Rabu, 28 Desember 2011

Problem dan Tranformasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia

.... M. Syafi'ie

Pengantar
Hukum pada awalnya merupakan satu cita-cita yang idealistik. Dimana setiap orang berharap dengan adanya hukum, setiap persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan sosial dapat terpecahkan secara  adil. Cita-cita hukum yang  ideal itu, mempertegas bahwa hukum  itu tidak semata lahir secara tiba-tiba, melainkan lahir dari pengalaman tiap-tiap orang. Menurut Theo Huijbers, pengalaman hukum itu pertama-tama muncul sebagai kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama. Timbulnya hukum sebagai peraturan bersama bahkan telah ditemukan pada bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purbakala, baik  berupa hukum  rakyat, hukum kebiasaan dan atau hukum adat, yang muatannya berisi  kaidah perintah dan ataupun kaidah yang berbentuk larangan. [1]
Hukum sebagai cita-cita sosial yang telah lahir sekian abad dan telah tumbuh bersamaan dengan keberadaan manusia itu, seringkali tertambat dengan problem internalnya sendiri. Hukum yang berkeadilan seringkali bermasalah pada substansi hukumnya karena mengait dengan politisasi hukum, penegakan hukumnya juga bermasalah karena mengait dengan struktur penegakan hukumnya yang koruptif, serta budaya hukum masyarakat juga bermasalah karena aturan hukum yang terbentuk secara politik tidak bersesuaian dengan kepentingan dan budaya masyarakat itu sendiri. Hukum dalam fakta-fakta empirik sesungguhnya telah mengalami situasi chaos, kematian dan disorientasi dari cita-cita sosialnya.
 Satjipto Rahardjo mengatakan, sekarang ini bangsa Indonesia telah menjalani suatu kehidupan hukum yang krisis dan abnormal. Berbagai institusi yang dipersiapkan untuk menata proses-proses dalam masyarakat tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Hukum telah kehilangan pamornya sebagai tempat dimana keadilan seharusnya diberikan. Ia tidak lagi berada pada posisi otoritatif  untuk menata dan mengendalikan  proses ekonomi, politik dan sebagainya, melainkan sebaliknya, hukum telah dipakai oleh kepentingan dan kekuasaan. Hukum tidak lagi bekerja secara otentik.[2]  
Burhan  dari Lembaga Survey Indonsiena (LSI) juga mengatakan, masyarakat menganggap integritas kepolisian, kejaksaan dan pengadilan semakin mengecewakan. Publik hanya masih percaya dan menggantungkan harapan kepada KPK. KPK masih dianggap masyarakat mampu menangani korupsi yang terjadi di internal  institusi.  Sedangkan kepolisian justru mendapat apresiasi yang buruk dari masyarakat, begitu juga dengan pengadilan dan kejaksaan. Menurut Burhan, publik menilai bahwa kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tidak mampu  mencegah aparatnya dari tindakan korupsi serta tekanan atau suap dari pengusaha maupun para politisi.[3]
Berangkat dari pemikiran di atas, tulisan ini hendak menguraikan salah satu problematika jagad hukum di Indonesia yaitu problem politik hukum dan problem penegakan hukumnya. Problematika tersebut penting diuraikan untuk merekonstruksi tranformasi idealita hukum untuk minimal mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan  merekatkan kembali hubungan masyarakat dengan penegak hukum, yang selama beberapa dasawarsa ini telah kehilangan irama dan pesonanya. 

Hukum Tidak Bisa Lepas Dari Kekuasan
Hukum sama sekali tidak bisa dilepaskan dari eksistensi kekuasaan. Hukum pada dasarnya ialah alat kekuasaan sebagai upaya tertib sosial. Apeldorn mencatatkan beberapa paham bahwa hukum ialah kekuasaan, pertama, kaum Sophis di Yunani yan mengatakan bahwa keadilan adalah apa yang berfaidah bagi orang yang lebih kuat. Kedua, Lassale mengatakan bahwa konstitusi suatu di suatu negara bukanlah undang-undang dasar yang tertulis yang hanya merupakan secarik kertas, melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata di dalam satu negara. Ketiga, Gumplowics mengatakan bahwa hukum berdasar atas penaklukan yang lemah oleh yang kuat, hukum ialah susunan definisi yang dibentuk oleh pihak yang kuat untuk mempertahankan kekuasaan. Keempat, sebagian pengikut aliran positivisme juga mengatakan bahwa kepatuhan kepada hukum tidak lain merupakan tunduknya orang yang lebih lemah kepada kehendak yang lebih kuat.[4]
Eksistensi penguasa sebagai pemegang kendali politik dipertegas oleh Dahrendorf yang menyatakan bahwa terdapat enam ciri kelompok pemegang kekuasaan politik, pertama, jumlahnya selalu lebih kecil dari jumlah kelompok yang dikuasai. Kedua, melebihi kelebihan kekayaan khusus untuk tetap memelihara dominasinya berupa kekayaan material, intelektual dan kehormatan moral. Ketiga, dalam pertentangan selalu terorganisir lebih baik dari kelompok yang ditundukkan. Keempat, kelas penguasa hanya terdiri dari orang-orang yang memegang posisi  dominan dalam bidang politik sehingga elit penguasa dikenal sebagai elit penguasa politik. Kelima, kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaan politiknya kepada kelas/kelompoknya sendiri. Keenam, terdapat reduksi perubahan sosial terhadap perubahan komposisi kelas penguasa.[5]
Dalam konteks interaksi antara hukum dan eksistensi kekuasaan di atas, Mahfud MD menyatakan bahwa hukum pasti terpengaruhi oleh keberadaan  politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi  yang lebih besar daripada hukum. Sehingga jika harus berhadapan dengan politik maka posisi hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah.[6] Menurut Mahfud, hukum  ialah produk politik sehingga variabel politik sangatlah menentukan terhadap eksistensi suatu hukum. Politik merupakan variabel yang bebas sedangkan hukum merupakan variabel yang terpengaruh. Konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu dalam negara tersebut. Suatu negara yang konfigurasi politiknya demokratis maka produk hukumnya berkarakter responsif/populistik, sedangkan dalam negara yang konfigurasi politiknya otoriter maka produk hukumnya berkarakter ortodoks/konservatif/elitis. Termasuk didalamnya perubahan politik dari otoriter ke demokratis atau sebaliknya akan berimplikasi pada perubahan karakter produk hukum suatu negara.[7]
Keberadaan politik atas hukum sebagaimana pemikiran di atas menjadi problematika tersendiri dalam khazanah peradaban hukum. Hukum sebagai pijakan keadilan sosial dan rujukan solusi persoalan-persoalan sosial telah mengalami krisisnya semenjak substansi hukum dirumuskan. Hukum tidak lagi menjadi satu yang ideal, tetapi menyerah kepada realitas politik yang penuh dengan kepentingan-kepentingan  individual elit, kelompok penguasa dan ataupun demi kepentingan ekonomi tertentu. Produk-produk hukum itu salah satunya terlihat dari berbagai peraturan dan kebijakan yang lahir ketika rezim Orde. Sifat berbagai peraturan dan kebijakan itu menindas terutama kaitannya dengan hak-hak sipil dan politik seperti kebijakan NKK/BKK tahun 1978, Pembekuan Kegiatan Kemahasiswaan oleh Komkamtib 1978,  UU No 8 tahun 1985 tentang Asas Tunggal, UU Subversi, Instruksi Presiden No 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, Adat Istiadat Cina, Keputusan Presidium No 127/U/Kep/12/1966 mengenai Ganti Nama bagi WNI Memakai Nama Cina, UU No 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, Kepmen No. 645/Men/1985 tentang Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP), dan beberapa lagi lainnya.
Sama halnya juga produk-produk hukum dan kebijakan yang muncul di era reformasi. Aturan hukum yang meresahkan dan banyak dikritik di era reformasi ialah aturan-aturan yang bersifat ekonomi dan sosial.  Yance Arizona misalkan mengatakan, watak Undang-Undang yang  yang muncul pasca Orde Baru, terutama yang berkaitan dengan sumberdaya alam, disamping memassifkan sektoralisasi sumberdaya alam juga diikuti oleh gelombang komersialisasi dan privatisasi (swastanisasi) yang semestinya menjadi tanggungjawab langsung oleh negara. Pasca reformasi setidaknya ada 12 Undang-Undang berdasarkan semangat neoliberal, yaitu UU Kehutanan, UU Perlindungan Varietas Tanaman, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Ketenagalistrikan, UU Panas Bumi, UU Sumberdaya Air, UU Perkebunan, UU Penetapan Perpu No. 1/2004 tentang Perubahan UU Kehutanan, UU Perikanan, UU Penanaman Modal, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU Energi. Pada level di bawah UU diantaranya PP No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum, PP No. 2/2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan serta beberapa kebijakan pemerintah yang mendivestasi perusahaan penting negara seperti PAM Jaya, Indosat, dan perpanjangan kontrak kerjasama dengan Exxon Mobil di Blok Cepu.[8]
Produk hukum  bersifat ekonomi dan sosial di atas secara tidak langsung mendorong pada ekspoloitasi sumber daya alam, konflik masyarakat sekitar perusahaan, mendorong rusaknya lingkungan dan bencana alam.[9] Di samping itu, pasca reformasi juga bermasalah kaitannya dengan produk-produk hukum dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Suparman Marzuki dalam disertasinya misalnya mengungkapkan bahwa terdapat pelemahan-pelemahan substansi UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelemahan itu mulai tidak jelasnya konsep kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak adanya hukum acara yang tersendiri, tidak diaturnya prosedur pengusulan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, kerancuan maksud penyelidikan dan beberapa lagi lainnya.[10]  Selain itu, masih banyak aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM pada umumnya yang lahir pasca reformasi, sengaja dilemahkan dan dikaburkan oleh pemangku kekuasaan, sehingga penyelesaian peristiwa pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu terlihat mecet tanpa pengadilan. Peristiwa pelanggaran HAM pasca reformasi terlihat semakin membesar, terutama kaitannya dengan kekerasan atas nama agama[11] dan otonomi daerah.[12]

Problema Penegakan Hukum
Masalah yang tidak kalah pelik ialah di level penegakan  hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum itu ialah instrumen yang bisa dipakai, dan dipakai oleh pihak yang menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Memang menggunakan hukum modern itu tidak mungkin bisa melepaskan dari praktek penggunaan hukum seperti itu, tetapi menurut Satjipto kita harus waspada dalam bernegara hukum  karena tidak semua hukum  yang  dipakai sebagai sarana untuk keadilan tetapi dapat juga untuk tujuan dan kepentingan lain.[13]
Satjipto Rahardjo mengkritik beberapa hal dari krisis penegakan hukum di Indonesia, di antaranya,  pertama, penegakan hukum di Indonesia sudah didorong masuk ke jalur lambat. Dari jauh kelihatannya memang orang sibuk melakukan sesuatu tetapi hasilnya tidak kunjung muncul.  Hukum  apakah untuk keadilan ataukah sebenarnya untuk menutupi sesuatu (cover-up) tidak jelas. Kedua, hukum telah kehilangan kekuatan moralnya dan telah diperdagangkan (komoditas).[14] Ketiga, hukum di Indonesia masih bagus ketika ditulis tetapi tidak dalam praktek. Penegakan hukum di Indonesia tidak berbanding dengan ketertiban yang terbangun dalam  masyarakat.[15] Keempat,  banyak perkara yang menumpuk di pengadilan, terutama di MA. Padahal berlarut-larutnya penyelesaian perkara juga akan berdampak pada persoalan ekonomi dan beberapa persoalan lainnya.[16]
Secara naratif Satijipto menulis, sudah terlalu lama kinerja hukum Indonesia mendapatkan sorotan yang tajam disebabkan oleh kegagalan dalam menjalankan fungsinya sebagai suatu lembaga yang melindungi dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Tidak sedikit orang yang sinis mengumpamakan hukum Indonesia sebagai sedang sakit berat dan sudah semestinya dilarikan ke ruang gawat darurat. Kredibilitas hukum telah banyak menurun dan dapat diamati baik secara fisik maupun psikis. Perusakan terhadap bangunan Polsek bergandengan dengan eksekusi putusan pengadilan. Itu salah satu contoh ketidakpercayaan dan kurang penghormatan masyarakat terhadap hukum.[17]
Sabian Usman mengatakan problematika penegakan hukum di Indonesia sebenarnya sulit untuk diruntut bagaikan mencari simpul pangkal atau ujung dari suatu lingkaran setan sehingga membuat kejahatan semakin berdaulat. Menurut Sabian, lingkaran problematika penegakan hukum itu meliputi aparat penegak hukum yang korup dan menjadi mafia, perundangan yang nir sosiologis, hukuman yang tidak setimpal dengan terhadap pelaku tindak kriminal, pengadaan aparat penegak hukum yang dilakukan dengan jalan KKN, amuk massal dan penghakiman sendiri oleh masyarakat, kekecewaan masyarakat terhadap hukum yang tidak kunjun tegak serta proses pembuatan hukum yang positivistik serta keberadaan hakim yang kaku dan bermental teks. Persoalan-persoalan itu berdampak terhadap rapuhnya supremasi hukum di Indonesia.[18]
Kritik lainnya diungkap oleh Rikardo Simarmata yang mengatakan bahwa hukum yang tidak peduli dengan sebab (sesungguhnya) hanya menjadi tempat sembunyi kepentingan politik dan watak lepas tangan. Dalam pelaksanaannya hukum seperti itu akan memproduksi kekerasan dan praktek jual beli pasal. Rikardo mencontohkan tentang Perda Tangerang No. 8 tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Menurutnya, sia-sia saja pemerintah kota Tangerang menangkapi para pelacur jika tidak ada lapangan pekerjaan yang disediakan buat para pelacur. Profesi pelacuran tidak akan pernah lenyap sepanjang sulit mendapatkan kerja atau  harga-harga barang jauh dari pendapatan. Akibatnya cara-cara kekerasan semakin menjadi-jadi. Kalaupun bukan kekerasan yang muncul, bisa dipastikan marak praktek jual beli pasal. Layaknya tilang di tepi jalan, Satpol PP akan berusaha atau menggoda untuk dibayar agar tidak melakukan penggarukan. Uang pembelian pasal ialah beban baru bagi pelacur.[19]  
Problematika penegakan hukum di atas memperlihatkan bahwa penegakan hukum memang tidak an sich dipengaruhi oleh situasi penegakan hukumnya sendiri, tetapi juga sangat dipegaruhi oleh situasi politik, sosial dan rumusan yang terkandung dalam teks-teks hukum yang tidak terbangun secara sosiologis. Disamping itu, penegakan hukum di Indonesia masih terkungkung dalam birokratisasi dan praktek korupsi yang terbangun secara struktural.

Transformasi Politik dan Penegakan Hukum
Tranformasi menghendaki perubahan dari bentuk lama yang terkurung dalam problematika menjadi bentuk baru yang merupakan cita hukum dalam  masyarakat. Perubahan  merupakan satu keniscayaan, yang terjadi karena alami atau sebagai dampak dari rekayasa-rekayasa sosial. Tranformasi politik dan penegakan hukum  menghendaki  perubahan secara menyeluruh dalam  bentuk, rupa, sifat, watak dan  lainya n sebagai timbal balik antar manusia, baik individu ataupun kelompok yang terlibat di dalamnya. Faktor-faktor yang mendorong tranformasi biasanya meliputi faktor  pendidikan, teknologi, nilai-nilai kebudayaan dan gerakan sosial.[20]
Mentranformasi prolebmatika politik dan penegakan hukum, salah satunya ialah mengembalikan profesi hukum  sebagai  pekerjaan yang harus beretika. Sidharta mengatakan, tantangan yang dihadapi oleh ajaran-ajaran moral makin kompleks. Indoktrinasi dalam ajaran-ajaran moral akan sering dipertanyakan jika tidak lagi mampu memberikan orientasi yang jelas bagi penganutnya. Kekaburan orientasi itu muncul justru karena bertambah banyaknya ragam orientasi yang ada dan ditawarkan oleh berbagai ideologi yang saling menawarkan pilihan-pilihan terbaik. Bagi penyandang profesi hukum, kondisi tersebut sangat mungkin menimbulkan kebingungan dan disorientasi dalam menentukan sikap.[21]
Menurut Sidharta, etika secara umum merupakan bagian dari pembahasan filsafat bahkan merupakan satu cabang dari filsafat. Filsafat tidak selalu diartikan sebagai ilmu, tetapi juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup. Sebagai ilmu, filsafat akan terus bergulir dan tidak mengenal kata selesai, sedangkan filsafat sebagai pandangan hidup berarti suatu produk (nilai-nilai atau sistem nilai) yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pedoman berprilaku oleh suatu individu atau masyarakat. Etika profesi hukum  dapat dipandang dari kedua pengertian tersebut. Jika etika profesi hukum dimaksudkan sebatas kode etik yang diberlakukan masing-masing organisasi maka itu berarti etika sebagai sistem nilai. Jika, profesi hukum dikaji secara sistematis, metodis, dan obyektif untuk mencari rasionalitas di balik alasan-alasan moral dari sistem nilai yang dipilih maka etika dalam konteks itu berarti bagian atau cabang dari ilmu (filsafat).[22]
Dalam konteks krisis politik hukum dan penegakan hukum hari ini, maka keberadaan etika profesi sangatlah penting untuk dipahami dan dijalankan oleh para politisi dan pemerintah yang merumuskan hukum, serta harus dijiwai oleh para penegak hukum di lapangan. Profesi hukum harus dimaknai sebagai pekerjaan yang tulus dan obyektif untuk membangun keadilan dan kebenaran hukum sehingga masyarakat betul-betul merasakan terhadap eksistensi hukum yang berkeadilan. Para pekerja politik  hukum dan mereka yang menegakkannya harus sadar akan tanggungjawab sosialnya dalam diri hukum. Dalam konteks itu, Franz Magnis Suseno menegaskan bahwa  eksistensi etika profesi baru dapat ditegakkan apabila ada tiga ciri moralitas yang utama, pertama, berani berbuat dengan bertekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi. Kedua, sadar akan kewajibannya. Ketiga, memiliki idealisme yang tinggi.[23]
Franz Magnis Suseno juga mengatakan sikap-sikap kepribadian moral yang kuat meliputi, pertama, adanya kejujuran yang berarti siap bersikap terbuka dan bersikap fair. Orang yang tidak jujur senantiasa berada dalam pelarian baik karena ancaman orang lain dan atau tidak berani menghadapi kenyataan. Kedua, memiliki nilai-nilai otentik yang berarti adanya nilai-nilai penghayatan dan bertindak sesuai dengan keasliannya, dengan kepribadilan yang sebenarnya. Ketiga, adanya ketersediaan untuk bertanggungjawab. Keempat, adanya kemandirian moral yang berarti bahwa kita tidak pernah ikut-ikutan saja dengan berbagai pandangan  moral, melainkan selalu membentuk penilaian dan pendirian sendiri. Kelima, adanya keberanian moral yang berarti hadirnya tekad yang kuat untuk mempertahankan sikap yang telah diyakini sebagai kewajiban. Keenam, adanya kerendahan hati yang berarti tidak hanya hadirnya kesadaran dan keterbatasan seseorang, tetapi juga kemampuan untuk memberikan penilaian moral terbatas. Ketujuh, adanya sikap realistik dan kritis.[24]
Dari tujuh kriteria Franz Magnis Suseno tentang  sikap-sikap kepribadian moral yang kuat di atas, seorang politisi yang merumuskan hukum dan para aparat penegak hukum  di lapagan  seharusnya mengerti soal posisi strategis yang mereka kerjakan saat ini, bahkan keberadaan mereka tidak hanya itu tetapi juga menentukan perihal nasib hak-hak seseorang yang terlibat dalam dunia hukum. Hilangnya tanggungjawab para politisi dan korupnya para penegak hukum telah berdampak rusaknya tatanan keadilan dan terampasnya hak-hak yang melekat pada setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Dunia politik sangat strategis karena disanalah rumusan-rumusan hukum diproduk dan kemudian disahkan, keterpenuhan hak-hak masyarakat  sangat tergantung pada rumusan-rumusan itu. Demikian juga para penegak hukum, tidak sedikit masyarakat yang kecewa dengan penegakan hukum yang salah satunya merupakan akibat adanya rekayasa-rekayasa putusan hukum, serta hukum yang telah diperdagangkan. 
Selain pemerkuatan etika dalam profesi di level politisi dan penegak hukum, Satjitpto Rahardjo juga pentingnya mentranformasi hukum sebagai sesuatu yang menyatu dengan masyarakat. Bagi hukum, masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (to nurture) dan menggerakkan hukum. Masyarakat juga menghidupi hukup dengan nilai-nilai, gagasan dan konsep. Dalam perspektif sosiologis, hukum itu hanya bisa dijalankan bisa dijalankan bila terdapat campur tangan manusia. Oleh karena itu, Satjipto mengatakan tidaklah sukar untuk mengikuti proses  masuknya krisis sosial ke dalam kehidupan hukum, yang salah satu aspeknya ialah perubahan dalam standar pengukuran prilaku yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap mutu pekerjaan, baik secara individual ataupun sebagai keseluruhan bangsa.[25]
Dalam konteks politik, salah satu tugas yang harus diperbaiki pasca kolonialisme ialah bahasa hukum. Menurut Satjipto, salah ciri revolusioner dalam kehidupan hukum ialah keberanian untuk menggantikan bahasa perundang-undangan serta bahasa yang digunakan dalam praktek hukum yang lama yaitu bahasa Belanda. Secara politis, penggantian itu terasa wajar-wajar saja, tetapi tidak demikian jika dilihat dari segi teknis perundang-undangan dan ilmu hukum. Penggantian tersebut merupakan peristiwa yang luar biasa terutama karena dijalankan secara serta merta.[26] Selain itu, perihal yang harus dipahami ialah eksistensi lembaga DPR yang sesungguhnya merupakan lembaga sosial. Pada tahap penyusunan Undang-Undang, pertukaran DPR dengan masyarakat berlangsung dalam intensitas yang tinggi dalam perjuangan kepentingan. Menurut Satjipto, penyusunan Undang-Undang bisa dibagi ke dalam dua golongan besar, yaitu tahap sosiologis dan tahap yuridis.[27] Keberadaan DPR sangatlah vital untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan sosial dalam rumusan Undang-Undang dan ataupun mengganti berbagai aturan yang lama sehingga sesuai dengan nilai-nila kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat.
Sedangkan pada level penegakan hukum, Satjitpto Rahardjo menegaskan tentang pentingnya aparat penegak hukum untuk tidak sekedar tertawan dalam Undang-Undang.  Supremasi hukum tidaklah sama dengan supremasi Undang-Undang, melainkan yang nilai yang lebih unggul dari itu yaitu keadilan dan kejujuran. Keadilan bukanlah barang yang abstrak, karena itu perburuan terhadap keadilan merupakan usaha yang sangat berat dan melelahkan. Penegak hukum bukanlah sekedar pemencet tombol dari teks-teks pasal yang ada. Menurut Satjipto, sebuah Undang-Undang setelah disahkan dalam Lembaran Negara maka Undang-Undang tersebut menjadi sah dan siap dipakai untuk mengatur masyarakat. Tetapi, dengan pengesahan itu bahwa semuanya telah selesai merupakan pemikiran yang sangat keliru. Jika pemaknaan aparat penegak hukum demikian, maka berarti mereka telah menggusur barang yang rumit menjadi teknologi pencet tombol dan sangat tekhnis. Hukum memang sebagian teknologi tetapi hukum sesungguhnya lebih besar dari itu yaitu suatu putusan kemanusiaan.[28]
Meletakkan hukum sebagai media kejujuran, keadilan dan kemanusiaan sebagaimana Satjipto katakan bukanlah pekerjaan yang mudah. Para penegak hukum harus mewajibkan dirinya untuk memegang teguh profesinya sebagai penegak hukum yang agung. Penentu terhadap nasib setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Keagungan itu harus dibuktikan bahwa para penegak hukum haruslah bertindak tegas, adil secara sosial dan bertanggungjawab terhadap segala keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, merupakan satu tindakan yang tidak beradab jika para penegak hukum itu memperjualbelikan pasal-pasal hukum dan memutuskan hukum tanpa melihat pertimbangan-pertimbangan sosial yang obyektif.

Penutup
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rumusan hukum yang dilakukan lewat politik hukum serta penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum sangatlah rentan oleh penyelewengan-penyelewengan. Rumusan hukum yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah seringkali mengingkari terhadap kepentingan sosial dan dirumuskan sekedar dasar kepentingan para pemangku modal dan para penguasa yang otoritarian. Rumusan-rumusan itu terlihat dari  NKK/BKK tahun 1978, UU No 8 tahun 1985 tentang Asas Tunggal, UU Subversi, Instruksi Presiden No 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, Adat Istiadat Cina, Keputusan Presidium No 127/U/Kep/12/1966 mengenai Ganti Nama bagi WNI Memakai Nama Cina, UU No 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi dan beberapa lainnya di era Orde Baru. Sedangkan pasca reformasi, rumusan Undang-Undang yang penuh dengan krisis ialah Undang-Undang yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam, Undang-Undang yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat dan Undang-Undang HAM pada umumnya yang minim secara kewengan, kwalitas protectif dan pemenuhannya.
Pada level penegakan hukum, problem itu terlihat dari praktek aparat penegak hukum yang korup dan menjadi mafia, penerapa Undang-Undang yang  tidak sosiologis, hukuman yang tidak setimpal dengan terhadap pelaku tindak kriminal, pengadaan aparat penegak hukum yang dilakukan dengan jalan KKN, amuk massal dan penghakiman sendiri oleh masyarakat, penyelesaian kasus hukum yang berbelit-belit serta keberadaan hakim yang kaku dan bermental teks. Problem penegakan hukum dominan merupakan akibat dari aktor para penegak hukum yang tidak menghargai terhadap profesinya sebagai penegak hukum, sehingga mereka sangat gampang menjadikan tugas hukum sebagai ajang bisnis dan permainan.
Oleh karena itu, problematika politik dan penegakan hukum tersebut perlu ditranformasi menjadi bangunan yang lebih baik. Bentuk-bentuk tranformasi yang harus dilakukan, pertama, mentranformasi profesi hukum baik dalam level politik dan penegakannya  sebagai  pekerjaan yang harus beretika dan tidak dipisahkan dari nilai-nilai moral. Moralitas dalam hukum akan membimbing para politisi dan penegak hukum untuk sadar akan tanggungjwabnya. Hukum tidaklah semata hidup dalam ruang yang hampa tetapi sangat terkait dengan nasib dan hak-hak yang melekat bagi orang-orang yang berhadapan dengan hukum.  Kedua, mentranformasikan hukum sebagai sesuatu yang menyatu dengan masyarakat. Para politisi yang merumuskan hukum dan para penegak hukum harus menjadikan nilai-nilai sosial sebagai pijakan nilai dalam menjalankan profesi mereka. Hukum harus dirumuskan sesuai dengan kepentingan masyarakatnya dan ditegakkan sesuai dengan aturan hukum yang dielaborasi dengan nilai-nilai sosial yang hidup.


DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :
Franz Magnis Suseno, et al, Etika Sosial : Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta :  APTIK GRAMEDIA, 1991
Franz Magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, (Yogyakarta : Kanisius, 1995)
Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta :  PT Cipta Adi Pustaka,1991)
LJ Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985)
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta : LP3ES, 1998)
Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009)
Satjipto Rahardjo, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta : PT Kompas  Media Nusantara, 2003)
Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010)
Suparman Marzuki, Tragedi Politik Hukum HAM, (Yogyakarta : PUSHAM UII dan Pustaka Pelajar, 2011)
Sidharta, Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, (Bandung : Refika ADITAMA, 2006)
Ricardo Simarmata, Bila Hukum (Semakin) Tidak Mengenal Sebab, dalam Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, (Jakarta : HuMa, 2007)
Ralf Dahredorf,  Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri, (Jakarta : Rajawali Press, 1986)
Theo Hujbers, Filsafat Hukum, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1995)
The Wahid Institute, Annual Report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia tahun 2009
LJ Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985)


Makalah :

Sri Palupi, Problem dan Tantangan dalam Akses Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, makalah dalam Lokakarya Nasional Komnas HAM “Sepuluh Tahun Reformasi: Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia”, Hotel Borobudur, Jakarta 9 Juli 2008


Internet :

-          http://www.situshukum.com/infoslide/hanya-kpk-yang-dinilai-berintegritas.shkm, diakses pada 4 April 2011, jam 12. 35 WIB
-          httpyancearizona.files.wordpress.com200808konstitusi-dalam-intaian-neoliberalisme_ringkasan1.pdf.pdf, diakses pada 2 April 2011, jam 11. 35 WIB
http://www.jatam.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=732, diakses pada 3 Pebruari 2011, jam 10. 00 WIB


[1] Theo Hujbers, Filsafat Hukum, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm 16-17
[2] Satjipto Rahardjo, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, PT Kompas  Media Nusantara, Jakarta, 2003, hlm 187
[4] LJ Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm 68-81
[5] Ralf Dahredorf, Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm 238-246
[6] Dalam konteks positioning ini Mahfud MD mengutip pendapat Satijipto Rahardjo dalam buku “Beberapa Pemikiran Tentang  Ancangan antar Disipilin dalam Pembinaan Hukum Nasional” (Sinar Baru, Bandung, 19 85). Lihat Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm 13
[7] Ibid, hlm 14-15
[8] Yance Arizona, Konstitusi Dalam Ancaman Neoliberalisme : Konstitunalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, hlm 4-5, lihat di httpyancearizona.files.wordpress.com200808konstitusi-dalam-intaian-neoliberalisme_ringkasan1.pdf.pdf, diakses pada 2 April 2011, jam 11. 35 WIB
[9] http://www.jatam.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=732, diakses pada 3 Pebruari 2011, jam 10. 00 WIB
[10] Suparman Marzuki, Tragedi Politik Hukum HAM, PUSHAM UII dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 286-347
[11] Sampai dengan tahun 2009, The Wahid Institute mencatat bahwa membesarnya kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang mengatasnamakan agama dan keyakinan. Kondisi itu dipengaruhi tiga level problem serius yang hidup dalam sistem negara Indonesia, problem regulasi dan struktur ketatanegaraan, problem penegakan hukum dan kapasitas aparat negara serta problem kesadaran masyarakat. lihat The Wahid Institute, Annual Report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia tahun 2009, hlm 68-107
[12] Kasus-kasus yang terjadi di daerah pasca diberlakukannya otonomi daerah ialah membesarnya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP). Kasus yang fenomenal ialah terbunuhnya Sitti Khoiriyah anak seorang penjaga bakso di Surabaya akibat tersiram air bakso pada tahun 2009, meninggalnya Fifi di sungai Cisadane seorang warga Tangerang akibat dikejar Satpol PP, pemukulan pengamen, pembuangan anak jalanan, pengrusakan barang para PKL dan yang paling akbar ialah kasus yang terjadi Koja, Tanjung Priok. Selain Satpol PP, di daerah-daerah juga bermunculan aturan-aturan yang mengatasnamakan syariat dan melanggar terhadap hak-hak warga negara. Lihat Sri Palupi, Problem dan Tantangan dalam Akses Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, makalah dalam Lokakarya Nasional Komnas HAM “Sepuluh Tahun Reformasi: Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia”, Hotel Borobudur, Jakarta 9 Juli 2008, hlm 9-10
[13] Satjipto Rahardjo, Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003,  hlm 170- 171
[14] Ibid, hlm 173-177
[15] Ibid, hlm 178-182
[16] Ibid, hlm 183-185
[17] Ibid, hlm 199
[18] Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,  2009, hlm 231-232
[19] Ricardo Simarmata, Bila Hukum (Semakin) Tidak Mengenal Sebab, dalam Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, HuMa, Jakarta, 2007, hlm 49-52
[20] Ensiklopedi Nasional Indonesia, PT Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1991, hlm 422
[21] Sidharta, Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Refika ADITAMA, Bandung, 2006, hlm 2
[22] Ibid, hlm 4-5
[23] Franz Magnis Suseno, et al, Etika Sosial : Buku Panduan Mahasiswa, APTIK GRAMEDIA, Jakarta, 1991, hlm 75
[24] Franz Magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm 141-150
[25] Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 26-27
[26] Ibid, hlm 30
[27] Satjipto Rahardjo, Sisi Lain dari Hukum …op. cit, hlm 135-136
[28] Ibid, hlm 119-120

Tidak ada komentar: