Rabu, 27 Juni 2012

Potret Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Yogyakarta

... M. Syafi'ie 

Seorang yang menyandang disabilitas dipandang
sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan
dan hanya akan membebani orang-orang di sekitar mereka.
Kebijakan juga dibangun dengan pendekatan  berbasis karitas
(Nichola  Colbran)

 
Pengantar
Penyandang disabilitas, juga dikenal sebagai penyandang difable yang notabene singkatan dari bahasa Inggris different ability people atau diferently abled people, yaitu orang-orang yang berbeda kemampuan.[1] Istilah lainnya ialah differently able, yang secara harfiah berarti sesuatu yang berbeda atau yang memiliki kekurangan. Dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities, penyandang difable dituliskan sebagai penyandang disabilitas, yaitu mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya.[2]
Dalam konvensi internasional tentang disabilitas dimana Indonesia saat ini telah meratifikasiknya disebutkan berbagai hak yang harus dipenuhi negara pihak bagi penyandang disabilitas, diantaranya ialah hak untuk hidup, perlndungan dalam situasi yang penuh resiko dan darurat, pengakuan yang setara di depan hukum, hak untuk bebas dan aman, bebas dari rasa sakit dan perlakuan yang kejam, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, penghormatan terhadap privasi, bebas  untuk hidup mandiri, hak untuk mengakses mobilitas personal, akses informasi, penghormatan untuk memiliki rumah dan keluarga, berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik, kebebasan berekpresi, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, rehabilitasi dan habilitasi, dan hak atas  pekerjaan.
Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disablitas di atas seiring dengan meningkatnya  kuantitas penyandang disabilitas di dunia. Data Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa kecacatan telah menimpa sekitar 15% dari total penduduk di Negara-negara dunia. sedangkan di Indonesia, penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 36. 150. 000 orang; sekitar 15% dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2011 yang penduduknya mencapai 241 juta jiwa.[3]  Sebelumnya, tahun 2004 penyandang disabilitas  Indonesia diperkirakan sebanyak 1. 480. 000 dengan rincian : fisik 162. 800 (11%), tunanetra 192. 400 (13%), tuna rungu 503. 200 (34%), mental dan intelektual 348. 800 (26%), dan orang yang pernah mengalami penyakit kronis (kusta dan tuberklosis) 236. 800 (16%). Jumlah angka ini diperkirakan jumlah penyandang disabilitas yang tinggal dengan keluarga atau masyarakat, dan belum termasuk mereka yang tinggal di panti asuhan.[4]
Sesuai dengan pemikiran di atas, berikut adalah data dan informasi HAM terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabiltas di daerah Yogyakarta, khususnya terkait dengan aksesibilitas fisik dan non fisik pelayanan publik dan swasta. Data dan informasi HAM penyandang disabilitas ini sangat penting  mengingat Yogyakarta adalah satu daerah yang penduduknya juga banyak yang disable, dan pemerintah dalam beberapa hal dinilai relatif responsif dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

 Potret Aksesibilitas Fisik
Penyandang disablitas di Yogyakarta sangat beragam, kelompok penyandang disabilitas yang paling bersentuhan dengan aksesibilitas fisik pelayanan publik ialah para tuna daksa, tuna netra, tuna rungu dan tuna grahita. Bagi panyandang disablitas tuna daksa, mereka membutuhkan ruang publik yang ada ramp dengan kemiringan 1 : 12 antara tinggi dan alas,  pintu dengan lebar 90 cm, toilet yang sesuai dengan kursi roda, serta telepon umum yang rendah. Bagi tuna netra, yang paling dibutuhkan ialah sistem audio, seperti talking lift, arsitektur yang memilki braile di handel tangga, warning block di jalan umum, braile di keybord, titik handphone, dan lainnya. Bagi tunu rungu yang dibutuhkan ialah visualnya, seperti bel peringatan kebakaran, ada lampu yang kedap-kedip, bahasa isyarat dan running text. Sedangkan bagi tuna grahita yang diutamakan ialah keselamatan, maka yang dibutuhkan ialah pembuatan bangunan yang  tidak memiliki sudut lancip, tetapi dibuat dengan sudut tumpul.[5]
Di Yogyakarta,  aksesiblitas fisik relatif berjalan progresif. Harry Kurniawan salah seorang peneliti Center for Universal Design and Diffabilities (CIUDD) UGM mengatakan bahwa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta progresifitasnya berjalan, tetapi tidak signifikan dan belum terintegrasi. Di jalan Malioboro sudah dipasang  guiding block, Giwangan akses tapi tidak maksimal, demikian juga Jogja Expo Center (JEC). Di sektor swasta seperti Ambarukmo Plaza sudah akses, dan beberapa hotel sudah akses tetapi belum keseluruhan.
Beberapa tempat itu sudah ada upaya pemenuhan aksesebilitas tetapi belum optimal. Semisal di halte bus trans Jogja, sudah ada ramp-nya, tetapi standar kemiringannya masih bermasalah. Standar kemiringannya yang sudah layak itu  1 : 12, atau 1 : 14, tetapi di beberapa tempat tidak memenuhi standar itu. Bahkan di beberapa tempat ramp-nya ada tetapi langsung membentur kayu.  Demikian juga kita bisa lihat di hotel, sebagian tempat sudah ada ramp-nya, tetapi  masih bermasalah karena toiletnya tidak memenuhi standar sehingga sulit diakses penyandang tuna daksa.
Secara keseluruhan, pemenuhan aksesiblitas bangunan fisik di Yogyakarta masih dengan catatan. Di level perencanaan beberapa bangunan fisik sudah  baik, tetapi di level pelaksanaan dan pengawasannya lemah sekali. Mungkin itu sifat dari proyek yang cenderung terburu-buru dan koordinasi lintas kedinasan sangat lemah. Dampaknya ialah bangunan yang satu akses dan yang lain tidak, semuanya berjalan serba parsial. Di satu tempat di dalam gedung bangunan sudah akses, tetapi di  tempat yang lain di gedung yang sama tidak akses
Sedangkan di sektor swasta sebenarnya lebih mudah untuk mendirikan bangunan yang aksesible. Pertama, karena mereka harus memikirkan market di pasar. Kedua, mereka terikat dengan idzin mendirikan bangunan (IMB), dimana pasca IMB biasanya ada idzin kelayakan guna.[6] Disini pemerintah seharusnya menegakkan peraturan, yaitu memastikan bangunan-bangunan swasta berstandar universal desain, akses bagi semua orang, termasuk bagi  mereka yang disable.
Hal senada diungkap oleh Nuning Suryaningsih, Direktur Ciqal dan penyandang tuna daksa. Menurutnya, di Yogyakarta hanya beberapa kabupaten kota yang memiliki komitmen terhadap aksesebilitas bagi penyandang disable. Di daerah kota Yogyakarta, walaupun belum memiliki peraturan yang secara spesifik melindungi penyandang disable, tetapi karena komitmen walikotanya (red : Hery Zudianto) yang kuat, beberapa tempat di lingkungan Pemkot sudah aksesiblitas, walaupun masih ada beberapa catatan soal standar aksesibilitasnya.
Di Sleman, pemerintahnya sudah mempunyai Perda No. 11 tahun 2002 tentang Fasilitas Umum. Peraturan daerah ini sesungguhnya memunculkan harapan banyak, karena peraturan ini disusun dengan melibatkan banyak tokoh, salah satunya Bapak Setyadi mewakili dari penyandang disabilitas. Tapi peraturan ini sampai saat ini belum optimal dilaksanakan. Implementasinya bisa dikatakan tidak ada. Sampai saat ini, bangunan-bangunan publik di pemerintahan Sleman yang relatif akses bisa dihitung jari, hanya DPRD Sleman, Masjid Agung, Pendopo dan tidak permanen ramp-nya, serta di kantor Bappeda. Di tempat yang lain belum.
Di kantor-kantor pemerintahan Gunung Kidul dan Kulonprogo terlihat masih belum akses bagi penyandang disabilitas. Di kantor pemerintahan Bantul, hanya di kantor pendoponya yang sudah ada ramp, tetapi di tempat-tempat pelayanan publik yang lain masih belum ada. Ramp di pendopo Bantul itupun atas dorongan dari NGO Ciqal yang pada waktu itu berbarengan dengan acara penyandang disabilitas. Ini problem, karena inisiatif tidak muncul dari pemerintah sendiri.
Demikian juga di kantor pemerintahan Provinsi DIY. Beberapa tempat sudah ada ramp-nya, tetapi pemasangannya tidak layak karena tidak sesuai dengan standar. Di gedung DPRD DIY dan beberapa kantor di kepatihan sudah ada ramp-nya, tetapi tidak layak karena memakai kayu dan curam. Semestinya bukan kayu, karena itu licin dan bisa membahayakan. Apalagi, tidak ada karet di atasnya. Nuning mengatakan, dirinya pernah jatuh terjungkal di salah satu kantor pemerintahan DIY karena tangganya yang tidak akses. Karena itu, ia sangat menyesali bila kantor-kantor publik  tidak akses bagi penyandang disabilitas.
Kondisi  memprihatinkan lainnya ialah kantor Dinas Sosial yang biasa menjadi tempat pertemuan penyandang disabilitas. Saat ini, pertemuannya biasa dilakukan di lantai dua. Setiap ada pertemuan, pasti para penyandang tuna daksa digotong untuk naik ke lantai atas. Padahal menurut Nuning, sudah ada perbandingan di Dinas Sosial Bali, pertemuannya juga di lantai dua, tetapi Dinas Sosial Bali membuatkan ramp, dan itu didesain dengan standar yang layak bagi para disable.
Nuning menambahkan, di sektor swasta khususnya hotel, sudah ada beberapa tempat yang akses, seperti hotel Brongto, hotel Abadi, hotel MM UGM dan beberapa hotel lainnya. Walaupun di beberapa hotel itu belum keseluruhan akses. Di hotel Abadi dan MM UGM sudah ada ramp-nya, tetapi masih bermasalah dengan kamar mandinya. Sedangkan di hotel Brongto, ramp-nya juga masih belum permanen. Problem aksesibilitas lainnya juga terjadi di gedung rumah sakit. Biasanya, tempat pendaftaran pasien itu terlampu tinggi dan tidak dijangkau oleh penyandang disabilitas. Berbeda dengan counter bandara, dimana disitu sudah disediakan meja yang besar dan yang kecil.
Secara umum, pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kantor pemerintahan dan swasta di Yogyakarta masih memprihatinkan. Tidak semua tempat akses, masih parsial antara satu tempat dengan lainnya, politicall will pemerintah yang terlihat rendah, serta minimnya pelibatan penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan. Dampaknya menurut Nuning sangat menyakitkan ; setiap ada pembangunan  fisik pasti meninggalkan diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Padahal, sudah ada aturan yang respect bagi disable, tetapi selalu diingkari oleh pemegang kebijakan.[7]
Soeharto, Manajer Program Disability Legal Info SIGAP dan seorang Tuna Netra  juga menyatakan bahwa problem serius pemangku kebijakan di pemerintahan Yogyakarta  ialah tidak komitmennya pemerintah untuk menegakkan peraturan. Terkait standar aksesiblitas bangunan sesungguhnya telah diatur di beberapa peraturan, seperti Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan, UU RI No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan beberapa lainnya, tetapi sampai saat ini bisa dicek beberapa bangunan yang baru masih belum ada perubahan signifikan.
Beberapa tempat yang masih belum aksesible itu semisal terminal Giwangan;  lantai atas  maupun bawah belum akses, perkantoran-perkantoran publik masih belum akses secara total; di lantai bawah beberapa akses tapi untuk ke  lantai dua masih belum akses, padahal bangunan itu semestinya sudah universal desain. Demikian juga halte Yogyakarta ramp-nya terlalu curam dan beberapa tempat ternyata ramp-nya membentur pohon. Kondisi menyedihkan juga terjadi di bangunan fisik seperti  UGM, UNY dan beberapa kampus lainnya, rata-rata ruang publik lembaga pendidikan masih belum akses.
Sedangkan di sektor swasta  seperti beberapa hotel sudah akses, tetapi juga masih belum akses secara keseluruhan. Tempat perbelanjaan yang akses itu Ambarukmo Plaza, tempat lainnya belum. Demikian tempat-tempat wisata, rata-rata masih belum akses. Namun demikian, Soeharto tetap mengapresiasi pemerintahan Yogyakarta.  Menurutnya, sudah ada inisiatif pemerintah semisal membuatkan ramp, membuat Perda, dan lain-lain, tetapi perlu ditingkatkan sehingga bisa maksimal. Menurut Seoharto, yang diperlukan pemerintahan Yogyakarta saat ini ialah komitmen terhadap penegakan hukum yang sudah dibuat.[8]
Keluhan senada juga diungkap oleh Bagus, seorang Tuna Rungu dan  ketua Gergatin Provinsi DIY. Menurutnya, pelayanan publik di Yogyakarta masih belum akses bagi tuna rungu. Di stasiun kereta api Yogyakarta masih belum ada running text penjelasan soal pemberangkatan.  Tuna rungu seringkali kebingungan ketika kereta datang, dan mau berangkat : kemana tujuan, jam berapa berangkat dan dimana gerbong tempat duduk.  Demikian juga di  halte transjogja. Di halte trans jogja belum ada monitor yang memperterang pemberangkatan, tempat turun dan ataupun pelayanan bahasa isyarat. Situasi serupa juga berlangsung di angkutan umum lainnya seperti bus dan taksi. Menurut Bagus, hanya Bandara yang relatif akses, di sana sudah ada  running text soal pemberangkatan dan tujuan, sampai saat ini dirinya belum pernah naik trans Jogja karena baginya cenderung menyesatkan.
Situasi menyedihkan juga terjadi di ruang publik lainnya seperti rumah sakit, baik negeri ataupun swasta. Banyak dokter yang tidak memahami penyandang tuna rungu, kadang ketika berbicara menggunakan masker sehingga perintahnya tidak jelas, dan mayoritas  tidak   paham bahasa isyarat. Di rumah sakit banyak pasien penyandang tuna rungu yang salah paham terhadap perintah dokter, dan tidak mematuhi terhadap anjuran-anjuran yang dberikan seperti minum obat, makanan-makanan yang harus dihindari dan lainnya.
Kejadian diskriminasi lainnya, ia alami ketika berada di Bank BPD di Yogyakarta. Dirinya dipanggil berkali-kali tetapi karena tidak ada running text dan tidak mendengar ia tidak tahu, akhirnya setelah beberapa lama, ia bertanya dan ternyata sudah dipanggil. Ia maju, bukan pelayanan yang baik yang ia terima, tetapi ejekan dan anjuran untuk menabung di tempat Bank yang lain. Akhirnya ia tidak jadi menabung, dan berhenti jadi nasabah Bank BPD DIY.
Hal serupa biasa komunitas tuna rungu alami di kantor-kantor pemerintahan. Semuanya menurut Bagus masih belum akses bagi tuna rungu, karena tidak ada running text, tidak ada monitor dan tidak ada penjelasan dalam bahasa isyarat. Komunitas tuna rungu juga tiidak bisa mengakses bahasa informasi televisi. Terdiskriminasi di sekolah-sekolah karena bahasa guru yang tidak akses dan seringkali dibedakan oleh teman-temannya. Mereka juga mengalami problem ketika membuat SIM : sangat sulit dan biasanya tidak diidzinkan.
Persoalan serupa juga biasa terjadi sektor-sektor swasta. Bangunannya juga masih banyak yang belum ada running text, monitor dan pelayanan dalam bahasa isyarat. Di hotel-hotel, bus, taksi dan beberapa lainnya, rata-rata masih belum bisa diakses oleh penyandang tuna rungu. walaupun menurut Bagus, sektor swasta lebih mudah untuk melayani, tetapi problematikanya selalu tidak hilang. Karena itu, dampak pelyanan publik yang masih diskriminatif, penyandang tuna rungu di Yogyakartta khususnya tidak biasa bergaul, hanya tinggal di rumah, tidak memahami perkembangan informasi, tidak paham akan hak-haknya, dan terisolasi  secara sosial karena kalaupun berkumpul hanya dengan komunitasnya.[9]
Menurut Setyadi, Direktur Driya Manunggal dan seorang tuna netra, pemenuhan aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas sangat berkaitan erat dengan hak hidup seorang dan sekelompok orang manusia. Tidak dipenuhinya ruang publik yang akses bagi penyandang disabilitas sama halnya memenjara mereka, mengasingkan mereka, dan menutup hak-hak mereka untuk hidup sejahtera dan mengakses hak-hak yang lain.
Di Yogyakarta pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disable masih sangat lemah : dipenuhi tetapi tidak seluruhnya. Sebagian jalan sudah akses tapi tidak seluruhnya, ada guiding block tapi belum ada  aturannya, jalur kereta api sedikit akses tapi tidak sepenuhnya, dan ada trans jogja tapi ramp-nya tidak memenuhi standar kelayakan. Aksesiblitas di bidang mobilitas di Yogyakarta masih sangat lemah. Bagi tuna netra, architecture publik yang menggunakan braille juga tidak banyak. Banyak ruang publik yang tidak akses bagi penyandang tuna netra. Termasuk bacaan-bacaan yang ada. Karena itu , Setyadi mengaku sedang menggarap peta dengan menggunakan braille, karena peta penting bagi anak-anak tuna netra.
Berangkat dari kegelisahan itu, Setyadi mendesak untuk diciptakannya mikanisme complain. Setiap bentuk-bentuk pelanggaran yang ada dalam ruang publik, khususnya bagi penyandang disabilitas harus didorong untuk diselesaikan secara adil dan benar. Karena itu, lembaga seperti Ombudsman seharusnya difungsikan dalam hal ini, walaupun Setyadi sadari bahwa Ombudsman selama ini tidak begitu banyak berfungsi dan tergarap bagi pemenuhan hak-hak penyandang disablitas. Kantor Ombudsman sendiri menurutnya belum akses bagi para penyandang disabilitas.
Problem Ombudsman sebagai lembaga pengaduan pelayanan publik, masih sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Tapi, Setyadi mengatakan, betapapun lemahnya Ombudsman, lembaga ini perlu difungsikan dan aliansi masyarakat sipil khususnya komunitas penyandang disabilitas perlu mengawal bagaimana pemenuhan pelayanan publik yang adil dan non diskriminasi itu semestinya diberikan. Keberadaan instrumen hukum dan pelayanan publik tidak cukup, tetapi harus  diawasi dan selalu dikawal oleh masyarakat sipil.[10]
Hal senada juga diungkap oleh Soeharto dan Nuning. Menurut keduanya, selama ini complain yang biasa dilakukan penyandang disable ialah langsung kepada penyelenggara proyek dan pemerintah, tetapi selama itu pula tidak ada respon yang positif dari pemerintah. Hal itu, bisa dicek ketika complain ketika pembangunan teriminal Giwangan  dan bus trans Jogja. Semuanya berjalan buntu tanpa perbaikan. Karena itu, keduanya juga merekomendasikan tentang pentingnya dibuat mikanisme complain dan dibentuk lembaga yang menangani keluhan pelanggaran terhadap persoalan-persoalan penyandang disabilitas.

Potret Aksesibilitas Non Fisik
Pemaknaan  aksesibilitas non fisik disini ialah menjangkaunya para penyandang disabilitas terhadap pelayan publik yang sifatnya seperti bahasa pelayanan, sikap dan kualitas penerimaan.  Aksesibilitas non fisik ini juga  sangat fundamental bagi penyandang disable, karena selain fasilitas publik yang semestinya akses, tetapi juga kualitas pelayanan yang harus dijangkau dan dipahami oleh para penyandang disable.
Bagus ketua DPD Gergatin Provinsi DIY mengatakan, problem yang melekat bagi tuna rungu itu ialah tidak bisa mendengar. Karena itu, satu-satunya bahasa universal bagi tuna rungu itu ialah bahasa isyarat, termasuk di dalamnya bahasa bibir. Ruang publik semestinya menghadirkan bahasa isyarat, seperti televisi, seminar, traffic lights dan pelayanan publik lainnya. Bahasa isyarat itu substansi, apalagi sebagian besar tuna rungu itu tidak bisa berbicara lisan, hanya sebagian kecil yang bisa berbicara lisan.
Di Yogyakarta, pelayanan publik baik di sektor pemerintahan dan swasta, rata-rata petugasnya  tidak mengerti bahasa penyandang tuna rungu. Di tempat-tempat itu juga belum disediakan para penterjemah bahasa  penyandang tuna rungu, sehingga sangat menyulitkan komunikasi dan kesepahaman bersama. Situasi itu bisa ditemui di rumah sakit, kantor-kantor pemerintahan, di hotel-hotel, mal-mal, dan lainnya.  Semuanya masih mendiskriminasi para penyandang tuna rungu. Banyak yang masih belum akses. Menurut Bagus, dirinya tidak tidak tahu kemana akan mengadukan soal-soal pelayanan publik yang diskriminatif itu.[11]
Hal serupa diceritakan Nuning Suryaningsih. Dirinya seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak ramah dari petugas pelayanan publik. Mereka seringkali curiga ketika memakai kursi roda, dan seringkali sikapnya melecehkan. Situasi yang sama juga biasa ia rasakan ketika bepergian, orang-orang di sekitarnya biasa tidak menyapa kecuali dirinya menyapa terlebih dulu. Nuning rasakan, orang-orang pada umumnya masih memberlakukannya sebagai manusia yang berbeda, dan kurang bersahabat.
Peristiwa lainnya yang ia rasakan ialah ketika di sebuah Bandara, dirinya ditinggalkan sendiri oleh pelayan maskapai. Dirinya sebagai tuna daksa, ditinggal sendiri dan tidak dilayani sampai pesawatnya mau berangkat. Nuning sangat kecewa, karena dirinya menyadari bahwa tidak mungkin ia naik sendiri ke pesawat, dalam kondisi dirinya yang bergantung pada kursi roda. Demikian juga, temannya Nuning seorang tuna netra, temannya tidak dilayani di bandara dan ditinggal seorang diri sehingga sempat kebingungan sendiiri. Temanya yang tuna netra, juga bermasalah ketika naik bus dan kereta api. Karena keduanya juga masih belum akses.
Menurut Nuning, di beberapa tempat pelayanan publik, salah satunya di bandara, sampai saat ini belum ada pendataan yang mendasarkan pada kebutuhan khusus para penyandangan disabilitas.  Sehingga, mereka kurang, bahkan tidak dilayani sebagaimana kebutuhan khususnya. Padahal, pencatatan itu penting mengingat para penyandang disabilitas itu beragam, dan membutuhkan pelayanan-pelayanan yang berbeda-beda pula sesuai kekhusannya.[12]
Situasi serupa juga dipertegas oleh Soeharto. Menurutnya, aksesibilitas non fisik bagi para penyandang disabilitas baik sektor pemerintahan dan swasta belum dipenuhi, khususnya bagi para penyandang tuna rungu. Di tempat-tempat pelayanan publik masih belum ada interpreter, dan belum ada petugas yang khusus mengerti tentang bahasa isyarat.[13]  Sehingga posisi mereka sangat terpojok, dipaksa untuk memenjara diri, dan dilanggar hak-hak dasarnya.[14]

Analisa Dimensi HAM
Dari   beberapa data dan informasi di atas, terlihat jelas bahwa pemenuhan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas di Yogyakarta masih  belum mencapai maksimal, dan masih terjadi diskriminasi pelayanan di banyak tempat, baik dimensinya dalam aksesibilitas fisik maupun pelayanan yang sifatnya non fisik.  Pemerintah terlihat lambat, bahkan terkesan tidak ada kemauan (unwilling) untuk memperbaiki fasilitas publik yang tidak bisa diakses oleh para penyandang disable.
Dalam teori HAM,  negara ialah pemangku kewajiban, sedangkan masyarakat ialah pemangku hak. Identifikasi pemangku kewajiban dan hak ini merupakan konsekwensi instrumen-instrumen hukum, utamanya instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi di Indonesia. Dalam hal pemenuhan aksesesiblitas fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas, Indonesia secara khusus telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities yang kemudian menjadi UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Pemerintahan Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Sipil (UU No. 12 tahun 2005) dan Politik dan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (UU No. 11 tahun 2005), dimana kedua instrumen ini sangat tegas menentang tindakan diskriminasi dan menjamin prinsip universalitas dalam pelayanan publik.
Dalam konteks hukum HAM, negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan HAM. Ketentuan ini menegaskan tiga hal meliputi :[15]

1. Negara ditempatkan sebagai pemangku tanggungjawab (duty  holder), yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan HAM, baik secara nasional maupun internasional; sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pemegang hak (rights holder)
2. Negara dalam ketentuan hukum HAM tidak memiliki hak. Negara hanya memikul kewajiban dan tanggungjawab (obligation and responsibility) untuk memenuhi hak warga negaranya (baik inidividu maupun kelompok) yang dijamin dalam instrumen-instrumen HAM internasional.
3. Jika negara tidak mau (unwilling) atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawabanya, pada saat itulah negara tersebut bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional. apabila pelanggaran tersebut tidak mau dipertanggungjawabkan oleh negara, maka tanggungjawab itu akan diambil alih oleh masyarakat internasional.

Sekali lagi, pertanggungjawaban negara di atas secara lebih tegas merupakan dampak dari ratifikasi negara Indonesia terhadap instrumen-instrumen HAM internasional, sehingga negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mendukung dalam melaksanakan setiap upaya pemajuan HAM, baik dimensinya pemenuhan bagi penyandang kelompok rentan, diantaranya ialah penyandang disabilitas, ataupun pemenuhan yang dimensinya universal seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, level nasional maupun internasional. Kewajiban dan tanggungjawab tersebut setidaknya bisa dilihat dalam tiga bentuk, meliputi :[16]

1. Tanggungjawab Menghormati (obligation to respect). Makna dari tanggungjawab ini ialah kewajiban negara untuk tidak turut campur untuk mengatur warganegaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi. Contoh, negara tidak turut campur untuk mengatur praktek pelaksanaan agama tertentu, tidak melakukan penangkapan dan penahanan secara semena-, memberi kebebasan kepada warga negaranya untuk berkumpul dan berserikat, dan memberi kebebasan kepada warga negaranya untuk memilih dalam pemilihan umum, dan lain-lain.
2. Tanggungjawab Melindungi (obligation to protect). Makna dari tanggungjawab ini ialah kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya. Dalam hal ini berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua HAM oleh pihak ketiga. Contoh, kewajiban negara untuk bertindak ketika satu kelompok tertentu, seperti satu kelompok etnis menyerang kelompok yang lain, kewajiban negara untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang layak, dan lain-lain.
3. Tanggungjawab Memenuhi (Obligation to fulfill). Makna dari tanggungjawab ini ialah kewajiban negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh HAM. contoh, kewajiban negara untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar, kewajiban untuk mengimplementasikan pendidikan gratis pada tingkat dasar, kewajiban untuk menjamin aksesibilitas bagi panyandang disabilitasi, dan lain-lainnya.

Selain tiga bentuk kewajiban utama negara di atas, dalam implementasinya negara juga memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah terhadap realisasi pemenuhan HAM.[17] Di antara langkah-langkah itu ialah langkah untuk menjamin (to guarantee), untuk meyakini (to ensure), untuk mengakui (to recognize), untuk berusaha (to undertake), dan untuk meningkatkan (to promote).[18]
Kewajiban-kewajiban negara tersebut, baik kewajiban untuk mengormati (obligation to respect), tanggungjawab untuk melindungi (obligation to protect), dan tanggungjawab untuk memenuhi (obligation to fulfill), semuanya mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (obligation to conduct) dan kewajiban untuk berdampak (obligation to result). Kewajiban untuk bertindak mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak. Sedangkan kewajiban untuk berdampak mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur.[19]
Berdasarkan teori dan insrumen hukum atas, maka pemerintahan Yogyakarta khususnya, dan pemerintahan Indonesia umumnya, harus melaksanakan tanggungjawabnya untuk memenuhi aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas, baik dimensinya fasilitas fisik dan ataupun non fisik. Pemerintah harus bersungguh-sungguh untuk memenuhinya secara segera, mengingat dampak pelanggaran HAM yang masih meluas sampai hari ini terhadap para penyandang disabilitas.
Tuntutan pemenuhan segera itu juga merupakan mandat dari beberapa instrumen hukum yang telah berlaku di Indonesia seperti UU No. 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik. Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa penyedia layanan publik  harus bersikap adil dan tidak melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayakan. Pasal 29 menegaskan bahwa penyedia pelayanan publik harus memberiikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas.  Demikian juga UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-undang ini menegaskan bahwa fasilitas publik harus dapat diakses oleh para penyandang disabilitas, seperti pintu masuk dan keluar, ruang penghubung horizontal, hubungan vertikal dalam gedung, transportasi vertikal, serta akses informasi.
Di samping itu, pemerintah juga harus berupa yang untuk meniciptakan mikanisme complain bagi penyandang disabilitas. Karena mikanisme complain, adalah bagiian yang tidak terpisah dari pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Selama ini, mikanisme complain yang ada masih belum efektif  mengakomodasi kepentingan-kepentingan para penyandang disabilitas, sehingga pelanggaran hak-hak masih terus terjadi di lingkungan pelayanan publik.
Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memperbaiki setiap bangunan publik yang belum akses  bagi penyandang disabilitas. Pemerintah bahkan harus menjadikan standar aksesibilitas  sebagai persyaratan yang mengikat bagi setiap bangunan baru yang akan dibangun. Demikian juga, pemerintah harus mendorong perwujudan mikanisme complain yang efektif bagi para para penyandang disabilitas. Sebab jika tidak, pertama, pemerintah  tekatagori melakukan pelanggaran HAM, karena pemerintah melakukan pembiaran terhadap diskriminasi, unwilling untuk memperbaiki, dan mengingkari terhadap tanggungjawabnya. Kedua,  pemerintah terkatagori  tidak patuh terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada. Ketentuan yang  ada berarti disimpangi dan tidak dijalankan dengan benar. 



[1] Pada dasarnya setiap orang diciptakan secara berbeda-beda, termasuk di antara mereka terlahir dalam kondisi memiliki kekurangan, dan cacat. Secara kodrati mereka lahir sebagai manusia denga fisik yang berbeda-beda. Karena itu, seluruh pelayanan publik, diantaranya ialah architecture bangunan fisik harus memiliki kaitan  untuk membantu kepentingan masyarakat yang memiliki kekurangan berupa cacat fisik seperti buta, lumpuh dan lain sebagainya. Lihat  Architecture for Diferently Abled,  liputan khusus Majalah Sketsa : Majalah Arsitektur Tarumanegara, Edisi 24 hlm 38.
[2] Lihat Pasal 1 Convention on the Rights of Persons With Disabilities
[3] Lihat selebaran UCP dan Roda Untuk Kemanusiaan tentang Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas
[4] Data-data ini secara keseluruhan dihimpun dari berbagai laporan seperti PERTUNI, GERGATIN, BPS, dan lembaga lainnya. Secara umum data yang ada dinilai masih belum komprehensif dan akurat karena masing-masing lembaga menggunakan stanadar penilaian yang berbeda-beda. Pendaataan yang buruk tersebut secara tidak langsung berdampak terhadap advokasi yang tepat yang didasarkan pada bukti, kajian kebutuhan, formulasi kebijakan, monitoring kemajuan dan evaluasi.  Lihat Nicola Golbran, Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas Indonesia : Kajian Latar Belakang, Australian AID, 2010, hlm 29
[5] Ariani, Sedia Payung Sebelum Hujan. Lihat Architecture for Diferently Abled,  liputan khusus Majalah Sketsa : Majalah Arsitektur Tarumanegara, Edisi 24,  hlm 11. Arini ialah Ketua Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indoensia.
[6] Wawancara Harry Kurniawan, Rabu 20 Juni 2012
[7] Wawancara Nuning Suryatiningsih, Direktur Ciqal, pada Rabu 20 Juni 2012
[8] Wawancara Soeharto, Manajer Program Disability Legal Info, pada Kamis, 21 Juni 2012
[9] Wawancara Bagus, Ketua DPD Gergatin Provinsi DIY, pada Jumat 22 Juni 2012
[10] Wawancara Setyadi, Direktur Driya Manunggal, pada Kamis 21 Juni 2012
[11] Wawancara Bagus, Ketua DPD Gergatin Provinsi DIY, pada Jumat 22 Juni 2012
[12] Wawancara Nuning Suryatiningsih, Direktur Ciqal, pada Rabu 20 Juni 2012
[13] Wawancara Soeharto, Manajer Program Disability Legal Info, pada Kamis, 21 Juni 2012
[14] Wawancara Setyadi, Direktur Driya Manunggal, pada Kamis 21 Juni 2012
[15] Muhammad Syafari Firdaus, dkk, Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia : Sebuah Panduan (Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,  2007), hlm 7
[16] Dalam kaidah-kaidah Mastrich pada paragraf 6 disebutkan “Seperti hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya membebankan kepada negara tiga jenis kewajiban yang berbeda; kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Kegagalan dalam melaksanakan salah satu kewajiban ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Kewajiban untuk menghormati mengharuskan Negara menahan diri untuk tidak campur tangan dalam dinikmatinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Jadi, hak utuk mendapatkan perumahan dilanggar, apabila negara tersangkut dalam penggusuran paksa secara sewenang-wenang. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan Negara untuk mencegah pelanggaran hak tersebut oleh pihak ketiga. Sehingga, kegagalan utuk memastikan pengusaha swasta memenuhi standar dasar tenaga kerja dapat berarti pelanggaran terhadap hak untuk bekerja atau hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan. Kewajiban untuk memenuhi mengharuskan Negara untuk mengambilan tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum dan semua hak tersebut. Dengan demikian, kegagalan negara-negara untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada yang membutuhkan berarti sebuah pelanggaran”
[17] Dalam  beberapa Prinsip-prinsip Limburg dinyatakan, Paragraf 16 berbunyi “Semua Negara Peserta berkewajiban memulai secepatnya  mengambil langkah-langkah ke arah realisasi  sepenuhnya hak-hak yang tercantum dalam Kovenan”.  Paragraf 17 berbunyi “Pada tingkat nasional Negara Peserta sebaiknya menggunakan semua sarana yang tepat, termasuk tindakan legislatif, administratif, yudisial, ekonomi, sosial, dan pendidkan, sesuai dengan sifat dari hak-hak untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Kovenan”. Paragraf 22 berbunyi “Beberapa kewajiban berdasarkan Kovenan mengharuskan pelaksanaan sepenuhnya dengan segera oleh semua Negara peserta, seperti misalnya larangan mengenai diskrimininasi dalam pasal 2 ayat 2 Kovenan”.
[18] Muhammad Syafari Firdaus, dkk, Pembangunan Berbasis…Op. Cit, hlm 8
[19] Ibid 8-9.

Tidak ada komentar: