas hukum, politik dan finansial, menjadi institusi yang  profesional, non partisan dan memiliki integritas dan moralitas yang kuat, memiliki etos profesional yang tertuang dalam kode etik, menjalankan fungsi spesifik, dan memiliki kompetensi utama dan teknis terkait dengan  early warning system dan  pertahanan negara.  Dengan standar idealitas tersebut maka intelejen  tidak akan lagi menjadi biang maraknya kasus pelanggaran hak asasi manusia di negeri ini.

Berdasar pemikiran di atas, sangat layak Undang-Undang Intelejen yang saat ini telah disahkan di Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana Pasal 10 ayat 1 UU No. 24 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir  yang putusannya bersifat final. Diantara kewenangan itu ialah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Berdasarkan  pasal Mahkamah Konstitusi tersebut, kewenangan  intelejen yang akan mendorong pelanggaran  hak asasi manusia, khususnya kewenangan penyadapan, penangkapan dan  penahanan yang melebihi standar KUHAP, layak untuk digugat : pertama, kewenangan tersebut telah masuk ke ranah  kewenangan  para penegak hukum. Kedua, kewenangan  intelejen untuk menyadap, menangkap dan menahan dalam banyak kasus telah menyebabkan penderitaan, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditolerir.

Tidak ada komentar: