oretan hidup

Paradigma Profetik : Solusi Penegakan Hukum Indonesia

2012-01-03T20:38:00.000-08:00

... M. Syafi' ie

Pendahuluan

Penegakan hukum bukanlah pekerjaan yang biasa dan bergerak normal, tetapi merupakan pekerjaan yang membutuhkan keseriusan tinggi, komitmen yang total dan semangat menegakkan keadilan yang utuh. Penegak hukum akhirnya bukanlah seorang yang sekedar digerakkan oleh pasal-pasal dalam perundang-undangan, tetapi harus mengkontekstualisasi dan mengobyektifikasi nilai-nilai yang ada dalam teks terhadap fakta-fakta yang berkembang sehingga keberadaan teks yang mati tersebut selaras dengan semangat konteks yang selalu dinamis, hidup dan tidak bermakna tunggal.

Profesi penegak hukum merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Kondisi dan situasi sosial mempunyai ketergantungan tersendiri terhadap penegakan hukum yang responsif dan progresif. Posisi mereka yang sangat strategis menjadi jembatan resolusi konflik ketika berlangsung pertikaian, mereka juga menjadi pembela kelompok yang lemah dan dilemahkan sehingga menjadi berdaya dan setara, dan mereka juga merupakan tumpuan nasib perihal terampasnya hak-hak perseorangan dan kelompok. Karena itu, penegak hukum sesungguhnya diikat oleh etika profesi yang tidak sekedar formal tapi juga transedental.

Secara formal, para penegak hukum diharuskan untuk tunduk pada etika profesinya, meliputi, pertama, adanya keberanian berbuat dengan tekad bertindak sesuai dengan profesinya. Kedua, menyadari terhadap profesinya. Ketiga, memiliki idealisme yang tinggi.[1] Sedangkan dalam dimensinya yang transenden, para penegak hukum akan bertanggungjawab terhadap Tuhannya, benar ataukah bertindak salah. Ikatan dengan yang transeden merupakan aktualisasi diri setiap manusia, dan merupakan nilai yang paling dasar, yaitu obyektif, positif, transenden dan intrinsik tentang tujuan hidup manusia.[2]

Keberadaan penegak hukum yang begitu fundamental dalam penegakan hukum, maka posisinya haruslah berfikir keras untuk menemukan keputusan hukum yang tepat, beradab dan adil. Penegak hukum tidak dibenarkan hanya melihat pertimbangan dalam pasal-pasal, tetapi harus menelaah dimensi-dimensi sosial dan kemanusiaan dalam satu kasus. Karena dalam teori hukum pasti bertitik tolak pada satu hal, yaitu hubungan manusia dan hukum. Semakin landasan sebuah teori bergeser ke faktor peraturan, maka ia menganggap hukum sebagai unit tertutup yang formal-legalistik. Sebaliknya, semakin bergeser ke manusia, semakin teori itu terbuka dan menyentuh mosaik sosial kemanusiaan.[3]

Dalam konteks pemikiran di atas, penulis tertarik untuk menelaah signifikansi paradigma profetik dalam penegakan hukum di Indonesia. Paradigma profetik sebagaimana pemikiran Kuntowijoyo berbasis pada tiga hal, yaitu humanisasi (amar ma’ruf), liberasi (nahi mungkar) dan transendensi (keberimanan). Ketiga basis tersebut merupakan prasyarat bagi hadirnya manusia terpilih (human choice), yang jika dikontekstualisasi dalam penegakan hukum di Indonesia ialah hadirnya para penegak hukum yang bermoral, responsif dan progresif yang harapannya kedepan mampu memperbaiki terhadap krisis dari penegakan hukum yang berlangsung.

Tulisan ini, penulis akan menjawab rumusan masalah, pertama, apakah konsep paradigma profetik itu?. Kedua, bagaimanakah potret penegakan hukum di Indonesia?. Ketiga, apakah signifikasi penegakan hukum yang berparadigma profetik di Indonesia?

Konsep Paradigma Profetik

Pemaknaan paradigma yang digagas oleh Kuntowijoyo persis seperti pemikiran Thomas Kuhn yang mengatakan bahwa pada dasarnya realitas sosial itu dikonstruksi oleh mode of thought atau mode of inquiry tertentu, yang pada gilirannya akan menghasilkan mode of knowing tertentu pula. Immanuel Kant, misalnya menganggap “cara mengetahui” itu sebagai apa yang disebut skema konseptual dan Karl Marx memaknainya sebagai ideologi.[4] Sedangkan konsepsi profetik merupakan penanda bahwa dalam Islam mengandung nilai-nilai profetik yang dapat dijadikan acuan dalam mengarahkan perubahan masyarakat, yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi yang merupakan turunan dari Al-Qur’an surat Ali Imron ayat 110 yang berbunyi :

“Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan (humanisasi), mencegah kemungkaran (liberasi) dan beriman kepada Allah (transendensi).”

Secara terminologis Kuntowijoyo menjelaskan satu demi satu. Pertama, humanisasi yang merupakan pemaknaan konstruktif dari lafadl “amar ma’ruf” yang makna asalnya menganjurkan atau menegakkan kebajikan. Perintah Amar Ma’ruf dimaksudkan untuk mengangkat dimensi dan potensi positif (ma’ruf) setiap manusia, yaitu merupakan satu dorongan emansipasi kepada cahaya (nur) petunjuk ilahi dalam mencapai tingkat fitrah. Fitrah ialah keadaan dimana manusia mendapatkan posisinya sebagai makhluk yang mulia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya.[5] Sedangkan dalam bahasa pengilmuan Islam maknanya ialah memanusiakan manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia. [6] Konsep humanisasi Kuntowijoyo merupakan berakar dari humanisme teosentris,[7] berbeda dengan filsafat humanisme barat yang notabene lahir pasca renaissance yang secara prinsipil menyatakan beroposisi dengan filsafat keagamaan demi hadirnya martabat manusia (humanisme antroposentris).[8]

Kedua, liberasi yang merupakan pemaknaan konstruktif dari lafadl “nahi mungkar” yang makna aslinya berarti melarang atau menentang segala tindak kejahatan yang merusak, mulai mencegah teman dari mengkonsumsi narkoba, melarang tawuran, memberantas judi, menghilangkan lintah darat, membela nasib buruh sampai dengan keberanian memberantas korupsi.[9] Sedangkan dalam makna pengilmuan Islam berarti pembebasan dari kebodohan, kemiskinan, dan ataupun penindasan.[10] Secara teoritik konsepsi liberasi sangat dipengaruhi oleh semangat teologi pembebasan yang lahir dari pemikiran Katolik di Amerika Latin yang menggunakan alat analisis Marxis sebagai konsep pembebasannya. Agama dibawah naungan teologi pembebasan akan muncul sebagai kekuatan moral dan sosial untuk melakukan kerja-kerja liberatif dan emansipatoris.[11] Tetapi dalam konteks pengilmuan Islam, Kuntowijoyo tidak mengambil “ideologi” Marx, karena bagi Kuntowijoyo, ideologi adalah mitos. Liberasi dimaknai Kuntowijoyo berbasis pada nilai-nilai transedensi yang kemudian mendorong pada hadirnya tanggungjawab profetik untuk membebaskan manusia dari kekejaman, kemiskinan, kekerasan, dominasi struktur yang menindas dan hidupnya kesadaran palsu. Ideologi pembebasan Marx menganggap agama adalah candu, sedangkan Kuntowijoyo meletakkan agama sebagai alat pembebasannya setelah melalui proses obyektifikasi ilmu.[12]

Ketiga, transdensi yang merupakan pemaknaan konstruktif dari kata “tu’ minuuna billah” yang makna dasarnya ialah beriman kepada Allah. Makna transedensi secara umum berkait dengan teologi seperti persoalan ketuhanan dan yang ghaib. Eksistensi transdensi dalam paradigma profetik merupakan basis dari aksi-aksi humanisasi dan liberasi. Bagi Kuntowijoyo, keberadaan transedensi menjadi nilai dasar yang akan memperbaiki krisis dari modernisme. Baginya, modernisme yang lahir dari paradigma renaisance telah memisahkan wahyu (agama) dari ilmu pengetahuan sebagai dampak perlawanan terhadap teosentrisme pada abad pertengahan sehingga terjadi distabilitas.[13] Modernisme bahkan bukan hanya distabilitas, tetapi juga perjalanan ke sebuah disintegrasi total, sebuah malapetaka sejarah umat manusia.[14]

Berangkat dari konsepsi di atas, maka paradigma profetik merupakan seperangkat teori yang tidak hanya mendeskripsikan dan mentranformasikan gejala sosial, dan tidak pula hanya mengubah suatu hal demi perubahan, tetapi lebih dari itu, diharapkan dapat mengarahkan perubahan atas dasar cita-cita etik dan profetik.[15] Dimana dalam basis konsepsi humanisasi, liberasi dan transdensi sebagaimana tertuang dalam surat Ali Imron : 110 juga akan mendorong pembentukan konsep konstruktif lainnya, meliputi, pertama, konsep tentang umat terbaik yang dapat diartikan bahwa umat haruslah responsif dan progresif yang berlomba-lomba menjadi manusia terbaik. Kedua, aktifisme sejarah yang dapat dimaknai bahwa umat harus terlibat dalam menorehkan sejarah peradaban. Ketiga, pentingnya kesadaran yang berati bahwa umat harus menyadari tanggungjawabnya. Keempat, adanya etika profetik yang berarti bahwa setiap umat harus memegang teguh semangat humanisasi, liberasi dan transendensi dalam ruang-ruang privat dan sosialnya. [16]

Potret Penegakan Hukum di Indonesia

Paradigma penegakan hukum di Indonesia masih terhegemoni oleh filsafat modern yang rasionalistik. Leibniz salah seorang yang terkenal dengan bapak logika modern mengajarkan bahwa ilmu alam merupakan perwujudan dunia yang tampil secara matematis. Dunia yang terlihat dengan nyata ini hanya dapat dikenal melalui penerapan dasar-dasar pertama pemikiran. Tanpa itu orang tidak bisa melakukan penyelidikan ilmiah. Maka kebenaran ilmiah terbagi dua, pertama, pengetahuan yang menaruh perhatian pada kebenaran eternal (abadi) atau dikenal dengan kebenaran logis yang secara prinsipil merupakan sesuatu yang sifatnya aksiomatis. Kedua, pengetahuan yang didasarkan pada observasi atau pengamatan, yang hasilnya disebut kebenaran kontingen atau kebenaran fakta.[17] Pengetahuan hukum dalam konteks filsafat rasionalisme ini, ditempatkan sebagai sesuatu yang logis-aksiomatis, sistemik dan tidak berkaitan dengan sesuatu yang faktual dan sosiologis.

Secara generatif, paradigma filsafat berbeda secara ekstrim dengan paradigma empirisme, tetapi kemudian kedua perbedaan tersebut didamaikan oleh paradigma filsafat kritisisme dan intuisinisme.[18] Paradigma penegakan hukum di Indonesia masih berkutat di aliran filsafat rasionalisme yang beraliran positivistik. Positivisme menghendaki beberapa hal, pertama, prosedur-prosedur metodologis dari ilmu-ilmu alam dapat langsung diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial. Kedua, hasil-hasil penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk hukum-hukum seperti dalam ilmu-ilmu alam. Ketiga, ilmu-ilmu sosial itu harus bersifat teknis, yaitu menyediakan pengetahuan yang bersifat instrumental murni, netral dan bebas nilai.[19] Ketiga pendekatan dalam paradigma positivisme ini kemudian menempatkan “hukum” dan “ilmu hukum” sebagai satu yang scientific, dan empirik. Manusia dan masyarakat dalam pembacaan ini menjadi sesuatu yang terpisah dari hukum. Padahal dalam diri hukum tidak semata hukum, tapi berkait dengan dimensi kemanusiaan dan fakt-fakta sosial yang obyektif.

Dalam dimensi tradisi paradigma positivistik itulah terbaca prilaku para penegak hukum di Indonesia yang tidak mampu bergerak emansipatoris dan progresif, tetapi sekedar menjadi alat yang instrumentalis, corong undang-undang dan pengetok palu dari teks-teks pasal yang dirumuskan dalam arena ruang kekuasaan. Keadilan sosial kemudian sekedar diukur dari bunyi-bunyi pasal yang kaku dan dogmatik. Sedangkan terobosan-terobosan penemuan hukum yang responsif dan progresif mati suri. Hukum yang hidup di masyarakat dimarjinalisasi bahkan terhapuskan. Lebih buruk lagi, ditengah paradigma sakralisme kesucian teks-teks pasal yang logis tersebut, aparat penegak hukum di Indonesia telah biasa melangsungkan praktek jual beli pasal untuk mempertebal kantong-kantong saku mereka.

Satjipto Rahardjo mengkritik beberapa persoalan penegakan hukum di Indonesia, diantaranya, pertama, penegakan hukum yang bergerak dalam supremasi Undang-Undang dan supremasi retorika negara hukum. Padahal, sprit keadilan, kejujuran dan otentisitas penegakan hukumnya telah menipis dan menghilang. Negara Indonesia masih disebut sebagai negara hukum, tetapi sebenarnya telah mengalami derogasi yang serius dan parah.[20] Kedua, penegakan hukum yang bergerak di jalur lambat. Proses penyelesaian hukum yang berlangsung lama, berbelit-belit dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Dalam hal ini, Satjipto mengkritik potensi permainan uang dalam penyelesaian kasus.[21] Ketiga, penegakan hukum di Indonesia telah kehilangan legitimasi moralnya akibat hukum yang telah diperdagangkan.[22] Keempat, penegakan hukum yang tidak berbanding dengan ketertiban. Ketertiban merupakan salah satu orientasi dari penegakan hukum, tetapi di Indonesia karena terjadi kekosongan aspek sosialnya, hukum tidak dipatuhi oleh masyarakatnya.[23] Kelima, penegakan hukum yang terlalu dominatif dan tidak menggunakan strategi sosiologis, sehingga yang terjadi adalah penegakan hukum yang yang penuh dengan nuansa KKN, (korupsi, kolusi dan nepotisme) [24] serta marjinalisasi hukum masyarakat yang kemudian berdampak kekerasan, penindasan dan diskriminasi.[25]

Secara umum kritik yang diungkap oleh Satjipto Rahardjo ialah perihal penegakan hukum di Indonesia yang tidak berorientasi pada kepentingan manusia dan rakyat. Menurutnya, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Keberadaan hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.[26] Selain itu, Satjipto gelisah dengan penegakan hukum yang terlampau formalistik dan memarjinalisasi terhadap penyelesaian-penyelesaian yang berdimensi hukum masyarakat (living law). Hukum baginya bukan merupakan satu-satunya institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a procces, law in making) [27] sehingga penyelesaian lewat jalur formal hukum tidak perlu dipaksakan kalau keberadaannya tidak diperlukan atau memberatkan terhadap masyarakatnya.

Topo Santoso juga mengatakan, penegakan hukum akan menjadi cacat ketika para penegak hukum sekedar hanya menjalankan peraturan secara mikanis, tanpa jiwa dan tanpa nurani. Kondisi itu salah satunya terlihat dalam kasus Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga dengan dua anak balita, yang menulis keluhan (curhat) kepada teman-temannya melalui surat elektronik (email) atas pelayanan buruk rumah sakit Omni International. Kasus ini membesar dan menjadi berita setelah jaksa melakukan tindakan penahanan kepada Prita.[28] Demikian juga kasus yang menimpa Bu Minah yang mencuri tiga buah Kakau di Banyumas, kasus pencurian Randu oleh Manisih di Batang, Kasus pencurian satu semangka oleh Kholil dan Basar Suyanto di Kediri, pertengkaran anak-anak kecil di Jember, pencuri pisang di Godean Yogyakarta, dan beberapa kasus lainnya.

Dalam konteks kasus-kasus bagi kelompok marjinal di atas, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa jika seorang polisi atau jaksa bekerja sesuai hati nurani (with conscience) akan menghasilkan putusan yang berbeda dibandingkan dengan aparat yang sekedar bekerja hanya berdasarkan book rule atau mengeja teks-teks.[29] Oleh karena itu Satjipto berpendapat, yang dibutuhkan dari penegak hukum saat ini, utamanya polisi ialah orang-orang yang mampu menggunakan otak dan hati nuraninya dalam menjalankan pekerjaan, walaupun aspek fisik tidak boleh diabaikan. Persyaratan hati nurani muncul seperti bentuk kesabaran, pengendalian diri, dan lain sebagainya[30] sehingga para penegak hukum itu mampu menyelami aspek-aspek keadilan dan kemanusiaan terhadap kasus hukum yang ditanganinya.

Krisis penegakan hukum di Indonesia yang statis, merupakan salah satu dampak dari paradigma penegakan hukum di Indonesia yang masih bersandar terhadap tipe tradisi hukum kontinental (rule of law). Tradisi hukum kontinental terklasifikasi sebagai tipe hukum pembangunan hukum yang ortodoks karena mencirikan peranan yang sangat dominan dari lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) dalam menentukan arah hukum dalam suatu masyarakat. Hukum bersifat positivis-instrumentalis dan menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara.[31] Berbeda dengan paradigma responsif yang ada pada hukum adat (common law). Dimana ciri utamanya ialah adanya peranan besar dari lembaga-lembaga peradilan dan partisipasi yang luas bagi kelompok-kelompok sosial atau individu-individu di masyarakat dalam menentukan arah pembangunan hukum. Adanya partisipasi masyarakat yang luas dan kedudukannya yang relatif bebas mendorong lembaga peradilan untuk kreatif dalam menghadapi masalah yang timbul di masyarakat. Peradilan mempunyai peranan substansial dalam pembangunan hukum.[32]

Artidjo Alkostar mengatakan, negara yang memakai sistem Anglo Saxon seperti Inggris dan Amerika, lembaga peradilan dapat berperan optimal dalam proses hubungan kenegaraan dan pemerintahan, serta penegakan hukum dan HAM. Yurisprudensi menjadi yang satu prinsipil. Berbeda dengan para hakim di dalam sistem hukum kontinental, yurisprudensi tidak menjadi satu yang esensial. Para hakim dibelenggu oleh hukum-hukum positif yang mati, sedangkan hakim di dalam sistem hukum Anglo Saxon bisa menggali keadilan dari kasus-kasus yang terjadi dalam dinamika sosial. Peristiwa Miranda Warning atau Miranda Rule di Amerika merupakan sikap bijak mengambil hikmah dari kasus seorang warga negara yang tidak mampu membayar “Lawyer Fee” dan berperkara melawan negara (bagian) Arizona.[33]

Berbagai pemikiran hukum di atas memperlihatkan bahwa terdapat problematika paradigmatik dan krisis kesadaran etis dalam penegakan hukum di Indonesia. Sehingga yang muncul adalah penegakan hukum yang stagnan, sentralistik, koruptif dan sangat jauh dari nilai-nilai yang humanis.

Signifikansi Paradigma Profetik untuk Penegakan Hukum

Paradigma profetik berbeda jauh dengan paradigma positivisme. Basis transedensi, orientasi humanisasi dan liberasi yang tertanam dalam diri penegak hukum akan mendorong eksistensinya untuk selalu total dalam melakukan penemuan-penemuan hukum (ijtihad al hukmi) yang obyektif untuk diterapkan pada suatu kasus. Penegak hukum dalam konteks ini ditempatkan dalam posisi yang sangat strategis dan menentukan, yaitu seorang mujtahid. Posisinya harus berfikir keras untuk menjadi bagian dari penegak hukum yang mampu mencatatkan sejarah kemanusiaan dan terlibat dalam membangun tatanan yang beradab. Keputusannya harus melandaskan terhadap dasar-dasar ilmu yang kritis dan intuitif, prilaku harus terjaga secara etik dan profetik dan berlomba-lomba untuk menjadi suri teladan dalam penegakan hukum.

Orientasi paradigma profetik dalam penegakan hukumnya sebenarnya “mirip” dengan gagasan hukum progresif yang dideklarasikan oleh Satjipto Rahardjo, dimana manusia dan rakyat merupakan tujuan dari keberadaan hukum. Penegakan hukum hukum progresif sebagaimana Suparman Marzuki katakan, ialah penegakan hukum yang submisif terhadap sistem yang ada, tetapi lebih afirmatif (affirmatif law enforcement). Afirmatif berarti keberanian untuk melakukan pembebasan dari praktek konvensional dan menegaskan penggunaaan satu cara yang lain, yang menerobos terhadap pakem-pakem praktek hukum yang telah lama berlangsung. Aparatur penegak hukum HAM bersikap realistis, tidak bermukim di menara gading. Mereka harus mengasah intuisi dengan dengan turun ke bawah menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Para penegak hukum harus menjadi agen perubahan dan tidak menjadi staf sistem hukum. Mereka harus berani mendobrak sekat-sekat yang dibangun oleh ideologi-ideologi penindas keadilan sosial. Mereka harus keluar dari tafsir monolitik karena teks undang-undang hanya memberi ruang penafsiran yang terbatas. Penegakan hukum progresif lebih mengedepankan konteks ketimbang teks-teks aturan semata.[34]

Cita-cita penegakan hukum paradigma profetik sama dengan cita-cita penegakan hukum progresif. Cuma dalam hukum progresif sebagaimana Satjipto deklarasikan tidak menyinggung posisi transedensi sebagai dasar penegakan. Sehingga dasar orientasi penegakannya semata humanisme sebagaimana yang berkembang dalam masyarakat pembebasan eropa. Sedangkan paradigma profetik, orientasi humanisasi dan liberasi dalam hukum harus berpijak pada transedensi, sehingga penegakan hukum tidak semata bertanggungjawab secara materi, tetapi juga bertanggungjawab secara immateri.

Keberaadan transedensi dalam penegakan hukum berparadigma profetik merupakan satu yang fundamental. Ketidaannya, akan menyelamkan orientasi humanisasi dan liberasi ke dalam humanisme eropa yang memang menjauhkan ilmu dari agama dengan landasan harus bebas nilai.[35] Penganut hukum berparadigma positivisme kukuh dalam hal ini, bahwa secara metodologis ilmu pasti terbagi menjadi “bebas nilai” dan “tidak bebas nilai”. Dalam perspektif paradigma profetik semua ilmu “tidak akan bebas nilai”, karena ilmu terintegrasi dengan agama yang meneguhkan moralitas dan etika. Bahkan, kelahiran paradigma profetik salah satunya dilandasi atas kegelisahan Kuntowijoyo dari eksistensi renaisance dan humanisme yang kemudian membentuk modernitas yang pada kenyataannya berelasi dengan peran-peran borjuasi dalam masyarakat eropa.[36] Transedensi menjadi sangat vital untuk mendasari kekuhan moral dan memperkuat nilai-nilai etis pada setiap manusia.

Demikian juga berlaku bagi aturan hukum dan para penegak. Keduanya tidak mungkin bebas nilai, sehingga keberadaan keduanya harus dioptimalisasi dan didekonstruksi terus menerus sehingga memunculkan makna-makna etik dan progresif bagi tegaknya keadilan, kemanusiaan dan peradaban. Untuk mewujudkan humanisasi dan liberasi berbasis transendensi maka “objektifikasi” menjadi salah satu alat tranformatifnya. Objektifikasi ialah perbuatan rasional nilai (wertrational) yang diwujudkan ke dalam perbuatan rasional, sehingga orang luar pun dapat menikmati tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal. Contohnya, ancaman Tuhan kepada orang Islam sebagai orang yang mendustakan agama bila tidak memperhatikan kehidupan ekonomi orang-orang miskin, maka dapat diobjektifikasi dengan program IDT. Kesetiakawanan nasional adalah objektifikasi dari ajaran tentang ukhuwah.[37] Maka secara metodologis, paradigma profetik jika dilpersonalisasi terhadap penegak hukum, pola yang akan terbangun ialah :

Pertama, para penegak hukum harus mentranformasi “hukum yang abstrak pada yang kongkrit. Hukum di Indonesia selama ini dengan paradigma positivismenya berada di menara gading, dan tidak menyentuh terhadap fakta-fakta riil yang sifatnya sosiologis masyarakat. Hukum menjadi bahasa yang kaku, melangit dan tidak membumi dengan kondisi sosiologis ketika ditegakkan. Maka hukum mesti dibumikan dan dikongkritisasi sehingga menjadi berkah bagi kehidupan sosial serta mampu menjadi tawaran solusi yang efektif bagi persoalan-persoalan yang riil yang dihadapi oleh masyarakat.[38]

Kedua, para penegak hukum harus mentranformasi “hukum ideologis menjadi ilmu”. Ideologi menurut Kuntowijoyo bersifat subyektif, normati dan tertutup. Berbeda dengan ilmu yang bersifat terbuka, obyektif, dan faktual. Hukum yang diletakkan dalam konteks ideologis seringkali mengalami kesulitan-kesulitan ketika mau ditegakkan dalam kehidupan masyarakat. Maka penegak hukum mampu untuk mengilmukan hukum sehingga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang multikulturalistik. Hukum yang berada dalam posisi ideologis cenderung akan sentralistik, dominatif, dan memarjinalisasi. Paradigma ideologi harus diubah menjadi ilmu, karena dalam ideologi kenyataan ditafsirkan tergantung kaidah-kaidah yang diyakini kebenaranya. Sedangkan dalam perspektif ilmu, kenyataan akan dilihat sebagai kenyataan yang otonom dari kesadaran pemandangnya. Pendekatan ilmu dalam konteks hukum nanti akan melahirkan konsep-konsep yang obyektif, teoritis, faktual dan terbuka.[39]

Ketiga, penegak hukum harus mentranformasikan dirinya yang subyektif pada persoalan yang obyektif. Positioning tranformatif subyektif menuju obyektif merupakan cita-cita penegakan hukum yang selama ini tersentrum pada watak subyektif penegak hukum, padahal penegak hukum tersebut belum melakukan obyektifikasi terhadap kasus-kasus yang ditanganinya. Sehingga yang terjadi adalah putusan yang tidak adil, sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan realitas yang terjadi sebenarnya. Obyektifikasi menghendaki pemaknaan-pemaknaan yang realistik. Kuntowijoyo mencontohkan, zakat secara subyektif bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa, tetapi sesungguhnya sisi obyektifnya tujuan zakat intinya ialah tercapainya kesejahteraan sosial. Pemaknaan bahwa Islam menghendaki kesejahteraan sosial harus selalu dikembangkan.[40]

Pemikiran Kuntowijoyo di atas memberikan solusi terhadap eksistensi hukum yang telah stagnan, koruptif, anti sosial masyarakat, dan terjadi sakralisasi pasal-pasal sehingga tidak obyektif ketika diberlakukan. Kerangka pemikiran Kuntowijoyo sangat signifikan menawarkan kerangkan teorisasi dalam hukum, strukturalisme transendental dalam perjuangan menegakkan humanisasi dan liberasi hukum, serta praksis metodologis yang sifatnya transformatif konstruktif. Keberadaan paradigma profetik dengan basis kerangka di atas, sangat terasa signifikansinya untuk menjadi alat membaca ulang terhadap penegakan hukum di Indonesia yang hari ini masih berjibun dengan problem modernitasnya yang sekularistik dan parsial

Penutup.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum berparadigma profetik berbasis pada semangat humanisasi (amar ma’ruf), liberasi (nahi munkar) dan transendensi (tu’ minuuna billah) sebagaimana tertera dalam surat Ali Imron : 110. Ajaran yang terkandung dalam surat tersebut juga mengkonstruksi konsep-konsepsi lainnya, meliputi, pertama, konsep tentang umat terbaik yang dapat diartikan bahwa umat haruslah responsif dan progresif yang berlomba-lomba menjadi manusia terbaik. Kedua, aktifisme sejarah yang dapat dimaknai bahwa umat harus terlibat dalam menorehkan sejarah peradaban. Ketiga, pentingnya kesadaran yang berati bahwa umat harus menyadari tanggungjawabnya. Keempat, adanya etika profetik yang berarti bahwa setiap umat harus memegang teguh semangat humanisasi, liberasi dan transendensi dalam ruang-ruang privat dan sosialnya

Paradigma profetik sangat signifikan untuk memperbaiki kondisi penegakan hukum di Indonesia yang masih carut marut. Penegakan hukum di Indonesia masih terhegemoni dengan paradigma yang positivistik, dimana eksistensi hukum diposisikan terpisah dengan kepentingan manusia dengan varian hukumnya yang multikultural, serta secara konsepsional memisahkan hukum dari nilai-nilai agama. Sehingga yang terjadi ialah penegakan hukum yang tergantung pada bunyi-bunyi pasal yang tekstual, penegakan hukum yang sangat lambat, penegakan hukum penuh dengan permainan uang, serta penegakan hukum yang tidak memakai hati nurani. Integritas penegak hukum di Indonesia bermasalah secara paradigmatik dan kesadaran profesinya yang lemah.

Paradigma profetik memberikan solusi bahwa persoalan krusial dalam penegakan hukum di Indonesia ialah karena hilangnya semangat transedensi karena paradigma positivisme berkeyakinan bahwa agama dan ilmu merupakan satu yang terpisah, antara ilmu yang tidak bebas nilai dan bebas nilai. Paradigma profetik menegaskan bahwa semua ilmu dan semua profesi tidak akan bebas nilai. Keberadaan transendensi merupakan dasar dari etos penegakan hukum yang humanis (amar ma’ruf) dan liberatif (nahi mungkar) dimana titik orientasinya ialah terjaganya martabat manusia, terjaminnya kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya tatanan hukum yang beradab. Untuk menciptakan penegakan hukum yang humanis dan liberatif sebagai dalam paradigma profetik, maka penegakan hukum di Indonesia harus dikonstruksikan secara metodologis, pertama, hukum yang abstrak harus dikongkritisasi. Kedua, hukum yang ideologis harus diilmukan. Ketiga, penegak hukum yang subyektif harus ditranformasi menjadi obyektif. Upaya metodologis tersebut merupakan strategi untuk melekatkan orientasi hukum untuk kepentingan manusia yang beradab.

Daftar Pustaka :

Buku-Buku :

Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia, (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988)

Anthony Giddens (Ed.), Positivism and Sociolog , Heinemann, London, 1975

Ali Syariati, Sosiologi Islam, (Yogyakarta : Ananda, 1982)

Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010)

Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, (Jakarta : HuMa, 2007)

Franz Magnis Suseno et al, Etika Sosial : Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta : APTIK-Gramedia, 1991)

F. Budi Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernitas : Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Moderitas, (Yogyakarta : Kanisius, 2003)

Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu : Epistimologi, Metodologi dan Etika, (Jakarta : Teraju, 2004)

Kuntowijoyo, ParadigmaIslam : Interpretasi Untuk Aksi, (Bandung : Mizan, 1991)

Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid : Esai-Esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transedental, (Bandung : Mizan, 2001)

Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, (Bandung : Mizan, 1997)

Kuntowijoyo, Peran Borjuasi Dalam Tranformasi Eropa, (Yogyakarta : Ombak, 2005)

Mohammad Muslih, Filsafat Ilmu : Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan, (Yogyakarta : Belukar, 2005)

Moh. Mahfud MD, dkk (Ed), Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, (Yogyakarta : UII Press, 1999)

Micheil Lowy, Teologi Pembebasan, (Yogyakarta : Insist Press-Pustaka Pelajar, 1999)

Moh. Sofan, Pendidikan Berparadigma Profetik : Upaya Konstruktif Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam,(Yogyakarta : IRCiSoD-UMG Press, 2004)

Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010)

Satjipto Rahardjo, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2003)

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2006)

Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan : Politik Hukum HAM Era Reformasi, (Yogyakarta : Pusham UII, 2011)

Sidharta, Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, (Bandung : Refika Aditama, 2006)

Topo Santoso, Polisi, Jaksa, Advokat, Hakim dan Problem Penegakan Hukum di Indonesia, dalam Potret Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2009)

[1] Franz Magnis Suseno et al, Etika Sosial : Buku Panduan Mahasiswa, APTIK-Gramedia, Jakarta, 1991, hlm 75

[2] Sidharta, Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 65-66

[3] Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm vii

[4] Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu : Epistimologi, Metodologi dan Etika, Teraju, Jakarta, 2004, hlm11-12

[5] Kuntowijoyo, ParadigmaIslam : Interpretasi Untuk Aksi, Mizan, Bandung, 1991, hlm 229

[6] Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid : Esai-Esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transedental, Mizan, Bandung, 2001, hlm 364-365

[7] Kuntowijoyo, Paradigma Islam : Interpretasi… Op. Cit, hlm 228-230

[8] Ali Syariati, Sosiologi Islam, Ananda, Yogyakarta, 1982, hlm 85

[9] Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, Mizan, Bandung, 1997, hlm 38

[10] Kuntowijoyo, Paradigma Islam : Interpretasi… Op. Cit, hlm 229

[11] Micheil Lowy, Teologi Pembebasan, Insist Press-Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm 26-47

[12] Husnul Muttaqien, Menuju Sosiologi Profetik : Telaah Gagasan Kuntowijoyo Tentang Ilmu Sosial Profetik dan Relevansinya Bagi Pengembangan Sosiologi, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta, 2003, hlm 125

[13] Kuntowijoyo, Obyektifikasi, Suara Muhammadiyah, No 22 tahun 82, hlm 63

[14] F. Budi Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernitas : Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Moderitas, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm 151

[15] Moh. Sofan, Pendidikan Berparadigma Profetik : Upaya Konstruktif Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam, IRCiSoD-UMG Press, Yogyakarta, 2004, hlm 131

[16] Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid… Op. Cit, hlm 357-358

[17] Mohammad Muslih, Filsafat Ilmu : Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan, Belukar, Yogyakarta, 2005, hlm 49-53

[18] Ibid, hlm 49

[19] Anthony Giddens (Ed.), Positivism and Sociolog , Heinemann, London, 1975, hlm. 3-4

[20] Satjipto Rahardjo, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm 117-118

[21] Ibid, hlm 166

[22] Ibid, hlm 173-176

[23] Ibid, hlm 180

[24] Ibid, hlm 192

[25] Ricardo Simartana, Pluralisme Hukum, Mengapa Perlu?, dalam Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, HuMa, Jakarta, 2007, hlm 72-73

[26] Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006. hlm 188

[27] Satjipto Rahardjo, Indonesia Inginkan Penegakan Hukum Progresif, Kompas 15 Juli 2002

[28] Topo Santoso, Polisi, Jaksa, Advokat, Hakim dan Problem Penegakan Hukum di Indonesia, dalam Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2009, hlm 370

[29] Satjipto Rahardjo, Berhukum dengan Nurani, Kompas, 8 Juni 2009

[30] Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 115

[31]Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 27

[32] Ibid

[33] Artidjo Alkostar, Pembangunan Hukum dan Keadilan, dalam Moh. Mahfud MD, dkk (Ed), Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm 356

[34] Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan : Politik Hukum HAM Era Reformasi, Pusham UII, Yogyakarta, 2011, hlm 269-270

[35] Husnul Muttaqin, Menuju Sosiologi Profetik, dalam Jurnal Sosiologi Reflektif, Vo. 1 Edisi 1, Oktober 2006, Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Yogyakarta, hlm 2

[36] Kuntowijoyo, Peran Borjuasi Dalam Tranformasi Eropa, Ombak, Yogyakarta, 2005, hlm 16-28

[37] Kuntowijoyo, Identitas Politik … Op. Cit, hlm 54

[38] Ibid, hlm 17-20

[39] Ibid, hlm 20-23

[40] Kuntowijoyo, Paradigma Islam… Op. Cit, hlm 284, lihat juga Kuntowijoyo, Identitas Politik.. Op. Cit, hlm 23-26

Pembangunan Hukum Berbasis Acces To Justice

2011-12-28T18:29:00.000-08:00

... M. Syafi' ie

Pendahuluan

Negara Indonesesia adalah negara hukum.[1] Penegasan negara hukum dalam UUD 1945 ini menjelaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara kekuasaan yang orientasinya sekedar politik. Negara harus menjamin hukum sebagai kekuatan yang suprematif demi terwujudnya keadilan sosial. Hukum harus dapat mengatur keterjaminan perlindungan (to protect), penghormatan (to respect) dan pemenuhan (to fullfil) hak-hat setiap warganegara tanpa diskriminatif. Hukum sangat fundamental karena pada diri hukum terkonstruksi kepatuhan sosial, kesahihan otoritas dan sanksi bagi yang melanggarnya.

Strategisnya posisi hukum sebagai pengendali dan mengarahkan kehidupan sosial, keberadaannya menjadi tumpuan suksesnya satu pembangunan yang diterapkan dalam satu negara. Apalagi negara seperti Indonesia yang tergolong sebagai negara berkembang dan menghadapi kekuatan raksasa industrialisme yang tidak sedikit melahirkan korban, baik karena merupakan pekerja industri dan atau dampak keberadaan industri yang seringkali menyingkirkan penduduk asli dan atau dampak rusaknya sumber daya alam.[2]

Karl Marx mengatakan bahwa keberadaan kelas pekerja awalnya lahir dari sistem kapitalisme yang sangat terbatas di era Dunia Kuno, kemudian berlanjut dengan sistem feodalisme di zaman pertengahan, kemudian berlajut lagi dengan era Industrialisme yang diawali revolusi borjuis sekitar akhir abad 18. Industrialisme disebut beberapa pengamat sosial sebagai puncak kapitalisme kontemporer. Dimana strata sosial akan terbangun menjadi dua kutub yaitu kelas borjuis dan kelas proletariat. Kelas borjuis dengan kekuatan produksi, jaringan dan akumulasi modal yang dimilikinya akan mempermudah perampasan hak-hak milik rakyat termasuk hak yang fundamentalnya yaitu tanah. Pada akhirnya rakyat akan tergantung pada satu satu sumber penghidupan yaitu menjadi pekerja di dunia industri. [3]

Dalam teori pembangunan, era industrialisme acapkali sering diposisikan sebagai era transisional menuju negara kesejahteraan (welfare state). Erman Rajagukguk mengatakan pembangunan suatu bangsa sedikitnya akan melalui tiga tingkatan, yaitu tingkat mencapai persatuan dan kesatuan nasional (unifikasi), tingkat industrialisasi yang ditandai dengan akumulasi modal dan pembentukan manajer-manajer untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tingkat ketiga ialah negara kesejahteraan, dimana pekerjaan utama pemerintah ialah melindungi mereka yang menderita akibat berkembangnya industrialisasi.[4]

Pemikiran di atas menjelaskan bahwa dalam diri industrialisme menyimpan banyak benih-benih persoalan, sekaligus terdapat harapan bahwa dunia industri akan mensejahterakan para pekerja bahkan masyarakat pada umumnya. Situasi dan kondisi tersebut salah satu harapannya terletak pada eksisteni hukum yang semestinya mengendalikan terhadap dunia industri sekaligus menjamin terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja dan masyarakat umum yang lemah. Maka hukum semestinya berada dalam dunia yang responsif, progresif dan menjamin akses para kelompok rentan utamanya para pekerja terhadap keadian (acces to justice). Paradigma pembangunan hukum yang berbasis akses terhadap keadilan (acces to justice) menjadi satu yang sangat fundamental.

Konsep Akses Terhadap Keadilan (Acces To Justice)

Konsep akses terhadap keadilan pada pokoknya fokus pada dua tujuan dasar dari suatu sistem hukum, yaitu, pertama, sistem yang seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan. Kedua, sistem seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Gagasan pokok yang hendak diutamakan dalam konsep akses terhadap keadilan ialah untuk mencapai suatu keadilan sosial (social justice) bagi warga negara dari semua kalangan.[5] Sedangkan Djohanjah mendefinisikan akses terhadap keadilan sebagai kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.[6]

Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia diartikan sebagai keadaan dan proses dimana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi bagi setiap warga negara (claim holder) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun non formal, didukung oleh mekanisme keluhan publik (public complaint mechanism) yang baik dan responsif agar dapat memperolah manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya yang bertujuan adanya pencegahan dan penanggulangan kemiskinan.[7]

Secara terminologis konsepsi akses terhadap keadilan yang mempunyai tujuan keadilan sosial (sosial justice) serta dapat mencegah dan menanggulangi kemiskian sesungguhnya merupakan upaya adanya affirmatif action[8] terhadap kelompok rentan utamanya kaum miskin. Definisi ini mengindikasikan pencapaian keadilan dari perspektif yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan definisi keadilan yang disetujui oleh DK PBB yang menekankan dua poin penting yang bersifat bottom up dan top down, yaitu, pertama, masyarakat harus memiliki kesadaran hukum, kesadaran akan hak-hak mereka, kesadaran akan forum-forum untuk mencari dan memperoleh pemulihan hak mereka, serta kendaraan untuk menerapkan hak mereka. Kedua, pihak yang berwenang (pemerintah) dan pihak-pihak lainnya yang terkait, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, memiliki kewajiban untuk menyadarkan masyarakat akan hak-hak mereka dan menyediakan effective remedy bagi pemulihan hak-hak yang dilanggar.[9]

Definisi di atas mempertegas bahwa akses terhadap keadilan bagi rakyat berarti adanya pemulihan hak untuk melindungi diri dari kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh orang lain ketika terlibat dalam perselisihan atau konflik kepentingan. Pemulihan adalah tindakan yang memberi perbaikan terhadap kerugian yang diderita. Oleh karena dibutuhkan jaminan oleh hukum atau norma-norma kebiasaan. Pemulihan tersebut disebut sebagai pemulihan hukum (legal remedies) dan pemulihan peradilan (justice remedies).[10] Jaminan terhadap akses keadilan di Indonesia cukup banyak ditegaskan dalam pasal-pasal hak asasi manusia dalam UUD 1954, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 11 tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, UU No. 12 tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik, serta beberapa Undang-Undang HAM lainnya.

Situasi dan Kondisi Kelompok Rentan

Dalam hukum internasional kelompok rentan meliputi, refugees, internally displaced persons (IDPS), national minorities, migrant workers, indigenous peoples, children; dan women. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat 3 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud kelompok rentan antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Perbedaannya, dalam hukum internasional jelas penyebutan kelompok rentannya, sedangkan di instrumen Undang-Undang tentang HAM menyebut kata “diantaranya” yang berarti adanya kelompok rentan yang lainnya selain yang tercantum.

Situasi dan kondisi kelompok rentan di Indonesia sangatlah memprihatinkan, utamanya para fakir miskin, masyarakat adat serta buruh dan pekerja imigran. Data BPS tahun 2006 menyatakan bahwa penduduk miskin pada tahun 2005 meningkat dari 36, 80 juta menjadi 39. 30 juta tahun 2006, dan pada pada tahun 2007 tujuh menjadi 37, 17 juta. Bank Dunia mengungkapkan bahwa 110 juta penduduk tergolong miskin. Dalam laporan PBB tentang pembangunan manusia (HDR) tahun 2006, negara Indonesia berada di peringkat 110 dari 177 negara atau paling buruk di Asia Tenggara setelah Kamboja. Data BPS juga menyatakan bahwa jumlah penduduk rentan rawan pangan meningkat dari 5, 105 tahun 2005 menjadi 10, 40 juta pada tahun 2006. Demikiran juga data LIPI yang mengatakan bahwa jumlah orang miskin pada tahun 2010 akan terus bertambah. Orang-orang miskin akan membengkak dari 32,5 juta jiwa pada 2009 akan membesar menjadi 32,7 juta jiwa pada 2010.

Kondisi menyakitkan juga dialami oleh masyarakat adat. Rikardo Simarmata mengungkapkan bahwa dampak dari sentralisme hukum dan pengakuan yang tidak jelas terhadap masyarakat adat merupakan kondisi yang mendorong marginalisasi hak-hak masyarakat adat. Dampak yang paling tragis ialah cepatnya segelintir pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) menguasai dan memanfaatkan kawasan-kawasan hutan. Sementara kawasan-kawasan deposit tambang diserahkan kepada pemegang kuasa pertambangan dan kontrak karya. Proses penggusuran terhadap hak-hak masyarakat adat dibantu oleh satu ketentuan yang mengatakan bahwa penguasaan masyarakat hukum adat atas kawasan hutan (hak ulayat) dapat dibekukan. Peraturan lain menyebutkan bahwa setiap orang menyerahkan tanahnya bila ada kandungan bahan tambang di dalamnya.[11]

Jika masyarakat adat melakukan penolakan terhadap kebijakan tersebut maka yang biasa yang terjadi pada mereka ialah penyiksaan (torture), pemerkosaan (rape), pembunuhan tanpa proses pengadilan (extra judicial killing), militerisasi dan perampasan tanah (extensive land alienation), bahkan diantara mereka harus diusir dan menjadi pengungsi di negaranya sendiri. Dalam kondisi pembuangan, masyarakat adat kemudian dibuatkan program oleh Departemen Sosial yang berupa Program pemukiman kembali (resettlement) yang kemudian dikenal dengan program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing (PKSMT). Lewat program ini masyarakat adat dianggap terasing dan berdiam di berbagai kawasan hutan yang merupakan tempat-tempat baru.[12]

Demikian juga, nasib yang dialami para buruh dalam negeri dan buruh migran. Data BPS tahun 2006 menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 10,9 juta (10, 3%) pada tahun 2005 menjadi 11,1 juta (10,4%) pada Pebruari 2006. Laporan studi ILO tahun 2009 juga menyatakan bahwa biaya peluang dari pekerja yang tereksploitasi mencapai lebih dari 20 milyar dolar pertahun. Selain itu, terlihat adanya peningkatan praktik-praktik penipuan dan kriminal yang mengarahkan orang ke dalam situasi kerja paksa. Studi ini menemukan bahwa kerja paksa umumnya masih ditemukan di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Kerapkali terjadi di ekonomi informal dan wilayah-wilayah terpencil dengan kondisi infrastruktur, pengawasan ketenagakerjaan dan penegakan hukum yang buruk.[13] Demikian juga perlindungan terhadap PRT di Indonesia yang masih sangat buruk, bahkan jauh di bawah negara Kenya. Pekerja domestik di negara miskin di kawasan Afrika itu masih lebih dilindungi hukum dan mendapatkan upah yang layak. Pembantu rumah tangga di Indonesia sebagaimana diungkap Koordinator ILO Jatim Mochamad Noer, tidak memiliki jam kerja dan standar gaji, bahkan ada yang mengalami penundaan gaji.[14]

Kondisi serupa dialami PRT asal Indonesia yang bekerja di luar negeri. Penyebabnya tidak adanya Undang-Undang yang mengatur secara tegas tentang perlindungan buruh migran, terutama PRT. ILO mencatat sejak tahun 2005 sampai saat ini terdapat 12,3 juta orang di seluruh dunia mengalami kerja paksa. Di Asia Pacifik rata-rata mencapai 9,5 juta orang yang mengalami kerja paksa dan tereksploitasi secara ekonomi. Eksploitasi seksual pada perempuan muda dan dewasa 98% dan anak-anak 40% hingga 50%. Buruh Migran rata-rata merupakan perempuan dan bekerja di sektor domestik yang miskin perlindungan. Para buruh migran itu 60% dikirim ke luar negari secara illegal sehingga menghadapi situasi kondisi kerja buruk, kerja paksa, diperbudak dan seringkali mendapat ancaman deportasi. Mereka juga rentan terhadap kematian, kekerasan fisik dan seksual, serta ancaman hukuman mati yang terus berulang.[15]

Kondisi serupa juga dialami oleh perempuan, anak-anak dan para penyandang cacat (disability). Perempuan dan anak seringkali menjadi korban karena eksistensi mereka sangat ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi yang bermasalah dan berdampak juga terhadap persoalan pendidikan. Depdiknas tahun 2002 merilis laporan kondisi pendidikan di Indonesia yang menyebutkan bahwa 4,2 juta anak umur 7-15 tahun belum pernah sekolah, 7% penduduk usia 15 tahun ke atas buta huruf, angka putus sekolah SD mencapai 2, 66% (1. 267. 700), sedangkan SMP mencapai 3,5% (638. 056, dan 67,7% fasilitas pendidikan rusak. Situasi tersebut juga ditambah dengan intensitas penggusuran yang kemudian berdampak terhadap akses pekerjaan, akses pendidikan anak dan dampak ikutan lainnya. Sedangkan penyandang cacat secara umum terdiskriminasi baik dalam pendidikan, jalan umum, kesehatan dan lainnya.

Secara umum, persoalan yang dihadapi kelompok marjinal ialah tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan dampak pelanggaran yang berdimensi sipil dan politik lebih sebagai ikutan setelah jaminan-jaminan sosial dan ekonomi mengalami kebuntuan dan tertutup aksesnya. Sri Palupi mencatat setidaknya terdapat empat masalah pokok problem akses terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya, yaitu :[16]

1. Berkembangnya pandangan yang menyatakan bahwa hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak yang tidak justiciable (tidak bisa dituntut secara hukum di pengadilan). Secara instrumentalis jaminan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya juga mempunyai kelemahan mendasar yang menganggap bahwa hak tersebut pemenuhannya dilakukan secara bertahap (progresif realisation).

2. Tingginya kekuatan korporasi dan lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan World Bank. Peran pemerintah menjadi mengecil dan rentan terhadap tekanan-tekanan korporasi dan internasional.

3. Penanggulangan kemiskinan dan realisasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya belum menjadi kebijakan dasar oleh pemerintah.

4. Tingginya praktek KKN di tubuh pemerintahan yang nota bene sebagai badan publik.

Analisis Sri Palupi mempertegas perihal lemahnya tanggungjawab negara terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negaranya, serta hilangnya independesni negara karena tunduk terhadap kekuatan korporasi dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Jaminan terhadap hak-hak yang semestinya dinikmati oleh masyarakat sebagaimana dalam konstitusi dan beberapa Undang-Undang akhirnya harus kandas, baik karena praktek eksploitasi korporasi dan atau karena korupsi. Tragisnya, ditengah jaminan hukum terhadap perlindungan, penghormatan dan perlindungan HAM pasca reformasi, ternyata disana-sini terjadi tumpang tindih pemberlakuan hukum. Tercatat selama periode 2000 s/d 2006 justru berbagai peraturan perundang-undangan berpotensi menjustifikasi terjadinya pengabaian hak-hak.[17]

Situasi dan kondisi di atas menjadi tanda betapa pemerintah masih belum berkomitmen terhadap penanggulangan para kelompok rentan di Indonesia. Konfilik-konflik yang terjadi memperlihatkan bahwa masyarakat kelompok rentan memang sangat lemah. Akses perlindugan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak mereka terganjal dari beberapa instrumen dan penegakan hukum yang memaksa mereka harus tunduk pada penindasan dan kekerasan. Negara tidak tampil mengangkat derajat hak-hak kelompok marjinal, dalam banyak hal negara menjadi insitusi yang koruptif ditengah ketundukannya kepada pemodal.

Pembangunan Hukum Berbasis Akses Terhadap Keadilan

Pembangunan hukum berbasis akses terhadap keadilan (acces to justice) menghendaki pemenuhan akses terhadap keadilan bagi kelompok miskin dan kelompok rentan lainnya sebagai affirmative action[18] . Keberadaan affirmatif action bertujuan bukan untuk melakukan diskriminasi pemberlakuan, melainkan sebagai bantuan sementara bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya sampai mereka berada dalam posisi mampu untuk memperoleh akses terhadap keadilan.[19] Kelompok rentan merupakan kelompok masyarakat yang lemah dan tidak dalam posisi sederajat dengan warganegara yang telah mempunyai akses sekian lama dalam struktur dan kultur masyarakat.

Dalam proses pemenuhan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan erdapat berbagai faktor yang saling berhubungan. Interaksi berbagai faktor tersebut dapat dijelaskan melalui kerangka konseptual yang disarikan dari berbagai temuan dan tulisan para ahli di bidang akses terhadap keadilan serta dokumen organisasi internasional,[20] yaitu :

1. Kerangka normatif.. Kerangka normatif merujuk pada terbentuknya payung hukum yang merumuskan hak dan kewajiban, merefleksikan kebiasaan dan menerima prilaku sosial. Hal ini mencakup hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat, meliputi substansi peraturan, proses penyusunan dan mikanisme perubahan, serta pelaku dan lembaga yang terlibat dalam proses tersebut.

2. Kesadaran hukum yang berarti terkait peraturan, hak, kewajiban dan cara mengakses berbagai alternatif penyelesaian

3. Akses terhadap lembaga sebagaimana kelompok miskin dan terpinggirkan menerjemahkan kesadara hukumnya.

4. Administrasi hukum yang efektif baik melalui lembaga formal dan non formal. Elemen yang sangat penting dalam akses terhadap keadilan ialah keberadaan lembaga hukum formal dimana lembaga ini semestinya dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga yang efisien, netral dan profesional. Kepuasan dan kepercayaan publik terhadap lembaga formal sangatlah penting.

5. Pemulihan hak yang memuaskan yang mensyaratkan imparsialitas, tepat waktu, konsistensi norma, bebas korupsi dan intervensi politik, serta adanya standar kesesuaian dengan norma dan standar hak asasi manusia nasional dan internasional

6. Permasalah mengenai kelompok miskin dan terpinggirkan merupakan permasalahan yang terdapat pada bagian akses terhadap keadilan yang lain

7. Monitoring dan pengawasan yang mendukung transpransi dan akuntabilitas pada keenam permasalahan di atas.

Berdasarkan berbagai indikator tersebut maka yang perlu dilakukan ialah perombakan secara paradigmatik terhadap sistem hukum di Indonesia dan diorentasikan pada pemenuhan hak-hak warga negara kelompok yang mendapatkan hak affirmatif action. Mereka harus dijamin baik dalam segi kerangka normatifnya, akses terhadap pengetahuan hukumnya, sarana-prasarana keadilan, pelayanan hukum ketika terjadi konflik, bantuan hukumnya serta adanya jaminan sistem pemulihan yang memadai. Akses keadilan terhadap kelompok rentan tersebut sangat penting ditengah posisi mereka yang seringkal dilemahkan dalam sistem hukum, prilaku sosial dan kebijakan industrial.

Maka untuk mewujudkan pembangunan hukum yang berbasis akses terhadap keadilan, pertama-tama yang dilakukan ialah mengubah paradigma pembangunan hukum yang berlaku di Indonesia. Paradigma sistem hukum yang masih positivis harus diubah menjadi tipe yang responsif dan progresif. John Henry Merryman mengatakan terdapat tiga model tradisi hukum yang utama yaitu tradisi hukum kontinental (civil law), tradisi hukum adat (common law) dan tradisi hukum sosial (sosialis law).[21] Secara historis keberadaan tradisi hukum tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu tipe pembangunan hukum yang ortodoks dan tradisi hukum yang responsif. Tipe hukum kontinental dan sosial merupakan model pembangunan hukum yang ortodoks karena mempunyai ciri-ciri peranan yang sangat dominan dari lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) dalam menentukan arah hukum dalam suatu masyarakat. Hukum akhirnya bersifat positivis-instrumentalis. Hukum menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara.[22] Bahkan, atas nama program pembangunan negara, pemerintah juga akan sering melakukan pemberangusan kritik yang muncul di masyarakat.[23]

Kondisi terbalik terjadi pada tipe pembangunan hukum dengan model hukum adat (common law) yang responsif. Ciri-ciri dari tradisi model common law ialah adanya peranan besar dari lembaga-lembaga peradilan dan partisipasi yang luas kelompok-kelompok sosial atau individu-individu di masyarakat dalam menentukan arah pembangunan hukum. Keberadaan pemerintah dan parlemen menjadi lebih relatif, dan adanya tekanan yang timbul dari partisipasi masyarakat luas dan kedudukannya yang relatif bebas mendorong lembaga peradilan lebih kreatif dalam menghadapi masalah yang timbul di masyarakat. Peradilan mempunyai peranan substansial dalam pembangunan hukum.[24]

Artidjo Alkostar salah seorang hakim agung Indonesia mengatakan bahwa pembagunan hukum tidak mungkin hanya dipercayakan dan tergantung kepada penguasa saja, karena eksistensi hukum tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial. Perubahan paradigma hukum merupakan sesuatu asasi sehingga tidak tertinggal dari perkembangan sosial dan teknologi. Menurut Artidjo, hukum Indonesia terbelenggu oleh kapsul positivisme hukum Eropa Kontinental abad 18. Positivisme hukum tidak peduli dengan keadilan, karena keadilan bukan urusan hukum positif. Aliran positivisme hukum menekankan kepastian hukum yang kemudian berakibat pada pertumbuhan hukum Indonesia yang berjalan tanpa visi. Watak hukum Eropa Kontinental bertradisi tanpa paradigma sosiologi, karena memakai metode berfikir deduktif seperti kebiasan hukum Romawi. Karakter hukum Anglo Amerika lebih realistis karena memberi perhatian kepada yang berkembang dalam dinamikas sosial.[25]

Mendesaknya perubahan paradigma hukum di Indonesia juga diungkap oleh I Nyoman Nurjaya yang menegaskan bahwa fenomena konflik yang terjadi secara meluas di Indonesia sampai hari merupakan akibat dari konflik nilai (conflict of values), konflik norma (conflict of norms), dan atau konflik kepentingan (conflict of interest) dari komunitas-komunitas etnik, agama maupun golongan dalam masyarakat. Dilihat dari perspektif hukum dan kebijakan, fenomena konflik di berbagai daerah itu bersumber dari persoalan diskriminasi pengaturan dan perlakuan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat di daerah yang cenderung mengabaikan, menggusur, dan bahkan mematisurikan nilai-nilai, norma-norma hukum rakyat (customary law/adat law), termasuk religi dan tradisi-tradisi serta kearifan masyarakat daerah melalui dominasi pemberlakuan dan penegakan hukum negara (state law) yang bercorak sentralisme hukum (legal centralism). Paradigma pembangunan hukum (legal development paradigm) yang dikembangkan oleh pemerintah saat ini harus diganti dengan paradigma yang bercorak pluralisme hukum (legal pluralisme). [26]

Berangkat dari pengubahan paradigma hukum dari tipe positivistik menjadi responsif dan progresif di atas maka konstruksi pembangunan hukum berbasis akses terhadap keadilan mensyaratkan terhadap beberapa hal, yaitu :

Pertama, pembuatan norma-norma hukum harus responsif dan partisipatif. Proses ini mensyaratkan minimal dua hal,[27] pertama, legislatif harus meletakkan dirinya sebagai kekuatan politik formal masyarakat, dan tidak memerankan diri sebagai konseptor undang-undang, apalagi memonopoli proses lahir hingga evaluasi produk perudang-undangan. Pengambilan keputusan politik bukan hanya aparat negara dan wakil rakyat, melainkan juga seluruh warganegara berpartisipasi dalam wacana bersama. Kedua, organisasi masyarakat sipil untuk menjadi kekuatan intelektual yang mengkaji dan merumuskan kebutuhan hukum masyarakat. Perpaduan legislatif yang sejatinya adalah representasi rakyat dengan organisasi masyarakat sipil diharapkan mampu merumuskan substansi hukum yang memiliki kekuatan perlindungan (to protect), penghormatan (to respect) dan pemenuhan (to fullfil) terhadap hak-hak kelompok rentan.

Kebijakan perumusan norma-norma hukum juga harus mensyaratkan, pertama, kewajiban negara untuk mempublikasikan perencanaan produk peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, dan memberikan kesempatan kepada kelompok strategis berpartisipasi. Kedua, tersedianya sistem informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas, dan mudah diakses. Ketiga, adanya jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk terlibat secara efektif. Keempat, tersedianya prosedur yang menjamin publik untuk mengajukan inisiatif pembuatan RUU. Kelima, adanya pengaturan yang jelas mengenai dokumen yang wajib tersedia dan bebas diakses oleh publik, seperti naskah RUU, notulensi pembahasan dan catatan-catatan.[28]

Kedua, adanya lembaga pelayanan hukum, pengaduan dan sengketa yang progresif. Pelayanan hukum dalam konteks ini ialah pelayanan atau penegakan hukum yang submisif terhadap sistem yang ada, tetapi lebih afirmatif (affirmatif law enforcement). Afirmatif berarti keberanian untuk melakukan pembebasan dari praktek konvensional dan menegaskan penggunaaan satu cara yang lain, yang menerobos terhadap pakem-pakem praktek hukum yang telah lama berlangsung. Aparatur penegak hukum harus bersikap realistis dan tidak bermukim di menara gading. Mereka harus mengasah intuisi dengan dengan turun ke bawa menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Mereka harus keluar dari tafsir monolitik karena teks undang-undang hanya memberi ruang penafsiran yang terbatas. Penegakan hukum progresif lebih mengedepankan konteks ketimbang teks-teks aturan semata.[29] Maka dalam konteks pelayanan penyelesaian hukum tidak semata lewat mekanisme pengadilan formal tetapi juga bisa lewat penyelesaian informal. Penyelesaian hukum tidak lagi dimaknai sebagai satu yang formal, sentralistik tetapi juga mengakomodasi penyelesaian hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (living law).

Ketiga, adanya lembaga-lembaga hukum yang melangsungkan pelatihan dan pendidikan hukum bagi kelompok rentan. Pelatihan dan pendidikan hukum merupakan prasyarat untuk lahirnya kesadaran hukum dan hak-hak masyarakat dari kelompok rentan. Maka salah satu program yang harus dilangsungkan oleh pemerintah ialah berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang memiliki konsentrasi terhadap pendidikan dan pelatihan hukum. Lembaga-lembaga tersebut hendaknya difungsikan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan bagi kelompok rentan sehingga mereka dapat sadar dengan hak-hak hukum dan mendapatkan keadilannya.

Keempat, adanya sarana prasarana yang memadai bagi terwujudnya akses terhadap keadilan. Sarana prasarana bisa meliputi keberadaan gedung pengadilan yang bisa dijangkau, para penegak hukum yang responsif dan progresif, adanya media yang informatif baik berbentuk online atau cetak, serta pelayanan administrasi yang cepat, komunikatif, efektif dan biaya murah.

Kelima, adanya lembaga komplain dan pengawasan terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan kelompok-kelompok rentan yang kuat. Keberadaan lembaga-lembaga ini sangat penting untuk menampung segala keluhan-keluhan kelompok marginal terkait pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan atau industri. Lembaga komplain juga diharapkan mempunyai mekanisme hukum yang dapat merekomendasikan dan memutuskan terhadap penyelesaian kasus yang menimpa kelompok marginal. Selain untuk menampung terhadap permasalahan komplain, lembaga ini juga dibentuk untuk mengawasi secara eksternal terhadap kinerja yang dilakukan oleh aparatur lembaga-lembaga publik. Lembaga komplain dan pengawasan merupakan lembaga yang fundamental sehingga aparatur yang terlibat di dalamnya haruslah berparadigma responsif-progresif, dan kewenangan kelembagaannya harus diperkuat.

Secara keseluruhan pembangunan hukum berbasis keadilan di atas merupakan sarana perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan yang sangat lemah ketika menghadapi problematika baik akibat kebijakan pembangunan pemerintah dan atau kesewenang-wenangan dunia industri. Di samping itu, kebijakan berbasis akses terhadap keadilan merupakan sarana untuk menyadarkan dan memberdayakan kelompok rentan sehingga mereka tidak sekedar menjadi korban pembangunan pemerintah dan kekuatan industri, tetapi juga dapat merasakan kesejahteraan (welfare) dan dampak positif dari kebijakan pembangunan yang berlangsung.

Dalam konteks itu, pembangunan hukum yang berbasis akses terhadap keadilan akan mendorong terhadap indikator-indikator keberhasilan pembangunan pada dimensi ekonomi dan sosial lainnya, meliputi :[30]

Pertama, kekayaaaan rata-rata. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pembangunan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakatnya cukup tinggi. Ukuran keberhasilannya ialah pada produktifitas masyarakat atau produktifitas negara tersebut setiap tahunnya. Bahasa teknis ekonominya ialah produktifitas diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB)/ Gross National Product (GNP) dan Produk Domestik Bruto (PDB)/Gross Domestic Product (GDP). Keberhasilan pembangunan diukur dengan jumlah kekayaan keseluruhan sebuah negara.

Kedua, pemerataan. Kekayaan yang dimiliki atau diproduksikan oleh satu negara tidak berarti bahwa kekayaaan tersebut merata dan dimiliki oleh semua penduduknya. Sangat mungkin terjadi, hanya sebagian kecil orang dan kelompok saja yang memiliki kekayaan, sedangkan mayoritas warganegaranya berada dalam garis kemiskinan. Oleh karena itu, pembangunan semestinya tidak hanya diukur dengan tingginya PNB/kapita dan atau PDB/kapitanya, tetapi juga dinilai dari indikator atau aspek pemerataan harta kekayaan di satu negara. Karena itu, pembangunan dianggap berhasil jika tinggi produktifitasnya, penduduknya makmur dan sejahtera secara merata.

Ketiga, kualitas kehidupan. Salah satu alat untuk mengukur kesejahteraan penduduk sebuah negara ialah dengan menggunakan tolak ukur PQLI (Physical Quality of Life Index). Alat ukur ini diperkenalkan oleh Moris yang mengukur tiga indikator, yaitu, pertama, rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun. Kedua, rata-rata jumlah kematian bayi. Ketiga, rata prosentase buta dan melek huruf. Dengan pendekatan alat analisa ini, maka prestasi PQLI akan tidak selalu sama dengan prestasi PNB/kapita atau PDB/kapita. Alat PQLI akan menjelaskan perihal kompleksitas dari keberhasilan satu pembangunan yang tidak setara. Walaupun, alat ukur PQLI masih perlu diperbaiki karena masih banyak indikator keberhasilan pembangunan yang belum dimasukkan.

Keempat, kerusakan lingkungan. Satu negara yang produktifitasnya tinggi dan merata penduduknya, sangat mungkin penduduknya berada dalam proses menjadi miskin. Produktifitas tinggi yang biasanya digerakkan oleh korporasi bersar dan tidak memperhatikan dampak-dampak eksploitatifnya maka yang terjadi ialah kerusakan lingkungan, sumber alamnya terkuras, hilangnya sumber pendapatan warga dan bencana alam. Oleh karena itu, pembangunan wajib juga mengatur perihal daya kelestarian alam dan lingkungan yang memadai.

Kelima, keadilan sosial dan kesinambungan. Pembangunan dianggap berhasil jika mensyaratkan kebijakan pembangunan dengan unsur keadilan sosial dan berdampak berkesinambungan. Keadilan sosial mensyaratkan adanya pemerataan pendapatan warga negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sedangkan dampak kesinambungan mensyaratkan bahwa pengelolaan produksi haruslah menjaga terhadap kelestarian lingkungan dan keaslian sosial.

Cita-cita keberhasilan pembangunan yang mampu mengantarkan pada tingkat kesejahteraan (welfare) dan keadilan sosial (social justice) di atas, keberadaan hukum berbasis akses terhadap keadilan menjadi salah kuncinya yang tentu membutuhkan komitmen, kemauan (political will) dan watak kenegarawanan para pemimpin negara. Tanpa itu, kelompok rentan akan terus menjadi korban yang tertindas, dan sumber daya alam akan mengalami kerusakan yang vatal.

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan hukum berbasis akses terhadap keadilan (acces to justice) merupakan upaya untuk melindungi, menghormati dan memenuhi secara affirmative action terhadap eksistensi kelompok rentan yang sangat lemah ketika menghadapi berbagai konflik di era industrial. Keberadaan hukum yang berorentasi akses terhadap keadilan diharapkan dapat menyadarkan dan memberdayakan kelompok rentan sehingga sadar akan hak-hak hukumnya.

Situasi dan kondisi kelompk rentan di Indonesia sangat memprihatinkan, utamanya kelompok fakir miskin, masyarakat adat dan buruh. Kelompok masyarakat fakir miskin belum bisa diatasi secara serius sehingga angkanya selalu besar, masyarakat adat juga termarjinalisasi secara sistemik akibat industrialisasi dan aturan hukum yang sentralistik, demikian juga nasib para buruh baik nasional dan luar negeri yang rentan terhadap penyiksaan, eksploitasi seksual, kerja paksa dan jaminan hidup yang tidak standar. Kondisi serupa juga dialami oleh kaum perempuan, anak-anak yang tidak sekolah dan para penyandang cacat yang terdiskriminasi dalam pelayanan publik. Kondisi dan situasi tersebut meniscayakan bahwa mereka harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya hukumnya secara affirmatif action.

Pembangunan hukum berbasis akses terhadap keadilan menghendaki paradigma hukum yang bertipe responsif dan progresif yang mensyaratkan, pertama, pembuatan hukum yang responsif dan progresif. Kedua, adanya lembaga pelayanan hukum, pengaduan dan sengketa yang progresif. Ketiga, adanya lembaga-lembaga hukum yang melangsungkan pelatihan dan pendidikan hukum bagi kelompok rentan. Keempat, adanya sarana prasarana yang memadai bagi terwujudnya akses terhadap keadilan. Kelima, adanya lembaga komplain dan pengawasan terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan kelompok-kelompok rentan yang kuat.

Pembangunan hukum berbasis akses terhadap keadilan harapannya akan mendorong terhadap keberhasilan pembangunan di sektor lainnya yang bersifat ekonomi dan sosial, meliputi, pertama, adanya kekayaan rata-rata setiap masyarakat. Kedua, adanya pemerataan pendapatan setiap masyarakat. Ketiga, adanya kualitas kehidupan yang sejahtera bagi setiap masyarakat. Keempat, tercegahnya kerusakan lingkungan akibat tingginya produksi industrialisasi. Kelima, adanya keadilan sosial dan berkesinambungan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia, (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988)

Arif Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000)

Anthony Giddens, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern (terjemahan Soeheba Kramadibrata), (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986)

Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010)

Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, (Jakarta : HuMa, 2007)

Hans Kalsen, Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Empirik-Deskriptif, (Tanpa Tempat : Rimdi Press, 1995)

John Henry Marryman, The Civil Law Tradition, (California : Stanford University Press,1969)

Mauro Cappelletti dan Bryant Garth (Eds), Acces To Justice : Book I, Supra note 1

Moh. Mahfud MD, dkk, Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, (Yogyakarta : UII Press, 1997)

Prasetyohadi dan Savitri Wisnuwardhani (Ed), Penegakan Hak Asasi Manusia dalam 10 Tahun Reformasi, (Jakarta : Komnas HAM, 2008)

Stephan Golub, Beyond Rule of Law Orthodocy : The Legal Empowerment Alternative, “Rule of Law series, Democracy and Rule of Law Project, Number 41, 2003

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2006)

Satjipto Rahardjo, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2003)

Suparman Marzuki, Tragedi Politik Hukum HAM, (Yogyakarta : Pusham UII-Pustaka Pelajar, 2011)

Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan : Politik Hukum HAM Era Reformasi, (Yogyakarta : Pusham UII, 2011)

Kelompok Kerja Akses Terhadap keadilan, Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan, (Jakarta : BAPPENAS Derektorat Hukum dan HAM, 2009)

Jurnal dan Makalah :

Rival G Ahmad, dkk, Dari Parlemen ke Ruang Publik : Menggagas Proses Pembentukan Peraturan Partisipatif, Jentera, Edisi 2, Tahun 2003

Djohanjah, Akses Pada Keadilan, Makalah pada Pelatihan HAM bagi Jejaing Komisi Yudisial, Bandung, 3 Juli 2010

Internet :

- http://www.jatam.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=732, diakses pada Kamis, 11 Novemver 2010.

- http://republika.co.id/berita/50692/ILO_Penipuan_Tenaga_Kerja_Meningkat diakses pada 16 Agustus 2010, jam 14. 00 WIB

[1] Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

[2] Pengalaman beberapa daerah akibat hadirnya raksasa industri, yaitu pertama, terjadi konflik yang berkepanjangan. Sejarah ekploitasi SDA dalam skala besar yang melibatkan perusahaan besar dan agen kapitalisme global, selalu ada tejadi konflik, baik konflik itu terjadi antar masyarakat yang pro dan kontra, antara masyarakat yang dirugikan dengan pihak perusahaan, maupun antara masyarakat dengan pemerintah, seperti kasus Freeport, Sumatra Utara dengan Indorayon, warga Sumbawa dengan Newmont Nusa Tenggara, suku Dayak dengan HPH, KKB, KK, dan beberapa lainnya. Kedua, mendorong proses pemiskinan. Indonesia adalah negara tropis yang kebanyakan warganya hidup mengandalkan basis ekonomi agraris sehingga tingkat ketergantungan hidup masyarakatnya dari kekayaan agraria dan SDA sekitarnya sangat kuat. Tapi ketika investasi datang meluruhlantakan SDA-nya maka dapat dipastikan terjadi penyingkiran sistematik masyarakat dari sumber penghidupannya. Proses produksi masyarakat asli akan terganggu dan akan tidak berdaya. Kondisi ini terjadi disebabkan salah satunya masyarakat sering akan kehilangan hak atas tanah, kehilangan hak atas hutan dan sumber daya alamnyanya. Ketiga, dampak perusakan lingkungan. Kegiatan eksploitasi yang besar-besaran terhadap sumber daya alam membawa konsekwensi bagi penurunan kualitas ekosistem hutan, sungai, danau, pesisir dan laut yang disebabkan oleh aktivitas pemanfaatan yang tidak melihat akibat jangka panjang, seperti konversi hutan untuk HTI, HPH, Transmigrasi, Perkebunan, Pertambangan dan lain-lainnya. Eksploitasi juga berdampak kepada penghancuran dan pemusnahan spesies dan keanekaragaman hayati. Perusahaan pertambangan dan penebangan kayu merupakan kegiatan-kegiatan manusia yang paling merusak. Keempat, mendorong pada bencana alam. Konversi lahan hutan kepada berbagai kegiatan industri, membawa dampak kepada kerusakan ekologis dan ekosistem, dan kondisi inilah yang telah mempengaruhi daya dukung lingkungan, sehingga menyebabkan petaka bagi kelestarian keaneka ragaman hayati, bagi ketersediaan air dan bagi kenyamanan iklim tropis. Lihat di http://www.jatam.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=732, diakses pada Kamis, 11 Novemver 2010.

[3] Anthony Giddens, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern (terjemahan Soeheba Kramadibrata), Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 29-42

[4] Erman Rajagukguk, Agenda Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia, dalam Moh. Mahfud MD, dkk, Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, UII Press, Yogyakarta, 1997

[5] Mauro Cappelletti dan Bryant Garth (Eds), Acces To Justice : Book I, Supra note 1, hlm 6-7

[6] Djohanjah, Akses Pada Keadilan, Makalah pada Pelatihan HAM bagi Jejaing Komisi Yudisial, Bandung, 3 Juli 2010

[7] Kelompok Kerja Akses Terhadap keadilan, Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan, BAPPENAS Derektorat Hukum dan HAM, Jakarta, 2009, hlm 5-6

[8] Ibid

[9] Ibid

[10] Ibid

[11] Ricardo Simartana, Pluralisme Hukum, Mengapa Perlu?, dalam Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, HuMa, 2007, hlm 72-73

[12] Ibid

[13] http://republika.co.id/berita/50692/ILO_Penipuan_Tenaga_Kerja_Meningkat , diakses pada 16 Agustus 2010, jam 14. 00 WIB

[14] Ibid

[15] Sri Palupi, Problem dan Tantangan dalam Akses Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dalam Prasetyohadi dan Savitri Wisnuwardhani (Ed), Penegakan Hak Asasi Manusia dalam 10 Tahun Reformasi, Komnas HAM, Jakarta, 2008, hlm 111

[16] Ibid, hlm 102-103

[17] Ibid, hlm 139

[18] Lihat International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 2, 3 dan 26 sebagaimana telah diratifikasi dan menjadi UU No. 12 tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik

[19] Kerja Akses Terhadap keadilan, Strategi Nasional Akses … Op. Cit, hlm 5

[20] Stephan Golub, Beyond Rule of Law Orthodocy : The Legal Empowerment Alternative, “Rule of Law series, Democracy and Rule of Law Project, Number 41, 2003

[21] John Henry Marryman, The Civil Law Tradition, Stanford University Press, California, 1969, hlm 1-6

[22] Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988,, hlm 27

[23] Arif Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm 2

[24] Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum … Op. Cit, hlm 27

[25] Artidjo Alkostar, Pembangunan Hukum dan Keadilan, dalam Moh. Mahfud MD, dkk (Ed), Kritik Sosial… Op. Cit, hlm 335-339

[26] I Nyoman Nurjaya, Pluralisme Hukum Sebagai Instrumen Integrasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dalam Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan… op. cit, hlm 75-77

[27] Suparman Marzuki, Tragedi Politik Hukum HAM, Pusham UII-Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 431-432

[28] Rival G Ahmad, dkk, Dari Parlemen ke Ruang Publik : Menggagas Proses Pembentukan Peraturan Partisipatif, Jentera, Edisi 2, Tahun 2003, hlm 118-119

[29] Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan : Politik Hukum HAM Era Reformasi, Pusham UII, Yogyakarta, 2011, hlm 269-270

[30] Arif Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm 2-9

Keniscayaan Pluralisme Hukum di Indonesia

2011-12-28T18:26:00.000-08:00

... M. Syafi' ie

Pendahuluan

Salah satu orientasi teoritik sosiologi hukum ialah menguji aneka ragam studi interaksi keberadaan hukum dengan aspek-aspek kemasyarakatan, baik sebagai efek dari keberadaan lembaga-lembaga hukum, doktrin dan praktek hukum serta fenomena sosiologis yang berlangsung dari eksistensi satu hukum. Karena tidak dapat dibantah bahwa kecenderungan akhir dari efektifitas satu hukum sangat tergangung pada faktor sosiologi hukum, ilmu hukum, analisis ekonomi terhadap hukum, analisis terhadap kriminologi, analisis agama terhadap hukum dan analisis hak asasi manusia yang mengait dengan hukum.[1]

Merumuskan dan menegakkan hukum tanpa pijakan sosialnya yang plural maka eksistensi hukum tersebut sesungguhnya telah cacat dari pembentukannya, karena hukum pada dasarnya ialah untuk manusia yang plural, memberikan keadilan dan membahagiakan manusia yang plural. Satjipto Rahardjo mengatakan hukum tidak boleh menganggap bahwa pekerjaannya sudah selesai dengan sekedar kredo rasionalistas di atas segalanya. Inti dari keberadaan hukum ialah keadilan dan kebahagiaan, bukan sekedar rasionalitas tapi kebahagaiaan di atas segalanya. Oleh karena itu, para penyelenggara hukum di negeri ini semestinya merasa gelisah apabila hukum belum bisa membikin rakyatnya bahagia,[2] apalagi keberadaan hukum itu meresahkan dan menindas rakyatnya.

Salah satu yang menjadi kegelisahan sampai saat ini ialah keberadaan hukum adat bagi masyarakat adat. Padahal kita tahu, hukum adat telah lama hidup bahkan sebelum kodifikasi dan unifikasi hukum dilakukan di Indonesia. Tradisi hukum yang telah berkembang dalam masyarakat di daerah-daerah secara sistemik didorong untuk dihapuskan dengan landasan-landasan hukum yang tersentralistik. Situasi dan kondisi ini sangatlah memperihatinkan, sebagaimana dalam kasus masyarakat adat dimana sekitar 1. 400 kasus konflik agraria di Pengadilan Sumatra Barat yang tidak satupun yang dimenangkan karena salah satu penyebebnya persekutuan masyarakat adat disebut bukan sebagai subyek hukum, tanah hak ulayat Nagari sekitar 100 hektar telah berpindah menjadi tanah Departemen Kehutanan, demikian juga di Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sambas, dimana tanah-tanah adat atau Tembayang yang berada di hutan tidak dapat diklaim masyarakat karena letaknya berada dalam hutan lindung dan hutan produksi, dan beberapa kasus masyarakat adat yang berkomflik dengan hukum nasional lainnya.[3]

Dominasi hukum pusat dan dimatikannya hukum adat yang telah menjadi jiwa masyarakat adat, secara teoritik bertentangan dengan konsepsi pluralisme hukum. Hukum pada dasarnya ialah plural dan tidak bisa disamaratakan di tengah budaya dan hukum masyarakat yang berbeda-beda. Konsepsi pluralisme hukum muncul sebagai bantahan sentralisme hukum bahwa hukum negara merupakan satu-satunya petunjuk dan pedoman tingkah laku. Padahal pada lapangan sosial yang sama, terdapat lebih dari satu tertib hukum yang berlaku.[4] Berangkat dari pemikiran di atas, penulis tertarik untuk mengetahui, pertama, terminologi masyarakat adat serta terminologi pluralisme hukum. Kedua, dominasi hukum positif dan sentralisme hukum. Ketiga, mengetahui dampak dominasi sentralisme hukum terhadap eksistensi masyarakat adat. Keempat, ingin menguraikan pentingnya menerapkan pluralisme hukum.

Terminologi Masyarakat Adat dan Pluralisme Hukum

Terminologi masyarakat adat ada kelompok yang menyamakan artinya dengan Indigenous peoples, ada sebagian kalangan yang membedakannya. Jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat (Japhama) pada tahun 1993 mendefinisikan masyarakat adat ialah sekelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan wilayah sendiri. Definisi yang dirumuskan oleh Japhama lebih lanjut secara resmi kemudian diadopsi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada kongres 1 pada tahun 1999.[5]

Sedangkan Indigenous Peoples ditegaskan dalam Konvensi ILO 169 tahun 1989 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka yaitu suku-suku bangsa yang berdiam di negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Atau suku-suku bangsa yang telah mendiami sebuah negara sejak masa kolonialisasi yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya dan politik sendiri. Jose Martinez Cobo, pelapor PBB untuk Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas tahun 1981 mendefinisikan Indigenous Peoples sebagai kelompok masyarakat atau suku bangsa yang memiliki kelanjutan hubungan sejarah antara masa sebelum invasi dengan masa sesudah invasi yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dengan kelompok masyarakat lain atau bagian dari masyarakat yang lebih luas.

Secara umum, definisi masyarakat adat dengan Indegenous Peoples terdapat persamaan-persamaan terutama dengan Konvnensi ILO 169. Pemilihan istilah masyarakat adat lebih didasari argumen bahwa istilah tersebut dianggap berbeda dengan istilah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dianggap lebih atau bahkan hanya menaruh perhatian pada aspek hukum, sedangkan istilah masyarakat adat dianggap memberikan pendekatan holistik terhadap masyarakat adat, baik dari segi hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat adat.[6] Dalam keseharian, pemerintah biasanya sering menggunakan definisi masyarakat hukum adat dan masyarakat asli, para akademisi mayoritas menyebutnya dengan masyarakat asli, sedangkan aktifis NGO dan HAM biasanya menyebutnya dengan masyarakat adat.[7]

Sedangkan terminologi pluralisme hukum sangat bervarian dan mengalami pengembangan-pengembangan yang signifikan. Secara umum konsepsi pluralisme hukum menghendaki pendekatan keberagaman dalam hukum karena konteks pluralitas masyarakat dalam bentuk suku bangsa, budaya, ras, agama, kelas dan jenis kelamin. Dalam perkembangannya, pluralisme hukum dipahami sebagai inter-relasi, interaksi, saling pengaruh dan saling adopsi antara berbagai sistem hukum negara, adat, agama dan kebiasaan-kebiasaan lain yang diaggap sebagai hukum. Konsepsi pluralisme hukum menegaskan bahwa masyarakat memiliki cara berhukumnya sendiri yang sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan mereka dalam mengatur relasi-relasi sosialnya. Pluralisme hukum berbeda dengan pendekatan hirarkhi hukum yang menjadi ciri khas dari positivisme hukum dan sentralisme hukum, pluralisme hukum memandang bahwa semua hukum adalah sama dan harus diberlakukan sederajat.[8]

Dominasi Sentralisme Hukum

Sentralisme hukum berpangkal dari filsafat positivisme yang menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu alam dalam menyelesaikan segala persoalan. Menurut F. Budi Hardiman, pendekatan ilmu alam dianggap sukses menjelaskan gejala-gejala alam dan kemudian diteknologisasi yang kemudian diterapkan juga dalam ilmu-ilmu tentang kemasyarakatan. Tokoh-tokoh positivisme ini antara lain Auguste Comte, Ernst Mach, filusuf di lingkungan Wina atau para neo positivis dari abad ke-20. Mereka semua ingin menerapkan metode penelitian ilmu-ilmu alam pada seluruh wilayah kenyataan, termasuk kenyataan sosial.[9]

Secara umum pengandaian pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu alam, meliputi, pertama, seorang ahli fisika, biologi atau kimia mengamati benda jatuh, sel atau larutan asam di laboritaratoriumnya dengan sikap berjarak, menghadapi proses-proses alamiah itu sebagai obyek belaka dan dengan posisi distansi yang penuh. Kedua, dengan distansi penuh, sikap yang ada ialah keharusan untuk menghadapi obyek itu sebagai fakta yang netral, yaitu data yang bersih dari unsur-unsur subyektifnya, seperti keinginan, mimpi, nafsu, penilaian-penilaian moral dan seterusnya. Ketiga, kondisi-kondisi itu pada akhirnya dapat memanipulasi obyeknya dalam eksprimen untuk menemukan pengetahuan menurut model ‘sebab akibat’. Keempat, hasil dari manipulasi itu ialah pengetahuan hukum-hukum yang niscaya. Contohnya, jika asam dicampur maka jadilah garam, jika air dipanaskan sampai 100% maka air akan mendidih, dan seterusnya. Hukum alam yang demikian juga dikenal sebagai rumusan deduktif-nomologis (bila… maka…). Kelima, teori yang dihasilkan dari hukum alam ialah pengetahuan yang bebas dari kepentingan (disinterested), dapat diterapkan secara instrumental dan secara universal.[10]

Positivisme hukum sebagaimana awal mula paradigma hukum alam di atas, menggurita dan mendominasi dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum diterapkan secara mikanik, teknologis dan diterapkan secara paksa lewat instrumentasi yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang terpusat. Padahal, dalam diri hukum juga tidak dipisahkan kepentingan manusia dan sosial di dalamnya. Keberadaan teori hukum selalu menghadirkan titik tolak yang berporos pada satu hal yaitu hubungan manusia dan hukum. Semakin landasan teorinya bergeser ke faktor peraturan, maka semakin ia menganggap hukum sebagai unit tertutup yang formal legalistik. Sebaliknya, semakina bergeser ke manusia, maka teori hukum itu akan lebih terbuka dan akan menyentuh mosaik sosial kemanusiaan.[11] Hukum yang telah dipositivisasi, legis dan terpusat sesungguhnya telah menghilangkan dirinya dari nilai-nilai sosialnya yang semestinya ia hargai.

Hukum yang saat ini diterapkan di Indonesia ialah hukum hierarkhis dan legistik. Hukum yang dikeluarkan oleh legislatif dan pemerintah pusat merupakan hukum tertinggi di bawah UUD 1945 dan harus diterapkan sebagai hukum pertama, hukum yang terkuat dan menundukkan hukum-hukum yang plural dan hidup dalam masyarakat. Disinilah letak keterbunuhan hukum adat yang telah lama menjadi jiwa dari masyarakat adat. Hukum mereka dikalahkan secara otoritatif dan dipaksakan secara sistemik. Disinilah relevansi konteks kritik Budi Hardiman, dimana ilmu-llmu sosial yang diyakini sebagai sesuatu yang bebas nilai (value free) ternyata tidak lepas dari subyektifitas pembuatnya dan dipaksakan secara instrumentalis kepada siapapun.[12]

Dominasi sentralisme hukum cukup nampak dalam bangunan sistem hukum di Indonesia. Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum misalkan disebutkan, sumber hukum formil ialah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh para penegak hukum. Hukum formal merupakan causa efficent daripada hukum yang meliputi, pertama, Undang-Undang. Kedua, kebiasaan. Ketiga, Yurisprudensi. Keempat, traktat (perjanjian antar negara). Kelima, perjanjian. Keenam, Doktrin.[13] Dari sumber-sumber hukum formal tersebut akan berlaku asas hukum”Lex Superiory Derogat Legi Imferiory” yang berarti bahwa hukum yang kuat akan mengalahkan hukum yang lemah.

Pada Pasal 7 (1) UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga ditegaskan soal hirarkhi perundang-undangan yang meliputi, pertama, UUD 1945. Kedua, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Ketiga, Peraturan Pemerintah. Keempat, Peraturan Presiden. Kelima, Peraturan Daerah. Dari hierarkhi perundang-undangan yang tertulis di atas akan berlaku asas-asas hukum seperti “Lex Specialis Derogat Legi Generali”, “Lex Superiory Derogat Legi Imferiory”, ‘Lex Pasterior Derogat Legi Priori”, dan beberapa asas hukum lainnya. Dalam konteks ilmu perundang-undangan hierarkhi perundangan tersebut menjadi norma-norma yang harus dipatuhi dan saling mengalahkan. Norma-norma tersebut menjadi ukuran atau pedoman bagi seseorang dalam bertindak dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma tertulis itu harus dipatuhi.[14]

Keberadaan hierarkhi yang diakui secara teoritik dan normatif diatas menjadi beban tersendiri bagi pelaksanaan pluralisme hukum di Indonesia. Keberadaan Hukum adat yang rata-rata tidak tertulis akan tersingkir, kalaupun tertulis dan diberlakukan secara positif lewat Peraturan-Peraturan Daerah (Perda) yang selama ini mulai terjadi di beberapa daerah yang mempunyai masyarakat adat maka posisi Perda secara hierarkhis juga sangat lemah, dan bila bertentangan dengan aturan dan norma-norma hukum di atasnya maka Perda tentang hukum adat tersebut akan disimpangi dengan rasionalisasi asas-asas hukum yang hierarkis dan telah dipositivisasi tersebut.

Dominasi hukum positif yang hierarkhis tersebut akan terus menguat sejalan dengan paradigma hukum murni yang menjadi mazhab para penyelenggara negara baik yudikatif, eksekutif dan legislatif. Teori hukum murni merupakan salah satu pijakan dari dari pemberlakuan positivisme hukum yang tokoh utamanya ialah Hans Kalsen. Teori ini dapat dirumuskan sebagai suatu analisis tentang struktur hukum positif yang dilakukan “seeksak mungkin”, yaitu suatu analisis yang bebas dari semua pendapat etis atau politis mengenai nilai. Ilmu hukum murni hendak menciptakan suatu ilmu pengetahuan yang murni dan menghilangkan dari semua unsur yang tidak penting dan memisahkan yurisprudence dari ilmu-ilmu pengetahuan sosial.[15] Teori hukum murni memegang teguh satu pembedaan yang tegas antara hukum empirik dan keadilan transedental dengan meniadakan keadilan transedental dari perhatian spesifiknya[16]

Positivisme hukum ala hukum murni memandang hukum sebagai satu yang suci dan dihilangkan dari anasir-anasir ilmu sosial yang empirik. Padahal hukum sesungguhnya tidak semata saintifik, tapi kehadirannya juga sebagai upaya obyektifikasi terhadap nilai dan norma-norma sosial. Ketika hukum telah anti sosial sesungguhnya hukum telah hidup dalam dunianya sendiri yang tidak membumi. Paradigma ilmu hukum murni dan sebagai basis positivisme hukum maka lahirlah sejumlah premis dan postulat yang menjadi ciri khas dari madzhab positivisme hukum yaitu :[17]

1. Hukum hanyalah perintah penguasa dan atau dibuat oleh instansi berwenang

2. Tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral dan etika

3. Analisa tentang konsepsi-konsepsi hukum dibedakan dari penyelidikan sejarah dan sosiologi

4. Sistem hukum haruslah sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika, tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik, moral maupun etik.

5. Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya, dengan demikian harus dipisahkan dengan bentuk-bentuk materialnya

6. Isi hukum atau materi hukum diakui ada, tetapi bukan menjadi bahan ilmu hukum karena hal tersebut dapat merusak kebenaran ilmiah hukum.

Uraian di atas memperlihatkan betapa perspektif positivisme hukum mematikan terhadap eksistensi keberadaan imu-ilmu sosial. Padahal keberadaan ilmu sosial apalagi sosiologi hukum merupakan sarana yang strategis untuk tidak menjadikan hukum semata sebagai teknik dan sekedar penyusunan kata-kata : “..Jika.. Maka..” tetapi bagaimana hukum dapat mengangkat martabat manusia dengan kekhasan hukum lokalnya yang dipraktekkan di dunia empirik. Satjitpo Rahardjo katakan, sosiologi hukum merupakan sarana untuk melihat, menerima, dan memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan manusia bermasyarakat, tidak di luar itu. Sosiologi hukum berbeda dengan hukum dogmatis yang semata-mata melihat hukum sebagai suatu bangunan peraturan dan lembaga yang tersusun secara logis dan sistematis.[18]

Kehadiran sosiologi hukum merupakan sarana hadirnya pengakuan terhadap pluralisme hukum masyarakat adat di Indonesia, namun ditengah dominasi positivisme hukum, hierarkhi perundang-undangan dan paradigma hukum positiv para penyelenggara negara terutama pejabat yudikatif, akan susah memutuskan hukum yang menghargai pluralisme hukum, dan akan sulit menghadirkan temuan-temuan hukum yang responsif dalam kehidupan masyarakat yang sangat plural di Indonesia. Dominasi hukum positif begitu mencengkram dalam jagat hukum di Indonesia.

Dampak-Dampak Terhadap Masyarakat Adat

Masyarakat adat dengan nuansa hukumnya yang mempunyai kekhasan lokalitasnya mengalami marjinalisasi ketika menghadapi masalah hukum. Jawahir Thontowi mengungkapkan diantara peristiwa marjinalisasi terhadap eksistensi masyarakat adat ialah pemaksaan aparat Satpol PP di Kota Makasar Kabupaten Goa pada tahun 2008 untuk pengosongan rumah adat bagi keluarga raja, kearifan lokal yang melembaga di DIY terkait penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono juga mau dihapuskan dengan landasan sistem hukum yang sentralistik dan hierarkis, nasib masyarakat persekutuan adat masyarakat hukum adat yang mengajukan uji materil di Mahkamah Konstitusi yang kemudian ditolak karena persekutuan masyarakat hukum adat belum diakui sebagai subyek hukum (legal standing), serta banyaknya tanah-tanah perseorangan masyarakat yang adat yang telah dikuasai para investor karena lahan-lahan tersebut berada dalam lahan perkebunan kelapa sawit.[19]

Menurut Jawahir, kerentanan masyarakat adat dan lembaga-lembaganya di Indonesia secara umum terbaca sangat jelas. Apalagi dilihat dalam situasi empiris di lapangan, dimana penyalahgunaan atas nilai-nilai demokrasi yang berlebihan dan berbenturan dengan kearifan lokal sehingga pedoman berfikir, bersikap dan bertindak yang santun dan hormat juga tergusur. Oleh karena itu, Jawahir memandang sangat mendesak kehadiran daripada Undang-Undang Masyarakat Adat (UUPMA) untuk mengantisipasi dan melindungi nilai-nilai budaya masyarakat yang selama beberapa rezim semenjak Indonesia merdeka selalu nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang plural kuran mendapatkan ruang gerak yang memadai.[20]

Ilustrasi serupa juga diungkap Rikardo Simarmata yang menuliskan bahwa dampak dari ambisi penyatuan hukum dan pengakuan yang tidak jelas terhadap masyarakat adat merupakan kondisi yang sangat memungkinkan terhadap penggusuran hak-hak masyarakat adat. Praktek dilapangan yang ditonjolkan ialah pembatasan bukan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Dampak yang paling tragis ialah cepatnya segelintir pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) menguasai dan memanfaatkan kawasan-kawasan hutan. Sementara kawasan-kawasan deposit tambang diserahkan kepada pemegang kuasa pertambangan dan kontrak karya. Proses penggusuran terhadap hak-hak masyarakat adat dibantu oleh satu ketentuan yang mengatakan bahwa penguasaan masyarakat hukum adat atas kawasan hutan (hak ulayat) dapat dibekukan. Ketentuan lain menyebutkan bahwa setiap orang menyerahkan tanahnya bila ada kandungan bahan tambang di dalamnya.[21]

Ketentuan-ketentuan tersebut jika masyarakat adat menolaknya maka yang biasa yang terjadi pada mereka ialah penyiksaan (torture), pemerkosaan (rape), pembunuhan tanpa proses pengadilan (extra judicial killing), militerisasi dan perampasan tanah (extensive land alienation), bahkan diantara mereka harus diusir dan menjadi pengungsi di negaranya sendiri. Dalam situasi masyarakat adat yang dibuang, mereka kemudian dibuatkan program oleh Departemen Sosial yang berupa Program pemukiman kembali (resettlement) yang kemudian dikenal dengan program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing (PKSMT). Lewat program ini masyarakat adat dianggap terasing dan berdiam di berbagai kawasan hutan yang merupakan tempat-tempat baru.[22]

Marginaslisasi hukum lainnya ialah soal hukum perkawinan dan tentang identitas pengenal diri. Walaupun dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengakomodir perkawinan menurut kepercayaan dan agama masing-masing, tetapi Undang-Undang ini malah mematikan terhadap keabsahan perkawinan menurut hukum adat. Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil tidak lagi bersedia mencatat perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat. Demikian juga ketentuan mengenai KTP, SIM dan Paspor yang ketiganya telah diatur oleh hukum pemerintah yang terpusat. Kantor-kantor swasta dan pemerintah sama sekali menutup terhadap tanda pengenal diri selain ketiganya. Hal tersebut juga berlaku untuk dokumen-dokumen pengangkutan hasil hutan. Masyarakat adat sudah biasa disita kayunya serta ditangkap pengangkutnya dan pemilik kayunya oleh Polisi Kehutanan/Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau polisi karena tidak memiliki identitas dan dokumen formal.[23]

Dampak lainnya akibat dominasi sentralisme hukum di Indonesia ialah matinya peradilan adat. Kita tahu, pengadilan adat bukanlah peristiwa baru. Semenjak Indonesia belum merdeka, pengadilan adat telah dipercaya oleh masyarakat untuk dijadikan media penyelesaian permasalahan-permasalan di tingkat masyarakat lokal. Secara historis, sistem pengadilan masyarakat adat telah ada di pulau-pulau nusantara sejak abad ke-9. Pemerintah kolonial memberi landasan hukum dan pengakuan yang berbeda-beda terhadap keberadaan pengadilan adat di beberapa tempat, walaupun di banyak tempat masih banyak pengadilan adat yang digunakan oleh masyarakat.[24]

Proses intervensi terhadap pengadilan adat juga berlangsung setelah Indonesia merdeka. Pasca merdeka muncul UU Darurat No. 1 tahun 1951 yang mengatur tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara berbagai pengadilan sipil. Undang-Undang Darurat ini menjadi alat unifikasi sistem pengadilan dan mendorong penghapusan terhadap beberapa pengadilan yang tidak sesuai dengan susunan Negara kesatuan. Kedua, secara berangsur menghapuskan pengadilan swaparaja di daerah-daerah tertentu dan semua pengadilan adat. Ketiga, melanjutkan pengadilan agama dan pengadilan desa sepanjang merupakan bagian tersendiri atau terpisah dari pengadilan adat. Keempat, membentuk pengadilan negeri dan kejaksaan di bekas Landgerech. Penundukan terhadap peradilan adat yang dilakukan secara secara sistemik oleh pemerintah ternyata tidak berhasil total, di banyak komunitas peradilan adat hingga sekarang masih berlangsung. [25]

Salah satu pengadilan adat yang masih sangat kuat ialah pengadilan Larwur Ngabal di Kei Maluku Tenggara. Larwur Ngabal merupakan satu-satunya pengadilan yang muncul sebelum pengadilan agama dan negara. Larwur Ngabal ditegakan oleh Raut (Raja) dan Soa (Setingkat Kepala Dusun) yang kewenangannya berdasarkan berat ringannya satu perkara. Selain itu masih banyak media penyelesaian yang berbasis hukum lokal seperti kerapatan adat nagari di Minangkabau, Sumatera Selatan yang pengadilannya dipegang oleh Kepala Suku yang dibantu oleh Pinitua, Kepulauan Ambon dan Banda yang kekuasaan pengadilannya dipegang oleh Kepala Negeri, dan beberapa wilayah nusantara lainnya.[26] Namun demikian, pengadilan adat tersebut di atas bertahan di tengah marginalisasi dan penghapusan hukum sentralistik. Peradilan adat tersebut bertahan karena kecintaan masyarakat saja terhadap budaya hukumnya yang telah ada dalam rentang waktu yang sangat panjang.

Urgensi Pluralisme Hukum

Membaca terhadap marginalisasi dan terampasnya hak-hak hukum masyarakat adat di atas menjadi sangat jelas betapa penerapan pluralisme hukum sangatlah penting untuk diakodasi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Urgensi penerapan pluralisme hukum juga ditandai masih hidupnya masyarakat adat di Indonesia. Van Vollenhoven salah satu pemikir yang menekuni hukum adat mengatakan, di wilayah nusantara setidaknya terdapat 19 wilayah hukum adat (rechtsringen), meliputi, pwilayah Aceh, wilayah Gayo alias Batak dan Nias, wilayah Minangkabau, Mentawai, wilayah Sumatra Selatan, Enggano, wilayah Melayu, wilayah Bangka, Balitung, wilayah Kalimantan, wilayah Minahasa, wilayah Gorontalo, wilayah Toraja, wilayah Sulawesi Utara, wilayah kepulauan Ternate, wilayah Maluku, wilayah Irian Barat, wilayah Kepulauan Timur, wilayah Bali, Lombok, wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura, wilayah Solo, Yogyakarta, wilayah Jawa Barat, Jakarta.[27]

Banyaknya wilayah yang mempunyai hukum adat tersendiri di atas memperlihatkan betapa hukum yang ada di Indonesia memang ril pluralistik dan multikultural. Fakta itu juga meniscayakan bahwa mikanisme hukum di Indonesia tidak sekedar membasmi dan membumi hanguskan sistem hukum adat. Karena dalam diri hukum adat yang plural itu terdapat falsafah yang bersesuaian dengan tradisi sosiologis dan historis yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Menciptakan sistem hukum yang menghapuskan terhadap tatanan sistem yang sosiologi dan historis tersebut tentu akan berimplikasi terhadap hilangnya landasan sosiologis dan historis yang telah mengkonstruksi kehidupan mereka dalam rentang waktu yang berabad-abad. Sistem yang destruktif demikian, sesungguhnya ialah bagian dari kejahatan sejarah dan kolonialisme atas hukum masyarakat.

Pluralisme hukum demi masyarakat adat dengan serangkaian anasirnya sesunggguhnya merupakan satu keniscayaan. Jika tidak, maka konflik-konflik akan terus menerus terjadi karena masyarakat telah kehilangan kepercayaannya terhadap hukum yang bagi mereka, terbiasa dengan budaya korupsi, mahal, berbelit-belit dan tidak sesuai dengan budaya sosiologis dan historis mereka. Secara teoritis sebagaimana I Nyoman Nurjaya katakan, keragaman budaya merupakan konfigurasi budaya (cultural configuration) yang mencerminkan jatidiri bangsa dan secara empirik menjadi unsur pembentuk Negara Kesatuan. Kemajemukan tersebut menjadi modal budaya dan kekuatan budaya yang menggerakkan kehidupan berbangsa dan bernegara.[28]

Menurut I Nyoman Nurjaya, kemajemukan budaya juga menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam disintegrasi bangsa karena konflik antar budaya, antar penganut agama, ras maupun golongan yang bersifat sensiitif sebagaimana tercermin dalam konflik-konflik Aceh, Abepura dan Timika (Papua), Ambon (Maluku), Sampit dan Palangkaraya (Kalimantan Tengah), Pontianak-Sambas-Sanggau (Kalbar), Pasuruan (Jatim) dan lain sebagainya. Konflik-konflik itu terjadi merupakan dampak karena pemerintah dan seluruh komponen anak bangsa tidak mengelola, memaknai dan menyelesaikan konflik-konflik tersebut secara santun, damai dan bijaksana.[29]

Dalam antropologi hukum, fenomena konflik muncul karena terjadi konflik nilai (conflict of values), konflik norma (conflict of norms), dan atau konflik kepentingan (conflict of interest) dari komunitas-komunitas etnik, agama maupun golongan dalam masyarakat. Menurut Nyoman, dari perspektif hukum dan kebijakan, fenomena konflik yang terjadi bersumber dari persoalan diskriminasi pengaturan dan perlakuan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat di daerah yang cenderung mengabaikan, menggusur, dan bahkan mematisurikan nilai-nilai, norma-norma hukum rakyat (customary law/adat law), termasuk religi dan tradisi-tradisi serta kearifan masyarakat daerah melalui dominasi pemberlakuan dan penegakan hukum negara (state law) yang bercorak sentralisme hukum (legal centralism).[30]

Hukum sesungguhnya merupakan fasilitasi interaksi antara manusia yang bertujuan untuk mencapai keteraturan kehidupan sosial sehingga kaidah-kaidah hukum yang akan diterapkan haruslah memiliki kerangka falsafah, nilai kebudayaan dan basis sosial yang hidup di masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum itu tertanam ke dalam dan berakar dalam masyarakatnya. Setiap kali hukum dan cara berhukum dilepaskan dari konteks masyarakatnya maka kita akan dihadapkan pada cara berhukum yang tidak substansil. Hukum itu merupakan pantulan dari masyarakatnya, maka tidak mudah memaksa rakyat untuk berhukum menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu. Selalu ada tarik menarik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya. Hukum bukan institutif yang steril dar satu skema yang selesai. Hukum tidak ada di dunia abstrak melainkan juga berada dalam kenyataan masyarakat.[31]

Dalam konteks dunia hukum yang sosiologis dan antropologis di atas, I Nyoman Nurjaya menegaskan bahwa sumber fenomena konflik dalam masyarakat ialah persoalan anutan paradigma pembangunan hukum (legal development paradigm) yang dikembangkan oleh pemerintah dan lembaga legislatif yang bercorak sentralistik dan secara empirik bertentantangan dengan fakta kemajemukan hukum (legal plurality) dalam masyarakat. Dampak yang terjadi kemudian ialah hukum nasional yang mendominasi, mengabaikan, memarjinalisasi dan mematisurikan the living law yang secara de facto hidup dan berkembang dalam masyarakat.[32]

. Oleh karena itu, untuk menghentikan berbagai banalitas konflik yang berlangsung cukup sistemik dan untuk mendorong terbangunnya tatanan masyarakat yang terintegrasi secara kultural dan sosial maka paradigma pembangunan hukum di Indonesia harus diperbaiki. I Nyoman Nurjaya mengatakan, paradigma sentralisme hukum harus diganti dengan paradigma pembangunan hukum yang bercorak pluralisme (legal pluralisme). Dalam konteks ini penting adanya kebijakan pemerintah yang mengakui dan melindungi secara utuh dan hakiki (genuine recognition) terhadap sistem-sistem hukum selain hukum negara seperti hukum adat (adat law), hukum agama (religious law) dan mikanisme-mikanisme pengaturan lokal (inner order michanism/self regulation) yang secara empiris dioperasikan dan ditaati oleh masyarakat.[33]

Upaya untuk mewujudkan cita-cita berparadigma pluralisme hukum di atas, Abdul Hakim G. Nusantara mengusulkan pentingnya membuat strategi pembangunan hukum responsif dan progresif di Indonesia. Usaha-usaha yang harus dilakukan diantaranya ialah perlu diciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan pertumbuhan sejati kelompok-kelompok kolektif masyarakat lapisan bawah untuk mengorganisasikan dan memperjuangkan hak-haknya serta dibantu oleh kelompok-kelompok sosial non negara untuk menyadarkan hak-hak masyarakat bawah. Disamping itu penting didorong peran pemerintah baik legislatif dan eksekutif untuk merespon kepentingan masyarakat lapisan bawah.[34] Apa yang diungkap oleh Abdul Hakim G. Nusantara hari ini juga telah diperkuat dengan gagasan Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif yang menjadi antitesa dari krisis positifisme hukum di Indonesia.[35]

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sentralisme hukum di Indonesia bersumber dari madzhab positivisme hukum dan menjadi sistem yang berlaku di Indonesia. Sentralisme hukum memberlakukan hierarki perundang-undangan yang menentukan terhadap keabsahan satu ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Akibat sentralisme hukum yang hierarkis dan positivistik, keberadaan hukum adat yang merupakan living law masyarakat adat menjadi mati suri dan terhapuskan. Dampak lanjutan dari tidak diakuinya hukum adat bagi masyarakat adat mendorong terjadinya proses marjinalisasi yang sistemik dan terampasnya hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Dominasi sentralisme hukum dan berdampak negatif terhadap eksistensi masyarakat adat di Indonesia, mendorong pentingnya akomadasi pembangunan hukum yang mengakomodir terhadap diterapkannya pluralisme hukum di Indonesia, yaitu satu paradigma yang mengakui bahwa hukum yang hidup di masyarakat merupakan hukum yang harus dihormati dan diberlakukan secara sejajar dalam sistem hukum di Indonesia. Pluralisme hukum sangat penting diakomodasi dalam sistem hukum di Indonesia mengingat multikulturalisme masyarakat dan pluralisme hukum mereka yang mempunyai falsafah, nilai dan nuansa sosiologis yang berbeda-beda. Menghapuskan nilai dan norma-norma hukum yang menjadi kekhasan masyarakat yang plural merupakan satu kejahatan sistem dan pada akhirnya akan mendorong pada tradisi kekerasan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang dipaksakan.

Daftar Pustaka :

Buku :

Ade Saptomo, Hukum dan Kearifan Lokal : Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, (Jakarta : Grasindo, 2010)

Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia, (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988)

Budiman N.P.D Sinaga, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, (Yogyakarta : UII Press, 2004)

Bernard L Tanya, dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010)

Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, (Jakarta : HuMa, 2007)

F. Budi Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernitas : Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2003)

George Whitecross paton, A Text Book of Jurisprudence, (Terjemahan), Arieff S (Ed), (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, Tanpa Tahun)

J.B Daliyo, dkk, Pengantar Ilmu Hukum : Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1996)

Lili Rajidi dam IB Wyasa Putra, Hukum Sebagai Sistem, (Bandung : Remaja Rosdakarya)

Ricardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, (Tanpa Tempat : UNDP, 2006)

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2006)

Satjitpto Rahardjo, Hukum dan Prilaku : Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2009)

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2006)

Jawahir Thontowi, Penegakan Hukum dan Diplomasi Pemerintahan SBY, (Yogyakarta : Leutika, 2009)

Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010)

Paper :

Jawahir Thontowi, paper pada Perkuliahan Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 27 Mei 2010

Emil Ola Kleden, Evolusi Perjuangan Gagasan “Indigenous Peoples’ Rights” Dalam Ranah Nasional dan Internasional, makalah dalam Advanced Training on Indigenous Peoples’ Rights untuk Dosen-Dosen Pengajar HAM yang diselenggarakan oleh Pusham UII Yogyakarta, 21 Agustus 2007

[1] Jawahir Thontowi, paper yang disampaikan pada Perkuliahan Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 27 Mei 2010

[2] Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm 12-13

[3] Jawahir Thontowi, Penegakan Hukum dan Diplomasi Pemerintahan SBY, Leutika, Yogyakarta, 2009, hlm 66-67

[4] Ricardo Simartana, Pluralisme Hukum, Mengapa Perlu?, dalam Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, HuMa, 2007, hlm 73

[5] Ricardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, UNDP, 2006, tanpa tempat, hlm 24-25

[6] Ibid, hlm 25

[7] Emil Ola Kleden, Evolusi Perjuangan Gagasan “Indigenous Peoples’ Rights” Dalam Ranah Nasional dan Internasional, makalah dalam Advanced Training on Indigenous Peoples’ Rights untuk Dosen-Dosen Pengajar HAM yang diselenggarakan oleh Pusham UII Yogyakarta, 21 Agustus 2007

[8] Sulistyowati Irianto, Law, Power and Culture : Transnational, National and Local Processes In The Contect of Legal Pluralisme, dalam Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan… Op. Cit., hlm 80

[9] F. Budi Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernitas : Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm 22

[10] Ibid

[11] Bernard L Tanya, dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm vii

[12] F. Budi Hardiman, Melampaui Positivisme… Op. Cit, hlm 23

[13] J.B Daliyo, dkk, Pengantar Ilmu Hukum : Buku Panduan Mahasiswa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm 53

[14] Budiman N.P.D Sinaga, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 7-8

[15] George Whitecross paton, A Text Book of Jurisprudence, (Terjemahan), Arieff S (Ed), Pustaka Tinta Mas, Surabaya, Tanpa Tahun, hlm 25

[16] Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 74-77

[17] Lili Rajidi dam IB Wyasa Putra, Hukum Sebagai Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 81

[18] Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 1

[19] Jawahir Thontowi, Penegakan ….. Op. Cit, hlm 67

[20] Ibid

[21] Ricardo Simartana, Pluralisme Hukum, Mengapa Perlu?, dalam Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan… op. cit, hlm 72-73

[22] Ibid

[23] Ibid

[24] Emil Kleden, Peradilan Adat : Cermin Upaya Membangun Otonomi, dalam Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan… op. cit, hlm 151-154

[25] Ibid

[26] Ade Saptomo, Hukum dan Kearifan Lokal : Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm -101109

[27] Ibid, hlm 13-14

[28] I Nyoman Nurjaya, Pluralisme Hukum Sebagai Instrumen Integrasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dalam Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan… op. cit, hlm 75

[29] Ibid

[30] Ibid

[31] Satjitpto Rahardjo, Hukum dan Prilaku : Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009, hlm 115-122

[32] I Nyoman Nurjaya, Pluralisme Hukum Sebagai Instrumen Integrasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dalam Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan… op. cit, hlm 77

[33] Ibid

[34] Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 24-48

[35] Firman Muntaqa, Meretas Jalan Bagi Pembangunan Tipe Hukum Progresif Melalui Peranan Mazhab Hukum Positivis dan Non Positivis dalam Kehidupan Berhukum di Indonesia, dalam Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm 151-203

Diskursus Hukum Progresif di Indonesia

2011-12-28T18:16:00.000-08:00

... M. Syafi' ie

Pendahuluan

Hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo merupakan pergulatan pemikirannya yang panjang dan galau terhadap penerapan sistem hukum di Indonesia yang selalu statis, koruptif, dan tidak mempunyai keberpihakan struktural terhadap hukum yang hidup di masyarakat. Hukum di Indonesia telah kehilangan basis sosialnya, basis multikulturalnya dan ditegakkan secara sentralistik dalam bangunan sistem hukum. Hukum kemudian dipaksakan, didesakkan dan diterapkan dengan kekerasan struktural oleh aparat penegak hukum.[1]

Bangunan sistem hukum dan kondisi penegakan hukum yang penuh dengan problematik tersebut di Indonesia akhirnya Satjipto Rahardjo mendeklasikan pentingnya persatuan kekuatan hukum progresif untuk melawan kekuatan status quo madzhab hukum yang telah sekian lama diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia. Menurutnya, kekalahan kekuatan madzhab hukum progresif disebabkan kekuatan hukum progresif masih tercerai-berai dan belum memiliki platform yang akan membangun sinergi dan kekuatan. Oleh karena itu mendesak kekuatan hukum progresif untuk saling bergandeng tangan dalam ide, aksi, dukungan dan lainnya untuk memperbesar kekuatan madzhab hukum progresif.[2]

Kekuatan hukum progresif sebagaimana Satjipto Rahardjo katakan, merupakan kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan status quo. Mempertahankan status quo berarti menerima normatifitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya yang kemudian mendorong bertindak mengatasinya. Hampir tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan, yang ada hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara biasa-biasa saja. Mempertahankan status quo dalam kondisi tersebut akan makin bersifat jahat sekaligus bertahan dalam situasi korup dan dekaden dalam sistem yang nyata-nyata memiliki kelemahan.[3] Status quo juga bertahan salah satu alasannya karena doktrin otonomi hukum, padahal dalam diri hukum sesungguhnya juga benteng perlindungan bagi orang-orang mapan sehingga pendekatan tujuan keadilan hanya bisa dicapai dengan menggunakan pendekatan sistem peraturan dan prosedur obyektif. Pandangan dan pendekatan yang dipaktekkan dalam sistem rule of law demikian tidak akan pernah mencapai keadilan sosial.[4]

Statemen Satjipto Rahardjo dengan kekuatan hukum progresifnya merupakan provokasi ilmiah atas kegagaluannya atas hegemoni posistivisme dan sentralisme hukum yang kemudian berdampak terhadap kekerasan struktural, marjinalisasi masyarakat dan hukumnya serta menjauhkan hukum dari kehidupan sosial masyarakat yang multikultural. Statemen Satjipto Rahardo telah menciptakan polemik dan debat konfrontatif dengan paradigma hukum yang hingga saat ini masih diterapkan di Indonesia. Setidaknya, salah satu teoritikus yang dilawannya ialah Hans Kalsen yang mengatakan bahwa norma hukum bukan semata diterapkan oleh organ atau dipatuhi oleh subyek, tetapi juga menjadi dasar pertimbangan nilai spesifik yang mengkualifikasikan satu perbuatan dinilai berdasar hukum ataukah tidak diluar hukum. Validitas penerapan hukum tergantung pada norma-normanya, primer atau sekunder. [5] Term Sein (ada/fakta) dan sollen (harus/ideal) merupakan terma yang berbeda. Validitas hukum normatif dan primer ialah sesuatu yang Sollen (harus/ideal) bukan sesuatu yang Sein (ada/fakta).[6]

Berangkat dari pemikiran di atas, penulis tertarik untuk menelaah, pertama, apakah terminologi hukum progresif ala Satjipto Rahardjo sebenarnya?. Kedua, polemik apakah yang mengait dengan gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo di Indonesia?. Ketiga, bagaimanah tantangan penegakan hukum progresif di Indonesia?.

Memahami Hukum Progresif

Secara teoritik hukum dibagi menjadi dua, hukum bermakna obyektif dan hukum bermakna subyektif. Hukum obyektif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama bermasyarakat, sedangkan hukum subyektif ialah kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan hukum obyektif.[7] Sedangkan progresif bermakna maju, berhasrat maju dan selalu maju.[8] Dari dua term tersebut dapat dikatakan bahwa hukum progresif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama masyarakat yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kewenangan membuat hukum dengan landasan keinginan untuk terus maju.

Satjipto Rahardjo memaknai hukum progresif dengan kalimat, pertama, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.[9] Kedua, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a procces, law in making).[10]

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Bila rakyat adalah untuk hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata Undang-Undang. Seorang hakim bukan hanya teknisi Undang-Undang tetapi juga makhluk sosial. Pekerjaan hakim sungguh mulia, karena ia bukan hanya memeras otak tapi juga nuraninya. Sehingga eksistensi hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan prilaku (rules and behavior). Hukum ditempatkan sebagai aspek prilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan prilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun.[11]

Hukum progresif sebagaimana telah diungkap di atas, menghendaki kembalinya pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepudian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat baik kesejahteran dan kebahagiannya harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Dalam konteks ini, term hukum progresif nyata menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.[12]

Polemik Hukum Progresif Di Indonesia

Paradigma hukum progresif Satjitpto Rahardjo menginginkan adanya pertalian hukum dengan manusia. Hukum merupakan bagian integral yang tidak mungkin dilepaskan dari manusia. Harus harus berorentasi pada manusia dan tidak sebatas tunduk pada norma-norma hukum. Kredo yang biasa diucapkan Satjipto ialah “Kita tidak boleh menjadi tawanan Undang-Undang” dan “Hukum itu untuk manusia dan tidak sebaliknya”. Supremasi hukum tidak sama dengan supremasi Undang-Undang yang sekedar memencet tombol, tetapi yang harus terbangun dalam pikiran kita ialah keunggulan dari keadilan dan kejujuran.[13]

Konteks paradigma pemikiran Satjipto Rahardjo diatas jelas berseberangan dengan paradigma positivisme hukum yang berpandangan bahwa, pertama, hukum hanyalah perintah penguasa dan atau dibuat oleh instansi berwenang. Kedua, tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral dan etika. Ketiga, analisa tentang konsepsi-konsepsi hukum dibedakan dari penyelidikan sejarah dan sosiologi. Keempat, sistem hukum haruslah sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika, tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik, moral maupun etik. Kelima, hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya, dengan demikian harus dipisahkan dengan bentuk-bentuk materialnya. Keenam, isi hukum atau materi hukum diakui ada, tetapi bukan menjadi bahan ilmu hukum karena hal tersebut dapat merusak kebenaran ilmiah hukum.[14]

Paradigma positivisme hukum diatas jelas terlihat bahwa hukum tidak berbasis pada dunia empiris dan sosiologis, tetapi lebih pada norma-norma formal yang berlaku dan telah dipositivisasi oleh pemangku kebijakan. Bahkan, cukup tegas dalam pandangan tersebut bahwa hukum bukanlah sesuatu yang empiris sebagaimana para ilmuan sosial gunakan dalam mengkaji kebenaran hukum (order of fact), tetapi kebenaran hukum bagi kaum positivis ialah kebenaran yang logis dalam nalar hukum (order of logic). Paradigma positivisme hukum berakar dari aliran rasionalisme dan logika modern yang memandang bahwa kebenaran itu ada dua, pertama, kebenaran eternal (abadi)/kebenaran logis. Kedua, kebenaran fakta yang ditentukan oleh self evident, tetapi kebenaranya ditentukan oleh proposisi yang satu dengan proposisi yang lain.[15] Aliran rasionalisme berbeda secara ekstrim dengan aliran empirisme. Aliran kritisisme dan intuisisme berupaya mendamaikan aliran rasionalisme dan empirisme.[16]

Idealita hukum sebagaimana Satjipto katakan bahwa seorang hakim yang semestinya juga sosiolog dan keluar dari gedung pengadilan demi mendengar suara hiruk pikuk masyarakat, tidak terpenjara teks-teks hukum, penegakan hukum yang bukan suatu tindakan yang pasti, hukum adalah pantulan masyarakatnya, hukum untuk rakyat bukan untuk hukum sendiri, hukum untuk manusia dan tidak sebaliknya dan beberapa lainnya merupakan nalar hukum empiris dan faktual. Bagi kaum positivis pemikiran Satjipto Rahardjo jelas bukan pemikiran hukum yang bisa diterapkan dalam sistem hukum tapi pemikiran hukum yang sekedar memberi masukan secara sosiologis dan antropologis saja. Kebenaran teorinya bukan kebenaran teori hukum tapi kebenaran teori sosial.

Mudzakkir mengatakan setiap ilmu mempunyai tiga ciri pokoknya masing-masing, yaitu ciri ontologis yang menjelaskan satu obyek ilmu, epistimologis yang menjelaskan metodologi dan metode pengkajian satu ilmu dan aksiologisnya yang menjelaskan tujuan satu ilmu. Dari pokok ciri-ciri ilmu tersebut maka setiap obyek ilmu akan menghasilkan kesimpulannya yang berbeda-beda tergantung obyek ilmu yang diteliti. Maka kajian terhadap permasalahan hukum bisa diterapkan dengan dua pendekatan yaitu memakai yuridis (teori hukum) dan pendekatan non yuridis (teori non hukum). Pendekatan yuridis akan menghasilkan pemikiran yang yuridis, sedangkan pendekatan ilmu non yuridis akan menghasilkan kesimpulan non yuridis pula.[17]

Mudzakkir juga menambahkan, ilmu hukum merupakan bagian dari ilmu yang non empirik yang mempunyai ciri-ciri, pertama, order of logic. Kedua, landasan kebenarannya teori koherensi yang berarti adanya kesesuaian dan saling topang antara satu idea dengan idea yang lain. Ketiga, kebenarannya ditentukan secara internal. Keempat, tujuannya memahami obyek sedalam-dalamnya. Kelima, memakai nalar deduksi (induksi) atas dasar aksioma, nilai/asas, atau kebenaran yang abstrak untuk memberi penilaian kepada obyek tertentu yang kongkrit dan empirik. Keenam, memakai metode interpretasi, konstruksi dan sistematisasi. Ketujuh, melakukan preskripsi. Kedelapan, demi kepentingan pengambilan keputusan (problem solving). Kesembilan, tidak bebas nilai karena berdasarkan aksioma.[18]

Pandangan Mudzakkir menolak anasir-anasir pemikiran sosial yang basis kebenarannya memakai standar korespondensi, yaitu adanya kemiripan antara idelita dengan realita, antara gagasan dengan fakta-fakta sosial yang empirik. Letak problematik pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo kalau mengacu pada pemikiran Mudzakkir karena Satjipto terlampau menggunakan ukuran fakta-fakta sosial sebagai basis pengukuran kebenaran. Hukum dalam pikiran Satjipto Rahardjo sangatlah empiris dan hidup dalam masyarakat (living law). Padahal hukum sebagaimana Mudzakkir katakan merupakan bangunan yang sistemik dan berbentuk piramida, mulai dari nilai-nilai, asas-asas hukum, peraturan hukum formal dan kemudian masyarakat hukum Indonesia.[19]

Kritik serupa juga diungkap oleh Hans Kalsen. Menurutnya, tata hukum merupakan satu sistem norma. Landasan validitas dari suatu norma seperti uji kebenaran dari pernyataan tentang “kenyataan”, konfirmasinya bukanlah dengan realita. Dasar validitas dari sebuah norma ialah selalu berupa norma, bukan pada fakta. Pencarian landasan validitas dari norma menuntun kita bukan kepada realita melainkan kepada norma lain yang menjadi sumber lahir norma tersebut yaitu norma yang lebih tinggi yang disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri kepada satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma atau suatu tata normatif. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem norma tertentu, ke dalam suatu tata normatif tertentu dapat diuji hanya dengan mengkonfirmasikan bahwa norma dasar tersebut mendapatkan validitasnya dari norma dasar.[20]

Menurut Kalsen, validitas suatu norma hukum tidak dapat dipertanyakan atas dasar bahwa bahwa isi-isinya tidak sesuai dengan suatu nilai moral atau politik. Suatu norma ialah norma hukum yang valid atas dasar fakta bahwa norma tersebut telah dibuat menurut suatu aturan tertentu dan hanya atas dasar peraturan itu saja.[21] Terdapat perbedaan antara pernyataan ilmu hukum normatif dengan ilmu hukum sosiologis. Ilmu hukum normatif menjelaskan tentang keharusan dan menegaskan validitas suatu norma yang wajib ditaati dan diterapkan. Sedangkan ilmu hukum sosiologis sekedar mendeskripsikan hukum yaitu pernyataan tentang kenyataan dan berbeda makna keharusan.[22] Kalsen juga menegaskan bahwa hukum merupakan kesatuan sistem[23] yang diciptakan oleh satu negara dan merupakan personifikasi dari tata hukum nasionalnya.[24]

Sesuai kerangka pemikiran Hans Kalsen, kita juga akan mengenal di dunia akademik tentang sumber-sumber, asas-asas hukum dan hierarkhi perundang-undangan. Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum disebutkan bahwa sumber hukum formil ialah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh para penegak hukum. Hukum formal merupakan causa efficent daripada hukum yang meliputi, pertama, Undang-Undang. Kedua, kebiasaan. Ketiga, Yurisprudensi. Keempat, traktat (perjanjian antar negara). Kelima, perjanjian. Keenam, Doktrin. Dari sumber hukum formal tersebut akan berlaku asas-asas hukum, yaitu : [25]

1. Lex Superiory Derogat Legi Imferiory” yang berarti Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang tinggi mempunya derajat yang lebih tinggi, sehingga apabila ada dua Undang-Undang yang tidak sederajat bertentangan maka hakim harus menerapkan Undang-Undang yang lebih tinggi dan menyatakan bahwa Undang-Undang yang lebih rendah tidak mengikat.

2. Lex Specialis Derogat Legi Generali” yang berarti bahwa Undang-Undang yang khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Jika ada dua macam ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang setingkat dan berlaku bersamaan serta saling bertentangan, hakim harus menerapkan yang khusus dan mengesampingkan yang umum.

3. ‘Lex Pasterior Derogat Legi Priori” yang berarti bahwa Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-Undang yang terdahulu, sejauh Undang-Undang itu mengatur obyek yang sama.

4. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat. Undang-Undang tidak berlaku apabila, pertama, jangka waktu berlakunya Undang-Undang telah habis. Kedua, obyek yang diatur oleh Undang-Undang telah tidak ada. Ketiga, Undang itu telah dicabut oleh pembentuknya atau oleh instansi yang lebih tinggi. Keempat, telah dikeluarkan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan isi Undang-Undang terdahulu.

Untuk mempertegas landasan hukum hierarkis dan sistemik di atas, pada Pasal 7 (1) UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga dinyatakan tentang hirarkhi perundang-undangan yang meliputi, pertama, UUD 1945. Kedua, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Ketiga, Peraturan Pemerintah. Keempat, Peraturan Presiden. Kelima, Peraturan Daerah. Dalam kajian ilmu perundang-undangan keberadaan hierarkhi perundangan-undangan tersebut menjadi norma-norma yang harus dipatuhi dan saling mengalahkan antara satu dengan lainnya. Norma-norma tersebut menjadi ukuran atau pedoman bagi seseorang dalam bertindak dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma tertulis itu harus dipatuhi.[26]

Keberadaan hierarkhi merupakan basis teoritik yang mendasar dari penganut positivisme dan mazhab hukum murni karena hukum merupakan satu sistem yang logis dan tidak emprical. Untuk menjaga kesatuan hukum yang berlaku di masyarakat maka positivisasi hieraki dan sentralisme hukum (legal centralism) merupakan satu keharusan. Maka, ukuran kebenaran suatu hukum dalam konteks ini bukan lagi sejauhmana mana hukum sesuai dengan kepentingan sosial empiric, tetapi sejauhmana hukum tersebut bersesuaian dengan norma-norma diatasnya. Hukum yang hidup di masyarakat (living law) dalam konteks hukum yang hierarkis, sistemis dan sentralistik mengalami kematiannya, terutama bagi hukum adat dan masyarakat adat.

Rikardo Simarmata mengungkapkan bahwa dampak dari ambisi penyatuan hukum dan pengakuan yang tidak jelas terhadap masyarakat adat menjadi kondisi yang mendorong terhadap penggusuran hak-hak masyarakat adat. Praktek dilapangan yang ditonjolkan ialah pembatasan bukan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Dampak yang paling tragis ialah cepatnya segelintir pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) menguasai dan memanfaatkan kawasan-kawasan hutan. Sementara kawasan-kawasan deposit tambang diserahkan kepada pemegang kuasa pertambangan dan kontrak karya. Proses penggusuran terhadap hak-hak masyarakat adat dibantu oleh satu ketentuan yang mengatakan bahwa penguasaan masyarakat hukum adat atas kawasan hutan (hak ulayat) dapat dibekukan. Ketentuan lain menyebutkan bahwa setiap orang menyerahkan tanahnya bila ada kandungan bahan tambang di dalamnya.[27]

Ricardo menambahkan, jika masyarakat adat menolaknya maka yang biasa yang terjadi pada mereka ialah penyiksaan (torture), pemerkosaan (rape), pembunuhan tanpa proses pengadilan (extra judicial killing), militerisasi dan perampasan tanah (extensive land alienation), bahkan diantara mereka harus diusir dan menjadi pengungsi di negaranya sendiri. Dalam suasana masyarakat adat yang dizalimi tersebut, mereka kemudian dibuatkan program oleh Departemen Sosial berupa Program pemukiman kembali (resettlement) yang kemudian dikenal dengan program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing (PKSMT). Lewat program ini masyarakat adat dianggap terasing dan berdiam di berbagai kawasan hutan yang merupakan tempat-tempat baru.[28]

Marginalisasi lainnya terkait ketentuan mengenai KTP, SIM dan Paspor yang ketiga telah diatur oleh hukum pemerintah yang terpusat. Kantor-kantor swasta dan pemerintah sama sekali menutup terhadap tanda pengenal diri selain ketiganya. Hal tersebut juga berlaku untuk dokumen-dokumen pengangkutan hasil hutan. Masyarakat adat sudah biasa disita kayunya serta ditangkap pengangkutnya dan pemilik kayunya oleh Polisi Kehutanan/Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau polisi karena tidak memiliki identitas dan dokumen formal.[29] Demikiran juga hukum perkawinan hukum perkawinan adat yang sudah tidak diakui oleh Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, matinya peradilan adat dan beberapa kasus hukum masyarakat lainnya yang tertutup atas hegemoni hukum nasional yang menyengsarakan rakyatnya.

Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan hukum negara yang tertulis di kitab-kitab dan dokumen-dokumen yang dulu disebut sebagai hukum kolonial dan yang kini disebut hukum nasional, itu tidak selamanya mencerminkan hukum rakyat yang hidup dan dianut oleh rakyat setempat dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak dipahaminya hukum negara oleh rakyat yang berbagai-bagai itu terkadang bukan pula disebabkan oleh ketidaksadarannya melainkan juga sering karena ketidaksediannya. Kenyataan ini merupakan mencerminkan terjadinya cultural gaps bahkan juga cultural conflict. Isi kaidah yang terkandung dalam hukum negara dan yang terkandung dalam hukum yang dianut rakyat tidak hanya bersesuaian satu sama lain melainkan juga acap bertentangan.[30]

Soetando menambahkan, sesungguhnya insitusi negara nasional berikut hukum nasionalnya itu merupakan invensi dan sekaligus bagian dari pengalaman sejarah bangsa-bangsa Eropa. Pengalaman itu terpelajari dan kemudian tertiru tatkala bangsa-bangsa Eropa itu tidak bertindak sebagai penjajah melainkan juga menampilkan diri sebagai guru-guru berbagai bangsa di tanah jajahannya. Konsep negara bangsa yang tak hanya bersifat trans lokal akan tetapi juga teritorial dengan sarana penertibnya yang disebut hukum nasional yang diunifikasi dan dikodifikasikan dan serta merta menjadi tertiru setelah merdeka.[31] Masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia dewasa ini amat berbeda dengan apa yang dihadapi para sarjana yang bersemangat nasionalisme pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Para sarjana itu serempak menjadi penganjur dipertahankannya hukum adat yang berarti juga mempertahankan kemajemukan untuk menghadapi hukum Belanda pada saat itu.[32]

Kritik keras juga diungkap oleh I Nyoman Nurjaya yang mengatakan bahwa fenomena konflik yang terjadi secara meluas di Indonesia beberapa dasawarsa ini merupakan akibat dari konflik nilai (conflict of values), konflik norma (conflict of norms), dan atau konflik kepentingan (conflict of interest) dari komunitas-komunitas etnik, agama maupun golongan dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum dan kebijakan, fenomena konflik itu bersumber dari persoalan diskriminasi pengaturan dan perlakuan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat di daerah yang cenderung mengabaikan, menggusur, dan bahkan mematisurikan nilai-nilai, norma-norma hukum rakyat (customary law/adat law), termasuk religi dan tradisi-tradisi serta kearifan masyarakat daerah melalui dominasi pemberlakuan dan penegakan hukum negara (state law) yang bercorak sentralisme hukum (legal centralism). Paradigma pembangunan hukum (legal development paradigm) yang dikembangkan oleh pemerintah saat ini harus diganti dengan paradigma yang bercorak pluralisme hukum (legal pluralisme). [33]

Polemik hukum di atas memperlihat betapa paradigma hukum progresif satu sisi “termarjinal dan terbunuh” akibat hegemoni paradigma hukum positivistik, hierarkis dan sistemik dalam sistem hukum di Indonesia, tetapi pada sisi yang lain paradigma hukum progresif tertantang untuk mewujudkan cita-citanya yaitu menghadirkan hukum untuk manusia, menghadirkan hukum untuk rakyat, demi kebahagian, kesejahteraan dan martabatnya sebagai manusia yang multikultural. Suntikan moral untuk bangkitnya kekuatan hukum progresif juga menggema ditengah banyaknya masyarakat yang menderita akibat hukum hierarkis yang terlihat suci (transden) hari ini.

Tantangan Penegakan Hukum Progresif di Indonesia

Tantangan yang sudah menghadang hukum progresif di Indonesia ialah kekuatan positifisme hukum yang sacara hegemonik telah membangun struktur hierarkis secara teoritik dan normatif dan juga telah berhasil membangun jejaring intelektual di berbagai universitas hukum di Indonesia. Hukum progresif telah menjadi wacana beberapa intelektual dan beberapa kaum muda, sama halnya dengan wacana-wacana hukum empirical dan kritis lainnya. Tetapi, kekuatan wacana itu masih sangat lemah dan gampang terpatahkan dalam debat hukum di ruang-ruang struktural. Wacana hukum progresif perlu kekuatan yang lebih besar hingga sebanding dengan madzhab positivisme baik secara teoritik, norma-norma, pelaku-pelaku hukum dan jejaring para intelektualnya.

Tantangan utama yang harus didorong untuk mewujudkan usaha itu ialah menciptakan platform paradigma pembangunan hukum di Indonesia. Abdul Hakim G. Nusantara pada tahun 1983 telah menggagas tentang strategi pembangunan hukum responsif dan progresif di Indonesia. Usaha-usaha yang harus dilakukan diantaranya ialah perlu diciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan pertumbuhan sejati kelompok-kelompok kolektif masyarakat lapisan bawah untuk mengorganisasikan dan memperjuangkan hak-haknya, akses masyarakat terhadap pengadilan diperkuat, kelompok-kelompok sosial non negara pemerintah harus bergerak menyadarkan hak-hak masyarakat bawah, dan pemerintah baik eksekutif dan legislatif penting didorong untuk merespon kepentingan masyarakat lapisan bawah.[34]

Dalam konteks pembangunan hukum yang responsif dan progresif tersebut, Abdul Hakim G. Nusantara mengkritik keras terhadap paradigma hukum kontinental (rule of law) yang saat ini sesungguhnya menjadi basis paradigma para penegak hukum, perumus hukum dan beberapa intelektual hukum di Indonesia. Menurut Abdul Hakim, tipe tradisi hukum kontinental merupakan model pembangunan hukum yang ortodoks yang mempunyai ciri-ciri adanya peranan yang sangat dominan dari lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) dalam menentukan arah hukum dalam suatu masyarakat. Hukum akhirnya bersifat positivis-instrumentalis. Hukum menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara.[35]

Secara historis, dua tipe pembangunan hukum dengan model civil law dan common law tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya. John Henry Marryman mengungkapkan, di Inggris dan Amerika Serikat yang menjadi model tipe hukum common law para hakimnya selalu menjadi kekuatan yang progresif dan berada di pihak individu dalam melawan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, mereka juga memainkan peranan penting dalam melaksanakan sentralisasi kekuasaan, dan dalam penghancuran feodalisme. [37] Berbeda dengan Eropa Kontinental dimana fakta sejarah mengatakan bahwa kompilasi dan kodifikasi risalah-risalah dan komentar-komentar hukum karya para sarjana hukum oleh Kaisar Justianus menjadi kebutuhan hukum kekaisaran Roma yang besar untuk mengatur penduduk dan wilayahnya yang luas. Kompilasi dan kodifikasi dilakukan sebagai usaha memurnikan kembali nilai-nilai hukum Romawi Kuno yang agung dan dianggap mampu melayani pemerintah dan masyarakat. Ada kepercayaan dengan memurnikan dan melestarikan nilai-nilai hukum Romawi Kuno kelangsungan hidup kekaisaran Roma di bawah Justianus akan lebih terjamin.[38]

Paradigma pembangunan hukum yang responsif dan progresif juga disuarakan oleh Artidjo Alkostar. Menurutnya, pembagunan hukum tidak mungkin hanya dipercayakan dan tergantung kepada penguasa saja, karena eksistensi hukum tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial. Prioritas polititical will sebaiknya dicurahkan pada pembangunan ekonomi dan teknologi dibandingkan dengan pembangunan hukum dan keadilan. Pembangunan hukum berkorelasi dengan visi kerakyatan, karena hukum selalu menyangkut tingkah laku (behaviour). Konstruksi hukum atau Undang-Undang penempatan posisi rakyat sebagai pemegang peran (role occupat) dan dilacak (trace) secara paradigmatik, apakah perangkat hukum dan Undang-Undang tersebut telah mempergunakan paradigma kontrol, sosial, paradigma nilai, paradigma institusi atau atau paradigma ideologi.[39]

Perubahan paradigma dalam satu cabang ilmu merupakan satu yang asasi sehingga tidak statis dan hanya berkutat dengan variabel dan konsep yang tertinggal ditengah perkembangan sosial dan teknologi yang cukup pesat. Itulah yang terjadi dengan perkembangan hukum di Indonesia saat ini. Menurut Artidjo, hukum Indonesia terbelenggu oleh kapsul positivisme hukum Eropa Kontinental abad 18. Positivisme hukum tidak peduli dengan keadilan, karena keadilan bukan urusan hukum positif. Aliran positivisme hukum menekankan kepastian hukum yang kemudian berakibat pada pertumbuhan hukum Indonesia yang berjalan tanpa visi dan tidak jelas paradigmanya. Watak hukum Eropa Kontinental bertradisi tanpa paradigma sosiologi, karena memakai metode berfikir deduktif seperti kebiasan hukum Romawi. Karakter hukum Anglo Amerika lebih realistis karena memberi perhatian kepada yang berkembang dalam dinamikas sosial.[40]

Kegalauan atas hegemoni paradigma positivisme di Indonesia juga diungkap oleh Suparman Marzuki. Menurutnya, kegagalan politik hukum HAM di Indonesia merupakan dampak dari belum hadirnya paradigma hukum responsif di Indonesia. Semestinya pembuatan hukum HAM di Indonesia harus diproses secara partisipatif dengan substansi yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial sesuai dengan realitas hak asasi manusia di Indonesia. Proses partisipatif mensyaratkan dua hal, yaitu :[41]

1. DPR meletakkan dirinya sebagai kekuatan politik formal masyarakat, dan tidak memerankan diri sebagai konseptor undang-undang, apalagi memonopoli proses lahir hingga evaluasi produk perudang-undangan. Pengambilan keputusan politik bukan hanya aparat negara dan wakil rakyat, melainkan juga seluruh warganegara berpartisipasi dalam wacana bersama. Kedaulatan rakyat bukanlah substansi yang membeku di dalam perkumpulan para wakil rakyat, tetapi juga terdapat dalam berbagai forum warganegara, organisasi non pemerintah dan gerakan sosial.

2. Mensyaratkan organisasi masyarakat sipil untuk menjadi kekuatan intelektual yang mengkaji dan merumuskan kebutuhan hukum masyarakat. Perpaduan DPR yang sejatinya adalah representasi (politik) rakyat dengan organisasi masyarakat sipil diproyeksikan mampu merumuskan substansi hukum HAM yang memiliki kekuatan perlindungan (to protect), penghormatan (to respect) dan pemenuhan (to fullfil) HAM yang kontekstual dengan kebutuhan substansial masyarakat. Bukan produk hukum HAM yang responsif terhadap demokrasi politik.

Sedangkan dalam konteks penegakan hukum, Suparman Marzuki menegaskan mendesaknya penegakan hukum yang progresif, yaitu penegakan hukum yang submisif terhadap sistem yang ada, tetapi lebih afirmatif (affirmatif law enforcement). Afirmatif berarti keberanian untuk melakukan pembebasan dari praktek konvensional dan menegaskan penggunaaan satu cara yang lain, yang menerobos terhadap pakem-pakem praktek hukum yang telah lama berlangsung. Penegakan hukum progresif mengharuskan aparatur penegak hukum HAM bersikap realistis, tidak bermukim di menara gading. Mereka harus mengasah intuisi dengan dengan turun ke bawah menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Para hakim harus menjadi agen perubahan dan tidak menjadi staf sistem hukum. Mereka harus berani mendobrak sekat-sekat yang dibangun oleh ideologi-ideologi penindas keadilan sosial. Mereka harus keluar dari tafsir monolitik karena teks undang-undang hanya memberi ruang penafsiran yang terbatas. Penegakan hukum progresif lebih mengedepankan konteks ketimbang teks-teks aturan semata.[42]

Menurut Suparman, penegakan hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia/rakyat sebagai titik orientasinya, karena aparatur penegak hukum harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan-hubungan manusia. Salah salah satu persoalan krusial dalam konteks itu ialah keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun oleh hukum yang manipulatif. Dalam kondisi-kondisi tersebut, keberadaan hukum progresif harus menjadi institusi yang emansipatoris yang membawa pemberdayaan. Konsep kesamaan (aquality) yang didasarkan pada kolektivitas atau komunitas (group related equality) dan bukan individu sebagai unit (individual equality). Aksi-aksi afirmatif penegakan hukum hukum HAM progresif didukung oleh keinginan untuk mendayagunakan hukum HAM bagi kepentingan rakyat yang lemah atau rentan.[43]

Pemikiran beberapa intelektual di atas merupakan representasi atas kegelisahan atas bangunan sistem dan penegakan hukum yang tidak responsif dan menawarkan tawaran-tawaran solutif. Sistem yang ada telah berdampak terhadap marjinalisasi, keterpurukan hukum yang berdimensi sosial dan banyak masyarakat rentan yang telah menjadi korbannya. Kegelisahan tersebut juga tercerimin dalam pemikiran-pemikiran hukum Satjipto Rahardjo. Gumpalan kegagalauanya melihat hukum yang telah kehilangan relasinya dengan kultur dan struktur masyarakat mendorongnya untuk mendeklarasikan hukum progresif di Indonesia. Satjipto menuliskan “kekuatan hukum progresif akan mencari berbagai cara guna mematahkan kekuatan status quo. Hukum progresif ialah paradigma aksi, bukan peraturan. Dengan demikian, peraturan dan sistem bukan satu-satunya yang menentukan. Manusia masih bisa menolong keadaan buruk yang ditimbulkan oleh sistem yang ada”.[44]

Berangkat dari ajakan dan kegalauan mendalam Satjipto Rahardjo tersebut, tantangan besar kekuatan kaum progresif ialah meyakinkan bahwa terdapat masalah sistemik dan terstruktur dalam bangunan paradigma hukum kenegaraan di Indonesia. Para intelektual hukum, para pemangku kebijakan baik legislatif, eksekutif dan yudikatif dan para aktifis sosial dan HAM harus selalu dibangunkan hati nurani dan kesadarannya untuk merombak struktur hukum yang statis dan telah menelan banyak korban. Membangkitkan kepekaan nurani dan mendorong kesadaran atas multi krisis sistem hukum merupakan modal kuat akan lahirnya generasi yang berparadigma hukum progresif. Pada saatnya nanti, hukum progresif akan tegak dan akan membebaskan masyarakat dari ketertindasannya.

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan hukum progresif yang digagas oleh Satjitpto di Indonesia menjadi polemik dan telah dihadang oleh teori dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum progresif yang salah satu visinya ingin menjadikan hukum untuk manusia dan rakyat, bukan sebaliknya, serta hukum yang bukan merupakan institusi yang mutlak dan final bertentangan dengan penganut teori hukum yang menyatakan bahwa hukum merupakan satu sistem yang bersumber terhadap norma dasar dan disandarkan pada asas-asas hukum yang telah teratur dan terukur. Keberadaan manusia tidak menjadi penentu dalam hukum karena manusia hidup dalam sistem hukum. Manusia harus tunduk pada sistem hukum dan tidak sebaliknya.

Hukum progresif juga dinilai tidak bersandar pada kajian obyek hukum yang telah terbangun dalam sistem hukum. Basis teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menggunakan kerangka teori empiris (order of fact) yang biasa digunakan dalam ilmu-ilmu sosial yang ukuran kebenarannya memakai standar korespondensi yaitu adanya adanya kemiripan antara gagasan dengan realitas. Sedangkan ilmu hukum menggunakan kerangka teori yang logis (order of logic) yang ukuran kebenarannya memakai standar koherensi, yaitu adanya kesesuaian antara gagasan yang satu dengan gagasan lainnya yang membentuk satu kesatuan gagasan. Pendekatan hukum progresif ialah pendekatan korespondensi yang secara teoritik bertentangan dengan pendekatan ilmu hukum yang logis.

Tantangan penegakan hukum progresif terletak pada paradigma penegakan hukum yang hidup dalam sistem hukum dan teori hukum yang masih positivistik di Indonesia. Sistem dan norma hukum di Indonesia masih memberlakukan stantar sentralisme hukum, hierarki dan positivisasi dalam penegakan hukumnya. Maka, tantangan terberat kekuatan hukum progresif di Indonesia ialah mencari strategi menjadikannya sebagai paradigma dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia. Sambil terus meyakinkan terhadap problem sistem dan teori hukum yang positivistik. Upaya-upaya tersebut secara struktural dan kultural akan mendorong progresifitas penegakan hukum di Indonesia kedepan.

DAFTAR PUSTAKA :

Buku :.

Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia, (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988)

Ade Saptomo, Hukum dan Kearifan Lokal : Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, (Jakarta : Grasindo, 2010)

Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010)

Budiman N.P.D Sinaga, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, (Yogyakarta : UII Press, 2004)

Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, (Jakarta : HuMa, 2007)

Hans Kalsen, Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Empirik-Deskriptif, (Tanpa Tempat : Rimdi Press, 1995)

John Henry Marryman, The Civil Law Tradition, (California : Stanford University Press, 1969)

J. B. Daliyo, dkk, Pengantar Ilmu Hukum : Buku Panduang Mahasiswa, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utma, 1996)

Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010)

Lili Rajidi dam IB Wyasa Putra, Hukum Sebagai Sistem, (Bandung : Remaja Rosdakarya)

Mohammad Muslih, Filsafat Ilmu : Kajian Atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan, (Yogyakarta : Belukar, 2005)

Moh. Mahfud MD, dkk (Ed), Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, (Yogyakarta : UII Press, 1999)

Philipe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition : Toward Tanggapanive Law, (London : Harper and Row Publisher, 1974)

Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010)

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2006)

Satjipto Rahardjo, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2003)

Suparman Marzuki, Tragedi Politik Hukum HAM, (Yogyakarta : Pusham UII-Pustaka Pelajar, 2011)

Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan : Politik Hukum HAM Era Reformasi, (Yogyakarta : Pusham UII, 2011)

Makalah dan Koran :

Soetandyo Wignjosoebroto, Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia), Makalah pada Seminar Nasional “Pluralisme Hukum : Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikiran di Indonesia dan Pergulatannya Dalam Gerakan Pembaharuan Hukum”, pada 21 November 2006 di Universitas Al-Azhar

Satjipto Rahardjo, Indonesia Inginkan Penegakan Hukum Progresif, Kompas 15 Juli 2002

Makalah kuliah Magister Hukum UII pada 8 Januari 2011

Makalah kuliah Magister Hukum UU pada 22 April 2011

Kamus :

Sulchan Yasyin (Ed), Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Penerbit Amanah, Surabaya, 1995

[1] Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 96-97

[2] Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm 114-

[3] Ibid

[4] Philipe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition : Toward Tanggapanive Law, Harper and Row Publisher, London, 1974, dalam Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 204-204

[5] Hans Kalsen, Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Empirik-Deskriptif, Rimdi Press, Tanpa Tempat, 1995, hlm 46-61

[6]Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum : Strategi … Op. Cit, hlm 126-127

[7] J. B. Daliyo, dkk, Pengantar Ilmu Hukum : Buku Panduang Mahasiswa, PT Gramedia Pustaka Utma, Jakarta, 1996, hlm 21-32

[8] Sulchan Yasyin (Ed), Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Penerbit Amanah, Surabaya, 1995, hlm 183

[9] Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum … Op. Cit. hlm 188

[10] Satjipto Rahardjo, Indonesia Inginkan Penegakan Hukum Progresif, Kompas 15 Juli 2002

[11] Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum … Op. Cit, hlm 265

[12] Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib… Op. Cit, hlm 212

[13] Satjipto Rahardjo, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm 119-120

[14] Lili Rajidi dam IB Wyasa Putra, Hukum Sebagai Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 81

[15] Mohammad Muslih, Filsafat Ilmu : Kajian Atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan, Belukar, Yogyakarta, 2005, hlm 49-51

[16] Ibid, hlm 49

[17] Makalah kuliah Magister Hukum UII pada 8 Januari 2011

[18] Makalah kuliah Magister Hukum UU pada 22 April 2011

[19] Ibid

[20] Hans Kalsen, Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar … Op. Cit. hlm 112-113

[21] Ibid, hlm 115

[22] Ibid, hlm 173-174

[23] Ibid, hlm 1

[24] Ibid, 183-184

[25] J.B Daliyo, dkk, Pengantar Ilmu …. Op. Cit, hlm 53-56

[26] Budiman N.P.D Sinaga, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 7-8

[27] Ricardo Simartana, Pluralisme Hukum, Mengapa Perlu?, dalam Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, HuMa, Jakarta, 2007, 72-73

[28] Ibid

[29] Ibid

[30] Soetandyo Wignjosoebroto, Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia), Makalah pada Seminar Nasional “Pluralisme Hukum : Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikiran di Indonesia dan Pergulatannya Dalam Gerakan Pembaharuan Hukum”, pada 21 November 2006 di Universitas Al-Azhar, Jakarta, hlm 3

[31] Ibid, hlm 2

[32] Ibid, hlm 5

[33] I Nyoman Nurjaya, Pluralisme Hukum Sebagai Instrumen Integrasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dalam Donny Donardono (Ed), Wacana Pembaharuan… op. cit, hlm 75-77

[34] Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 24-48

[35] Ibid, hlm 27

[36] Ibid

[37] John Henry Marryman, The Civil Law Tradition, Stanford University Press, California, 1969, hlm 17

[38] Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum… Op. Cit, hlm 30

[39] Artidjo Alkostar, Pembangunan Hukum dan Keadilan, dalam Moh. Mahfud MD, dkk (Ed), Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm 335-336

[40] Ibid, hlm 337-339

[41] Suparman Marzuki, Tragedi Politik Hukum HAM, Pusham UII-Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 431-432

[42] Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan : Politik Hukum HAM Era Reformasi, Pusham UII, Yogyakarta, 2011, hlm 269-270

[43] Ibid, hlm 271-272

[44] Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif …… Op. Cit. , hlm 116

~~ oretan hidup ~~

Paradigma Profetik : Solusi Penegakan Hukum Indonesia

Pembangunan Hukum Berbasis Acces To Justice

Keniscayaan Pluralisme Hukum di Indonesia

Diskursus Hukum Progresif di Indonesia

oretan hidup